KLIPedia

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007 tentang
Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), dan ketentuan peraturan
pelaksanaannya, terutama di bidang pemeriksaan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80
Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Berdasarkan Undang-Undang
KUP, Peraturan Menteri Keuangan nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan,
Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-19/PJ./2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemeriksaan Lapangan, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-20/PJ./2008
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor, maka untuk meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pemeriksaan serta menciptakan tertib administrasi pemeriksaan, dipandang perlu
untuk menetapkan kebijakan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

Selain menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan baru tersebut di atas, kebijakan
pemeriksaan juga disusun untuk menyelaraskan dengan proses modernisasi administrasi
perpajakan yang telah dan sedang berlangsung hingga saat ini. Modernisasi administrasi
perpajakan membawa akibat berupa pembubaran Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak
(Karikpa) dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu, modernisasi juga
berakibat pada berubahnya pelaksanaan pemeriksaan di Kantor Wilayah DJP, yaitu hanya
melakukan pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan.

Menurut Undang-Undang KUP, tujuan pemeriksaan meliputi untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Mengingat masing-masing tujuan
pemeriksaan memiliki karakteristik yang spesifik, dan agar selaras dengan tujuan pemeriksaan
tersebut, kebijakan pemeriksaan juga dibagi 2 (dua), yaitu:

a. Kebijakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;
dan

b. Kebijakan pemeriksaan untuk tujuan lain.

Kebijakan pemeriksaan untuk tujuan lain akan ditetapkan dalam surat edaran tersendiri,
sedangkan kebijakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan adalah sebagai berikut:

I. KEBIJAKAN UMUM

A. Tujuan Pemeriksaan

1. Tujuan pemeriksaan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal
Pajak ini hanya meliputi tujuan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan.

2. Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menguji kebenaran Surat
Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan/atau pemenuhan
kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan kegiatan usaha,
pekerjaan bebas, dan/atau keadaan, yang sebenarnya dari Wajib
Pajak.

3. Pelaksanaan dan hasil pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dituangkan dalam
bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang diikuti dengan penerbitan
surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak.

B. Ruang Lingkup Pemeriksaan

1. Ruang lingkup pemeriksaan merupakan cakupan dari jenis pajak dan
periode dari pencatatan atau pembukuan yang menjadi objek untuk
dilakukan pemeriksaan.

2. Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan meliputi pemeriksaan atas satu, beberapa, atau
seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian
Tahun Pajak atau Tahun Pajak, baik tahun-tahun lalu maupun tahun
berjalan.

C. Jenis Pemeriksaan

1. Jenis pemeriksaan dipengaruhi oleh bobot risiko ketidakpatuhan dari
Wajib Pajak yang diperiksa serta ruang lingkup pemeriksaan.

2. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) jenis pemeriksaan,
yaitu:

a. Pemeriksaan Lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di
tempat kedudukan, tempat usaha atau pekerjaan bebas,
tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan
oleh Direktur Jenderal Pajak; dan

b. Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di
kantor Direktorat Jenderal Pajak.

3. Semakin tinggi risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak, pemeriksaannya
dilaksanakan melalui Pemeriksaan Lapangan.

D. Kriteria Pemeriksaan

1. Kriteria pemeriksaan merupakan alasan atau dasar dilakukannya
pemeriksaan terhadap Wajib Pajak.

2. Terdapat 2 (dua) kriteria pemeriksaan yang mendasari dilakukannya
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan Wajib Pajak, yaitu:

a. Pemeriksaan Rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan
terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak
dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakannya atau karena
diwajibkan oleh Undang-Undang KUP;

b. Pemeriksaan berdasarkan risiko (risk based audit) yang
selanjutnya disebut dengan Pemeriksaan Khusus, merupakan
pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko
terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak. Analisis risiko terhadap
ketidakpatuhan Wajib Pajak dapat dilakukan secara
komputerisasi atau secara manual.

3. Pemeriksaan rutin yang pelaksanaannya diprioritaskan merupakan
pemeriksaan yang dilakukan terhadap permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B
Undang-Undang KUP.

4. Pemeriksaan Khusus dibagi menjadi 2 (dua) kriteria, yaitu:

a. Pemeriksaan Khusus dengan analisis risiko bersifat bottom up
(dari bawah ke atas), yaitu Pemeriksaan Khusus berdasarkan
hasil analisis risiko terhadap profil Wajib Pajak yang dilakukan
secara manual oleh Kantor Pelayanan Pajak dan disampaikan
kepada Kepala Kantor Wilayah DJP atasannya untuk
mendapatkan persetujuan;

b. Pemeriksaan Khusus dengan analisis risiko bersifat top down
(dari atas ke bawah), yaitu Pemeriksaan Khusus yang dilakukan
berdasarkan:

1) hasil analisis dan pengembangan atas informasi, data,
laporan dan pengaduan yang dilakukan oleh Kepala
Kanwil DJP atau Direktur Intelijen dan Penyidikan;

2) hasil analisis risiko secara komputerisasi (selama ini
disebut Kriteria Seleksi) yang berupa skor risiko
ketidakpatuhan dengan memperhatikan
variabel-variabel tertentu serta adanya data dan
informasi; atau

3) pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

E. Jangka Waktu Pemeriksaan

1. Jangka waktu Pemeriksaan Lapangan dihitung sejak tanggal Surat
Perintah Pemeriksaan (SP2) sampai dengan tanggal Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP).

2. Jangka waktu Pemeriksaan Kantor dihitung sejak tanggal Wajib Pajak
harus datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan
Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

3. Jangka waktu Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan adalah 4 (empat) bulan dan dapat
diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan.

4. Apabila ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer
pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya
rekayasa transaksi keuangan, jangka waktu pemeriksaan dapat
diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) tahun, kecuali pemeriksaan
yang dilakukan terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178
Undang-Undang KUP, harus memperhatikan jangka waktu
penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

5. Jangka waktu Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan adalah 3 (tiga) bulan dan dapat
diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan.

6. Apabila ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer
pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya
rekayasa transaksi keuangan, Pemeriksaan Kantor diubah menjadi
Pemeriksaan Lapangan,

7. Jangka waktu maksimal setelah perpanjangan jangka waktu
pemeriksaan tidak dapat diperpanjang lagi meskipun terjadi pergantian
tim Pemeriksa Pajak.

8. Terkait dengan pelaksanaan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan
harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Perpanjangan jangka waktu pemeriksaan dilakukan sepanjang
tidak melewati jangka waktu maksimal yang ditetapkan.

b. Dalam hal pemeriksaan dilakukan terkait dengan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP, perpanjangan
jangka waktu pemeriksaan harus memperhatikan jangka waktu
penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak.

c. Pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan hanya
disampaikan 1 (satu) kali.

d. Perpanjangan jangka waktu pemeriksaan dilakukan oleh Kepala
Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) dengan menyampaikan Surat
Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan
kepada:

1) Kepala Kantor Wilayah DJP untuk
instruksi/persetujuan/penugasan pemeriksaan yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP; atau

2) Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (Direktur P2) untuk
instruksi/persetujuan pemeriksaan yang diterbitkan oleh
Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Pemeriksaan dan
Penagihan.

e. Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan
dapat disampaikan secara manual dan/atau elektronik melalui
Modul Pemeriksaan pada SIDJP.

f. Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan
harus disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum
berakhirnya jangka waktu pemeriksaan.

g. Apabila jangka waktu 4 (empat) bulan untuk jenis Pemeriksaan
Lapangan atau jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk jenis
Pemeriksaan Kantor telah terlampaui dan Kepala Unit Pelaksana
Pemeriksaan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan
Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan, maka Kepala Unit
Pelaksana Pemeriksaan harus menentukan tindak lanjut
pemeriksaan tersebut.

h. Apabila jangka waktu pemeriksaan telah melewati jangka
waktu maksimal setelah perpanjangan jangka waktu
pemeriksaan tetapi pemeriksaan belum dapat diselesaikan,
maka Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan harus menentukan
tindak lanjut pemeriksaan tersebut.

i. Tindak lanjut pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf
g dan huruf h dilakukan dengan cara:

1) menerbitkan surat ketetapan pajak sesuai dengan
temuan pemeriksaan setelah terlebih dahulu
menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
(SPHP) dan melakukan pembahasan akhir hasil
pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

2) ditingkatkan ke pemeriksaan bukti permulaan apabila
terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan; atau

3) membuat laporan pemeriksaan sumir berdasarkan
pertimbangan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan.

F. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai
dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama.

F.1. Persiapan Pemeriksaan

1. Persiapan pemeriksaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh tim
Pemeriksa Pajak sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan.

2. Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan harus membentuk susunan tim
Pemeriksa Pajak, yang terdiri dari Supervisor, Ketua Tim, dan Anggota
Tim dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-31/PJ./2008 tentang
Pedoman Penunjukan Supervisor dan Ketua Tim Pemeriksa Pajak dan
perubahannya serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor
SE-08/PJ.04/2008 tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak nomor PER-31/PJ./2008.

3. Pada tahap Persiapan Pemeriksaan harus diperhatikan hal-hal sebagai
berikut:

a. Berdasarkan instruksi/persetujuan/penugasan pemeriksaan
atau Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2), Kepala Unit
Pelaksana Pemeriksaan harus mendistribusikan penugasan
pemeriksaan kepada tim pemeriksa pajak yang telah dibentuk
dengan membuat nota dinas kepada Supervisor yang ditunjuk
melalui Kepala Seksi Pemeriksaan.

b. Berdasarkan nota dinas Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan,
tim Pemeriksa Pajak yang ditunjuk harus meminjam profil,
dokumen, dan berkas Wajib Pajak yang akan diperiksa.

c. Tim Pemeriksa Pajak yang ditunjuk harus mempelajari dan
menelaah Profil Wajib Pajak termasuk hasil analisis risiko yang
telah dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi, serta
dokumen dan berkas Wajib Pajak sehingga tim Pemeriksa Pajak
memperoleh gambaran yang lengkap tentang kegiatan usaha
Wajib Pajak termasuk benchmark, data, dan informasi yang
terkait dengan Wajib Pajak.

d. Tim Pemeriksa Pajak harus membuat evaluasi terhadap kondisi
Wajib Pajak berdasarkan hasil penelaahan profil Wajib Pajak
terutama yang terkait dengan kondisi usahanya, operasi
usahanya, atau struktur pembiayaan/permodalannya.

e. Hasil penelaahan dan evaluasi terhadap Profil Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d digunakan
sebagai dasar untuk membuat perencanaan penyelesaian
pemeriksaan (audit planning), merancang program pemeriksaan
(audit program), prosedur pemeriksaan yang akan ditempuh
serta untuk menentukan teknik pemeriksaan (metode
pengujian) yang digunakan.

f. Hasil penelaahan terhadap Profil Wajib Pajak harus
didokumentasikan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).

g. Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang
ternyata Profil Wajib Pajaknya tidak ada atau belum dibuat,
maka pemeriksaan tidak boleh dilaksanakan (SP2 tidak boleh
diterbitkan), kecuali pemeriksaan terhadap SPT Lebih Bayar
restitusi dan pemeriksaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
Lokasi karena adanya permintaan dari Unit Pelaksana
Pemeriksaan Domisili. Untuk selanjutnya, Profil Wajib Pajak
yang belum ada tersebut harus segera dibuat dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan.

h. Apabila sampai dengan jangka waktu 1 (satu) bulan
sebagaimana dimaksud pada huruf g profil Wajib Pajak belum
dibuat, Pemeriksa Pajak diminta untuk melaporkan hal tersebut
kepada Kepala Kantor Wilayah DJP melalui Kepala Unit
Pelaksana Pemeriksaan dengan ditembuskan kepada Direktur
Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan dan kepada Direktur
Pemeriksaan dan Penagihan dengan menggunakan formulir
sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1 dan pemeriksaan
dapat dilaksanakan setelah profil Wajib Pajak dibuat.

F.2. Pelaksanaan Tindakan Pemeriksaan

1. Tata cara pelaksanaan pemeriksaan harus dilakukan sesuai dengan:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang
Tata Cara Pemeriksaan;

b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ./2008 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan; dan

c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 20/PJ./2008 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor.

2. Pemeriksaan harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan
yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan
standar pelaporan pemeriksaan.

3. Tim Pemeriksa Pajak harus mencantumkan dasar hukum berupa
ketentuan perundang-undangan perpajakan dan ketentuan
pelaksanaannya serta bukti-bukti pendukungnya, atas setiap temuan
pemeriksaan.

4. Temuan pemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui
penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang
penyampaiannya hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

5. Wajib Pajak harus diberi kesempatan hadir untuk melakukan
pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pembahasan akhir harus
dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, yaitu 1 (satu)
bulan untuk Pemeriksaan Lapangan dan 3 (tiga) minggu untuk
Pemeriksaan Kantor.

6. Dalam hal dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas, baik Tim
Pembahas Tingkat Unit Pelaksana Pemeriksaan maupun Tingkat Kantor
Wilayah, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Tim Pembahas dibentuk oleh Kepala Unit Pelaksana
Pemeriksaan atau Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama
Direktur Jenderal Pajak yang bertugas untuk membahas
perbedaan antara pendapat Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak
pada saat dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
dengan susunan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2.

b. Tim Pembahas akan melaksanakan tugasnya dalam hal
terdapat permohonan dari Wajib Pajak.

c. Pembahasan oleh Tim Pembahas hanya dilakukan antara tim
Pemeriksa Pajak dengan Tim Pembahas tanpa dihadiri oleh
Wajib Pajak.

7. Apabila hasil pemeriksaan ternyata berbeda dengan profil Wajib Pajak,
tim Pemeriksa Pajak harus menjelaskan perbedaan tersebut dalam
Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan serta
mengirimkan data perbedaan tersebut ke Seksi Pengawasan dan
Konsultasi terkait.

8. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan 1 (satu) Surat
Perintah Pemeriksaan yang meliputi satu atau beberapa jenis pajak
dan satu atau beberapa Masa Pajak, maka Nota Penghitungan dan
surat ketetapan pajak harus diterbitkan untuk setiap Masa Pajak dan
setiap Jenis Pajak.

G. Reviu atau Telaahan Sejawat (Peer Review)

1. Dalam rangka melakukan pengawasan dan peningkatan kualitas hasil
pemeriksaan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan, perlu
dilakukan reviu terhadap konsep Laporan Hasil Pemeriksaan atau
telaahan sejawat (peer review) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan.

2. Reviu atau telaahan sejawat (peer review) dilaksanakan untuk menguji
apakah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana
Pemeriksaan telah sesuai dengan standar pemeriksaan.

3. Reviu terhadap konsep Laporan Hasil Pemeriksaan terutama dilakukan
terhadap pemeriksaan yang dilaksanakan karena adanya pengaduan
atau laporan dari pihak eksternal atau karena terkait kasus-kasus
tertentu.

4. Reviu dilaksanakan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau
Kepala Kantor Wilayah DJP sesuai dengan pejabat yang menerbitkan
instruksi pemeriksaan.

5. Telaahan sejawat (peer review) dapat dilaksanakan oleh Direktur
Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kantor wilayah DJP.

H. Perluasan Pemeriksaan

1. Pemeriksaan dapat diperluas ke tahun-tahun pajak yang belum
dilakukan pemeriksaan, dalam hal:

a. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan untuk
tahun-tahun pajak sebelumnya tersebut menyatakan rugi; atau

b. berdasarkan data dan informasi, pemeriksaan perlu diperluas
ke tahun-tahun pajak lainnya yang belum dilakukan
pemeriksaan.

2. Perluasan pemeriksaan yang disebabkan karena alasan sebagaimana
dimaksud pada angka 1 huruf a dilakukan dengan menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis kepada:

a. Kepala Kantor Wilayah DJP dalam hal Unit Pelaksana
Pemeriksaannya adalah Kantor Pelayanan Pajak; atau

b. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dalam hal Unit Pelaksana
Pemeriksaannya adalah Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan,
dengan menggunakan formulir seperti terdapat pada Lampiran
3.

3. Apabila perluasan pemeriksaan yang disebabkan karena kriteria
sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a mencakup periode lebih
dari 1 (satu) tahun pajak, pemberitahuan perluasan pemeriksaan harus
dilakukan dengan menggunakan satu surat pemberitahuan untuk
setiap tahun pajak.

4. Berdasarkan pemberitahuan perluasan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada angka 2, Kepala Kantor Wilayah DJP atau Direktur
Pemeriksaan dan Penagihan memberikan penugasan pemeriksaan
dengan menggunakan formulir seperti terdapat pada Lampiran 4.

5. Kode pemeriksaan atas perluasan pemeriksaan yang disebabkan
karena kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf
a menggunakan kriteria pemeriksaan rutin dengan kode pemeriksaan
SPT Tahunan PPh Rugi Tidak Lebih Bayar.

6. Dalam hal perluasan pemeriksaan disebabkan karena alasan
sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, usul perluasan
pemeriksaannya harus dilakukan dengan mengikuti prosedur
Pemeriksaan Khusus.

I. Pemeriksaan SPT Masa PPN Lebih Bayar

1. Pemeriksaan harus dilakukan apabila Wajib Pajak menyampaikan SPT
Masa PPN yang menyatakan Lebih Bayar Restitusi, kecuali SPT Masa
PPN yang menyatakan Lebih Bayar Restitusi tersebut disampaikan oleh
Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17C Undang-Undang KUP dan Wajib Pajak yang memenuhi
Persyaratan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D
Undang-Undang KUP.

2. Pemeriksaan terhadap SPT Masa PPN Lebih Bayar ditentukan sebagai
berikut:

a. Apabila Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN yang
menyatakan Lebih Bayar Kompensasi, pemeriksaannya ditunda
sampai dengan kompensasi tersebut direstitusi atau ditunda
sampai dengan akhir Tahun Pajak apabila sampai dengan akhir
Tahun Pajak Wajib Pajak tetap tidak mengajukan restitusi.
Dengan demikian, ruang lingkup pemeriksaan untuk SPT Masa
PPN yang menyatakan Lebih Bayar Kompensasi dalam suatu
Tahun Pajak tidak boleh lebih dari 12 (dua belas) Masa Pajak.

b. Dalam hal pemeriksaan terhadap SPT Masa PPN yang
menyatakan Lebih Bayar Restitusi terdapat kompensasi dari
Masa Pajak-Masa Pajak sebelumnya, maka pemeriksaan harus
mencakup seluruh Masa Pajak yang menyatakan Lebih Bayar
Kompensasi tersebut dengan menerbitkan 2 (dua) Surat
Perintah Pemeriksaan, yaitu 1 (satu) Surat Perintah
Pemeriksaan untuk Masa Pajak yang menyatakan Lebih Bayar
Restitusi dan 1 (satu) Surat Perintah Pemeriksaan untuk Masa
Pajak-Masa Pajak lainnya yang menyatakan Lebih Bayar
Kompensasi.

3. Pelaksanaan Pemeriksaan atas SPT Masa PPN Lebih Bayar harus
dilakukan dengan memperhatikan ketentuan terkait.

J. Pembatalan, Pengalihan, atau Penghentian Pemeriksaan

1. Pembatalan Pemeriksaan

a. Pembatalan pemeriksaan dapat meliputi pembatalan
penugasan pemeriksaan atau pembatalan hasil pemeriksaan.

b. Pembatalan penugasan pemeriksaan pada prisipnya dilakukan
dengan alasan sebagai berikut:

1) terdapat kesalahan administrasi yang bersifat
manusiawi (human error) seperti kesalahan tahun pajak
atau nama Wajib Pajak yang akan diperiksa, kesalahan
kriteria/alasan pemeriksaan; atau

2) berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

c. Pembatalan penugasan pemeriksaan yang dilakukan karena
kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf
b angka 1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) pembatalan dapat dilakukan sepanjang Surat
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) belum
disampaikan kepada Wajib Pajak;

2) terhadap instruksi/persetujuan/penugasan pemeriksaan
yang diterbitkan Kepala Kantor Wilayah DJP, pembatalan
penugasan pemeriksaannya harus dilakukan oleh
Kepala Kantor Wilayah DJP;

3) terhadap instruksi/persetujuan pemeriksaan yang
diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktur
Pemeriksaan dan Penagihan, pembatalan penugasan
pemeriksaannya harus dilakukan oleh Direktur
Pemeriksaan dan Penagihan;

4) usul pembatalan penugasan pemeriksaan oleh Kepala
Unit Pelaksana Pemeriksaan kepada Kepala Kantor
Wilayah DJP atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
dilakukan dengan menggunakan formulir seperti
terdapat pada Lampiran 5;

5) persetujuan atau penolakan pembatalan penugasan
pemeriksaan atas usulan sebagaimana dimaksud pada
angka 4) disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP
atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan kepada
Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan dengan
menggunakan formulir seperti terdapat pada Lampiran
6 atau Lampiran 6.1;

6) surat persetujuan pembatalan penugasan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada angka 5) digunakan
sebagai dasar untuk melakukan pembatalan Lembar
Penugasan Pemeriksaan melalui aplikasi SIMPP/Modul
Pemeriksaan pada SIDJP.

d. Pembatalan penugasan pemeriksaan berdasarkan
pertimbangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud
pada huruf b angka 2) merupakan kewenangan Direktur
Jenderal Pajak yang dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:

1) pembatalan dapat dilakukan sepanjang surat ketetapan
pajak hasil pemeriksaan belum diterbitkan;

2) pembatalan dilakukan dengan menerbitkan surat
Direktur Jenderal Pajak mengenai pembatalan
penugasan pemeriksaan;

3) pembatalan dapat dilakukan terhadap
instruksi/persetujuan/penugasan pemeriksaan, Surat
Perintah Pemeriksaan, Surat Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan/atau
Nota Penghitungan;

4) pembatalan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a) Direktur Jenderal Pajak memberikan perintah
kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
untuk membatalkan penugasan pemeriksaan;

b) Direktur Pemeriksaan dan Penagihan membuat
konsep surat Direktur Jenderal Pajak tentang
Pembatalan Penugasan Pemeriksaan;

c) Direktur Jenderal Pajak menandatangani surat
Direktur Jenderal Pajak tentang Pembatalan
Penugasan Pemeriksaan dan disampaikan
kepada Kepala Unit Pelaksanaan Pemeriksaan;

d) Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan
memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai
pembatalan penugasan pemeriksaan;

e) Tembusan surat Direktur Jenderal Pajak tentang
Pembatalan Penugasan Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada huruf c) digunakan
sebagai dasar untuk melakukan pembatalan
Lembar Penugasan Pemeriksaan melalui aplikasi
SIMPP/Modul Pemeriksaan pada SIDJP.

e. Dalam hal pemeriksaan yang dibatalkan sebagaimana dimaksud
pada huruf c dan huruf d terdapat permintaan Pemeriksaan
Wajib Pajak Lokasi, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) berdasarkan surat pembatalan penugasan
pemeriksaan, Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan
Domisili mengirimkan Surat Pemberitahuan Pembatalan
Penugasan Pemeriksaan kepada Kepala Unit Pelaksana
Pemeriksaan Lokasi dengan menggunakan formulir
seperti terdapat pada Lampiran 7;

2) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pembatalan
Penugasan Pemeriksaan dari Unit Pelaksana
Pemeriksaan Domisili, Kepala Unit Pelaksana
Pemeriksaan Lokasi membatalkan penugasan
pemeriksaan dan menyampaikan pembatalan
penugasan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah DJP
atasannya dan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan
Domisili sepanjang Unit Pelaksana Pemeriksaan Lokasi
belum menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan terkait dengan pembatalan pemeriksaan
pada huruf c atau belum menerbitkan surat ketetapan
pajak terkait dengan pembatalan pemeriksaan pada
huruf d, menggunakan formulir seperti terdapat pada
Lampiran 8;

3) Surat pembatalan penugasan pemeriksaan dari Unit
Pelaksana Pemeriksaan Lokasi sebagaimana dimaksud
pada angka 2), digunakan oleh Kepala Kantor Wilayah
DJP atasan Unit Pelaksana Pemeriksaan Lokasi untuk
melakukan pembatalan Lembar Penugasan Pemeriksaan
pada aplikasi SIMPP/Modul Pemeriksaan pada SIDJP.

f. Pembatalan hasil pemeriksaan dilakukan dengan alasan
pemeriksaan dilaksanakan tanpa ada Surat Pemberitahuan
Hasil Pemeriksaan atau pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa
ada pemberian hak hadir kepada Wajib Pajak untuk melakukan
pembahasan akhir hasil pemeriksaan, yang meliputi:

1) pembatalan hasil pemeriksaan terkait dengan Pasal 36
ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP; atau

2) pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan
terkait dengan Pasal 36 ayat (1) huruf
d Undang-Undang KUP.

g. Pembatalan hasil pemeriksaan terkait dengan Pasal 36 ayat (1)
huruf d Undang-Undang KUP sebagaimana dimaksud pada huruf
f angka 1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) pembatalan dilakukan sebelum surat ketetapan pajak
diterbitkan dan dilakukan secara jabatan;

2) pembatalan hasil pemeriksaannya dilakukan oleh
Direktur Jenderal Pajak atau sesuai dengan pelimpahan
wewenang atas ketentuan Pasal 36 Undang-Undang
KUP yang dilakukan berdasarkan usul dari Kepala Unit
Pelaksana Pemeriksaan;

3) pembatalan dilakukan dengan menerbitkan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam
ketentuan pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang KUP;

4) pembatalan dilakukan terhadap Laporan Hasil
Pemeriksaan dan/atau Nota Penghitungan;

5) pembatalan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a) Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan membuat
surat usulan pembatalan hasil pemeriksaan
kepada Direktur Jenderal Pajak atau pejabat
yang memperoleh pelimpahan wewenang dari
Direktur Jenderal Pajak;

b) Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang
memperoleh pelimpahan wewenang
memerintahkan kepada pejabat tertentu untuk
melakukan penelitian atas usul dari Kepala Unit
Pelaksana Pemeriksaan;

c) hasil penelitian dituangkan dalam nota dinas
untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal
Pajak atau pejabat yang memperoleh
pelimpahan wewenang berikut menyiapkan
konsep Keputusan Direktur Jenderal Pajak; dan

d) Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang
memperoleh pelimpahan wewenang
menandatangani Keputusan Direktur Jenderal
Pajak.

h. Pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan terkait
dengan Pasal 36 art (1) huruf d Undang-Undang KUP
sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 2) dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:

1) pembatalan dilakukan setelah surat ketetapan pajak
diterbitkan dan dapat dilakukan secara jabatan atau
berdasarkan permohonan Wajib Pajak;

2) pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil
pemeriksaan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau
sesuai dengan pelimpahan wewenang atas ketentuan
Pasal 36 Undang-Undang KUP yang dilakukan
berdasarkan usul dari Kepala Unit Pelaksana
Pemeriksaan;

3) pembatalan dilakukan dengan menerbitkan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam
ketentuan pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang KUP;

4) pembatalan dilakukan terhadap Laporan Hasil
Pemeriksaan, Nota Penghitungan, dan/atau surat
ketetapan pajak;

5) pembatalan dilakukan dengan prosedur sebagaimana diatur
dalam ketentuan pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang KUP.

i. Hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak, yang dibatalkan
sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, dapat
dilanjutkan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana
diatur dalam:

1) Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan
Pajak;

2) Pasal 25 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
19/PJ./2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan
Lapangan;

3) Pasal 23 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
20/PJ./2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan
Kantor.

2. Pengalihan pemeriksaan

a. Pengalihan pemeriksaan pada prinsipnya dilakukan karena
Wajib Pajak pindah tempat terdaftar (domisili) dari satu Kantor
Pelayanan Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak lain sepanjang
Lembar Penugasan Pemeriksaannya telah diterbitkan pada
aplikasi SIMPP/Modul Pemeriksaan pada SIDJP dan Surat
Perintah Pemeriksaannya belum diterbitkan atau Surat Perintah
Pemeriksaan telah diterbitkan tetapi pemberitahuan
pemeriksaan atau panggilan dalam rangka pemeriksaan belum
disampaikan kepada Wajib Pajak.

b. Pengalihan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang pindah
domisili ke Kantor Pelayanan Pajak lain tetapi masih dalam
wilayah kerja Kantor Wilayah DJP yang sama, dilakukan oleh:

1) Direktur Pemeriksaan dan Penagihan untuk pemeriksaan
yang instruksi/persetujuannya diterbitkan oleh Direktur
Jenderal Pajak atau Direktur Pemeriksaan dan
Penagihan;

2) Kepala Kantor Wilayah DJP untuk pemeriksaan yang
instruksi/persetujuan/penugasannya diterbitkan oleh
Kepala Kantor Wilayah DJP; atau

3) Kepala Kantor Wilayah DJP atasan Unit Pelaksana
Pemeriksaan Lokasi untuk Pemeriksaan Lokasi karena
adanya permintaan Unit Pelaksana Pemeriksaan
Domisili.

c. Pengalihan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang pindah
domisili ke Kantor Pelayanan Pajak lain di luar wilayah kerja
Kantor Wilayah DJP atasan Kantor Pelayanan Pajak lama,
dilakukan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.

d. Usul pengalihan pemeriksaan disampaikan oleh Kepala Unit
Pelaksana Pemeriksaan lama kepada Kepala Kantor Wilayah
DJP atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dengan
menggunakan formulir seperti terdapat pada Lampiran 9.

e. Persetujuan pengalihan pemeriksaan diberikan oleh Kepala
Kantor Wilayah DJP terkait dengan pengalihan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) dan angka 3)
atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan kepada Kepala Unit
Pelaksana Pemeriksaan yang baru apabila disetujui pengalihan
pemeriksaannya, atau kepada Kepala Unit Pelaksana
Pemeriksaan yang lama apabila ditolak pengalihan
pemeriksaannya dengan menggunakan formulir seperti
terdapat pada Lampiran 10 atau Lampiran 10.1.

f. Surat persetujuan pengalihan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada huruf e digunakan sebagai dasar untuk
mengalihkan Lembar Penugasan Pemeriksaan melalui aplikasi
SIMPP/Modul Pemeriksaan pada SIDJP.

g. Terhadap pemeriksaan yang tidak disetujui untuk dialihkan,
maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) Pemeriksaan tetap diselesaikan oleh Unit Pelaksana
Pemeriksaan lama sampai dengan penerbitan Nota
Penghitungan;

2) Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Penghitungan atas
Wajib Pajak yang diperiksa harus menggunakan
identitas baru;

3) untuk pemeriksaan yang terkait dengan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B
Undang-Undang KUP maka Laporan Hasil Pemeriksaan
dan Nota Penghitungan sudah harus dikirim ke Kantor
Pelayanan Pajak (baru) tempat Wajib Pajak terdaftar
paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo
penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak; dan

4) terhadap pemeriksaan selain sebagaimana dimaksud
pada angka 3), Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota
Penghitungan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan
Pajak (baru) tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat
3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Laporan Hasil
Pemeriksaan.

h. Pengalihan pemeriksaan untuk hal-hal di luar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat dilakukan
setelah mendapat persetujuan dari Direktur Pemeriksaan dan
Penagihan.

3. Penghentian Pemeriksaan

a. Penghentian pemeriksaan pada prinsipnya dilakukan apabila
Wajib Pajak yang diperiksa atau Wakil Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP
ternyata tidak ditemukan berdasarkan berita acara dari pejabat
kelurahan/RT/RW setempat.

b. Dalam hal pemeriksaan dihentikan karena kondisi sebagaimana
dimaksud pada huruf a, tim Pemeriksa Pajak membuat Laporan
Hasil Pemeriksaan Sumir dan melakukan perekaman Laporan
Hasil Pemeriksaan tersebut ke SIMPP/Modul Pemeriksaan pada
SIDJP.

c. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir, tim Pemeriksa
Pajak mengirimkan fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir
kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi terkait untuk
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

K. Pemeriksaan Lokasi

1. Pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak Lokasi dapat
dilakukan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan Lokasi berdasarkan
permintaan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan Domisili atau karena
memenuhi kriteria Pemeriksaan Rutin atau Pemeriksaan Khusus.

2. Pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak Lokasi
karena permintaan Unit Pelaksana Pemeriksaan Domisili dilakukan
terhadap lokasi yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kegiatan
usaha Wajib Pajak dan/atau kewajiban perpajakan Wajib Pajak
(seperti pabrik atau tempat penjualan).

3. Pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak Lokasi
karena permintaan Unit Pelaksana Pemeriksaan Domisili dilakukan
dengan mengacu pada kriteria pemeriksaan yang dilakukan oleh Unit
Pelaksana Pemeriksaan Domisili, yaitu Pemeriksaan Rutin atau
Pemeriksaan Khusus.

4. Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Domisili dapat meminta
pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak Lokasi
apabila pemeriksaan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan
Domisili meliputi pemeriksaan untuk seluruh jenis pajak (all taxes) dan
dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.

5. Apabila Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) all taxes telah
diterbitkan untuk Unit Pelaksana Pemeriksaan Domisili, Lembar
Penugasan Pemeriksaan (LP2) untuk pemeriksaan kewajiban
perpajakan Wajib Pajak Lokasi dapat diterbitkan jika Unit Pelaksana
Pemeriksaan Domisili telah mengirimkan surat permintaan pemeriksaan
terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak Lokasi kepada Unit
Pelaksana Pemeriksaan Lokasi dan surat permintaan tersebut direkam
ke dalam SIMPP/Modul Pemeriksaan pada SIDJP dan divalidasi oleh Unit
Pelaksana Pemeriksaan Domisili.

6. Dalam hal Unit Pelaksana Pemeriksaan Domisili melakukan Pemeriksaan
Khusus all taxes terkait dengan adanya usulan dari Unit Pelaksana
Pemeriksaan Lokasi sebagaimana diatur dalam Kebijakan Pemeriksaan
Khusus, Unit Pelaksana Pemeriksaan Domisili harus meminta kepada
Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Lokasi untuk melakukan
pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak Lokasi.

7. Surat permintaan pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan Wajib
Pajak Lokasi harus dibuat dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari
kerja sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada
Wajib Pajak Domisili dengan menggunakan formulir seperti terdapat
pada Lampiran 11.

8. Pemeriksaan Lokasi karena permintaan Unit Pelaksana Pemeriksaan
Domisili harus diselesaikan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan Lokasi
sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam surat permintaan
pemeriksaan lokasi.

9. Setelah pelaksanaan pemeriksaan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan
Lokasi selesai, Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Lokasi harus
mengirimkan fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Kepala Unit
Pelaksana Pemeriksaan Domisili paling lama 3 hari kerja setelah
tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

10. Dalam hal terdapat permintaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak
Lokasi, maka Laporan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak Domisili harus
mencakup hasil pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi, kecuali:

a. SPT Tahunan Wajib Pajak Domisili menunjukan lebih bayar dan
akan segera jatuh tempo; atau

b. Wajib Pajak lokasi dalam kondisi force majeur, seperti
kebakaran atau kebanjiran sehingga Unit Pelaksana
Pemeriksaan Lokasi tidak dapat melakukan pemeriksaan.

11. Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan
Domisili yang wilayah kerjanya seluruh Indonesia yaitu Direktorat
Pemeriksaan dan Penagihan, Unit Pelaksana Pemeriksaan di lingkungan
Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, dan Unit Pelaksana
Pemeriksaan di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, pemeriksaan
terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak Lokasi harus dilakukan
oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan Domisili tanpa melakukan permintaan
pemeriksaan kepada Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Lokasi.

12. Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan
Domisili yang wilayah kerjanya meliputi satu Kantor Wilayah DJP, yaitu
Kantor Pelayanan Pajak Madya, pemeriksaan terhadap kewajiban
perpajakan Wajib Lokasi di dalam wilayah kerjanya harus dilakukan
oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan Domisili tanpa melakukan permintaan
pemeriksaan kepada Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Lokasi.

13. Penentuan lokasi yang akan diperiksa oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan
Domisili sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan angka 12 dapat
mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, yaitu
terutama untuk lokasi yang mempunyai pengaruh dominan terhadap
kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau kewajiban perpajakan Wajib
Pajak Domisili (seperti pabrik atau tempat penjualan).

14. Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan
Domisili selain Unit Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada angka 11, permintaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Lokasi
(untuk KPP Madya adalah lokasi yang berada di luar wilayah kerjanya)
dapat dilakukan oleh Unit Pelaksanaan Pemeriksaan Domisili, terutama
dalam hal lokasi kegiatan usaha mempunyai pengaruh dominan
sebagaimana dimaksud pada angka 2.

15. Unit Pelaksana Pemeriksaan Domisili sebagaimana dimaksud pada
angka 14 dapat melakukan pemeriksaan di lokasi kegiatan usaha di
wilayah Unit Pelaksana Pemeriksaan Lokasi dengan mengajukan izin
kepada Kepala Kantor Wilayah DJP atasannya dengan menggunakan
formulir seperti terdapat pada Lampiran 12 dan pemberian izin oleh
Kepala Kantor Wilayah DJP dilakukan dengan menggunakan formulir
seperti terdapat pada Lampiran 13.

16. Dalam hal Unit Pelaksana Pemeriksaan Domisili melakukan pemeriksaan
di lokasi kegiatan usaha di wilayah Unit Pelaksana Pemeriksaan Lokasi,
surat permintaan pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan Wajib
Pajak Lokasi harus disampaikan kepada Kepala Unit Pelaksana
Pemeriksaan Lokasi setelah Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan
Domisili memperoleh izin dari Kepala Kantor Wilayah DJP atasannya.

17. Setelah mendapatkan izin dari Kepala Kantor Wilayah DJP atasannya,
pemeriksaan di lokasi kegiatan usaha di wilayah Unit Pelaksana
Pemeriksaan Lokasi oleh tim Pemeriksa Pajak Unit Pelaksana
Pemeriksaan Domisili harus dilakukan secara bersamaan dengan tim
Pemeriksa Pajak dari Unit Pelaksana Pemeriksaan Lokasi.

18. Unit pelaksana Pemeriksaan Domisili sebagaimana dimaksud pada
angka 11 dan angka 12 harus menyampaikan fotokopi Laporan Hasil
Pemeriksaan beserta Nota Penghitungan kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak Lokasi paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal
Laporan Hasil Pemeriksaan.

19. Dalam hal pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak
Lokasi dilakukan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan Lokasi karena
memenuhi kriteria Pemeriksaan Rutin atau Pemeriksaan Khusus,
pemeriksaan harus dilakukan sesuai dengan Kebijakan Pemeriksaan
Rutin atau Kebijakan Pemeriksaan Khusus.

20. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Lokasi karena memenuhi kriteria
Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 19, harus
dikirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Domisili paling lama
3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

L. Ketentuan Lain-Lain

1. Untuk menjamin agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dan untuk memastikan bahwa
pemeriksaan dapat memberikan efek jera serta memberikan konstribusi
terhadap penerimaan, tugas pengawasan pelaksanaan pemeriksaan
oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah
DJP.

2. Dalam setiap pengajuan Usul Pemeriksaan Khusus, Kepala Unit
Pelaksana Pemeriksaan harus melengkapi usulan pemeriksaannya
dengan jumlah tunggakan pemeriksaan yang ada pada Unit Pelaksana
Pemeriksaannya. Persetujuan pemeriksaan hanya diberikan apabila
tunggakan pemeriksaan pada Unit Persetujuan pemeriksaan hanya
diberikan apabila tunggakan pemeriksaan pada Unit Pelaksana
Pemeriksaan tersebut tidak lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari
rencana penyelesaian pemeriksaan selama 1 (satu) tahun (saldo LP2
awal tahun + LP2 terbit - LP2 selesai = 30% dari rencana penyelesaian
pemeriksaan selama satu tahun).

3. Untuk membantu pelaksanaan penagihan aktif, segera setelah
dilakukan pemeriksaan, Pemeriksaan Pajak harus membuat Daftar
Harta Kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak dengan prioritas
berupa monetary assets seperti deposito berjangka, tabungan, giro,
piutang atau tagihan, saham, obligasi, dan surat berharga lainnya dan
daftar harta tersebut agar disampaikan kepada Kepala Seksi
Penagihan.

II. KEBIJAKAN PEMERIKSAAN RUTIN

A. Umum

1. Perencanaan dan penugasan Pemeriksaan Rutin sepenuhnya dilakukan oleh
Kepala Kantor Wilayah DJP dengan mempertimbangkan:

a. Rencana Pemeriksaan Nasional;

b. saldo tunggakan pada masing-masing Unit Pelaksana Pemeriksaan;

c. jenis pemeriksaan;

d. frekuensi pemeriksaan sebelumnya;

e. jangka waktu penyelesaian pemeriksaan; dan

f. pola kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pemeriksaan Rutin dapat dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Lapangan atau
Pemeriksaan Kantor.

3. Lembar Penugasan Pemeriksaan Rutin diterbitkan secara elektronik oleh
Kepala Kantor Wilayah DJP melalui aplikasi SIMPP/Modul Pemeriksaan pada
SIDJP berdasarkan surat instruksi/penugasan pemeriksaan Kepala Kantor
Wilayah DJP terhadap daftar nominatif yang dikirim oleh Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.

B. Alasan Dilakukan Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan Rutin dilakukan dalam hal:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan menyampaikan SPT
Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar, dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. terhadap SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang menyatakan Lebih
Bayar, jenis pemeriksaannya dilakukan melalui:

1) Pemeriksaan Kantor, apabila SPT Tahunan PPh yang
menyatakan Lebih Bayar disampaikan oleh Wajib Pajak Badan
yang pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh
Badan Pengawas Pasar Modal (go public) dan menyampaikan
SPT Tahunan dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah
diaudit oleh Akuntan Publik dengan Pendapat Wajar Tanpa
Pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 29A
Undang-Undang KUP, kecuali berdasarkan pertimbangan Kepala
Unit Pelaksana Pemeriksaan perlu dilakukan Pemeriksaan
Lapangan.

2) Pemeriksaan Lapangan, apabila SPT Tahunan PPh yang
menyatakan Lebih Bayar disampaikan oleh Wajib Pajak Badan
selain sebagaimana dimaksud pada angka 1).

b. Terhadap SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang
menyatakan Lebih Bayar yang disampaikan oleh Wajib Pajak Orang
Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang
menyelenggarakan pembukuan, pemeriksaannya dilakukan melalui
Pemeriksaan Lapangan.

c. Terhadap SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang
menyatakan Lebih Bayar yang disampaikan oleh Wajib Pajak Orang
Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
atau melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tetapi memilih
menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, pemeriksaannya
dilakukan melalui Pemeriksaan Kantor.

d. Terhadap SPT Masa PPN yang menyatakan Lebih Bayar,
pemeriksaannya dapat dilakukan melalui Pemeriksaan Lapangan atau
Pemeriksaan Kantor tergantung pada hasil analisis risiko dalam rangka
pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
Lebih Bayar.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan menyampaikan SPT Tahunan PPh yang
menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Terutama diprioritaskan terhadap SPT Tahunan PPh yang menyatakan
rugi tersebut akan segera daluwarsa penetapan pajaknya.

b. SPT Tahunan PPh yang menyatakan rugi tersebut diperiksa sebagai
akibat adanya perluasan pemeriksaan sebagaimana diatur pada
Romawi I huruf H angka 1 huruf a.

c. Jenis pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh yang menyatakan rugi:

1) Pemeriksaan Kantor, apabila SPT Tahunan PPh yang
menyatakan rugi disampaikan oleh Wajib Pajak Badan yang
pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh
Badan Pengawas Pasar Modal (go public) dan menyampaikan
SPT Tahunan dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah
diaudit oleh Akuntan Publik dengan Pendapat Wajar Tanpa
Pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 29A
Undang-Undang KUP, kecuali berdasarkan pertimbangan Kepala
Unit Pelaksana Pemeriksaan perlu dilakukan Pemeriksaan
Lapangan.

2) Pemeriksaan Lapangan, apabila SPT Tahunan PPh yang
menyatakan rugi disampaikan oleh Wajib Pajak selain
sebagaimana dimaksud pada angka 1).

3. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk
bagian tahun pajak atau tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun
buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali
aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak,
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jenis pemeriksaan yang digunakan adalah Pemeriksaan Lapangan,
kecuali terhadap Wajib Pajak Badan yang pendaftaran emisi sahamnya
telah dinyatakan efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal (go public)
dan menyampaikan SPT Tahunan dengan dilampiri Laporan Keuangan
yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan Pendapat Wajar Tanpa
Pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 29A Undang-Undang
KUP, dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor.

b. Dalam hal pemeriksaan dilakukan karena Wajib Pajak mengajukan
permohonan perubahan tahun buku, maka pemeriksaannya dilakukan
atas bagian tahun pajak sampai dengan perubahan tahun buku
dilakukan. Misalnya, tahun buku Wajib Pajak adalah Januari s.d
Desember 2008 diubah menjadi Oktober 2008 s.d September 2009,
maka pemeriksaannya dilakukan untuk bagian tahun pajak Januari s.d
September 2008.

4. Wajib Pajak Badan melakukan penggabungan usaha, peleburan usaha,
pemekaran usaha, pemecahan usaha, likuidasi/penutupan usaha,
pengambilalihan usaha atau Wajib Pajak Orang Pribadi akan meninggalkan
Indonesia untuk selama-lamanya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak berdasarkan
informasi dari media masa atau pihak lain atau karena Wajib Pajak
mengajukan permohonan sehubungan dengan penggabungan usaha,
peleburan usaha, pemekaran usaha, pemecahan usaha,
likuidasi/penutupan usaha, pengambilalihan usaha atau Wajib Pajak
Orang Pribadi akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

b. Pemeriksaan dilakukan untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak
dilakukannya penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran
usaha, pemecahan usaha, likuidasi/penutupan usaha, pengambilalihan
usaha, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya,
namun dapat diperluas ke tahun-tahun pajak sebelumnya sepanjang
terdapat potensi berdasarkan hasil analisis risiko Wajib Pajak dan
Wajib Pajak belum pernah dilakukan pemeriksaan untuk tahun-tahun
sebelumnya.

c. Perluasan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan
dengan prosedur Pemeriksaan Khusus.

d. Jenis Pemeriksaan yang digunakan adalah Pemeriksaan Lapangan,
kecuali terhadap Wajib Pajak Badan yang pendaftaran emisi sahamnya
telah dinyatakan efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal (go public)
dan menyampaikan SPT Tahunan dengan dilampiri Laporan Keuangan
yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan Pendapat Wajar Tanpa
Pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 29A Undang-Undang
KUP, dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor.

e. Dalam hal pemeriksaan rutin terhadap Wajib Pajak Badan yang
melakukan penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha,
pemecahan usaha, likuidasi/penutupan usaha, pengambilalihan usaha,
atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang akan meninggalkan Indonesia
untuk selama-lamanya disertai dengan penghapusan Nomor Pokok
Wajib Pajak dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Tim
Pemeriksa Pajak harus membuat usulan tentang penghapusan Nomor
Pokok Wajib Pajak/pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (Bab Kesimpulan dan Usul Pemeriksa)
.

f. Dalam hal pemeriksaan rutin terhadap Wajib Pajak Badan yang
melakukan penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha,
pemecahan usaha, likuidasi/penutupan usaha, pengambilalihan usaha,
atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang akan meninggalkan Indonesia
untuk selama-lamanya terkait juga dengan permohonan penghapusan
Nomor Pokok Wajib Pajak dan pencabutan pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak, tim Pemeriksa Pajak harus memperhatikan jangka waktu
penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) dan ayat
(9) Undang-Undang KUP.

g. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak harus
mengirimkan usulan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau
pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak c.q Kepala Seksi Pelayanan dengan menggunakan
formulir sebagaimana terdapat dalam Lampiran 14.

C. Prosedur Usulan dan Penugasan Pemeriksaan Rutin

1. Daftar Nominatif Wajib Pajak

a. Setiap bulan Kepala Kantor Pelayanan Pajak membuat Daftar Nominatif
Wajib Pajak yang akan diperiksa dengan kriteria Pemeriksaan Rutin
paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan mengirimkan kepada
Kepala Kantor Wilayah DJP atasannya dengan menggunakan formulir
seperti terdapat pada Lampiran 15 dan Lampiran 15.1.

b. Terhadap SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang menyatakan lebih
bayar, Daftar Nominatif dapat dibuat dan dikirimkan kepada Kepala
Kantor Wilayah DJP setiap saat.

c. Pembuatan Daftar Nominatif harus dilakukan setelah SPT Tahunan PPh
atau SPT Masa PPN direkam pada aplikasi yang tersedia.

d. Terhadap Pemeriksaan Rutin yang dilakukan karena perluasan
pemeriksaan terkait dengan SPT Tahunan PPh Rugi Tidak Lebih Bayar
yang dikompensasikan, maka pengajuan usul dan persetujuan
pemeriksaannya mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud pada
Romawi I huruf H angka 2 s.d angka 5.

2. Penugasan Pemeriksaan Rutin

a. Berdasarkan Daftar Nominatif dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak,
Kepala Kantor Wilayah DJP membuat Surat Penugasan Pemeriksaan
Rutin dan mengirimkan surat penugasan tersebut kepada Kepala Unit
Pelaksana Pemeriksaan yang bersangkutan dengan menggunakan
formulir seperti terdapat pada Lampiran 16 dan Lampiran 16.1.

b. Apabila dalam Daftar Nominatif yang disampaikan oleh Kepala Kantor
Pelayanan Pajak, terdapat nominatif pemeriksaan yang tidak memenuhi
syarat atau alasan untuk dilakukan Pemeriksaan Rutin, Kepala Kantor
Wilayah DJP membuat Surat Penolakan Pemeriksaan Rutin dan
mengirimkan surat penolakan tersebut kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak dengan menggunakan formulir seperti terdapat pada
Lampiran 17 dan Lampiran 17.1.

c. Dalam hal Kepala Kantor Wilayah DJP mengetahui informasi mengenai
penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha,
pemecahan usaha, likuidasi/penutupan usaha, atau pengambilalihan
usaha dari media masa, penugasan pemeriksaan rutin dapat diberikan
secara langsung tanpa melalui Daftar Nominatif.

III. KEBIJAKAN PEMERIKSAAN KHUSUS

A. Umum

1. Pemeriksaan Khusus (risk based audit) dilakukan berdasarkan hasil
analisis risiko.

2. Analisis risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat
ketidakpatuhan Wajib Pajak yang berisiko menimbulkan kerugian
penerimaan pajak terutama pada Wajib Pajak dengan risiko tinggi (high
risk) yang dihitung dari potensi pajak yang masih dapat digali (tax
revenue at risk).

3. Analisis risiko harus dibuat dengan mendasarkan pada profil Wajib
Pajak termasuk aktivitas himbauan dan konseling yang telah dilakukan
atas profil Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur
Jenderal Pajak nomor PER-170/PJ./2007, serta manfaatkan data
eksternal seperti informasi dari media massa atau lembaga/instansi
terkait.

4. Ruang lingkup Pemeriksaan Khusus ditentukan sebagai berikut:

a. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Domisili:

1) Pemeriksaan Khusus untuk tahun-tahun pajak yang lalu
harus meliputi seluruh jenis pajak (all taxes),

2) Pemeriksaan Khusus untuk tahun berjalan dapat
meliputi satu atau beberapa jenis pajak.

b. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Lokasi, dapat meliputi satu atau
beberapa jenis pajak baik untuk tahun pajak berjalan maupun
untuk tahun-tahun pajak sebelumnya.

c. Dalam hal Pemeriksaan Khusus dilakukan dalam rangka
pemeriksaan ulang, ruang lingkup pemeriksaannya dapat
meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak untuk tahun
berjalan atau tahun-tahun pajak sebelumnya.

5. Pemeriksaan Khusus dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.

6. Pemeriksaan Khusus dilakukan berdasarkan instruksi Direktur
Pemeriksaan dan Penagihan atau instruksi Kepala Kantor Wilayah DJP
atau persetujuan Kepala Kantor Wilayah DJP.

7. Pemeriksaan Ulang melalui Pemeriksaan Khusus dilakukan berdasarkan
persetujuan atau instruksi Direktur Jenderal Pajak.

B. Alasan Pemeriksaan Khusus

1. Pada prinsipnya terdapat 2 (dua) kriteria Pemeriksaan Khusus
sebagaimana telah diuraikan pada romawi I huruf D, yaitu:

a. Pemeriksaan Khusus yang dilakukan berdasarkan persetujuan
Kepala Kantor Wilayah DJP yang analisis risikonya dibuat secara
manual dan bersifat bottom up (dari bawah ke atas); dan

b. Pemeriksaan Khusus yang dilakukan berdasarkan instruksi
Kepala Kanwil DJP atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
yang analisis risikonya dibuat secara manual atau komputerisasi
dan bersifat top down (dari atas ke bawah).

2. Pemeriksaan Khusus berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Wilayah
DJP dilakukan dalam hal terdapat hasil analisis risiko atas profil Wajib
Pajak yang telah dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi
yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak, termasuk Wajib Pajak yang
telah menerima pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran
pajak (Wajib Pajak Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17C Undang-Undang KUP dan Persyaratan Tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP), belum sepenuhnya
memenuhi kewajiban perpajakan dan telah ditindaklanjuti dengan
aktivitas himbauan dan konseling sebagaimana diatur dalam Peraturan
Direktur Jenderal Pajak nomor PER-170/PJ./2007.

3. Pemeriksaan Khusus berdasarkan instruksi dari Kepala Kantor Wilayah
DJP dilakukan apabila terdapat hasil analisis dan pengembangan atas
informasi, data, laporan, dan pengaduan yang dilakukan oleh Kepala
Kanwil DJP yang perlu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Khusus.

4. Pemeriksaan Khusus berdasarkan instruksi dari Direktur Pemeriksaan
dan Penagihan dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

a. Terdapat hasil analisis dan pengembangan atas informasi, data,
laporan, dan pengaduan yang dilakukan oleh Direktorat
Intelijen dan Penyidikan yang perlu ditindaklanjuti dengan
Pemeriksaan Khusus.

b. Sebab lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak
yang antara lain karena adanya permintaan dari Wajib Pajak
tertentu, antara lain:

1) Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara;

2) Wajib Pajak yang akan melakukan Rapat Umum
Pemegang Saham;

3) Wajib Pajak yang kepemilikannya akan dialihkan; atau

4) Wajib Pajak akan melakukan IPO atau Emisi
Saham/Obligasi.

c. Terdapat hasil analisis risiko secara komputerisasi (selama ini
disebut Kriteria Seleksi) yang berupa skor risiko ketidakpatuhan
dengan memperhatikan variabel-variabel tertentu serta adanya
data dan informasi.

C. Tata Cara Usul Pemeriksaan Khusus

1. Berdasarkan hasil analisis risiko atas profil Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada huruf B angka 2, Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat
mengajukan usul Pemeriksaan Khusus yang disertai dengan analisis
risiko kepada Kepala Kantor Wilayah DJP atasannya.

2. Untuk usulan Pemeriksaan Khusus terhadap Wajib Pajak yang telah
menerima pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
(Wajib Pajak Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C
Undang-Undang KUP dan Persyaratan Tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP), selain membuat analisis risiko,
Kepala Kantor Pelayanan Pajak juga harus melampirkan data konkrit
atau bukti pendukung yang memperkuat alasan pemeriksaan.

3. Dalam hal data dan/atau informasi baik dari hasil analisis risiko atas
profil Wajib Pajak maupun dari pihak eksternal yang dimiliki hanya
mencakup satu atau beberapa jenis pajak, maka ditentukan sebagai
berikut:

a. Apabila data dan/atau informasi tersebut merupakan
keterangan lain yang konkrit sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 Undang-Undang KUP, maka dan/atau informasi
tersebut tidak perlu diusulkan Pemeriksaan Khusus, namun
dapat langsung ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) berdasarkan penelitian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah
Nomor 80 TAHUN 2007.

b. Apabila data dan/atau informasi tersebut tidak termasuk
keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan perlu
ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Khusus, maka usul
Pemeriksaan Khusus dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:

1) dalam hal data dan/atau informasi tersebut terdapat
pada Kantor Pelayanan Pajak Domisili, berlaku
ketentuan:

a) apabila data dan/informasi tersebut merupakan
data dan/atau informasi untuk tahun berjalan,
maka dapat diusulkan Pemeriksaan Khusus
beberapa jenis pajak untuk tahun berjalan; atau

b) apabila data dan/atau informasi tersebut
merupakan data dan/atau informasi untuk
tahun-tahun pajak sebelumnya, maka harus
diusulkan Pemeriksaan Khusus all taxes.

2) dalam hal data dan/atau informasi tersebut terdapat
pada Kantor Pelayanan Pajak Lokasi, maka Kepala
Kantor Pelayanan Pajak Lokasi dapat mengusulkan
Pemeriksaan Khusus beberapa jenis pajak untuk tahun
pajak berjalan maupun untuk tahun-tahun pajak
sebelumnya.

4. Dalam hal Kantor Pelayanan Pajak Lokasi mengusulkan Pemeriksaan
Khusus beberapa jenis pajak sebagaimana dimaksud pada angka
3 huruf b butir 2), berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam hal usulan Pemeriksaan Khusus oleh Kantor Pelayanan
Pajak Lokasi dilakukan atas beberapa jenis pajak untuk tahun
pajak berjalan, setelah usulan tersebut disetujui oleh Kepala
Kantor Wilayah DJP atasannya, maka Kepala Kantor Pelayanan
Pajak Lokasi harus mengirimkan fotokopi hasil analisis data
dan/atau informasi yang menyebabkan dilakukannya
Pemeriksaan Khusus kepada Kantor Pelayanan Pajak Domisili.

b. Dalam hal usulan Pemeriksaan Khusus oleh Kantor Pelayanan
Pajak Lokasi dilakukan atas beberapa jenis pajak untuk
tahun-tahun pajak sebelumnya, maka pada saat usulan
tersebut dikirim kepada Kepala Kantor Wilayah DJP atasannya,
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Lokasi harus mengirimkan
fotokopi hasil analisis data dan/atau informasi yang
menyebabkan usulan Pemeriksaan Khusus tersebut kepada
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Domisili.

5. Dalam hal Kantor Pelayanan Pajak Domisili menerima data dan/atau
informasi dari Kantor Pelayanan Pajak Lokasi sebagaimana dimaksud
pada angka 4, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Apabila data dan/atau informasi yang diterima merupakan data
dan/atau informasi untuk tahun pajak berjalan, maka tindak
lanjutnya ditentukan sebagai berikut:

1) data dan/atau informasi tersebut harus disimpan
(sebagai bahan masukan untuk profit Wajib Pajak)
sampai dengan Wajib Pajak menyampaikan SPT
Tahunan PPh untuk tahun pajak yang terkait dengan
data dan/atau informasi dimaksud.

2) setelah Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh
untuk tahun pajak dimaksud, Kantor Pelayanan Pajak
Domisili harus melakukan analisis risiko antara data
dan/atau informasi tersebut dengan SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak.

3) apabila hasil analisis risiko mengindikasikan bahwa
Wajib Pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya, Kantor Pelayanan Pajak Domisili dapat
mengusulkan Pemeriksaan Khusus all taxes atas tahun
pajak dimaksud setelah melakukan aktivitas himbauan
dan konseling sebagaimana diatur dalam Peraturan
Direktur Jenderal Pajak nomor PER-170/PJ./2007.

b. Apabila data dan/atau informasi yang diterima merupakan data
dan/atau informasi untuk tahun-tahun pajak sebelumnya, maka
tindak lanjutnya ditentukan sebagai berikut:

1) Kantor Pelayanan Pajak Domisili harus melakukan
analisis risiko atas profit Wajib Pajak dan SPT Tahunan
PPh-nya terkait dengan adanya data dan/atau informasi
tersebut.

2) apabila hasil analisis risiko menunjukkan bahwa Wajib
Pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya, Kantor Pelayanan Pajak Domisili dapat
mengusulkan Pemeriksaan Khusus all taxes atas tahun
pajak dimaksud setelah dilakukan aktivitas himbauan
dan konseling sebagaimana diatur dalam Peraturan
Direktur Jenderal Pajak nomor PER-170/PJ./2007.

c. Dalam hal Kantor Pelayanan Pajak Domisili melakukan
Pemeriksaan Khusus all faxes terkait dengan adanya data
dan/atau informasi dari Kantor Pelayanan Pajak Lokasi
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Kepala
Kantor Pelayanan Pajak Domisili harus meminta kepada Kepala
Kantor Pelayanan Pajak Lokasi untuk melakukan pemeriksaan
terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak Lokasi sepanjang
Kantor Pelayanan Pajak Lokasi belum melakukan pemeriksaan.

6. Usul Pemeriksaan Khusus dilakukan dengan menggunakan formulir usul
Pemeriksaan Khusus dan Analisis Risiko seperti terdapat pada Lampiran
18 dan Lampiran 18.1.

D. Tata Cara Persetujuan Pemeriksaan Khusus

1. Persetujuan Pemeriksaan Khusus diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah
DJP.

2. Sebelum memberikan persetujuan Pemeriksaan Khusus, Kepala Kantor
Wilayah DJP harus melakukan penelitian, evaluasi dan seleksi atas
usulan Pemeriksaan Khusus terutama menyangkut hal-hal sebagai
berikut:

a. Penelitian atas persyaratan formal usulan pemeriksaan seperti:

1) ada atau tidaknya analisis risiko;

2) apakah analisis risiko telah sesuai dengan ketentuan;
dan

3) kesesuaian kode pemeriksaan dengan alasan
pemeriksaan dan ruang lingkup pemeriksaan;

b. Evatuasi terhadap potensi penerimaan yang ada dalam analisis
risiko;

c. Penelitian atas tunggakan pemeriksaan;

d. Penelitian atas history pemeriksaan; dan

e. Penelitian terhadap hal-hal lainnya yang terdapat dalam analisis
risiko.

3. Hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka
2 dituangkan dalam Lembar Hasil Penelitian dan Evaluasi Analisis Risiko
dengan formulir seperti terdapat pada Lampiran 19.

4. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
angka 2, Kepala Kantor Wilayah DJP harus menentukan apakah usulan
Pemeriksaan Khusus ditolak atau disetujui.

5. Persetujuan atas usulan Pemeriksaan Khusus diterbitkan dengan
menggunakan formulir seperti terdapat pada Lampiran 20.

6. Penolakan atas usulan Pemeriksaan Khusus diterbitkan dengan
menggunakan formulir seperti terdapat pada Lampiran 20.1.

E. Tata Cara Instruksi Pemeriksaan Khusus

1. Instruksi Pemeriksaan Khusus dapat diterbitkan oleh Kepala Kanwil DJP
atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dan dilakukan dengan
alasan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3 dan angka 4.

2. Instruksi Pemeriksaan Khusus dengan alasan pertimbangan Direktur
Jenderal Pajak, diterbitkan berdasarkan usulan dari Kepala Sub
Direktorat di lingkungan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan atau
berdasarkan perintah dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.

3. Instruksi Pemeriksaan Khusus dari Kepala Kanwil DJP dengan alasan
sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3 diterbitkan dengan
menggunakan formulir seperti terdapat pada Lampiran 21.

4. Instruksi Pemeriksaan Khusus dari Direktur Pemeriksaan dan
Penagihan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka
4 butir a dan butir b diterbitkan dengan menggunakan formulir seperti
terdapat pada Lampiran 22.

5. Instruksi Pemeriksaan Khusus dari Direktur Pemeriksaan dan
Penagihan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka
4 butir c dilakukan dengan menggunakan formulir seperti terdapat pada
Lampiran 23 dan Lampiran 23.1.

F. Pemeriksaan Khusus Dalam Rangka Pemeriksaan Ulang

1. Pemeriksaan Khusus dalam rangka pemeriksaan ulang hanya dapat
dilakukan berdasarkan instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal
Pajak;

2. Pemeriksaan ulang dilakukan dengan alasan:

a. terdapat data baru, termasuk data yang semula belum
terungkap; atau

b. sebab-sebab lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal
Pajak.

3. Ruang lingkup pemeriksaan ulang dapat meliputi seluruh jenis pajak (all
taxes), beberapa jenis pajak atau satu jenis pajak (single tax);

4. Prosedur usulan dan persetujuan Pemeriksaan Khusus dalam rangka
pemeriksaan ulang adalah:

a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kepala Kantor Wilayah DJP
hanya dapat mengajukan usulan Pemeriksaan Khusus dalam
rangka pemeriksaan ulang apabila alasan sebagaimana
dimaksud pada angka 2 huruf a terpenuhi.

b. Setiap usul untuk melakukan pemeriksaan ulang baik dari
Kepala Kantor Pelayanan Pajak kepada Kepala Kantor Wilayah
DJP maupun dari Kepala Kantor Wilayah DJP kepada Direktur
Pemeriksaan dan Penagihan harus disertai dengan alasan yang
jelas dan dilengkapi dengan bukti pendukung serta ringkasan
hasil pemeriksaan yang telah dilakukan untuk masa pajak atau
tahun pajak yang diusulkan dengan menggunakan formulir
seperti terdapat pada Lampiran 24 dan Lampiran 24.1.

c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan usulan untuk
melakukan Pemeriksaan Khusus dalam rangka pemeriksaan
ulang kepada Kepala Kantor Wilayah DJP atasannya.

d. Setelah melakukan evaluasi, penelitian dan seleksi atas usulan
dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP
menyampaikan usulan untuk melakukan pemeriksaan ulang
kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. Evaluasi dan
penelitian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP meliputi:

1) penelitian atas persyaratan formal usulan pemeriksaan
ulang seperti:

a) kebenaran bahwa wajib pajak sudah pernah
diterbitkan SKP untuk masa pajak, tahun pajak
dan jenis pajak yang akan dilakukan
pemeriksaan ulang;

b) kelengkapan bukti pendukung dari data baru
termasuk data yang semula belum terungkap
serta ringkasan hasil pemeriksaan yang telah
dilakukan; dan

c) kesesuaian kode pemeriksaan dengan alasan
pemeriksaan dan ruang lingkup pemeriksaan;

2) evaluasi terhadap potensi penerimaan;

3) penelitian atas tunggakan pemeriksaan; dan

4) penelitian atas history pemeriksaan.

e. Setelah melakukan evaluasi, penelitian dan seleksi atas usulan
pemeriksaan ulang dari Kepala Kantor Wilayah DJP, Direktur
Pemeriksaan dan Penagihan menyampaikan usulan untuk
melakukan pemeriksaan ulang kepada Direktur Jenderal Pajak
untuk memperoleh persetujuan atau penolakan. Evaluasi dan
penelitian yang dilakukan oleh Direktur Pemeriksaan dan
Penagihan meliputi:

1) penelitian atas persyaratan formal usulan pemeriksaan
ulang seperti;

a) kebenaran bahwa wajib pajak sudah pernah
diterbitkan SKP untuk masa pajak, tahun pajak
dan jenis pajak yang akan dilakukan
pemeriksaan ulang;

b) kelengkapan bukti pendukung dari data baru
termasuk data yang semula belum terungkap
serta ringkasan hasil pemeriksaan yang telah
dilakukan; dan

c) kesesuaian kode pemeriksaan dengan alasan
pemeriksaan dan ruang lingkup pemeriksaan;

2) evaluasi terhadap potensi penerimaan;

3) penelitian atas tunggakan pemeriksaan; dan

4) penelitian atas history pemeriksaan.

f. Persetujuan pemeriksaan ulang oleh Direktur Jenderal Pajak
diberikan dengan menggunakan formulir seperti terdapat pada
Lampiran 25.

g. Penolakan pemeriksaan ulang oleh Direktur Jenderal Pajak
diberikan dengan menggunakan formulir seperti terdapat pada
Lampiran 25.1.

5. Prosedur instruksi Pemeriksaan Khusus dalam rangka pemeriksaan
ulang adalah:

a. Instruksi pemeriksaan ulang melalui Pemeriksaan Khusus
diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan dilakukan dengan
alasan terdapat data baru termasuk data yang semula belum
terungkap atau terdapat sebab lain berdasarkan pertimbangan
Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada angka
2 huruf a dan huruf b.

b. Instruksi pemeriksaan ulang melalui Pemeriksaan Khusus oleh
Direktur Jenderal Pajak diterbitkan dengan menggunakan
formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 26.

G. Kententuan Lain-Lain

1. Apabila dilakukan Pemeriksaan Khusus dalam rangka pemeriksaan
ulang, maka pemberitahuan hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir
(Closing Conference) dilakukan setelah konsep Laporan Hasil
Pemeriksaan ditelaah dan dikeluarkan surat tindak lanjut hasil
pemeriksaan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.

2. Dalam hal Pemeriksaan Khusus mencakup SPT Masa PPN Lebih Bayar
yang segera jatuh tempo, maka tim Pemeriksa Pajak dapat
menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Parsial untuk jenis pajak
dimaksud dan harus digabung dengan Laporan Hasil Pemeriksaan
keseluruhan setelah Pemeriksaan Khusus untuk jenis pajak lainnya
diselesaikan.

3. Kepala Kantor Wilayah DJP diminta untuk melakukan evaluasi atas hasil
Pemeriksaan Khusus yang dilakukan berdasarkan usulan dari Kepala
Kantor Pelayanan Pajak dengan membandingkan antara potensi pajak
terutang menurut usulan Kantor Pelayanan Pajak dengan pajak
terutang menurut surat ketetapan pajak hasil Pemeriksaan Khusus.

4. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan melakukan evaluasi atas hasil
Pemeriksaan Khusus yang dilakukan berdasarkan instruksi Direktur
Pemeriksaan dan Penagihan.

5. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan
kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan setiap 3 (tiga) bulan
sekali yang selanjutnya oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan akan
digabungkan dengan hasil evaluasi Pemeriksaan Khusus berdasarkan
instruksi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.

IV. TATA CARA USUL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DARI PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI
KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK

Dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
diusulkan menjadi Pemeriksaan Bukti Permulaan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan harus dilakukan dengan memperhatikan
ketentuan yang mengatur tentang Kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

2. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada angka
1 harus ditembuskan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan sebagai
bahan untuk monitoring dan evaluasi.

3. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disebabkan karena selain Pasal 29
ayat (3a) dan ayat (3b) Undang-Undang KUP harus disampaikan setelah tim
Pemeriksa Pajak meyakini bahwa Wajib Pajak diduga telah melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan dan:

a. harus disampaikan paling lambat 2 (dua bulan) sebelum jangka waktu
maksimal pemeriksaan berakhir; atau

b. dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan merupakan pemeriksaan atas permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP, harus disampaikan paling
lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu maksimal pemeriksaan
berakhir dan 5 (lima) bulan sebelum jangka waktu penyelesaian
permohonan tersebut berakhir.

4. Terhadap Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang terkait dengan
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada angka 3 huruf b, harus diberikan keputusan persetujuan atau
penolakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak usulan Pemeriksaan Bukti
Permulaan diterima oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam
Kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

5. Tindak lanjut atas pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan yang diusulkan menjadi Pemeriksaan Bukti Permulaan
harus menunggu sampai dengan terdapat keputusan persetujuan atau
penolakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak disetujui, maka
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan tetap dilanjutkan dengan memperhatikan jangka waktu
penyelesaian pemeriksaan sampai dengan diterbitkannya Laporan Hasil
Pemeriksaan.

b. Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui, pelaksanaan
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dihentikan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan
sumir, kecuali usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan terkait dengan
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP, penyelesaian
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan ditangguhkan.

c. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada huruf
b dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila:

1) Pemeriksaan Bukti Permulaan diselesaikan dan tidak dilanjutkan
dengan penyidikan;

2) dilanjutkan dengan penyidikan tetapi tidak dilakukan
penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A
Undang-Undang KUP; atau

3) diterima putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap yang menyatakan Wajib Pajak bebas atau lepas
dari segala tuntutan hukum.

d. Dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada huruf c,
jangka waktu pemeriksaan diperpanjang dengan paling lama 3 (tiga)
bulan.

e. Dalam hal susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan,
pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d,
dilakukan setelah diterbitkan Surat Tugas kepada Pemeriksa Pajak
yang ditunjuk.

V. LEMBAR PENUGASAN PEMERIKSAAN (LP2) DAN KODE PEMERIKSAAN

A. Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2)

1. LP2 diterbitkan berdasarkan:

a. Penugasan pemeriksaan/persetujuan pemeriksaan/instruksi
pemeriksaan; atau

b. Surat Permintaan Pemeriksaan Lokasi.

2. LP2 merupakan sarana untuk melakukan pengawasan pemeriksaan
sehingga bukan merupakan dasar dilakukannya pemeriksaan. Dasar
dilakukannya pemeriksaan adalah penugasan/persetujuan/instruksi
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b.

3. Untuk kepentingan pengawasan pemeriksaan, setiap Surat Perintah
Pemeriksaan baik untuk seluruh jenis pajak maupun untuk satu atau
beberapa jenis pajak harus memiliki LP2.

4. Surat Perintah Pemeriksaan yang tidak harus memiliki LP2 hanya
meliputi Surat Perintah Pemeriksaan atas Wajib Pajak yang belum
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

5. Format LP2 terdiri dari tiga bagian yaitu Data Pemeriksaan, Data
Penugasan, dan Data Pelaporan.

6. Data Pemeriksaan adalah data yang tercantum dalam LP2 yang terkait
dengan dasar dilakukannya pemeriksaan, yang meliputi:

a. Nomor Pengawasan Pemeriksaan (Nomor LP2);

b. Tahun Pajak Yang Diperiksa;

c. Nama Wajib Pajak;

d. Nomor Pokok Wajib Pajak;

e. Kode Pemeriksaan dan;

f. Unit Pelaksana Pemeriksaan.

7. Data Penugasan adalah data yang termuat dalam LP2 yang menunjuk
pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemeriksaan,
yang meliputi:

a. Nomor Surat Perintah Pemeriksaan (SP2);

b. Tanggal Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan;

c. Susunan tim Pemeriksa Pajak yaitu Supervisor, Ketua Tim, dan
Anggota Tim.

8. Data Pelaporan adalah data yang tertulis dalam LP2 yang menunjukkan
status dan hasil (kinerja) pemeriksaan, yang meliputi:

a. Nomor dan Tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan;

b. Jumlah Jam Pemeriksaan dan;

c. Hasil Pemeriksaan.

9. Format LP2 secara terinci dapat dilihat pada Lampiran 27.

10. Nomor Pengawasan Pemeriksaan atau Nomor LP2 terdiri dari 15 (lima
belas) digit yang terbagi dalam 4 (empat) bagian dengan struktur
sebagai berikut:

0 0 0. M M Y Y. 0 0 0 0. 0 0 0 0
=== ===== ==== ====
A B C D

- Bagian A terdiri dari 3 (tiga) digit yang menjelaskan Kode Unit
Pelaksana Pemeriksaan.

- Bagian B terdiri dari 4 (empat) digit yang menjelaskan Kode
Bulan dan Kode Tahun Penerbitan LP2 masing-masing 2 digit.

- Bagian C terdiri dari 4 (empat) digit yang menjelaskan Kode
Pemeriksaan.

- Bagian D terdiri dari 4 (empat) digit yang menjelaskan nomor
urut LP2 yang terbit di Unit Pelaksana Pemeriksaan yang
bersangkutan dalam tahun penerbitan LP2.

B. Daftar Kode Pemeriksaan

1. Setiap usulan pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan kriteria
pemeriksaan dan alasan pemeriksaan yang sesuai dan dikonversikan
dalam bentuk Kode Pemeriksaan.

2. Kode Pemeriksaan mencerminkan alasan dilakukannya pemeriksaan
dan harus dicantumkan dalam setiap penugasan/persetujuan/instruksi
pemeriksaan.

3. Struktur Kode Pemeriksaan terdiri dari 4 (empat) digit dengan
pengelompokkan sebagai berikut:

- Digit pertama menunjukkan Jenis Pajak/Ruang Lingkup
Pemeriksaan;

- Digit kedua menunjukkan Kriteria dan Jenis Pemeriksaan;

- Digit ketiga menunjukkan Alasan Pemeriksaan; dan

- Digit keempat menunjukkan Jenis Wajib Pajak yang diperiksa.

4. Digit pertama menunjukkan Jenis Pajak/Ruang Lingkup terdiri dari

- 1 -> Semua Jenis Pajak (All Taxes)

- 2 -> Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- 3 -> Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan

- 4 -> Pajak Penghasilan Pasal 25129

- 5 -> Administrasi (Untuk Pemeriksaan Tujuan Lain)

- 6 -> WP Lokasi

- 7 -> Pajak Penghasilan Pasal 21/26

- 8 -> Pajak Penghasilan Pasal 23/26

- 9 -> Pajak Penghasilan Final

- 0 -> Beberapa Jenis Pajak (kode ini digunakan jika yang
diperiksa adalah PPN dan PPh Potput secara sekaligus atau
seluruh kewajiban perpajakan cabang dilakukan pemeriksaan)

5. Digit kedua menunjukkan Kriteria dan Jenis Pemeriksaan terdiri dari:

- 0 -> 3 Pemeriksaan Rutin dengan Jenis Pemeriksaan Kantor

- 1 -> 3 Pemeriksaan Rutin dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan

- 2 -> Pemeriksaan Tujuan Lain dengan Jenis Pemeriksaan
Lapangan

- 4 -> Pemeriksaan Khusus berdasarkan Analisis Risiko Secara
Komputerisasi dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan

- 5 -> Pemeriksaan Tujuan Lain dengan Jenis Pemeriksaan Kantor

- 9 -> Pemeriksaan Khusus berdasarkan Analisis Risiko Secara
Manual dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan

6. Digit ketiga menunjukkan Alasan Pemeriksaan yang meliputi:

a. Jika Kriteria dan Jenis Pemeriksaannya (digit kedua) adalah
Pemeriksaan Rutin dengan Jenis Pemeriksaan Kantor (0), maka
kode untuk digit ketiga ditentukan sebagai berikut:

- 1 -> 3 Perubahan Tahun Buku atau Metode Pembukuan
oleh WP Go Public

- 2 -> Likuidasi atau Penutupan Usaha oleh WP Go Public

- 3 -> 3 Penggabungan Usaha oleh WP Go Public

- 4 -> Peleburan usaha atau Pengambilalihan usaha oleh
WP Go Public

- 5 -> Pemecahan usaha atau Pemekaran Usaha oleh WP
Go Public

- 7 -> 3 SPT Tahunan PPh Rugi Tidak Lebih Bayar oleh WP
Go Public

- 8 -> 3 SPT Lebih Bayar (LB) Restitusi/Kompensasi

- 9 -> Revaluasi Aktiva Tetap oleh WP Go Public

b. Jika Kriteria dan Jenis Pemeriksaannya (digit kedua) adalah
Pemeriksaan Rutin dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan (1),
maka kode untuk digit ketiga ditentukan sebagai berikut:

- 1 -> Perubahan Tahun Buku atau Metode Pembukuan

- 2 -> Likuidasi, Penutupan Usaha, atau Akan
Meninggalkan Indonesia Selama-lamanya

- 3 -> Penggabungan Usaha

- 4 -> Peleburan usaha atau Pengambilalihan usaha

- 5 -> Pemecahan usaha atau Pemekaran Usaha

- 7 -> SPT Tahunan PPh Rugi Tidak Lebih Bayar (RTLB)

- 8 -> SPT Lebih Bayar (LB) Restitusi/Kompensasi

- 9 -> 3 Revaluasi Aktiva Tetap

c. Jika Kriteria dan Jenis Pemeriksaannya (digit kedua) adalah
Pemeriksaan Khusus berdasarkan Analisis Risiko Secara
Komputerisasi dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan (4), kode
digit ketiga ditentukan sebagai berikut:

- 1 -> Wajib Pajak Besar

- 2 -> Wajib Pajak Menengah

- 3 -> Wajib Pajak Kecil

d. Jika Kriteria dan Jenis Pemeriksaannya (digit kedua) adalah
Pemeriksaan Khusus berdasarkan Analisis Risiko Secara Manual
dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan (9), kode digit ketiga
ditentukan maka:

- 1 -> terdapat data dan/atau informasi yang
menunjukkan ketidakpatuhan Wajib Pajak (bottom up)

- 2 -> pertimbangan Dirjen Pajak selain permintaan WP
(top down)

- 3 -> laporan dan/atau pengaduan masyarakat hasil
analisis Direktorat Intelijen dan Penyidikan (top down)

- 4 -> pertimbangan Dirjen Pajak karena Permintaan WP
(top down)

- 5 -> laporan dan/atau pengaduan masyarakat hasil
analisis KPP/Kanwil (bottom up)

- 6 -> terdapat data dan/atau informasi terkait dengan
Wajib Pajak Kriteria Tertentu Pasal 17C UU KUP dan
Wajib Pajak Persyaratan Tertentu Pasal 17D UU KUP
(bottom up)

- 8 -> terdapat laporan dan/atau pengaduan Masyarakat
terkait dengan Wajib Pajak Kriteria Tertentu Pasal 17C
UU KUP dan Wajib Pajak Persyaratan Tertentu Pasal
17D UU KUP (bottom up)

- 9 -> Pemeriksaan Khusus dalam rangka pemeriksaan
ulang

7. Digit keempat menunjukkan Jenis Wajib Pajak yang meliputi:

- 1 -> Orang Pribadi

- 2 -> Badan

8. Berdasarkan struktur tersebut di atas, Kode Pemeriksaan untuk
masing-masing kriteria dan jenis pemeriksaan ditentukan sebagai
berikut:

a. Kode Pemeriksaan Rutin:

==========================================================
Jenis Pemeriksaan
==========================================================
No. Alasan Pemeriksaan Pemeriksaan Pemeriksaan
Kantor Lapangan
======================
OP Badan OP Badan
==========================================================
1. Perubahan Tahun Buku/Metode 0012 0111 0112
Pembukuan

2. Likuidasi atau Penutupan Usaha:
a. Domisili 1022 1121 1122
b. Cabang 0022 0121 0122

3. WP OP Akan Meninggalkan Indonesia 1121
Selama-Lamanya

4. Penggabungan Usaha 1032 1131 1132

5. Peleburan usaha atau Pengambilalihan 1042 1141 1142
Usaha

6. Pemecahan Usaha atau Pemekaran 1052 1151 1152
Usaha

7. SPT Tahunan PPh Rugi Tidak Lebih 1072 1171 1172
Bayar

8. SPT Lebih Bayar:

a. SPT Tahunan PPh Badan/OP 1081 1082 1181 1182
(All Taxes)

b. Masa PPN 2181 2182 2181 2182

9. Revaluasi Aktiva Tetap 1092 1191 1192
=========================================================

b. Kode Pemeriksaan Khusus berdasarkan Analisis Risiko Secara Komputerisasi

=======================================================
Jenis Pemeriksaan
=========================
Pemeriksaan Pemeriksaan
No. Kriteria Pemeriksaan Kantor Lapangan
=========================
OP Badan OP Badan
=======================================================
1. WP Besar 1411 1412

2. WP Menengah 1421 1422

3. WP Kecil 1431 1432
=======================================================

c. Kode Pemeriksaan Khusus berdasarkan Analisis Risiko Secara Manual

=======================================================
Jenis Pemeriksaan
=========================
No Alasan Pemeriksaan Pemeriksaan Pemeriksaan
Kantor Lapangan
=========================
OP Badan OP Badan
=======================================================
1. Terdapat data dan informasi yang
menunjukkan ketidakpatuhan WP:

a. All Taxes 1911 1912

b. PPN 2911 2912

c. P2PPh 3911 3912

d. PPh Pasal 21/26 7911 7912

e. PPh Pasal 23/26 8911 8912

f PPh Final 9911 9912

g. Beberapa Jenis Pajak 0911 0912

2. Pertimbangan Direktur Jenderal Pajak
Selain karena Permintaan WP 1921 1922

3. Laporan dan Pengaduan Masyarakat
hasil analisis Direktorat Intelijen dan
Penyidikan 1931 1932

4. Pertimbangan Direktur Jenderal Pajak
karena Permintaan Wajib Pajak 1941 1942

5. Laporan dan Pengaduan Masyarakat hasil
analisis KPP/Kanwil 1951 1952

6. Terdapat data dan/atau informasi terkait
dengan Wajib Pajak Kriteria Tertentu
Pasal 17C UU KUP dan Wajib Pajak
Persyaratan Tertentu Pasal 17D UU KUP
a. All Taxes 1961 1962

b. PPN 2961 2962

7. Terdapat laporan dan/atau pengaduan
terkait dengan Wajib Pajak Kriteria
Tertentu Pasal 17C UU KUP dan Wajib
Pajak Persyaratan Tertentu Pasal 17D
UU KUP

a. All Taxes 1981 1982

b. PPN 2981 2982

8. Pemeriksaan Pemsus dalam rangka
pemeriksaan ulang

a. All Taxes 1991 1992

b. PPN 2991 2992

c. P2PPh 3991 3992

d. PPh Pasal 21/26 7991 7992

e. PPh Pasal 23/26 8991 8992

f. PPh Final 9991 9992

g. Beberapa Jenis Pajak 0991 0992
=======================================================

d. Kode Pemeriksaan WP Lokasi:

Kode Pemeriksaan WP Lokasi disesuaikan dengan Kriteria
Pemeriksaan WP Domisili, namun digit pertama dari setiap kode
pemeriksaan diganti dengan angka 6.

Contoh:

a. Wajib Pajak Badan Domisili diperiksa dalam rangka
Pemeriksaan Rutin #Pemeriksaan Lapangan Lebih Bayar
(Kode 1182), maka kode pemeriksaan WP Lokasi adalah
6182.

b. Wajib Pajak Badan Domisili diperiksa dalam rangka
Pemeriksaan Khusus Pemeriksaan Lapangan karena
Pertimbangan Direktur Jenderal Pajak (Kode 1922),
maka kode pemeriksaan WP Lokasi adalah 6922.

Dengan berlakunya Surat Edaran ini, Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak nomor:

1. SE-02/PJ.7/2005 tentang Kebijakan Pemeriksaan
Berdasar Kriteria Seleksi;

2. SE-03/PJ.7/2005 tentang Kebijakan Pemeriksaan Rutin;

3. SE-01/PJ.7/2006 tentang Kebijakan Umum Pemeriksaan;

4. SE-10/PJ.7/2006 tentang Penegasan atas Pembahasan
Hasil Pemeriksaan

5. SE-02/PJ.04/2007 tentang Kebijakan Pemeriksaan
Khusus; dan

6. SE-04/PJ.04/2007 tentang Rencana Pemeriksaan
Nasional dan Kebijakan Umum Pemeriksaan Tahun 2007,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Demikian Surat
Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya.

Direktur Jenderal,
ttd,

Darmin Nasution
NIP 130605098

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji;
3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.