DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JALAN JEND. GATOT SUBROTO
NO. 40-42, JAKARTA 12190
TROMOL POS No. 124 - Jakarta 10002
TELEPON
FAX
TELEX
:
:
:
5250208; 5251609
5736093
62324 KPDJP
| Yth. | 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak 3. Para Kepala Kantor Penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan 4. Para Kepala Kantor Pemeriksaaan dan Penyidikan Pajak Seluruh Indonesia | 1 Agustus 1997 |
SURAT EDARAN
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal
:
:
:
:
SE-09/PJ.7/1997
Segera
Tiga Set
Kebijaksanaan Pemeriksaan Tahun 1997
(Seri Pemeriksaan 01-99)
Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemeriksaan pajak dalam rangka menguji Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka mulai tahun 1997 pemeriksaan pajak harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
I.
Kebijaksanaan Pemeriksaan
1.
Umum
1.1.
Pemeriksaan dititikberatkan pada jenis pemeriksaan:
a.
Pemeriksaan Rutin yang berkaitan dengan SPT Lebih Bayar;
b.
Pemeriksaan Keterkaitan;
c.
Pemeriksaan Khusus.
1.2.
Cakupan Pemeriksaan Rutin terhadap SPT Tahunan PPh tahun pajak 1996 tidak termasuk pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar (SPT-RTLB) kecuali apabila Wajib Pajak melaporkan adanya kompensasi kerugian dalam SPT Tahunan PPhnya.
1.3.
Pelaksanaan pemeriksaan tahun pajak 1996 untuk jenis Pemeriksaan Keterkaitan dan Pemeriksaan Khusus yang mulai dilaksanakan dalam tahun 1997 harus sekaligus mencakup pemeriksaan tahun berjalan tahun pajak 1997.
1.4.
Pemeriksaan Khusus tahun berjalan dapat juga dilakukan terhadap Wajib Pajak yang bergerak dalam sektor-sektor usaha tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang secara potensial dapat mendukung penerimaan, melalui Pemeriksaan Sederhana Lapangan atau Pemeriksaan Lengkap.
2.
Pemeriksaan Keterkaitan
2.1.
Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) agar diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Daftar Nominatif Wajib Pajak Inti diterima tanpa menunggu diterbitkannya LP-2/DKHP.
2.2.
Pengembangan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Inti harus dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah SPPP diterbitkan.
2.3.
Usul penggantian Wajib Pajak Inti diatur dalam Surat Direktur Pemeriksaan Pajak Nomor: S-4249/PJ.722/1996 tanggal 19 Desember 1996 tentang Mekanisme Penggantian Pajak Inti harus diajukan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah Daftar Nominatif Wajib Pajak Inti diterima.
2.4.
Pengembangan Pemeriksaan Keterkaitan dari Wajib Pajak Inti dilakukan terhadap semua Wajib Pajak Terkait, kecuali apabila Wajib Pajak yang terkait tersebut berdomisili dalam Wilayah Kerja Kantor Wilayah VI Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Raya Khusus, atau dengan alasan teknis lain yang dilaporkan terlebih dahulu ke Kantor Pusat.
3.
Pemeriksaan Khusus
3.1.
Persetujuan pemeriksaan khusus yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor: **SE-03/PJ.7/1996** tanggal 7 Maret 1996 (Seri Pemeriksaan 02-96) tentang Pemeriksaan Khusus, harus mencakup seluruh jenis pajak.
3.2.
Untuk menghindari tumpang tindih pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh KPP dengan pemeriksaan keterkaitan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan Lengkap, maka mulai pemeriksaan tahun pajak 1996 dan tahun-tahun pajak berikutnya persetujuan pemeriksaan khusus yang akan dilaksanakan oleh KPP agar diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setelah bulan September.
4.
Pemeriksaan Rutin
4.1.
Sesuai dengan butir 5 **SE-02/PJ.7/1996** tanggal 14 Februari 1996 (Seri Pemeriksaan 01-96) ditentukan bahwa apabila SPT Tahunan PPh 2 (dua) tahun berturut-turut sebelumnya telah selesai diperiksa lengkap (kelompok B), pemeriksaannya harus dilakukan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan Sederhana (kelompok BA). Demikian sebaliknya dalam hal SPT Tahunan PPh 2 (dua) tahun berturut-turut sebelumnya telah diperiksa sederhana (kelompok A) maka apabila tahun berikutnya termasuk dalam kelompok A, pemeriksaannya harus dilakukan melalui pemeriksaan Lengkap (kelompok AB).
4.2.
Cakupan pemeriksaan rutin terdiri dari:
a.
SPT yang menyatakan Lebih Bayar;
b.
SPT yang menyalahi Ketentuan Penggunaan Norma Penghitungan;
c.
Data Prioritas;
d.
Persetujuan perubahan tahun buku;
e.
Kerjasama Operasi (KSO), merger, dan sejenisnya.
5.
Ketentuan Lainnya
5.1.
Pemeriksaan tahun berjalan meliputi pemeriksaan terhadap kewajiban pembayaran pajak dalam tahun berjalan dan kegiatan usaha yang dilakukan Wajib Pajak.
5.2.
Pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh baik untuk Pemeriksaan Rutin, Pemeriksaan Keterkaitan, maupun Pemeriksaan Khusus tetap dapat dilakukan meskipun terhadap Wajib Pajak tersebut telah dilakukan pemeriksaan untuk jenis pajak tertentu.
5.3.
Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Gabungan DJP-BPKP tahun 1997/1998 tidak dikaitkan dengan pemeriksaan tahun berjalan.
II.
Rencana Pemeriksaan
Rencana pemeriksaan tahun 1997 ditetapkan sebagai berikut:
No.
JENIS PEMERIKSAAN
UNIT
PELAKSANA
PEMERIKSAAN
LENGKAP
UNIT
PELAKSANA
PEMERIKSAAN
SEDERHANA
TOTAL
Jumlah
%
Jumlah
%
Jumlah
%
1.
Pemeriksaan Rutin:
1.514
13,14
31.281
33,00
32.795
30,84
2.
Pemeriksaan Keterkaitan
- WP Inti
- Keterkaitan
1.250
2.485
10,85
21,57
0
0
0
0
1.250
2.485
1,17
2,34
Jumlah Pemeriksaan Keterkaitan
3.735
32,42
0
0
3.735
3,51
3.
Pemeriksaan Khusus
1.267
11,00
31.758
33,50
33.078
31,11
4.
Pemeriksaan Tahun Berjalan:
- Pemeriksaan Keterkaitan
- Pemeriksaan Khusus
3.735
1.267
32,43
11,00
0
31.758
0
33,50
3.735
32.996
3,51
31,03
Jumlah Pemeriksaan tahun berjalan
5.002
43,43
31.758
33,50
36.731
34,54
5.
Jumlah Rencana Pemeriksaan Tahun 1997
11.518
100,00
94.797
100,00
106.339
100,00
6.
Rencana Pemeriksaan Tim Gabungan DJP-BPKP
1.032
100,00
0
0
1.032
100,00
Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat-surat Edaran yang telah diterbitkan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Direktur Jenderal,
ttd
Fuad Bawazier
NIP 060041162
Tembusan:
1.
2.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
Para Direktur dan Kepala Pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.