KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                    14 April 1989

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR SE - 07/PJ.63/1989

                               TENTANG

       JENIS-JENIS PELAYANAN JASA PELABUHAN UDARA YANG DILAKUKAN OLEH PERUM ANGKASA PURA I

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Terlampir disampaikan tindasan surat Direktur Jenderal Pajak kepada Perum Angkasa Pura I Nomor : 
S-081/PJ.631/1989 tanggal 3 April 1989 perihal Penjelasan Untuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 
Tahun 1988 dan Keputusan Presiden Nomor 56 TAHUN 1988.

Dari surat tersebut dapat diketahui beberapa jenis pelayanan jasa pelabuhan udara beserta penegasan 
mengenai terhutang atau tidak terutang PPN.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta perhatian Saudara pada hal-hal berikut:
a.  Di Bandar-bandar Udara selain Medan, Balik Papan, Ujung Pandang, Denpasar dan Surabaya, 
    pelayanan jasa-jasa sejenis dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Pelayanan jasa-
    jasa sejenis oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sejalan 
    dengan azas persamaan perlakuan.
b.  Atas dasar hal tersebut diatas, Bandar Udara selain di kota-kota sebagaimana dimaksud dalam butir a 
    juga harus dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, seperti halnya Perum Angkasa Pura I dan 
    Perum Angkasa Pura II beserta cabang-cabangnya.
c.  Untuk kepentingan pengisian SPT Masa PPN, penyetoran PPN dan pelaksanaan hak dan kewajiban 
    lainnya selaku Pengusaha Kena Pajak, dapat digunakan NPWP Non Subyek terpisah dari NPWP 
    Bendaharawan.

Demikian kiranya maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

Drs. MAR'IE MUHAMMAD