peraturan:sedp:07pj.72005
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
22 Juni 2005
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 07/PJ.7/2005
TENTANG
KEBIJAKAN PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN LAIN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan penyempurnaan Kebijakan Pemeriksaan Pajak dan merujuk pada Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak maka
untuk keseragaman langkah pelaksanaan dan tertib administrasi Pemeriksaan untuk Tujuan Lain dengan ini
disampaikan kebijakan Pemeriksaan untuk Tujuan Lain sebagai berikut :
I. Umum
1. Pemeriksaan untuk Tujuan Lain adalah pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan selain untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, dan dengan demikian pada
prinsipnya tidak dimaksudkan untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan
Pajak.
2. Pemeriksaan untuk Tujuan Lain harus dilakukan melalui Pemeriksaan Sederhana.
3. Pemeriksaan untuk Tujuan Lain dapat dilaksanakan lebih dahulu sambil menunggu Lembar
Penugasan Pemeriksaan (LP2) yang akan diterbitkan atau dilimpahkan melalui sistem tertentu
oleh Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak (P4).
4. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) untuk Tujuan Lain harus diterbitkan paling lambat 3
(tiga) hari sejak tanggal surat penugasan atau instruksi pemeriksaan dengan menggunakan
format sebagaimana terdapat pada Lampiran 1.
5. Pemeriksaan untuk Tujuan Lain harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu
sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak.
6. Peminjaman dokumen, buku, dan catatan yang diperlukan dapat dilakukan sepanjang relevan
dan berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.
7. Hasil pemeriksaan dirumuskan dalam suatu Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan harus
mengungkapkan tercapai atau tidaknya tujuan pemeriksaan sesuai dengan penyebab
dilakukannya pemeriksaan.
8. Format LPP atas Pemeriksaan untuk Tujuan Lain terdapat pada Lampiran 2 s.d. Lampiran 9.
9. Dalam hal ditemukan adanya data sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan
untuk tahun pajak berjalan dan atau tahun pajak sebelumnya, sepanjang belum daluwarsa,
diluar sasaran penugasan pemeriksaan, data tersebut dapat diusulkan untuk diperiksa melalui
prosedur Pemeriksaan Khusus.
10. Kode Pemeriksaan untuk Tujuan Lain terdapat pada Lampiran 10.
II. Tujuan Pemeriksaan
Pemeriksaan untuk Tujuan Lain dapat dilakukan dalam rangka:
1. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(PKP) secara jabatan;
2. penghapusan NPWP dan atau pencabutan pengukuhan PKP;
3. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
4. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
5. penagihan pajak;
6. keberatan;
7. penyusunan norma penghitungan penghasilan neto;
8. pertukaran informasi dengan negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B);
dan
9. tujuan lain selain yang tersebut dalam angka 1 s.d angka 8.
II.1 Pemeriksaan Dalam Rangka Pemberian NPWP dan atau Pengukuhan PKP Secara Jabatan
1. Pemeriksaan dalam rangka pemberian NPWP dan atau pengukuhan PKP secara
jabatan dilakukan apabila setelah 14 hari sejak tanggal pengiriman surat
pemberitahuan untuk mendaftarkan diri :
a. Wajib Pajak tidak menanggapi surat pemberitahuan;
b. surat pemberitahuan kembali pos;
c. Wajib Pajak menanggapi surat pemberitahuan dengan menyatakan tidak
wajib mempunyai NPWP dan atau belum memenuhi syarat untuk dikukuhkan
sebagai PKP; atau
d. Wajib Pajak menanggapi dengan menyatakan sudah memiliki NPWP dan atau
telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi berdasarkan Master File DJP ternyata
tidak terdaftar atau nama dan alamatnya berbeda.
2. Pemeriksaan terbatas pada penentuan terpenuhinya syarat-syarat pemberian NPWP
dan atau pengukuhan PKP serta penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25, dan
dengan demikian peminjaman buku dan atau dokumen Wajib Pajak dilakukan
sepanjang diperlukan untuk penghitungan besarnya angsuran tersebut. Apabila ada
kewajiban perpajakan lainnya, kepada Wajib Pajak diminta untuk memenuhinya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
II.2 Pemeriksaan Dalam Rangka Penghapusan NPWP dan atau Pencabutan Pengukuhan PKP
1. Pemeriksaan dalam rangka penghapusan NPWP dan atau pencabutan pengukuhan
PKP hanya dilakukan terhadap :
a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak memiliki usaha atau pekerjaan bebas
yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP karena tidak lagi
memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak;
b. PKP yang mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan PKP karena
tidak lagi memenuhi syarat sebagai PKP;
c. Wajib Pajak yang menyalahgunakan NPWP dan atau PKP; atau
d. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP untuk menentukan NPWP
yang dapat digunakan sebagai sarana administratif pemenuhan pelaksanaan
hak dan kewajiban perpajakan.
2. Terhadap Wajib Pajak yang melakukan penggabungan, pemekaran, pengambilalihan
usaha, likuidasi, penutupan atau pembubaran usaha, atau akan meninggalkan
Indonesia untuk selama-lamanya, tidak perlu dilakukan pemeriksan dalam rangka
penghapusan NPWP dan atau pencabutan pengukuhan PKP karena terhadap Wajib
Pajak dimaksud dilakukan pemeriksaan rutin.
3. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan diketahui bahwa Wajib Pajak diduga melakukan tindak pidana
di bidang perpajakan, agar tidak terjadi kerugian negara dan masyarakat yang lebih
besar dan berkelanjutan, tim pemeriksa dapat mengusulkan untuk mencabut
pengukuhan PKP atas nama Wajib Pajak dimaksud.
4. LPP hasil pemeriksaan rutin sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan LPP hasil
pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) di atas merupakan dasar pengusulan
penghapusan NPWP dan atau pencabutan pengukuhan PKP.
II.3 Pemeriksaan Dalam Rangka Penentuan Wajib Pajak Berlokasi Di Daerah Terpencil
1. Pemeriksaan dalam rangka penentuan bahwa Wajib Pajak berlokasi di daerah
terpencil dilakukan apabila ada permohonan tertulis dari Wajib Pajak untuk penetapan
lokasi usaha Wajib Pajak sebagai daerah terpencil.
2. LPP dikirim langsung kepada Kepala Kanwil DJP tempat Wajib Pajak mengajukan
permohonan penetapan daerah terpencil paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal LPP
II.4 Pemeriksaan Dalam Rangka Penentuan Satu atau Lebih Tempat Terutang PPN
1. Pemeriksaan dalam rangka penentuan 1 (satu) atau lebih tempat terutang PPN
dilakukan apabila ada permohonan tertulis dari PKP kepada Kepala Kantor Wilayah
DJP yang membawahi KPP tempat pemusatan PPN.
2. Pemeriksaan dilaksanakan baik oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) calon tempat
pemusatan PPN terutang berada maupun KPP tempat melakukan kegiatan penyerahan
barang kena pajak berada.
3. Dalam hal permohonan PKP berupa penambahan tempat penyerahan barang kena
pajak, pemeriksaan hanya dilakukan oleh KPP tempat penyerahan barang kena pajak
dimaksud.
4. Pemeriksaan terbatas pada pemeriksaan atas kegiatan PKP dan dokumen
pendukungnya untuk memastikan terpenuhinya syarat-syarat pemusatan PPN
terutang.
a. bagi PKP selain PKP Pedagang Eceran :
1) Tempat melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)
yang dipusatkan tidak melakukan kegiatan penjualan maupun
pembelian. Semua kegiatan penjualan dan pembelian serta
administrasinya hanya dilakukan di tempat usaha yang dipilih
sebagai tempat pemusatan PPN terutang;
2) Fungsi tempat kegiatan penyerahan yang dipusatkan hanya
menyimpan dan menyerahkan BKP tersebut kepada pembeli atas
perintah tempat pemusatan PPN; dan
3) Tempat kegiatan penyerahan yang dipusatkan tidak membuat Faktur
Pajak maupun Faktur Penjualan. Semua Faktur Pajak dan Faktur
Penjualan hanya diterbitkan oleh tempat pemusatan PPN terutang.
b. bagi PKP Pedagang Eceran :
1) kegiatan dan administrasi pembelian untuk jaringan penjualan yang
tersebar di berbagai tempat dalam satu kota yang terdapat lebih dari
satu KPP, dipusatkan pada salah satu jaringan penjualan tempat
pemusatan PPN yang dimohonkan di kota tersebut; dan
2) PKP Pedagang Eceran tersebut tidak memilih Nilai Lain sebagai Dasare
Pengenaan Pajak dalam menghitung pajak terutang.
5. LPP dikirim langsung kepada Kepala Kanwil DJP tempat PKP mengajukan permohonan
penetapan 1 (satu) atau lebih tempat terutang PPN paling lambat 1 (satu) hari sejak
tanggal LPP dengan tindasan kepada Kepala KPP tempat PKP terdaftar dan Kepala
Kanwil DJP yang dimintai bantuan untuk melakukan pemeriksaan.
II.5 Pemeriksaan Dalam Rangka Penagihan Pajak
1. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak dilakukan untuk memperoleh data,
keterangan dan bukti yang berkaitan dengan :
a. harta yang dimiliki Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam tahun berjalan;
b. proses timbulnya tunggakan pajak berdasarkan LPP, KKP dan atau Berita
Acara Hasil Pemeriksaan;
c. kegiatan penagihan aktif yang dilakukan; dan
d. upaya hukum dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
2. Ketentuan tentang prosedur dan pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka penagihan
pajak sepanjang tidak diatur dalam Surat Edaran ini tetap merujuk pada Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-08/PJ.75/2002 tanggal 17 Juli 2002 tentang
Pemeriksaan untuk Tujuan Penagihan Pajak (Delinquency Audit).
II.6 Pemeriksaan Dalam Rangka Keberatan
1. Pemeriksaan dalam rangka keberatan dapat dilakukan apabila ada permintaan
bantuan melakukan pemeriksaan dari Kepala unit DJP yang memproses keberatan
Wajib Pajak kepada Kepala Kanwil DJP atau Direktur P4 berkaitan dengan
penyelesaian keberatan yang diajukan Wajib Pajak dan atau PKP.
2. Permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diajukan kepada Kepala
Kanwil DJP dalam hal surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan hasil
pemeriksaan KPP atau Karikpa di lingkungan Kanwil DJP yang bersangkutan.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diajukan kepada Direktur P4
dalam hal surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan
Fungsional Kanwil DJP atau Kantor Pusat.
4. Permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diajukan paling lambat 3
(tiga) bulan sebelum saat jatuh tempo penyelesaian keberatan dan sebelum
keputusan keberatan diterbitkan dengan menggunakan format yang terdapat pada
Lampiran 11.
5. Permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) hanya dapat diajukan
apabila diperlukan pengecekan lapangan karena perbedaan pendapat antara Wajib
Pajak dan pihak DJP sehubungan dengan fakta dan data serta penerapan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
6. Pemeriksaan terbatas pada obyek sengketa yaitu hal-hal yang menjadi perbedaan
pendapat antara Wajib Pajak dengan DJP termasuk perbedaan pendapat berkaitan
dengan penerapan suatu peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam LPP dan harus mengungkapkan pendapat tim
pemeriksa tentang hal-hal yang disengketakan, namun tidak perlu dibuatkan Nota
Penghitungan. LPP dikirim kepada Kepala Kantor Wilayah atau Direktur P4 yang
memberi instruksi pemeriksaan.
8. Hasil pemeriksaan hanya bersifat sebagai bahan pembanding (second opinion) dan
tidak mengikat baik Wajib Pajak maupun pihak DJP yang memproses keberatan Wajib
Pajak.
II.7 Pemeriksaan Dalam Rangka Pengumpulan Bahan Guna Penyusunan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto
1. Pemeriksaan ini dapat dilakukan apabila ada instruksi dari Direktur P4 berdasarkan
permintaan atau rekomendasi dari Ketua Tim Penyusunan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
Namun apabila data untuk penyusunan norma dimaksud sudah ada dan tersedia
dalam jumlah yang cukup dari LPP yang sudah ada, permintaan dapat tidak
dilakukan.
2. Instruksi untuk melakukan pemeriksaan dikirimkan langsung kepada Kepala UP3
yang ditunjuk oleh Direktur P4 dengan tindasan kepada Ketua Tim Penyusunan
Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
3. LPP dibuat tanpa disertai penerbitan nota penghitungan pajak dan dikirimkan langsung
kepada Ketua Tim Penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan
tindasan kepada Direktur P4.
4. Dengan pertimbangan dan alasan tertentu Direktur P4 dapat menginstruksikan untuk
menerbitkan skp berdasarkan LPP sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga). Untuk
keperluan penerbitan skp, nota penghitungan harus diterbitkan berdasar prosedur
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
II.8 Pemeriksaan Dalam Rangka Pertukaran Informasi Dengan Negara Mitra P3B
1. Pemeriksaan ini dilakukan apabila ada instruksi dari Direktur P4 sehubungan dengan
adanya permintaan informasi dari negara mitra P3B terkait dengan Wajib Pajak
tertentu dan memerlukan pemeriksaan pajak.
2. LPP dibuat tanpa disertai penerbitan nota penghitungan pajak dan dikirimkan kepada
Direktur P4 untuk ditindaklanjuti dalam rangka memenuhi permintaan informasi dari
negara mitra P3B.
3. Apabila berdasarkan pemeriksaan diketahui terdapat perbedaan informasi atau data
yang menyangkut pemenuhan kewajiban perpajakan, sebelum diusulkan untuk
dilakukan pemeriksaan agar dilakukan himbauan lebih dulu kepada Wajib Pajak yang
bersangkutan.
III. Tata Cara Pemeriksaan untuk Tujuan Lain
A. Daftar Nominatif Wajib Pajak
1. Daftar nominatif Wajib Pajak yang akan diperiksa untuk tujuan lain sebagaimana
dimaksud dalam angka romawi II angka 1 (satu), dan 2 (dua) dibuat oleh Kepala
KPP dan dikirim kepada Kepala Kanwil DJP tanpa tindasan kepada Direktur P4
dengan menggunakan formulir Daftar Nominatif Wajib Pajak sesuai dengan contoh
pada Lampiran 12 dan Lampiran 12.1
2. Daftar nominatif yang disampaikan oleh Kepala KPP kepada Kepala Kanwil DJP
atasannya harus dilengkapi dengan data atau informasi pendukung sesuai dengan
tujuan dilakukannya pemeriksaan.
3. Dalam hal Pemeriksaan untuk Tujuan Lain mencakup lokasi Wajib Pajak di wilayah
kerja Kanwil DJP lainnya, Kepala Kanwil DJP yang bersangkutan dapat meminta
bantuan kepada Kepala Kanwil DJP yang membawahi KPP tempat Wajib Pajak
terdaftar untuk melakukan pemeriksaan dengan tindasan kepada Kepala KPP yang
bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana terdapat pada Lampiran
11.
B. Penugasan dan Instruksi Pemeriksaan
1. Berdasarkan Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan diperiksa, Kepala Kanwil DJP
membuat Surat Penugasan Pemeriksaan dan mengirimkannya kepada UP3 di
wilayahnya yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan dengan menggunakan
formulir sesuai dengan contoh pada Lampiran 13 dan Lampiran 13.1
2. Berdasarkan tujuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi II
angka 3 (tiga) sampai dengan angka 8 (delapan), Kepala Kanwil DJP atau Direktur P4
membuat Instruksi Pemeriksaan dan mengirimkannya kepada UP3 yang ditunjuk
untuk melakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari sejak surat permohonan
Wajib Pajak atau surat permintaan bantuan melakukan pemeriksaan diterima, dengan
menggunakan formulir sesuai dengan contoh pada Lampiran 14.
Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan diterbitkannya Surat Edaran ini maka
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-06/PJ.7/2003 tanggal 28 Oktober 2003 tentang Pemeriksaan
Sederhana Lapangan dan Tindak Lanjut Penagihan Terhadap Wajib Pajak Pindah Tempat Terdaftar Dari Satu
KPP ke KPP lainnya dan Nomor: SE-06/PJ.7/2004 tanggal 6 Agustus 2004 tentang Pemeriksaan Sederhana
Lapangan Dalam Rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak dinyatakan tidak berlaku.
Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal Juni 2005
Direktur Jenderal
ttd.
Hadi Poernomo
NIP 060027375
Tembusan :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; dan
3. Para Tenaga Pengkaji di lingkungan DJP.
peraturan/sedp/07pj.72005.txt · Last modified: 2023/02/05 05:56 by 127.0.0.1