peraturan:sedp:08pj.522000
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
13 Maret 2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 08/PJ.52/2000
TENTANG
PPN DAN PPn BM DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut :
1. Terhitung mulai tanggal 1 April 2000 ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 TAHUN 1998 tanggal
tentang Perlakuan PPN dan PPn BM di Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam dan Keputusan
Menteri Keuangan RI Nomor 192/KMK.04/1998 tanggal 23 Maret 1998 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 39 TAHUN 1998 diberlakukan secara efektif.
2. Selanjutnya ketentuan/perlakuan PPN dan atau PPn BM di Kawasan Berikat Pulau Batam dan
sekitarnya adalah sebagai berikut :
2.1. Pengusaha adalah Pengusaha Kena Pajak di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri
Pulau Batam yang melakukan kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak untuk diekspor.
2.2. PPN dan atau PPn BM yang terutang tidak dipungut atas :
a. Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Pengusaha
sepanjang Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak tersebut digunakan untuk
menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor;
b. Penyerahan Barang Kena Pajak antar Pengusaha sepanjang Barang Kena Pajak
tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor;
c. Penyerahan Barang Kena Pajak dari Kawasan Berikat/EPTE lainnya kepada
Pengusaha atau sebaliknya sepanjang Barang Kena Pajak tersebut digunakan untuk
menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor;
d. Impor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha sepanjang Barang Kena
Pajak tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor;
e. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean oleh
Pengusaha sepanjang Barang Kena Pajak tidak berwujud tersebut digunakan untuk
menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor;
f. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean oleh Pengusaha sepanjang
Jasa Kena Pajak tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang
diekspor.
2.3. Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 2.2. huruf a adalah termasuk barang
modal.
2.4. Apabila penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, Impor Barang Kena Pajak,
pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar
Daerah Pabean di Kawasan Berikat (Bonded Zone) daerah Industri Pulau Batam yang tidak
digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor, terutang PPN dan atau
PPn BM sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pengusaha yang mengimpor Barang Kena Pajak atau yang membeli Barang Kena Pajak dan atau
Jasa Kena Pajak yang dipergunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak untuk diekspor, PPN dan
atau PPn BM yang terutang dapat tidak dipungut setelah memperoleh Surat Keterangan PPN dan atau
PPn BM tidak dipungut yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Batam.
4. Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Fasilitas PPN dan atau PPn BM Tidak Dipungut sebagai berikut :
4.1. Atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.
a. Permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan PPN dan atau PPn BM Tidak
Dipungut atas impor Barang Kena Pajak atau atas perolehan Barang Kena Pajak dan
atau Jasa Kena Pajak dalam rangka untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang
diekspor sebagaimana pada lampiran 1, diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan
Pajak Batam dengan melampirkan :
- Daftar realisasi ekspor berdasarkan SPT Masa Pajak sebelumnya bagi
Pengusaha Kena Pajak yang sudah terdaftar; atau
- Surat rekomendasi dari Batam Otorita Batam bagi Pengusaha Kena Pajak
yang belum terdaftar/baru.
b. Atas permohonan tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Batam menerbitkan Surat
Keterangan PPN dan atau PPn BM Tidak Dipungut sebagaimana pada lampiran 2
dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut :
- Lembar ke-1 : Untuk Bank Devisa/Direktorat Bea dan Cukai
melalui Wajib Pajak;
- Lembar ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak Batam;
- Lembar ke-3 : Untuk Pengusaha Kena Pajak.
c. Pengusaha Kena Pajak yang mengimpor barang harus menunjukkan surat
keterangan tersebut pada setiap impor barang. Selanjutnya Bank Devisa/Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai membubuhkan cap "PPN dan atau PPn BM Tidak Dipungut
eks PP Nomor 39 TAHUN 1998" (Contoh lihat lampiran 3) serta mencantumkan nomor
dan tanggal Surat Keterangan PPN dan atau PPn BM Tidak Dipungut pada setiap
lembar PIB, SSP atau bukti Pungutan Pajak atas Impor (KP.PPh.2.3/BP-96, lihat
lampiran 4).
Bank Devisa/Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyerahkan asli dari dokumen PIB,
SSP atau Bukti Pungutan Pajak atas Impor yang telah dicap tersebut kepada Importir/
PKP, dan tembusannya disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Batam pada
setiap akhir bulan, paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya dengan
menggunakan Surat Pengantar (Lihat lampiran 5).
d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pembelian harus menunjukkan surat
keterangan tersebut pada setiap pembelian barang atau jasa. Selanjutnya Pabrikan/
Pengusaha yang menyerahkan dan/atau Jasa Kena Pajak wajib membuat Faktur
Pajak rangkap 3 (tiga) dan harus membubuhkan cap "PPN dan atau PPn BM Tidak
Dipungut Eks PP Nomor 39 TAHUN 1998", serta mencantumkan nomor dan tanggal
Surat Keterangan PPN dan atau PPn BM Tidak Dipungut pada setiap lembar Faktur
Pajak dimaksud.
Adapun peruntukan dari setiap lembar Faktur Pajak tersebut adalah sebagai berikut :
- Lembar ke-1 : Untuk Pengusaha Kena Pajak Pembeli;
- Lembar ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak dimana Pengusaha
Kena Pajak Penjual terdaftar sebagai lampiran SPT
Masa PPN.
- Lembar ke-3 : Untuk arsip Pengusaha Kena Pajak Penjual.
4.2. Atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak
sebagaimana tersebut pada butir 2.2. huruf e dan f, Pengusaha wajib membuat SSP dan
dibubuhi cap "PPN dan atau PPn BM Tidak Dipungut Eks PP Nomor 39 TAHUN 1998".
4.3. Surat Keterangan PPN dan atau PPn BM Tidak Dipungut diterbitkan oleh Kantor Pelayanan
Pajak Batam paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah Surat Permohonan
Pengusaha Kena Pajak diterima secara lengkap.
4.4. Surat Keterangan PPN dan atau PPn BM Tidak Dipungut berlaku untuk jangka waktu 4 (empat)
bulan.
4.5. Atas surat keterangan tersebut dapat diajukan perpanjangan dalam jangka waktu 10
(sepuluh) hari sebelum surat keterangan tersebut habis masa berlakunya.
5. Apabila Pengusaha yang telah memperoleh fasilitas PPN dan PPn BM Tidak Dipungut atas kegiatan
sebagaimana dimaksud pada butir 2.2, melakukan penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah
Pabean, maka penyerahan Barang Kena Pajak tersebut terutang PPN dan atau PPn BM sesuai
ketentuan yang berlaku.
6. Kantor Pelayanan Pajak yang menerima Dokumen/Laporan baik dari Bank Devisa/Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai maupun dari PKP Penjual sebagaimana dimaksud pada butir 4.1.c dan 4.1.d di atas,
selanjutnya mencatat/membukukannya pada daftar impor BKP, Penyerahan BKP, Pemanfaatan BKP
tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang PPN nya
tidak dipungut.
7. Untuk setiap triwulan Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud butir 6 mengirimkan
laporan kepada Kepala Kantor Wilayah II DJP Sumbagteg (bentuk laporan lihat Lampiran 6).
8. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor :
SE-12/PJ.52/1998 tanggal 9 Juni 1998 perihal PPN Dan/Atau PPn BM Di Kawasan Berikat (Bonded
Zone) Daerah Industri Pulau Batam dinyatakan dicabut/tidak berlaku.
Demikian untuk mendapat perhatian dan untuk disebarluaskan di Wilayah kerja Saudara.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd
MACHFUD SIDIK
peraturan/sedp/08pj.522000.txt · Last modified: 2023/02/05 06:04 by 127.0.0.1