peraturan:sedp:08pj.532006
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
15 Agustus 2006
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 08/PJ.53/2006
TENTANG
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN DAN TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Dengan ini disampaikan kepada Saudara salinan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006
tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan
Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Berkenaan dengan pelaksanaan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :
I. Pelayanan permohonan restitusi yang diterima setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-122/PJ./2006 ini antara lain:
1. Meneliti kelengkapan bukti-bukti dan atau dokumen-dokumen yang harus disampaikan
dalam permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN yaitu :
a. Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran yang berkaitan dengan kelebihan
pembayaran PPN yang dimintakan pengembalian, termasuk dokumen pendukung
yaitu :
1) Faktur penjualan/faktur pembelian, apabila Faktur Pajak dibuat berbeda
dengan faktur penjualan/faktur pembelian;
2) Bukti pengiriman/penerimaan barang; dan
3) Bukti penerimaan/pembayaran uang atas pembelian/penjualan barang/jasa.
b. Dalam hal impor Barang Kena Pajak :
1) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan SSP atau bukti pungutan pajak oleh
DJBC yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB
tersebut;
2) Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS), sepanjang wajib LPS; dan
3) Surat kuasa kepada atau dokumen lain dari Perusahaan Pengurusan Jasa
Kepabeanan (PPJK) untuk pengurusan barang impor, dalam hal pengurusan
dikuasakan kepada PPJK.
c. Dalam hal ekspor Barang Kena Pajak :
1) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor
oleh pejabat DJBC yang berwenang dan dilampiri dengan faktur penjualan
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;
2) Instruksi pengakuan (melalui darat, udara dan laut), ocean B/L atau Master
B/L atau Airway Bill (dalam hal ocean B/L atau Master B/L tidak ada, maka
B/L harus dilampiri dengan fotocopy ocean B/L atau Master B/L yang telah
dilegalisasi oleh pihak yang menerbitkannya), dan packing list;
3) Fotokopi wesel ekspor atau bukti penerimaan uang lainnya dari bank, yang
telah dilegalisasi oleh bank yang bersangkutan atau fotokopi L/C ayang telah
dilegalisasi oleh bank koresponden, dalam hal ekspor menggunakan L/C;
4) Asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi polisi asuransi Barang Kena Pajak
yang diekspor, dalam hal Barang Kena Pajak yang diekspor diasuransikan;
dan
5) Sertifikasi dari instansi tertentu seperti Departemen Perindustrian,
Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan,
atau badan lain seperti kedutaan besar negara tujuan, sepanjang diwajibkan
adanya sertifikat.
d. Dalam hal penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN adalah Kontrak atau
Surat Perintah Kerja (SPK) atau surat pesanan atau dokumen sejenis lainnya dan SSP.
e. Dalam hal permohonan pengembalian yang diajukan meliputi kelebihan pembayaran
akibat kompensasi Masa Pajak sebelumnya, maka yang dilampirkan meliputi seluruh
dokumen pada huruf a sampai dengan huruf d yang berkenaan dengan kelebihan
pembayaran PPN Masa Pajak yang bersangkutan.
2. Bukti-bukti atau dokumen-dokumen dapat disampaikan secara lengkap bersamaan dengan
penyampaian permohonan, atau disusulkan setelah disampaikannya permohonan
pengembalian tetapi tidak melampaui jangka waktu 1 (satu) bulan sejak saat permohonan
pengembalian diterima.
3. Saat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah saat diterimanya SPT
Masa PPN dalam hal permohonan disampaikan melalui SPT Masa PPN dengan cara mengisi
kolom yang telah tersedia, atau saat diterimanya surat permohonan dalam hal permohonan
disampaikan melalui surat tersendiri.
4. Dalam hal PKP selain PKP kriteria tertentu, saat diterimanya permohonan pengembalian
secara lengkap adalah saat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 3 diterima dan
telah dilengkapi dengan bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam
pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada butir I.1 huruf a sampai dengan huruf d.
5. Dalam hal PKP sebagaimana dimaksud pada angka 4 sampai dengan jangka waktu berakhir,
PKP tidak melengkapi bukti atau dokumen yang dipersyaratkan maka saat permohonan
pengembalian diterima secara lengkap adalah saat berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan
sejak saat permohonan diterima.
6. Jangka waktu PKP melengkapi bukti-bukti atau dokumen-dokumen adalah 1 (satu) bulan sejak
saat permohonan. Dalam hal sampai dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak saat
diterimanya permohonan pengembalian ternyata PKP tidak melengkapi bukti atau dokumen,
maka permohonan pengembalian diproses berdasarkan bukti atau dokumen yang ada /
diterima.
7. Dalam hal permohonan pengembalian PKP diproses berdasarkan bukti atau dokumen yang
ada/diterima, maka Kepala KPP harus memberitahukan kepada PKP dengan menerbitkan
Surat Pemberitahuan Penyelesaian Permohonan Pengembalian diproses dengan berdasarkan
bukti atau dokumen yang ada/diterima. Penerbitan Surat Pemberitahuan oleh Kepala KPP
paling lambat adalah saat disampaikannya pemberitahuan hasil pemeriksaan.
8. Dalam rangka pelayanan kepada PKP, Kepala KPP dapat menerbitkan surat permintaan bukti
atau dokumen kepada PKP untuk mengingatkan kewajiban pemenuhan bukti atau dokumen
yang diperlukan agar permohonan pengembalian yang diajukannya dapat segera diproses.
Dalam hal Kepala KPP menerbitkan surat permintaan bukti atau dokumen, disarankan agar
surat tersebut disampaikan melalui faksimili sehingga PKP dapat segera memenuhi bukti atau
dokumen yang diperlukan untuk memroses permohonan.
9. Dalam meneliti bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang diterimanya, petugas atau pemeriksa
pajak agar mencocokkan bukti-bukti atau dokumen-dokumen tersebut dengan lembar checklist
bukti/dokumen kelengkapan permohonan pengembalian PPN yang dibuat PKP. Selain itu,
petugas atau pemeriksa pajak juga harus mencantumkan jumlah masing-masing dokumen
yang diterima. Demikian juga apabila terdapat bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang
masih harus dilengkapi agar diberitahukan kepada PKP.
II. Jangka waktu penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan adalah sebagai berikut :
1. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian yang
diajukan oleh PKP Kriteria Tertentu harus menerbitkan SKPPKP paling lambat 1 (satu) bulan
sejak saat diterimanya permohonan pengembalian.
2. 2 (dua) bulan sejak saat diterimanya permohonan pengembalian secara lengkap, dalam hal
permohonan pengembalian diajukan oleh PKP yang melakukan kegiatan tertentu, yaitu PKP
yang melakukan penyerahan kepada Pemungut PPN dan eksportir, yang memiliki risiko
rendah yakni :
1) Produsen;
2) Perusahaan terbuka; atau
3) Perusahaan yang pemegang saham terbesarnya adalah Pemerintah pusat atau
daerah;
3. 4 (empat) bulan sejak saat diterimanya permohonan pengembalian secara lengkap, dalam hal
permohonan pengembalian diajukan oleh PKP yang melakukan kegiatan tertentu (selain PKP
yang melakukan kegiatan tertentu yang memiliki risiko rendah sebagaimana dimaksud butir
II.2);
4. 12 (dua belas) bulan sejak saat diterimanya permohonan pengembalian secara lengkap,
dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh :
1) PKP, selain PKP kriteria tertentu dan PKP kegiatan tertentu (PKP yang melakukan
penyerahan kepada Pemungut PPN dan eksportir);
2) PKP, termasuk PKP sebagaimana dimaksud pada butir II.2 yang semula memilki
risiko rendah yang berdasarkan hasil pemeriksaan Masa Pajak sebelumnya ternyata
diketahui memiliki risiko tinggi, dilakukan pemeriksaan lengkap baik meliputi satu,
beberapa, atau semua jenis pajak.
5. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu yang memiliki risiko rendah yang
merupakan produsen adalah Pengusaha Kena Pajak yang paling sedikit 75% (tujuh puluh lima
persen) dari jumlah penyerahan tahun sebelumnya merupakan produksi yang dihasilkan dari
mesin dan/atau peralatan pabrik yang dimiliki sendiri.
III. Pemeriksaan dalam rangka restitusi.
1. Tata Cara pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pemeriksaan.
2. Pemeriksaan atas permohonan restitusi pada umumnya dilakukan melalui Pemeriksaan
Sederhana Lapangan. Namun demikian, dalam hal tertentu dapat dilakukan melalui
Pemeriksaan Sederhana (PSK), atau Pemeriksaan Lengkap (PL) baik untuk satu jenis pajak,
beberapa jenis pajak, maupun meliputi semua jenis pajak (all taxes).
3. Pada saat pemeriksaan berlangsung, dalam hal diperlukan untuk lebih meyakinkan transaksi
maka pemeriksa dapat meminta atau meminjam buku-buku, catatan-catatan, atau dokumen-
dokumen lain yang berkenaan dengan permohonan pengembalian yang diajukan PKP.
4. Apabila dalam melakukan pemeriksaan ditemukan adanya data ekspor atau impor yang tidak
diyakini kebenarannya, maka :
a. Terhadap ekspor tersebut tidak diterapkan pengenaan PPN dengan tarif 0% (nol
persen);
b. Terhadap impor tersebut tidak dapat diakui pengkreditan Pajak Masukan-nya.
5. Yang dimaksud dengan tidak dapat diterapkan pengenaan pajak PPN dengan tarif 0% (nol
persen) bahwa ekspor yang dilaporkan oleh PKP dalam SPT Masa PPN Masa Pajak yang
dimohonkan pengembaliannya :
a. Tidak dapat diakui sebagai ekspor karena tidak ada bukti atau dokumen yang dapat
meyakinkan pemeriksa tentang kebenaran ekspor tersebut;
b. Apabila bukti atau dokumen yang ada atau diperoleh justru meyakinkan pemeriksa
bahwa transaksi tersebut adalah penjualan dalam negeri atau lokal, maka atas
transaksi tersebut diterapkan tarif 10% (sepuluh persen);
c. Apabila berdasarkan bukti atau dokumen yang ada, pemeriksa tidak dapat meyakini
kebenaran ekspor sebagai ekspor maupun penyerahan dalam Daerah Pabean atau
penjualan lokal, maka pemeriksa harus melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam
terhadap kebenaran Pajak Masukan.
6. Dalam hal hasil pemeriksaan pada butir 5 huruf c, ternyata tidak terdapat data atau bukti
apapun juga yang mendukung bahwa Pajak Masukan yang telah dikreditkan PKP Faktur
Pajaknya benar, baik secara formal maupun material, maka atas Pajak Masukan tersebut
tidak dapat dikreditkan, atau pemeriksa dapat menindak lanjutinya dengan Pemeriksaan Bukti
Permulaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang pemeriksaan.
7. Agar pemeriksa meneliti SPT Masa PPN Masa Pajak yang dimintakan pengembalian oleh PKP,
apakah terdapat penyerahan yang tidak dikenakan PPN (karena yang diserahkan bukan BKP/
JKP), atau yang dibebaskan dari pengenaan PPN, atau penyerahan kepada PKP di Kawasan
Berikat yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut sehingga dapat diketahui apakah PKP telah
melaksanakan kewajiban perpajak sesuai dengan ketentuan.
8. Dalam hal terdapat penyerahan kepada PKP di Kawasan Berikat disarankan agar pemeriksa
meneliti kebenaran PKP sebagai Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB). apakah BKP yang
dibelinya dapat diberikan fasilitas PPN tidak dipungut. Demikian juga terdapat permohonan
pengambilan yang diajukan oleh PKP penerima fasilitas Kemudahan Impor untuk Tujuan
Ekspor (KITE) agar pemeriksa meneliti apakah terdapat penyerahan BKP kepada Pengusaha
di Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) mengingat PKP penerima fasilitas KITE
sebenarnya harus mengekspor BKP hasil produksinya.
9. Data PKP penerbit Faktur Pajak yang tidak dapat dikreditkan pada butir 6 agar disampaikan
ke KPP dimana PKP dikukuhkan sehingga KPP dapat melakukan penelitian terhadap PKP
tersebut, dengan tembusan kepada Direktur PPN dan PTLL, Direktur Pemeriksaan, Penyidikan
dan Penagihan Pajak.
10. Agar Pemeriksa memperhatikan data-data suspect list pada Surat Edaran tentang Daftar
Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah dan intranet DJP dan atau Surat Edaran lain yang berkenaan
dengan pelaksanaan konfirmasi dan langkah-langkah penanganan Faktur Pajak fiktif.
IV. Ketentuan Penutup dan Peralihan.
1. Agar terdapat PKP Kegiatan Tertentu dan PKP Kriteria Tertentu yang telah diberikan restitusi
dan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dilakukan pemeriksaan untuk
seluruh Masa Pajak sesuai dengan tahun buku PKP yang bersangkutan. Penentuan PKP yang
akan diperiksa dilakukan sesuai dengan kebijakan pemeriksaan pajak.
2. Dengan diberlakukannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomopr PER-12/PJ./2006 tentang
Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ./2001 tentang Tata Cara Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang
Mewah, dinyatakan tidak berlaku.
3. Terhadap permohonan pengembalian yang telah disampaikan sebelum berlakunya Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini namun belum diterbitkan SKPLB atau SKPPKP maka harus
diselesaikan dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor KEP-160/PJ.2001 dan jangka waktu penyelesaiannya paling lambat 12
(duabelas) bulan sejak Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini SKPLB harus diterbitkan atau 1
(satu) bulan sejak Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini SKPPKP harus diterbitkan.
V. Penyelesaian permohonan restitusi yang diterima sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 adalah sebagai berikut :
1. Agar Kepala KPP membuat daftar tunggakan restitusi sesuai dengan permohonan yang
diterima (aging schedule). Selanjutnya, berdasarkan data tersebut Kepala KPP membuat
rencana penyelesaian setiap bulan, dimulai dengan bulan September 2006 sampai dengan
bulan Agustus 2007 (Format laporan sesuai dengan lampiran I Surat Edaran ini). dalam
penyusunan rencana penyelesaian tunggakan restitusi agar memperhatikan cashflow PKP.
2. Agar data rencana penyelesaian tunggakan restitusi dikirim kepada Kepala Kanwil.
Selanjutnya data kompilasi rencana penyelesaian tunggakan restitusi per KPP per Kanwil
dilaporkan ke Dirjen Pajak oleh Kepala Kanwil dengan tembusan ke Direktur PPN dan PTLL,
dan Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak. (Format laporan sesuai dengan
Lampiran II Surat Edaran ini).
3. Agar Kepala KPP wajib melaporkan kemajuan penyelesaian tunggakan restitusi setiap bulan
sesuai dengan rencana yang telah dibuatnya kepada Kepala Kanwil paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya (Format laporan sesuai dengan lampiran III Surat Edaran ini). Selanjutnya,
Kepala Kanwil wajib melaporkan kemajuan penyelesaian tunggakan restitusi per KPP per
Kanwil kepada Direktur Jenderal Pajak dengan tembusan kepada Direktur Pemeriksaan,
Penyidikan dan Penagihan Pajak setiap 3 (tiga) bulan sekali (Format laporan sesuai dengan
lampiran IV dan V Surat Edaran ini) paling lambat :
b. Tanggal 20 Desember 2006, untuk bulan September 2006, Oktober 2006, dan
Nopember 2006);
c. Tanggal 20 Maret 2007, untuk bulan Desember 2006, Januari 2007, dan Februari
2007);
d. Tanggal 20 Juni 2007, untuk bulan Maret 2007, April 2007, dan Mei 2007);
e. Tanggal 20 September 2007, untuk bulan Juni 2007, Juli 2007, dan Agustus 2007);
VI. Lain-lain
Agar dalam penyelesaian permohonan restitusi petugas pajak (kepala kantor, kepala seksi, Korlak/AR,
pelaksana, ataupun pemeriksa pajak) mematuhi prosedur dan tatacara serta ketentuan yang berlaku
dalam pelaksanaan penyelesaian permohonan restitusi tersebut, dimulai ddari proses penerimaan SPT
Masa PPN (baik sebagai permohonan pengembalian maupun sebagai kewajiban PKP untuk melaporkan
kegiatannya), pemeriksaan, penerbitan SKPLB, sampai dengan proses penerbitan SPMKP.
Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Agustus 2006
Direktur Jenderal,
ttd
Darmin Nasution
NIP. 130605098
Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
3. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
5. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
peraturan/sedp/08pj.532006.txt · Last modified: by 127.0.0.1