peraturan:sedp:09pj.341992
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
26 Maret 1992
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 09/PJ.34/1992
TENTANG
PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (PPPB) RI - SINGAPURA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan telah dipertukarkannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI -
Singapura pada tanggal 25 Januari 1991 di Singapura, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :
1. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (PPPB) RI - Singapura telah diratifikasi oleh Pemerintah
Indonesia dengan Keputusan Presiden RI No.60 Tahun 1990.(Lembaran Negara No. 88 tahun 1990)
tanggal 20 Desember 1990. Pada tanggal 25 Januari 1991 di Singapura, Pemerintah RI dan Pemerintah
Singapura mempertukarkan dokumen ratifikasi dari Persetujuan ini. Dengan demikian, sesuai dengan
Pasal 28 Persetujuan dimaksud ,terhitung sejak tanggal 1 Januari 1992 Pengenaan Pajak atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh penduduk masing-masing negara di negara lainnya tunduk
pada ketentuan -ketentuan yang diatur dalam PPPB RI - Singapura ini.
2. Dengan berlakunya Persetujuan ini,diminta perhatian Saudara akan hal-hal sebagai berikut :
a. persetujuan hanya berlaku bagi orang pribadi yang bertempat tinggal atau badan yang
berkedudukan di masing-masing negara, yaitu Indonesia dan Singapura.
b. Pelaksanaan ketentuan dalam pasal 2 ayat (3) huruf c Undang-undang Pajak Penghasilan
1984, yaitu mengenai definisi Bentuk Usaha Tetap (BUT), dari suatu badan atau perusahaan
yang berkedudukan di Singapura, harus tunduk kepada Ketentuan Pasal 5 Persetujuan,
yang antara lain mengatur bahwa :
b.1. termasuk dalam pengertian BUT adalah :
(a) suatu tempat kedudukan manajemen;
(b) suatu kantor cabang;
(c) suatu kantor;
(d) suatu pabrik;
(e) suatu tempat kerja;
(f) suatu tanah pertanian atau perkebunan;
(g) suatu tambang,sumur minyak atau gas,tempat penggalian atau tempat lain
untuk pengambilan sumber daya alam;
(h) suatu proyek bangunan atau kontruksi, proyek perakitan atau instalasi yang
meliputi masa lebih dari 183 hari;
(i) pemberian jasa-jasa, termasuk jasa konsultan, jika kegiatan jasa tersebut
berlangsung di Indonesia meliputi masa atau masa-masa lebih dari 90 hari
dalam jangka waktu 12 bulan;
(j) kegiatan pengawasan di Indonesia sehubungan dengan proyek kontruksi,
instalasi atau perakitan, jika kegiatan pengawasan tersebut berlangsung lebih
dari 6 bulan ;
(k) orang pribadi atau badan yang bertindak atas nama atau berlaku untuk
perusahaan Singapura di Indonesia ( dependent agent);
(l) orang pribadi atau badan yang bukan dalam rangka kegiatan usahanya
sebagai agen yang bebas, bertindak atas nama perusahaan asuransi
Singapura memungut premi di wilayah Indonesia atau menanggung resiko
yang terletak di Indonesia, kecuali dalam hal reasuransi.
b.2. tidak termasuk pengertian BUT meliputi :
(a) penggunaan fasilitas semata-mata ( solely ) untuk maksud menyimpan atau
memamerkan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan
Singapura;
(b) tempat penyimpanan persediaan barang-barang atau barang dagangan milik
perusahaan Singapura semata-mata (solely) dengan maksud untuk disimpan
atau dipamerkan;
(c) tempat penyimpanan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan
Singapura semata-mata (solely) dengan maksud untuk diolah oleh
perusahaan lainnya;
(d) pengurusan suatu tempat tetap semata-mata (solely) untuk maksud membeli
barang-barang atau barang dagangan, ataupun untuk mengumpulkan
keterangan untuk kepentingan perusahaan Singapura;
(e) menguasai suatu tempat tetap semata-mata (solely) untuk tujuan periklanan,
untuk memberikan keterangan, untuk melakukan riset ilmiah, ataupun untuk
kegiatan-kegiatan yang serupa yang bersifat persiapan (preparatory) atau
penunjang (auxilliary) bagi kepentingan perusahaan Singapura;
(f) kegiatan perusahaan Singapura di Indonesia melalui makelar, komisioner
umum ataupun agen lainnya yang berdiri sendiri dan mereka bertindak dalam
rangka kegiatan usahanya, kecuali kegiatan-kegiatan mereka itu seluruhnya
atau hampir seluruhnya dilakukan untuk perusahaan Singapura.
c. Penghasilan dari BUT Singapura dikenakan Pajak di Indonesia dengan menerapkan konsep
"force of attraction principle". Hal ini berarti yang dikenakan pajak penghasilan di Indonesia
tidak hanya penghasilan dari kegiatan BUT tersebut dan dari harta yang dikuasai atau
dimilikinya,tetapi juga penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha atau penjualan barang-
barang dan/atau pemberian jasa di Indonesia yang dilakukan oleh induk perusahaannya di
Singapura dan badan lain yang mempunyai hubungan istimewa dengan induk perusahaan
tersebut, yang sejenis dengan kegiatan usaha atau penjualan barang-barang dan/atau
pemberian jasa yang dilakukan BUT tersebut di Indonesia.
Perlu diutarakan disini bahwa penggunaan konsep " force of attraction principle " ini tidak
dinyatakan dalam Pasal-Pasal P3B Republik Indonesia - Singapura ataupun Protocolnya, tetapi
ditegaskan dan dinyatakan dalam " Side Letter " antara Pemerintah Indonesia - Singapura
tertanggal 8 Mei 1990 (terlampir).
d. Keuntungan setelah dikurangi pajak dari BUT perusahaan Singapura di Indonesia dikenakan
pajak (branch profit tax) sebesar 15%.
e. Pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 terhadap imbalan atas jasa yang
diberikan oleh perseorangan penduduk Singapura di Indonesia secara independen (pekerjaan
bebas) disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 13 Persetujuan, yaitu bahwa imbalan atas
jasa yang diterima dalam pekerjaan bebas, misalnya dokter, ahli hukum, ahli tehnik, arsitek,
dokter gigi, akuntan dan sebagainya hanya dikenakan pajak di Indonesia apabila mereka
berada di indonesia dalam suatu jangka waktu atau dalam beberapa jangka waktu yang
jumlahnya melebihi 90 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
f. Pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh dari hubungan kerja perlu memperhatikan Pasal 14 Persetujuan yaitu, bahwa
penghasilan sebagai karyawan hanya dikenakan pajak di Indonesia apabila memenuhi salah
satu syarat sebagai berikut :
1. dalam suatu tahun takwim karyawan tersebut berada di Indonesia lebih dari 183 hari;
atau
2. gajinya dibayar oleh pemberi kerja yang merupakan penduduk Indonesia; atau
3. Gajinya dibebankan pada suatu BUT yang berada di Indonesia.
g. Pengenaan pajak atas penghasilan sebagai anggota dewan direksi ( board of directors ) suatu
perusahaan dikenakan di negara dimana perusahaan tersebut didirikan atau bertempat
kedudukan.
h. Penghasilan dari artis, atlit akan dikenakan pajak di negara dimana kegiatan sebagai artis dan
atlit tersebut dilakukan, tetapi penghasilan dari kegiatan sebagai artis dan atlit tersebut akan
dibebaskan pajak apabila kegiatan tersebut disponsori/dibiayai oleh Pemerintah atau lembaga
Pemerintah.
i. Penghasilan berupa pensiun atau imbalan sejenis lainnya yang diterima penduduk Singapura
dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia.
j. Penduduk Singapura yang melakukan kegiatan di Indonesia sebagai guru dan/atau peneliti
dan kegiatan itu dilakukan di Indonesia berdasarkan permintaan universitas, akademi,
sekolah atau lembaga pendidikan yang serupa serta kunjungannya ke Indonesia semata-mata
untuk mengajar atau meneliti untuk masa tidak lebih dari dua tahun tidak akan dikenakan
Pajak di Indonesia atas penghasilan dari kegiatan mengajar dan meneliti tersebut, kecuali
apabila penelitian tersebut dilaksanakan terutama untuk kepentingan usaha orang pribadi
atau badan tertentu.
k. Penduduk Singapura yang menjadi pelajar di universitas, akademi, sekolah atau lembaga
pendidikan lainnya yang terdaftar dan diakui oleh Departemen P & K, atau pemagang, atau
penerima bantuan, uang saku atau penghasilan dalam bentuk lainnya untuk belajar, latihan
dan riset dari Pemerintah Indonesia atau Singapura atau dari organisasi/yayasan di Indonesia
atau Singapura yang bergerak dibidang ilmu pengetahuan, pendidikan atau keagamaan, tidak
akan dikenakan Pajak di Indonesia atas semua penghasilan tersebut diatas. Selain itu apabila
pelajar atau pemagang tersebut melakukan kegiatan pemberian jasa yang berkaitan dengan
sekolah, riset, kegiatan praktek, ataupun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sepanjang
jumlahnya tidak melebihi US$ 2.200 setahun, maka atas penghasilan tersebut tidak dikenakan
pajak di Indonesia.
l. Laba dari perusahaan penerbangan dari masing-masing negara yang diperoleh dari hasil
operasi dalam jalur lalu lintas internasional, hanya dikenakan pajak di negara di mana
perusahaan tersebut merupakan wajib pajak dalam negeri ( resident country). Dengan
perkataan lain laba perusahaan penerbangan penduduk Singapura yang beroperasi dalam
jalur lalu lintas internasional tidak dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia.
Namun, terhadap laba dari perusahaan perkapalan yang bertempat kedudukan (wajib pajak
dalam negeri) Singapura dari operasi dalam jalur lalu lintas internasional dikenakan pajak
di Indonesia, tetapi jumlah pajak yang terhutang adalah sebesar 50% dari jumlah yang
seharusnya terhutang menurut ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
m. Apabila penghasilan berupa bunga, dividen dan royalti yang diperoleh atau diterima oleh yang
berhak dan menikmati (beneficial owner) penghasilan tersebut, tarif pemotongan PPh Pasal 26
adalah sebagai berikut :
m.1. Dividen (Pasal 10 Persetujuan)
(i) 10% dari jumlah bruto dividen jika penerimanya adalah perusahaan yang
secara langsung memiliki 25% dari modal perusahaan yang membayar
dividen;
(ii) 15% dari penerimaan bruto dividen dalam hal lainnya;
m.2. Bunga (Pasal 11 persetujuan)
(i) 10% dari jumlah bruto bunga jika penerimanya adalah " beneficial owner "
dari bunga dimaksud ;
(ii) dibebaskan dari pengenaan pajak di Indonesia jika bunga yang diperoleh
penduduk Singapura tersebut berasal dari obligasi, surat hutang (debenture)
atau pinjaman sejenisnya kepada Pemerintah Indonesia, atau pinjaman yang
dijamin atau diasuransi oleh Monetary authority of Singapura (Bank sentral)
atau lembaga kredit lainnya yang disetujui secara tertulis oleh pejabat
berwenang dari kedua Negara.
m.3. Royalti (Pasal 12 Persetujuan) :
15% dari jumlah bruto yang diterima atau diperoleh sebagai balas jasa atas
penggunaan, atau hak untuk menggunakan setiap hak cipta kesusastraan, kesenian
atau karya ilmiah (termasuk film sinematografi dan film atau pita untuk tv dan radio
siaran), hak paten, merk dagang, pola atau model perencanaan,resep atau cara
pengolahan yang dirahasiakan, atau dari penggunaan ataupun hak untuk
menggunakan alat perkakas untuk keperluan industri, perdagangan atau ilmu
pengetahuan atau informasi mengenai pengalaman di bidang industri,perdagangan
atau ilmu pengetahuan;
o. Perlu juga diutarakan disini, bahwa terhadap penghasilan lain-lain yang tidak diatur secara
khusus dalam persetujuan RI-Singapura akan dikenakan pajak di negara sumber, yaitu di
Negara tempat penghasilan itu berasal.
3. Persetujuan ini mengatur juga mengenai pertukaran informasi antara Indonesia dengan Singapura.
Apabila Indonesia memerlukan informasi dari Singapura yang berkaitan dengan kepentingan
perpajakan Indonesia dalam rangka penghindaran pajak berganda atau mencegah penyelundupan
pajak, baik mengenai kegiatan Wajib Pajak Indonesia ataupun Wajib Pajak Singapura, maka
Indonesia berhak memperoleh informasi dimaksud dari competent authority Singapura. Dengan
demikian apabila Kantor Unit Pemeriksaan Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak memerlukan informasi,
misalnya konfirmasi mengenai suatu transaksi antara Wajib Pajak Indonesia dengan Wajib Pajak
Singapura, harga suatu produk/jasa tertentu dan lain sebagainya di Singapura, maka hendaknya
segera mengajukan permintaan informasi tersebut melalui Direktorat Peraturan Perpajakan, untuk
dapat diteruskan kepada pihak Singapura.
4. Ketentuan-ketentuan lainnya yang di atur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak berganda Indonesia-
Singapura dapat dipelajari dari naskah Persetujuan terlampir namun, tidak berlebihan juga untuk
diutarakan di sini, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Singapura, sebagaimana
juga dengan Persetujuan serupa dengan Negara-negara lain, adalah suatu ketentuan khusus yang
hanya berlaku bagi orang atau badan yang merupakan Wajib Pajak kedua Negara. Untuk menentukan
apakah seseorang atau sebuah perusahaan adalah "resident taxpayer" di Singapura, perlu diperoleh
kepastian dari pejabat yang berwenang Singapura melalui Direktorat Peraturan Perpajakan, Direktorat
Jenderal Pajak.
Demikian untuk mendapat perhatian Saudara guna dilaksanakan sebagaimana mestinya.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
DRS.MAR'IE MUHAMMAD
peraturan/sedp/09pj.341992.txt · Last modified: 2023/02/05 18:09 by 127.0.0.1