peraturan:sedp:10pj.511995
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
17 Maret 1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 10/PJ.51/1995
TENTANG
PENGENAAN PPn BM ATAS BKP YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR (SERI PPN 9 - 95)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 644/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember
1994 tentang Macam Dan Jenis BKP Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang menggantikan
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1286/KMK.04/1991 tanggal 31 Desember 1991, bersama ini
disampaikan penjelasan sebagai berikut :
1. Tarif PPn BM dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994 ditetapkan serendah-rendahnya 10%
(sepuluh persen) dan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen). Namun dalam pelaksanaannya,
tarif tertinggi 50% (lima puluh persen) tersebut belum diterapkan.
2. Terdapat perubahan pengenaan Ppn BM atas beberapa jenis barang, yaitu sebagai berikut :
2.a. Jenis BKP Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang semula terutang
PPn BM dengan tarif 20% (dua puluh persen) menjadi tidak terutang PPn BM adalah
sebagai berikut :
___________________________________________________________________________
No. URAIAN BARANG NO. HS.
___________________________________________________________________________
b.1 Pelat dan film fotografi berbentuk lembaran, peka cahaya, ex. 3701.10.000
tidak disinari, dari bahan apapun lain daripada kertas, kertas 3701.20.000
karton atau tekstil; film cetak segera berbentuk lembaran peka ex. 3701.30.100
cahaya, tidak disinari, dalam kemasan atau tidak, kecuali untuk ex. 3701.30.900
sinar x dan film tembus pandang sinar infra merah untuk 3701.91.000
keperluan kedokteran, pelat dan film untuk keperluan percetakan. ex. 3701.99.100
ex. 3701.99.900
b.2. (sebagian)
Film fotografi untuk sinar x dan film tembus pandang sinar infra ex. 3702.10.000
merah untuk keperluan kedokteran, film hitam putih, film untuk ex. 3702.39.100
sinematografi ex. 3702.43.100
ex. 3702.44.100
ex. 3702.91.100
ex. 3702.93.100
ex. 3702.95.100
b.6. Kamera dan proyektor untuk sinematografi dilengkapi atau 9007.11.000
tidak dengan aparat perekam atau reproduksi suara serta 9007.19.000
perlengkapannya, kecuali suku cadang. 9007.21.000
9007.29.000
ex. 9007.91.000
ex. 9007.92.000
b.7. Proyektor gambar tidak bergerak, lain dari sinematografi; 9008.10.900
pesawat untuk membesarkan dan untuk mengecilkan fotografi 9008.10.100
(lain daripada sinematografi) serta bagian dan perlengkapan-nya, 9008.20.100
kecuali suku cadang. 9008.20.900
9008.30.100
9008.30.900
9008.40.100
9008.40.900
ex. 9008.90.000
___________________________________________________________________________
2.b. Jenis BKP Yang Tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor yang semula terutang Ppn BM
dengan tarif 35% (tiga puluh lima persen) menjadi tidak terutang Ppn BM adalah sebagai
berikut :
_________________________________________________________________________
No. URAIAN BARANG NO. HS.
_________________________________________________________________________
h.1. Alat transmisi untuk radio telefoni, radio telegrafi, penyiaran 8525.20.000
radio atau televisi, disatukan atau tidak dengan alat penerima 8525.10.000
atau dengan alat perekam atau reproduksi suara; kamera 8525.30.000
televisi.
_________________________________________________________________________
2.c. Jenis BKP Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang semula terutang Ppn BM
dengan tarif 20% (dua puluh persen) menjadi terutang Ppn BM dengan tarif 10% (sepuluh
persen) adalah sebagai berikut :
___________________________________________________________________________
No. URAIAN BARANG NO. HS.
___________________________________________________________________________
a.1. Air Soda tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis ex. 2201.10.000
lainnya atau aroma
a.2. Air termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan 2202.10.100
gula atau bahan pemanis lainnya atau aroma. 2202.10.200
2202.10.900
a.3. Air buah (termasuk air buah anggur belum meragi) dan air ex. 2009.19.100
sayuran tidak mengandung tambahan alkohol; mengandung ex. 2009.19.990
tambahan gula atau pemanis lainnya, yang disiapkan untuk ex. 2009.20.100
penjualan eceran, yaitu : air jeruk, air grapefruit, air buah ex. 2009.20.910
jeruk lainnya, air nenas, air tomat, air buah anggur, air apel, ex. 2009.30.100
air buah lainnya, air sayuran, campuran air buah atau campuran ex. 2009.30.910
air sayuran. ex. 2009.40.100
ex. 2009.40.910
ex. 2009.50.100
ex. 2009.50.910
ex. 2009.60.100
ex. 2009.60.910
ex. 2009.70.100
ex. 2009.70.910
ex. 2009.80.100
ex. 2009.80.910
ex. 2009.90.100
ex. 2009.90.910
a.4. Minuman yang tidak mengandung alkohol lainnya. 2202.90.000
___________________________________________________________________________
2.d. Barang Kena Pajak yang semula tidak terutang Ppn BM menjadi terutang Ppn BM dengan tarif
10% (sepuluh persen) adalah sebagai berikut :
________________________________________________________________________
No. URAIAN BARANG NO. HS.
________________________________________________________________________
a.1. Yoghurt, kephir, dan susu atau kepala susu yang diragi atau 0403.10.100
diasamkan lainnya, mengandung tambahan gula atau pemanis 0403.10.900
lainnya, maupun tidak, atau diberi rasa, atau mengandung 0403.90.100
tambahan buah-buahan, biji-bijian atau kokoa, yang 0403.90.900
dibotolkan/dikemas.
a.2. Whey dan whey yang dimodifikasi, dipekatkan atau mengandung 0404.10.000
tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak, 0404.90.000
yang dibotolkan/dikemas
a.3. Mentega dan lemak dan minyak lainnya yang diperoleh dari susu, 0405.00.100
yang dibotolkan/dikemas. 0405.00.900
a.4. Semua jenis keju dan dadih susu, yang dibotolkan/dikemas. 0406.10.000
0406.20.000
0406.30.000
0406.40.000
0406.90.000
f.1. Rumah, yang luas seluruhnya 400 m2 atau lebih, atau rumah
yang menggunakan listrik dengan daya lebih dari 6600 watt.
f.2. Apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya.
________________________________________________________________________
3. Untuk penyerahan BKP Yang Tergolong Mewah yang semula tidak terutang Ppn BM menjadi terutang
atau semula terutang Ppn BM dengan tarif lebih tinggi kemudian dikenakan tarif yang lebih rendah
atau semula terutang Ppn BM menjadi tidak terutang Ppn BM, maka ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang PPN yang baru diberlakukan hanya untuk penyerahan-penyerahan yang terjadi pada
atau setelah tanggal 1 Januari 1995, sesuai dengan bunyi butir 3.3. dan 3.4. Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.51/1995 tanggal 2 Januari 1995 (Seri PPN 1-95).
Demikian untuk diketahui, dilaksanakan, dan disebarluaskan di wilayah kerja masing-masing.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
FUAD BAWAZIER
peraturan/sedp/10pj.511995.txt · Last modified: 2023/02/05 04:12 by 127.0.0.1