KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                               18 Februari 1988

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR SE - 10/PJ.23/1988 

                               TENTANG

     PERMINTAAN MENGENAI JUMLAH PEMOTONG PAJAK DAN JUMLAH WAJIB PAJAK PPh PASAL 21 (1721-A1)

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menunjuk surat kami tanggal 9 Desember 1987 Nomor : SE-40/PJ.23/1987 perihal seperti dimaksud pada 
pokok surat, bersama ini diberitahukan sebagai berikut :

1.      Sampai dengan saat surat ini dibuat ternyata masih sebagian dari Kantor-kantor Inspeksi Pajak belum 
    memenuhi surat tersebut, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada daftar terlampir.

2.      Para Kepala Inspeksi Pajak yang sudah memenuhi surat tersebut di antaranya masih ada yang 
    datanya belum lengkap, yaitu belum mencantumkan jumlah Pemotong Pajak/jumlah Wajib Pajak PPh 
    Pasal 21 Bendaharawan serta jumlah SPT Tahunan PPh Pasal 21 tahun 1986 (formulir 1721) yang 
    masuk.

3.      Yang dimaksud dengan jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 dalam surat tersebut adalah jumlah 
    karyawan yang penghasilan nettonya di atas PTKP berdasarkan formulir 1721-A1 dan jumlah Pegawai 
    Negeri Sipil/ABRI yang penghasilan nettonya di atas PTKP berdasarkan daftar gaji yang dibuat para 
    Bendaharawan dan bukan jumlah Wajib Pajak LP2P yang terdaftar pada Inspeksi Pajak Saudara. Data 
    tersebut dapat diminta pada KPN setempat.

4.      Diminta agar Saudara segera memenuhi dan melengkapi surat tersebut dan paling lambat telah kami 
    terima akhir bulan Pebruari 1988.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SALAMUN A.T.