peraturan:sedp:08pj.5321999
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
24 Mei 1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 08/PJ.532/1999
TENTANG
PPN ATAS JASA KEPELABUHANAN UNTUK KAPAL JALUR PELAYARAN INTERNASIONAL
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa
kepelabuhanan untuk kapal jalur pelayaran internasional dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :
1. Berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 11 TAHUN 1994, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak
yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha dengan syarat penyerahan dilakukan dalam
lingkungan perusahaan atau pekerjaan Pengusaha yang bersangkutan.
Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 50 TAHUN 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 14 TAHUN 1998 ditetapkan jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan
PPN. Jasa kepelabuhanan tidak termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenakan PPN sehingga
penyerahan jasa kepelabuhanan merupakan Jasa Kena Pajak.
2. Namun demikian terdapat hal-hal antara lain seperti :
a. - Adanya kelaziman di dunia Internasional bahwa jasa pelabuhan bagi pelayaran
Internasional dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- Adanya hubungan integral antara jasa pelabuhan dengan jasa angkutan laut yang
dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- Azas timbal balik terhadap perusahaan pelayaran Indonesia oleh negara yang
mempunyai perjanjian bilateral.
b. Berdasarkan Pasal 3 butir 4 Keputusan Presiden Nomor 18 TAHUN 1986 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 204 TAHUN 1998 diatur bahwa Pajak
Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu Ditanggung
Pemerintah, yaitu jasa yang diterima oleh Perusahaan Pelayaran Niaga yang meliputi :
1) jasa persewaan kapal;
2) jasa kepelabuhanan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh;
3) jasa perawatan/reparasi (docking) kapal.
c. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-17/PJ.5.1/1990 tanggal 1 September
1990 tentang PPN atas jasa pelabuhan dalam jalur pelayaran internasional, ditegaskan bahwa
atas penyerahan jasa pelabuhan yang digunakan oleh kapal-kapal dalam jalur pelayaran
internasional, tidak dikenakan PPN.
d. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-02/PJ.32/1990 tanggal 11 Januari
1990 tentang daftar negara asing yang tidak mengenakan PPN atas jasa pelayanan kapal
kepada perusahaan pelayaran asing, antara lain termasuk 5 negara anggota ASEAN yaitu
Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, dan Philipina.
e. Dalam surat Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak sehubungan dengan jasa
kepelabuhanan untuk kapal-kapal dalam jalur pelayaran internasional, ditegaskan sebagai
berikut :
- Surat Menteri Keuangan Nomor : S-995/MK.04/1990 tanggal 20 Agustus 1990 kepada
The Director General of The Commission of The European Communities di Jakarta,
memberikan pengecualian PPN terhadap semua jasa kepelabuhanan untuk kapal-
kapal dalam jalur pelayaran internasional (kecuali jasa persewaan tanah dan
bangunan dalam lingkungan pelabuhan) tanpa membedakan negara asal dari kapal
yang melakukan pelayaran tersebut. Pengecualian ini hanya diberikan dengan syarat
bahwa kapal-kapal asing tersebut tidak melakukan pengangkutan orang/barang dari
suatu pelabuhan di Indonesia ke kepelabuhan lainnya di Indonesia.
(inland waterways).
- Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-268/PJ.32/1989 tanggal 22 September 1989
kepada Ketua Indonesia National Lines dan Ketua Overseas Shipowners
Representatives Association di Jakarta, jasa kepelabuhanan untuk kapal-kapal dalam
jalur pelayaran internasional baik yang dilakukan oleh Perusahaan Asing maupun
Perusahaan Dalam Negeri tidak terutang PPN, sepanjang negara tempat kedudukan
perusahaan asing tersebut juga memberikan perlakuan yang sama terhadap
perusahaan pelayaran Indonesia.
- Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-2196/PJ.532/1998 tanggal 06 Oktober 1998
kepada Manager Divisi Keuangan PT. Pertamina Tongkang di Jakarta, jasa
kepelabuhanan kepada kapal-kapal yang melakukan pelayaran dalam jalur pelayaran
internasional, sepanjang perusahaan pelayaran tersebut tidak mengangkut orang
dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya di wilayah Indonesia dan
tempat kedudukan perusahaan pelayaran asing tersebut juga memberikan perlakuan
yang sama kepada perusahaan pelayaran Indonesia (azas timbal-balik) yang
dilakukan sejak tanggal 9 Maret 1998 dan sesudahnya dikecualikan dari pengenaan
PPN.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut dengan ini ditegaskan bahwa atas penyerahan jasa kepelabuhanan
antara lain :
a. Jasa pelayanan kapal yang terdiri dari jasa labuh, jasa tambat, jasa pandu, jasa tunda dan
jasa telepon kapal;
b. Jasa pelayanan barang yang terdiri dari jasa penumpukan dan jasa dermaga;
c. Jasa pelayanan alat-alat yang terdiri dari jasa kran darat, jasa kran apung, jasa forklift, jasa
head truck, jasa chasis, jasa tongkang, jasa BKMP (Kapal Motor Penggandeng Tipe B), jasa
towing tractor, jasa timbangan dan jasa pemadam kebakaran;
d. Jasa pelayanan terminal yang terdiri dari stevedoring, cargodoring, receiving, delivery dan
overbrengen;
e. Jasa pelayanan peti kemas yang terdiri dari jasa bongkar muat, jasa gerakan container, jasa
penumpukan dan jasa mekanis;
f. Jasa pelayanan rupa-rupa yang terdiri dari pas pelabuhan, retribusi kendaraan dan telepon
extension;
yang digunakan oleh perusahaan pelayaran asing maupun perusahaan pelayaran Indonesia dalam
jalur pelayaran internasional tidak dikenakan PPN. Pengecualian ini hanya berlaku sepanjang
perusahaan pelayaran tersebut tidak mengangkut orang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke
pelabuhan lainnya di wilayah Indonesia dan negara tempat kedudukan perusahaan pelayaran asing
tersebut juga memberikan perlakuan yang sama kepada perusahaan pelayaran Indonesia (azas
timbal-balik).
Termasuk dalam pengertian Jalur Pelayaran Internasional adalah jalur angkutan laut dalam negeri
yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan angkutan laut ke atau dari luar negeri,
misalnya kapal yang masuk ke pelabuhan Indonesia dan membongkar barang muatannya di beberapa
pelabuhan Indonesia tanpa memuat barang dari pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau
sebaliknya.
4. Selain Jalur Pelayaran Internasional yang ditegaskan dalam SE ini, pengenaan PPN atas jalur
pelayaran di dalam negeri berlaku ketentuan sesuai SE-03/PJ.52/1999.
Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
A. ANSHARI RITONGA
peraturan/sedp/08pj.5321999.txt · Last modified: by 127.0.0.1