peraturan:sedp:09pj.10111999
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
31 Maret 1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 09/PJ.1011/1999
TENTANG
PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - SURIAH
(SERI P3B NO. 14)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan telah dipertukarkannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-
Suriah dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :
1. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Suriah telah diratifikasi oleh Pemerintah
Indonesia dengan Keputusan Presiden RI Nomor 176 TAHUN 1998 (Lembaran Negara Nomor 167
Tahun 1998) tanggal 29 September 1998. Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 P3B tersebut berlaku
pada tanggal pemberitahuan terakhir saat masing-masing Pemerintah saling memberi tahu secara
tertulis bahwa formalitas konstitusional yang diperlukan di masing-masing negara telah dipenuhi.
Berdasarkan pemberitahuan secara tertulis dari Departemen Luar Negeri maka P3B ini mulai berlaku
pada tanggal 29 Desember 1998. Ketentuan-ketentuan dalam P3B tersebut diberlakukan terhadap
penghasilan-penghasilan yang diterima atau diperoleh pada dan setelah tanggal 1 Januari 1999.
2. Dengan berlakunya Persetujuan ini, diminta perhatian Saudara akan hal-hal sebagai berikut :
a. Persetujuan hanya berlaku bagi orang pribadi yang bertempat tinggal atau badan yang
berkedudukan di kedua negara, yaitu Indonesia dan Suriah.
b. pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10
Tahun 1994, yaitu mengenai definisi Bentuk Usaha Tetap (BUT), dari suatu badan atau
perusahaan yang berkedudukan di Suriah, harus tunduk kepada ketentuan Pasal 5
Persetujuan, yang antara lain mengatur bahwa :
(1) Termasuk dalam pengertian bentuk usaha tetap adalah :
(a) suatu tempat kedudukan manajemen;
(b) suatu cabang;
(c) suatu kantor;
(d) suatu pabrik;
(e) suatu bengkel;
(f) suatu gedung atau tempat penyimpanan barang sebagai tempat penjualan;
(g) lokasi pertanian atau perkebunan;
(h) lokasi pertambangan, sumur minyak atau gas, penggalian atau tempat
eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam, rig untuk pengeboran atau
kapal yang digunakan untuk kegiatan tersebut;
(i) suatu bangunan, suatu konstruksi, proyek perakitan atau proyek instalasi
atau kegiatan pengawasan yang ada hubungan dengan proyek tersebut,
tetapi hanya apabila bangunan, proyek atau kegiatan tersebut berlangsung
untuk masa lebih dari 6 (enam) bulan;
(j) pemberian jasa, termasuk jasa konsultan yang dilakukan oleh suatu
perusahaan melalui karyawannya atau orang lain yang dipekerjakan oleh
perusahaan itu untuk tujuan tersebut, tetapi hanya apabila kegiatan-
kegiatan tersebut berlangsung (untuk proyek yang sama atau ada
kaitannya) disuatu Negara dalam masa atau masa-masa yang berjumlah
lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
(2) Tidak termasuk pengertian BUT meliputi :
(a) penggunaan fasilitas-fasilitas semata-mata dengan maksud untuk
menyimpan atau memamerkan barang-barang atau barang dagangan milik
perusahaan Suriah;
(b) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik
perusahaan Suriah semata-mata dengan maksud untuk disimpan atau
dipamerkan;
(c) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik
perusahaan Suriah semata-mata dengan maksud untuk diolah oleh
perusahaan lainnya;
(d) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk
pembelian barang-barang atau barang dagangan atau untuk mengumpulkan
keterangan-keterangan, bagi keperluan perusahaan Suriah;
(e) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk
tujuan periklanan, atau untuk memberikan keterangan-keterangan bagi
keperluan perusahaan Suriah;
(f) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud
menjalankan setiap kegiatan lainnya yang bersifat persiapan atau
penunjang bagi perusahaan Suriah;
(g) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk
melakukan gabungan kegiatan-kegiatan seperti disebutkan pada sub-ayat
(a) sampai dengan sub-ayat (f), sepanjang hasil penggabungan semua
kegiatan-kegiatan tempat usaha tetap tersebut bersifat persiapan atau
penunjang.
c Penghasilan dari BUT dari perusahaan yang berkedudukan di Suriah dikenakan pajak di
Indonesia dengan menerapkan prinsip yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994. Hal ini berarti yang dikenakan pajak
penghasilan di Indonesia tidak hanya penghasilan dari kegiatan BUT tersebut dan dari harta
yang dikuasai atau dimilikinya, tetapi juga penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha
atau penjualan barang-barang dan/atau pemberian jasa di Indonesia yang dilakukan oleh
induk perusahaannya di Suriah, yang sejenis dengan kegiatan usaha atau penjualan barang-
barang dan/atau pemberian jasa yang dilakukan BUT tersebut di Indonesia.
d Keuntungan setelah dikurangi pajak dari BUT perusahaan Suriah di Indonesia dikenakan PPh
dengan tarif sebesar 10%.
e Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 terhadap imbalan atas
jasa yang diberikan oleh orang pribadi penduduk Suriah di Indonesia secara independen
(pekerjaan bebas) disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 14 Persetujuan, yaitu bahwa
imbalan atas jasa yang diterima dalam pekerjaan bebas, misalnya dokter, ahli hukum, ahli
tehnik, arsitek, dokter gigi, akuntan dan sebagainya hanya dikenakan pajak di Indonesia
apabila mereka berada di Indonesia dalam suatu jangka waktu yang jumlahnya melebihi 183
hari dalam jangka waktu 12 bulan.
f Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh dari hubungan kerja perlu memperhatikan Pasal 15 Persetujuan
yaitu, bahwa penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh penduduk Suriah sebagai
karyawan hanya dikenakan pajak di Suriah walaupun pekerjaannya dilakukan di Indonesia
apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
(i) dalam suatu tahun takwin karyawan tersebut berada di Indonesia tidak lebih dari
183 hari; dan
(ii) gajinya tidak dibayar oleh pemberi kerja yang merupakan penduduk Indonesia; dan
(iii) gajinya tidak dibebankan pada suatu BUT yang berada di Indonesia.
g. Pengenaan pajak atas penghasilan sebagai anggota dewan direksi (board of directors) suatu
perusahaan dikenakan di Negara di mana perusahaan tersebut didirikan atau bertempat
kedudukan. Jadi seandainya penduduk Suriah menjadi anggota dewan komisaris dari suatu
PT PMA, gaji yang diterimanya dikenakan PPh walaupun orang tersebut hanya sekali-kali saja
datang ke Indonesia.
h. Penghasilan dari artis, atlit akan dikenakan pajak di negara di mana kegiatan sebagai artis
dan atlit tersebut dilakukan, tetapi penghasilan dari kegiatan sebagai artis dan atlit tersebut
tidak dikenakan pajak di negara tersebut apabila kegiatan tersebut disponsori/dibiayai oleh
pemerintah atau lembaga pemerintah.
i. Penghasilan berupa pensiun atau imbalan sejenis lainnya yang diperoleh atau diterima dari
Indonesia oleh penduduk Suriah, dikenakan pajak di Indonesia.
j. Pembayaran kepada penduduk Suriah yang melakukan kegiatan di Indonesia sebagai guru
dan/atau peneliti dan kegiatan itu dilakukan di Indonesia berdasarkan permintaan
universitas, akademi, sekolah atau lembaga pendidikan yang serupa serta kunjungannya
ke Indonesia semata-mata untuk mengajar atau meneliti untuk masa tidak lebih dari dua
tahun tidak akan dikenakan pajak di Indonesia sepanjang pembayaran dimaksud diperoleh
dari luar Indonesia.
k. Pembayaran kepada penduduk Suriah yang menjadi pelajar di universitas, akademi, sekolah
atau lembaga pendidikan lainnya yang terdaftar dan diakui oleh Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, atau pemagang, atau penerima bantuan, uang saku atau penghasilan dalam
bentuk lainnya untuk belajar, latihan dan riset dari Pemerintah Indonesia atau Suriah atau
dari organisasi/yayasan di Indonesia atau Suriah yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan,
pendidikan atau keagamaan, tidak akan dikenakan pajak di Indonesia sepanjang
pembayaran tersebut berasal dari luar Indonesia.
l. Laba dari perusahaan pelayaran atau penerbangan dari masing-masing negara yang
diperoleh dari hasil operasi dalam jalur lalu lintas internasional, hanya dikenakan pajak
dinegara di mana perusahaan tersebut berdomisili.
m. Penghasilan berupa bunga, dividen dan royalty yang dibayar kepada Wajib Pajak Suriah yang
betul-betul berhak atas penghasilan tersebut (beneficial owner) maka tarif pemotongan PPh
Pasal 26 adalah sebagai berikut :
(1) Dividen (Pasal 10 Persetujuan) 10% dari jumlah bruto.
(2) Bunga (Pasal 11 Persetujuan) 10% dari jumlah bruto.
Dikecualikan dari pemotongan PPh adalah bunga yang dibayar kepada Pemerintah
Suriah atau perusahaan BUMN yang modalnya sekurang-kurangnya 25% dimiliki
secara langsung ataupun tidak oleh Pemerintah Suriah.
(3) Royalty (Pasal 12 Persetujuan) :
(i) 20% dari jumlah bruto atas paten, merk dagang, design atau model,
rencana, peralatan untuk industri atau ilmu pengetahuan atau informasi
sehubungan dengan pengalaman di bidang industri atau ilmu pengetahuan;
(ii) 15% dari jumlah bruto atas hak cipta kesusasteraan, kesenian atau karya
ilmiah termasuk film-film bioskop, atau pita yang digunakan dalam
hubungannya dengan televisi atau siaran radio.
3. Persetujuan ini juga mengatur mengenai pertukaran informasi antara Indonesia dengan Suriah.
Apabila Indonesia memerlukan informasi dari Suriah yang berkaitan dengan kepentingan perpajakan
Indonesia dalam rangka penghindaran pajak berganda atau mencegah penyelundupan pajak, baik
mengenai kegiatan Wajib Pajak Indonesia ataupun Wajib Pajak Suriah, maka Indonesia berhak
memperoleh informasi dimaksud dari Competent Authority Suriah. Dengan demikian apabila Kantor
Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak memerlukan informasi, misalnya
konfirmasi mengenai suatu transaksi antara Wajib Pajak Indonesia dengan Wajib Pajak Suriah, harga
suatu produk/jasa tertentu dan lain sebagainya di Suriah, maka hendaknya segera mengajukan
permintaan informasi tersebut melalui Direktorat Hubungan Perpajakan Internasional, untuk dapat
diteruskan kepada Competent Authority Suriah.
4. ketentuan-ketentuan lainnya yang diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-
Suriah dapat dipelajari dari naskah Persetujuan terlampir. Namun, tidak berlebihan juga untuk
diutarakan disini, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Suriah, sebagaimana juga
dengan Persetujuan serupa dengan Negara-negara lain, adalah suatu ketentuan khusus yang hanya
berlaku bagi orang atau badan yang merupakan Wajib Pajak kedua Negara. Untuk menentukan
apakah seseorang atau sebuah perusahaan adalah "Wajib Pajak dalam negeri" Suriah, perlu
dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan dan ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang di Suriah.
Demikian untuk mendapat perhatian Saudara guna dilaksanakan sebagaimana mestinya.
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
A. ANSHARI RITONGA
peraturan/sedp/09pj.10111999.txt · Last modified: 2023/02/05 20:28 by 127.0.0.1