peraturan:sedp:10pj.731993
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
27 September 1993
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 10/PJ.73/1993
TENTANG
PEMERIKSAAN KONFIRMASI ATAS PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS PEMBAYARAN PENDAHULUAN
PPN DAN PPn BM DARI BAPEKSTA KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Untuk mengevaluasi kepatuhan perpajakan dari para pengusaha penerima fasilitas pembayaran pendahuluan
PPN dan PPn BM dari BAPEKSTA Keuangan (pengusaha penerima fasilitas), oleh Tim Gabungan BPKP -
Departemen Keuangan telah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa pengusaha penerima fasilitas tersebut.
Agar penyalahgunaan fasilitas yang dapat merugikan keuangan negara dapat dihindari, pemeriksaan perlu lebih
diintensifkan dengan memperluas pelaksanaan konfirmasi melalui pemeriksaan.
Pemeriksaan dengan tujuan konfirmasi dilakukan oleh tenaga ahli pada Direktorat Jenderal Pajak yang berasal
dari tenaga pemeriksa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan menggunakan
kewenangan Direktur Jenderal Pajak.
Sebagai pedoman (terlampir), telah diterbitkan buku petunjuk Nomor : R-190/K/1993 tanggal 30 April 1993
(Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi dan Penanganan Tindak Lanjutnya berkenaan dengan Pelaksanaan
Pemeriksaan Khusus atas Perusahaan Penerima Fasilitas Pembayaran Pendahuluan PPN dan PPn BM dari
BAPEKSTA Keuangan).
Dalam melaksanakan pemeriksaan konfirmasi tersebut harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan penerima fasilitas BAPEKSTA Keuangan dan
konfirmasi ke perusahaan penerbit faktur pajak dan pelayaran telah dibentuk Tim Pemeriksa dan/atau
Tim Konfirmasi (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-08/PJ.UP.52/1993 tanggal 29 Maret
1993 dan Nomor : Kep-17/PJ/UP.52/1993 tanggal 5 Juli 1993).
2. Pemeriksaan terhadap pengusaha penerima fasilitas dilakukan berdasar kewenangan Kepala
BAPEKSTA Keuangan. Sedangkan pelaksanaan konfirmasi ke Kantor Pelayanan Pajak, pengusaha
penerbit faktur pajak dan perusahaan pelayaran dilakukan berdasar kewenangan Direktur Jenderal
Pajak. Pemeriksaan Konfirmasi tersebut merupakan "pemeriksaan untuk tujuan lain".
3. Data persiapan konfirmasi diperoleh dari BAPEKSTA Keuangan yang dipersiapkan oleh Tim Pemeriksa
dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Konfirmasi.
4. Usul penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Konfirmasi oleh SATGASGAB BPKP - BAPEKSTA Keuangan
Pusat dan Wilayah DKI Jakarta diajukan oleh penanggung jawab TIM Gabungan BPKP - Departemen
Keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak. Sedangkan untuk wilayah di luar DKI Jakarta diajukan oleh
Kepala Perwakilan BPKP kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak terkait.
5. Pemeriksaan Konfirmasi kepada pengusaha penerbit faktur pajak dan perusahaan pelayaran dapat
dilakukan mendahului pemeriksaan terhadap pengusaha penerima fasilitas.
6. Konfirmasi ke Kantor Pelayanan Pajak untuk mengetahui kebenaran pelaporan faktur pajak keluaran
dapat dilanjutkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pengusaha penerbit faktur pajak jenjang kedua
(dan seterusnya) terdaftar.
7. Karena bukan untuk tujuan penetapan pajak, pemeriksaan konfirmasi tetap dapat dilakukan walaupun
untuk tahun pajak yang sama seorang pengusaha telah diperiksa untuk tujuan penetapan.
8. Apabila dalam waktu yang bersamaan perusahaan yang sama juga diperiksa untuk tujuan selain
konfirmasi, dalam rangka pelayanan kepada Wajib Pajak, perlu dilakukan koordinasi pemeriksaan
dengan sebaik-baiknya. Tim konfirmasi akan meminta bantuan pengecekan data pada pembukuan/
catatan dari Wajib Pajak yang diperiksa atau melakukan peminjaman buku, catatan serta dokumen-
dokumen pendukungnya dari Tim Pemeriksa melalui perusahaan yang diperiksa.
9. Ketentuan pidana Pasal 39 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 dapat diberlakukan
kepada pengusaha penerbit faktur pajak atau perusahaan pelayaran yang keberatan untuk memberikan
data konfirmasi.
10. Prosedur pelaksanaan konfirmasi dimulai dengan penelitian berkas PPN di Kantor Pelayanan Pajak
dan dilanjutkan dengan pemeriksaan ke tempat pengusaha penerbit faktur pajak dan perusahaan
pelayaran. Batas waktu penyerahan buku, catatan dan dokumen (yang akan dipinjam) oleh perusahaan
adalah 3 (tiga) hari dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk masa yang sama. Peringatan I dan II
masing-masing untuk jangka waktu 2 (dua) hari dapat dikeluarkan kepada pengusaha yang sampai
berakhirnya batas waktu penyerahan belum menyerahkan buku, catatan dan dokumen. Selanjutnya
apabila perusahaan tidak juga menyerahkan buku, catatan dan dokumen, Tim Konfirmasi dapat
mengusulkan penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
11. Hasil pelaksanaan konfirmasi dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil
Konfirmasi. Kertas Kerja Pemeriksaan disimpan dan diadministrasikan di Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Pajak (Direktorat Rikpa) untuk Wajib Pajak yang diperiksa dan Surat Perintah Pemeriksaan
Konfirmasinya diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, dan di Kantor Wilayah untuk
Wajib Pajak yang diperiksa dan Surat Perintah Pemeriksaan Konfirmasinya diterbitkan oleh Kantor
Wilayah.
12. Kalau hasil konfirmasi menunjukkan adanya penyalahgunaan fasilitas oleh pengusaha penerima
fasilitas maka penanganan tindak lanjutnya dilakukan oleh Penanggung Jawab Tim Gabungan BPKP -
Departemen Keuangan bersama dengan Direktur Jenderal Pajak untuk Tingkat Pusat dan Wilayah DKI.
Sedangkan untuk wilayah lainnya ditangani oleh Keua SATGASGAB BPKP - BAPEKSTA Keuangan
Wilayah di luar DKI Jakarta bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak terkait.
Penanganan tindak lanjut atas penyalahgunaan oleh pengusaha penerbit faktur pajak atau perusahaan
lainnya dilaksanakan oleh Penanggung Jawab Tim Gabungan BPKP - Departemen Keuangan bersama
Direktur Jenderal Pajak untuk perusahaan yang terdaftar di wilayah DKI Jakarta. Bagi perusahaan yang
terdaftar di luar wilayah DKI Jakarta penanganan tindak lanjutnya dilakukan oleh Ketua SATGASGAB
BPKP - BAPEKSTA Keuangan wilayah di luar DKI Jakarta bersama dengan Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak terkait. Untuk wilayah yang tidak terdapat SATGASGAB BPKP - BAPEKSTA
Keuangan penanganan tindak lanjutnya dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPKP bersama dengan
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak terkait.
13. Laporan hasil konfirmasi ditelaah bersama antara Penanggung Jawab Tim Gabungan BPKP -
Departemen Keuangan/Ketua SATGASGAB BPKP - BAPEKSTA Keuangan wilayah/Kepala Kantor
Perwakilan BPKP dengan Direktur Pemeriksaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
terkait beserta staf.
Berdasarkan penelaahan tersebut, penyalahgunaan fasilitas dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan
yang diawali dengan pemeriksaan bukti permulaan adanya tindak pidana di bidang perpajakan.
14. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan dibahas oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
bersama Ketua SATGASGAB BPKP - BAPEKSTA Keuangan/Kepala Perwakilan BPKP untuk Surat
Perintah Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
Sedangkan apabila Surat Perintah Pemeriksaannya dikeluarkan oleh Direktur Pemeriksaan Pajak maka
pembahasan laporan pemeriksaan dilakukan oleh Direktur Pemeriksaan Pajak bersama Penanggung
Jawab Harian Tim Gabungan BPKP - Departemen Keuangan. Berdasarkan pembahasan laporan
pemeriksaan bukti permulaan dapat ditindaklanjuti dengan penagihan, penyidikan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak atau dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan.
Selain beberapa hal tersebut di atas, untuk mendukung terlaksananya pemeriksaan konfirmasi tersebut
dengan baik dan tertib maka Saudara - Saudara diminta untuk :
1. Menerbitkan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa (sesuai dengan daftar nama pada Surat
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-08/PJ.UP.52/1993 tanggal 29 Maret 1993 dan
Keputusan No. Kep-17/PJ/UP.52/1993 tanggal 5 Juli 1993 terlampir);
2. Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak atas para pengusaha atau Wajib Pajak yang
akan diperiksa; dan
3. Mengadministrasikan pemeriksaan tersebut.
Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud
di atas agar disampaikan kepada Kepala Perwakilan BPKP terkait.
Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd
FUAD BAWAZIER
peraturan/sedp/10pj.731993.txt · Last modified: by 127.0.0.1