peraturan:sedp:09pj.41995
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
24 Februari 1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 09/PJ.4/1995
TENTANG
PPh ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA
BERDASARKAN PP NO. 51 TAHUN 1994. (SERI PPh PASAL 23/26 NOMOR 4)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 TAHUN 1994 tentang Pajak
Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI, dan Keputusan Menteri Keuangan RI
Nomor: 652/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Pemotongan PPh atas Bunga Deposito dan
Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:
I. Obyek Pemotongan
1. Atas penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta Diskonto
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dipotong PPh yang bersifat final.
Yang dimaksud dengan deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun
termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposit on call baik dalam rupiah
maupun dalam valuta asing yang ditempatkan atau diterbitkan oleh bank.
Yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apapun, termasuk
giro, yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh
masing-masing bank.
2. Termasuk bunga yang harus dipotong PPh adalah bunga yang diterima atau diperoleh dari
deposito dan tabungan yang ditempatkan diluar negeri melalui bank yang didirikan di
Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
II. Pemotong PPh
Yang wajib memotong PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI adalah:
a. Bank termasuk Bank Indonesia yang membayarkan bunga deposito dan tabungan serta
diskonto SBI;
b. Bank dan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan yang telah
menjual kembali SBI atau sertifikat deposito kepada pihak lain yang bukan bank dan dana
pensiun yang pendiriannya belum disahkan Menteri Keuangan;
c. Kantor pusat bank yang didirikan di Indonesia atas bunga deposito dan tabungan yang
ditempatkan di cabang di luar negeri tersebut di Indonesia;
d. Cabang bank luar negeri di Indonesia atas bunga deposito dan tabungan yang ditempatkan
di luar negeri melalui cabang bank luar negeri tersebut di Indonesia.
III. Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh oleh Pemotong Pajak
1. Pemotong Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI dalam
mata uang rupiah, maupun mata uang asing, sebagai berikut:
1.1. Dipotong PPh sebesar 15 persen dari jumlah bruto yang bersifat final, atas bunga dan
diskonto yang terutang atau dibayarkan kepada penerima penghasilan baik orang
pribadi maupun badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap.
1.2. Dipotong PPh sebesar 20 persen dari jumlah bruto atau sesuai tarif yang ditetapkan
dalam perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty), bersifat final, atas
bunga dan diskonto yang terutang atau dibayarkan WP luar negeri, baik orang
pribadi maupun badan selain bentuk usaha tetap.
1.3. Atas pemotongan PPh dimaksud pada butir 1.1 dan 1.2 diatas kepada penerima
penghasilan dapat diberikan Bukti Pemotongan PPh Bunga Deposito/Tabungan/
Diskonto SBI/Jasa Giro (Kp.PPh/BPBDF-95).
2. Dikecualikan/tidak dipotong PPh.
Bank/Dana Pensiun tidak memotong PPh atas bunga/diskonto sebagai berikut:
2.1. Bunga tabungan kecil, yaitu bunga atas tabungan yang diselenggarakan oleh Bank dalam
mata uang rupiah yang memenuhi syarat:
a. Diselenggarakan olah Bank Indonesia dalam mata uang rupiah dan
b. Jumlah setoran terendah yang ditentukan bank penyelenggara tidak melebihi
Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); dan
c. Saldo terendah untuk penghitungan bunga adalah tidak melebihi Rp. 10.000,00
(sepuluh ribu rupiah); dan
d. Saldo bulanan tertinggi adalah tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Dalam hal salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka tidak lagi memenuhi kriteria
tabungan kecil. Dengan demkian seluruh bungan yang diterima/diperoleh dalam bulan yang
bersangkutan dipotong PPh.
2.2. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun
yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
Untuk dapat dikecualikan dari pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta
diskonto SBI, maka dana pensiun yang bersangkutan harus menyerahkan photocopy surat
pengesahan Menteri Keuangan yang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak di
mana dana pensiun dimaksud terdaftar sebagai WP.
Penghasilan berupa bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang
telah disahkan oleh Menteri Keuangan yang tidak termasuk obyek PPh adalah bunga dan
diskonto dari deposito, sertifikat deposito, dan tabungan pada Bank Indonesia, serta SBI dari
penanaman modal dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
2.3. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Gerakan
Pramuka Indonesia (PRAMUKA), Palang Merah Indonesia (PMI), dan badan sosial tertentu
berdasarkan Menteri Keuangan.
Untuk dapat dikecualikan dari Pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta
diskonto SBI, maka deposito, tabungan, dan diskonto SBI yang bersangkutan harus atas
nama Pramuka atau PMI. Dalam hal atas nama pengurus maka harus melampirkan surat
penunjukan dari pengurus Pramuka atau PMI yang bersangkutan secara tertulis dibuat
rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu) lembar untuk bank tempat deposito/tabungan ditempatkan
dan 1 (satu) lembar untuk Kantor Pelayanan Pajak tempat Pramuka atau PMI berdomisili.
Untuk badan sosial tertentu harus melampirkan persetujuan Menteri Keuangan. Deposito,
tabungan, serta SBI yang ditempatkan harus atas nama badan sosial tertentu yang
bersangkutan atau atas nama pengurusnya. Dalam hal atas nama pengurusnya maka harus
melampirkan surat penunjukan dari pengurus badan tersebut secara tertulis dibuat rangkap 2
(dua), yaitu 1 (satu) lembar untuk tempat deposito/tabungan ditempatkan dan 1 (satu) lembar
untuk Kantor Pelayanan Pajak tempat badan sosial tertentu berdomisili.
2.4. Bunga dari tabungan dalam rangka pemilikan rumah sederhana, kaveling siap bangun, atau
rumah susun sederhana pada bank tertentu yang ditunjuk oleh Pemerintah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, sepanjang untuk dihuni sendiri.
2.5. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh perwakilan
negara asing, pejabat-pejabat dari negara asing, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan
konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, organisasi internasional yang ditentukan
oleh Menteri Keuangan, beserta para pejabatnya, sepanjang pejabat yang bersangkutan
bukan warga negara Indonesia dan tidak melakukan pekerjaan lain atau kegiatan usaha di
Indonesia, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
Untuk dapat dikecualikan dari pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta
diskonto SBI yang diterima atau diperoleh perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-
pejabat lain dari negara asing, organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri
Keuangan , beserta para pejabatnya, sepanjang pejabat yang bersangkutan bukan
warganegara Indonesia dan tidak melakukan pekerjaan lain atau kegiatan usaha di Indonesia,
serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Untuk dapat
dikecualikan dari pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI,
maka pejabat yang bersangkutan harus menyampaikan kepada bank/dana pensiun tempat
deposito/tabungan ditempatkan :
- fotokopi paspor,
- surat pernyataan dari pejabat yang bersangkutan yang diketahui oleh Departemen
Luar Negeri atau Sekretaris Kabinet, yang menyatakan bahwa:
a. pejabat yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia;
b. pejabat yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan dan atau kegiatan di
Indonesia;
c. negara yang diwakili pejabat yang bersangkutan memberikan perlakuan yang
sama terhadap penghasilan sejenis yang diterima pejabat Indonesia di
negaranya.
2.6. Bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh bank.
Meskipun tidak dipotong, tidak berarti bahwa bunga atau diskonto yang diterima atau
diperoleh bank tersebut dibebaskan dari pengenaan PPh, hanya saja pelunasan PPh yang
terutang dilaksanakan sendiri oleh bank penerima hasil melalui Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-
Undang No. 7 TAHUN 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 10
Tahun 1994. Dengan demikian maka bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh
tersebut harus digunggungkan dengan penghasilan lainnya dan dilaporkan dalam SPT Tahunan
PPh Bank yang bersangkutan.
3. Penyetoran
Bank/Dana Pensiun berkewajiban menyetorkan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan
serta diskonto SBI selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya ke Bank Penerima Setoran Pajak
atau Kantor Pos dan Giro.
4. Pelaporan
4.1. Atas PPh bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang telah dipotong dan disetorkan,
wajib dilaporkan oleh pemotong pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah tempat
kedudukan bank/dana pensiun yang bersangkutan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan
berikutnya.
Laporan dengan menggunakan formulir Laporan Pemotongan dan Penyetoran Pajak
Penghasilan Atas Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, dan Jasa Giro, yang dibuat
rangkap 3 (tiga) :
- lembar pertama untuk : Kantor Pelayanan Pajak
- lembar kedua untuk : Bank Indonesia
- lembar ketiga untuk : Pemotong Pajak
4.2. Berdasarkan ketentuan pada butir 3, maka penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan
serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh WP orang pribadi atau badan, tidak perlu
digunggungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan WP yang bersangkutan, dan PPh Atas Deposito dan Tabungan serta diskonto SBI
yang sudah dipotong oleh bank/dana pensiun tidak dapat. dikreditkan terhadap PPh yang
terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.
PPh yang telah dipotong Bank/Dana Pensiun yang dapat dimintakan restitusi. Pada dasarnya
pengenaan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI bersifat final. Namun demikian
bagi WP dalam negeri orang pribadi yang tergolong berpenghasilan relatif rendah, maka terhadap PPh
atas bunga/diskonto yang telah dipotong dimungkinkan untuk dimintakan restitusi melalui prosedur
restitusi sederhana, yaitu apabila jumlah seluruh penghasilan yang berupa bunga diskonto ditambah
dengan penghasilan lainnya tidak melebihi PTKP.
V. Lain-lain.
Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 TAHUN 1994 beserta peraturan
pelaksanaannya ini, kepada para Kepala KPP dan Kepala Kantor Penyuluhan Pajak diminta untuk
memberikan penyuluhan kepada bank-bank/dana pensiun yang terdaftar di wilayahnya.
Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd
FUAD BAWAZIER
peraturan/sedp/09pj.41995.txt · Last modified: 2023/02/05 21:07 by 127.0.0.1