peraturan:sedp:07pj.61999
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
11 Februari 1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 07/PJ.6/1999
TENTANG
RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN 1999/2000
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Berdasarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian Nota Keuangan
di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia tanggal 5 Januari 1999 rencana penerimaan PBB dan
BPHTB telah ditetapkan sebesar Rp 3.247.000.000.000,- (tiga trilyun dua ratus empat puluh tujuh milyar
rupiah). Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 4,81% dibandingkan dengan tahun anggaran
1998/1999 (sebesar Rp 3.411.000.000.000,-).
Dalam rangka pengamanan penerimaan PBB/BPHTB tahun 1999/2000 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai
berikut :
1. Dengan memperhatikan hasil rapat Direktorat Jenderal Pajak cq. Direktorat PBB dengan para Kepala
Bidang PBB Kanwil DJP di kantor Pusat DJP Jakarta tanggal 28-29 Januari 1999, ditetapkan rencana
penerimaan untuk pengamanan APBN 1999/2000 sebesar Rp 3.330.600.000.000,- (PBB dan BPHTB).
2. Rencana penerimaan PBB tahun 1999/2000 secara nasional ditetapkan sebesar
Rp 2.854.800.000.000,- (dua trilyun delapan ratus lima puluh empat milyar delapan ratus juta rupiah),
atau turun 1,93% dari rencana tahun 1998/1999 sebesar Rp. 2.911.000.000.000,-.
3. Rencana penerimaan BPHTB tahun 1999/2000 Rp 475.800.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima
milyar delapan ratus juta rupiah).
4. Rincian rencana penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana pada butir 2 dan 3 di atas per Kanwil DJP/
Sektor ditetapkan sebagaimana lampiran I dengan penjelasan sebagai berikut :
a. Rincian rencana penerimaan PBB tahun 1999/2000 per KPPBB/Dati II Sektor Pertambangan
Migas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 8 akan ditetapkan kemudian oleh
Direktur Jenderal Pajak.
b. Rincian rencana penerimaan PBB tahun 1999/2000 yang tercantum dalam Lampiran II untuk
Sektor Pedesaan, Sektor Perkotaan, Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan dan Sektor
Pertambangan Non Migas per KPPBB/Dati II/Sektor agar disusun dan dilengkapi oleh Kepala
Kantor Wilayah DJP cq. Kepala Bidang PBB bersama-sama dengan Kepala Kantor Pelayanan
PBB yang berada di wilayah kerjanya.
c. Untuk menghitung prognosa pokok ketetapan PBB tahun 1999 Sektor Perhutanan eks IHH
agar memperhatikan contoh perhitungan lampiran III dan IV.
d. Rencana penerimaan PBB dan BPHTB yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP cq.
Direktorat PBB seperti tercantum pada lampiran II agar format yang ada tidak dilakukan
perubahan baik susunan kolom, maupun urutan Kanwil DJP, KPPBB, Dati I dan Dati II.
e. Break down rincian penerimaan per KP.PBB/Dati II/Sektor agar dibulatkan dalam puluhan
ribu terdekat.
f. Kepala Kanwil DJP menyampaikan Rincian Rencana Penerimaan PBB dan BPHTB per
KP.PBB/Dati II/Sektor kepada Direktur Jenderal Pajak cq. Direktur PBB dan dapat diterima
selambat-lambatnya 1 Maret 1999.
5. Rincian Rencana penerimaan PBB dan BPHTB tahun 1999/2000 Nasional per Kanwil DJP/KP.PBB/Dati II/
Sektor akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak secepatnya sehingga rencana tersebut dapat
disampaikan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
6. Jika usulan rencana penerimaan PBB tahun 1999/2000 sampai tanggal 1 Maret 1999 belum diterima
oleh Kantor Pusat DJP cq. Direktorat PBB, untuk menghindari keterlambatan rencana penerimaan PBB
tersebut diterima oleh Pemerintah Daerah Tingkat II, maka rencana penerimaan PBB tahun 1999/2000
akan ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP cq. Direktorat PBB.
Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan.
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
ttd
HASAN RACHMANY
peraturan/sedp/07pj.61999.txt · Last modified: 2023/02/05 06:08 by 127.0.0.1