peraturan:sedp:07pj.102000
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
16 Oktober 2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 07/PJ.10/2000
TENTANG
PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-TURKI
(SERI P3B No. 26)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan telah dipertukarkannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
RI-Turki, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :
1. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Turki telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia
dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 160 TAHUN 1998 (Lembaran Negara Nomor :153 Tahun 1998)
tanggal 18 September 1998. Indonesia telah meratifikasi persetujuan tersebut dan memberitahukan
dengan Nota Diplomatik tanggal 27 Nopember 1998. Pihak Turki mengirim Nota Diplomatik tentang
ratifikasi tanggal 6 Maret 2000. Sesuai dengan ketentuan Pasal 27, P3B ini akan berlaku pada tanggal
6 Maret 2000 yaitu pemberitahuan terakhir oleh pihak Turki. Ketentuan-ketentuan dalam P3B tersebut
mulai diberlakukan terhadap penghasilan-penghasilan yang diterima atau diperoleh pada atau setelah
1 Januari 2001.
2. Dengan berlakunya Persetujuan ini, diminta perhatian Saudara akan hal-hal sebagai berikut :
a. Persetujuan hanya berlaku bagi orang pribadi yang bertempat tinggal atau badan yang
berkedudukan di masing-masing Negara, yaitu Indonesia dan Turki.
b. Penentuan apakah kegiatan di Indonesia yang dilakukan oleh suatu badan atau perusahaan
yang berkedudukan di Turki menimbulkan Bentuk Usaha Tetap (BUT) mengacu kepada
ketentuan Pasal 5 dari Persetujuan tersebut, yang antara lain meliputi :
i. suatu tempat kedudukan manajemen;
ii. suatu cabang;
iii. suatu kantor;
iv. suatu pabrik;
v. suatu bengkel;
vi. suatu tambang, suatu sumur minyak atau gas, suatu penggalian atau tempat
pengambilan sumber daya alam lainnya;
vii. suatu bangunan, suatu proyek konstruksi, suatu perakitan atau proyek instalasi atau
kegiatan pengawasan yang ada hubungan dengan proyek tersebut, tetapi hanya
apabila bangunan, proyek atau kegiatan tersebut berjalan untuk masa lebih dari
enam bulan;
viii. pemberian jasa-jasa termasuk jasa-jasa konsultan oleh suatu perusahaan melalui
karyawannya atau orang lain yang dipekerjakan oleh perusahaan tersebut, sepanjang
kegiatan-kegiatan seperti itu berlangsung (untuk proyek yang sama atau yang
berhubungan) di suatu Negara selama suatu masa atau masa-masa yang melebihi
jumlah 183 hari dalam waktu dua belas bulan.
c. Tidak termasuk pengertian "bentuk usaha tetap" adalah :
i. penggunaan fasilitas-fasilitas semata-mata dengan maksud untuk menyimpan atau
memamerkan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan;
ii. pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan
semata-semata dengan maksud untuk disimpan atau dipamerkan;
iii. pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan
semata-mata dengan maksud untuk diolah oleh perusahaan lain;
iv. pengurusan suatu tempat tertentu semata-mata dengan maksud untuk pembelian
barang-barang atau barang dagangan atau untuk mengumpulkan keterangan bagi
keperluan perusahaan;
v. pengurusan suatu tempat usaha tertentu semata-mata dengan maksud untuk tujuan
menjalankan kegiatan-kegiatan yang bersifat persiapan atau penunjang bagi
perusahaan;
vi. pengurusan suatu tempat usaha tertentu semata-mata ditujukan untuk melakukan
gabungan kegiatan-kegiatan seperti disebutkan pada sub-ayat (a) sampai dengan
sub ayat (e), asalkan hasil penggabungan seluruh kegiatan-kegiatan tersebut bersifat
persiapan atau penunjang.
d. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) P3B Penghasilan BUT dari perusahaan Turki yang
dikenakan pajak penghasilan di Indonesia hanya penghasilan dari kegiatan BUT dari
perusahaan Turki tersebut dan dari harta yang dikuasai atau dimilikinya saja.
e. Keuntungan setelah dikurangi pajak dari suatu BUT perusahaan Turki (ex Pasal 26 (4)
Undang-undang Pajak Penghasilan) di Indonesia dikenakan pajak sebesar 10%.
f. Perlakuan pajak terhadap jasa yang diberikan oleh orang pribadi subjek pajak Turki
di Indonesia dalam rangka melakukan pekerjaan bebas tunduk kepada ketentuan dalam
pasal 14 Persetujuan, yaitu bahwa imbalan atas jasa yang diterima dalam pekerjaan bebas,
misalnya dokter, ahli hukum, ahli teknik, arsitek, dokter gigi, akuntan, hanya dikenakan pajak
di Indonesia apabila mereka berada di Indonesia dalam suatu masa atau masa-masa yang
jumlahnya melebihi 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau menjalankan kegiatannya
dari suatu tempat tetap di Indonesia.
g. Penerapan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari
hubungan kerja harus memperhatikan Pasal 15 Persetujuan yaitu, bahwa penghasilan
sebagai karyawan yang merupakan subjek pajak Turki, sehubungan dengan pekerjaan yang
dilakukan di Indonesia untuk kepentingan perusahaannya hanya dikenakan pajak di Indonesia
apabila memenuhi salah satu syarat sebagai berikut :
i. dalam suatu tahun takwin karyawan tersebut berada di Indonesia lebih dari 183 hari;
atau
ii. gajinya dibayar oleh pemberi kerja yang merupakan subjek pajak Indonesia;atau
iii. gajinya dibebankan pada suatu BUT yang berada di Indonesia.
h. Pengenaan pajak atas penghasilan direktur dan pembayaran yang sejenis dikenakan di
Negara dimana perusahaan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Seandainya suatu
PT. PMA yang pemegang sahamnya adalah perusahaan yang berkedudukan di Turki, salah
satu direkturnya adalah orang Turki, dan menerima gaji dari PT. PMA, maka gaji tersebut
tetap dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 jo Pasal 26, walaupun orang tersebut hanya
sekali-sekali saja ke Indonesia.
i. Penghasilan dari seniman dan olahragawan akan dikenakan pajak di negara di mana kegiatan
sebagai seniman dan olahragawan tersebut dilakukan, tetapi penghasilan dari kegiatan
sebagai seniman dan olahragawan tersebut akan dibebaskan pajak apabila kegiatan tersebut
disponsori/dibiayai oleh Pemerintah atau lembaga Pemerintah.
j. Penghasilan berupa pensiun atau imbalan sejenis lainnya yang diterima subjek pajak Turki
dari Indonesia dapat dikenakan pajak di Indonesia.
k. Penduduk Turki yang melakukan kegiatan di Indonesia sebagai guru dan/atau instruktur dan
kegiatan itu dilakukan di Indonesia dan kunjungannya ke Indonesia semata-mata untuk
mengajar atau meneliti, untuk masa tidak lebih dari dua tahun tidak akan dikenakan pajak di
Indonesia atas penghasilan dari kegiatan mengajar dan meneliti tersebut, sepanjang sumber
pembayaran tersebut berasal dari luar Indonesia.
l. Penduduk Turki yang menjalani pendidikan dan latihan di Indonesia yang menerima
pembayaran semata-mata untuk keperluan hidup dan pendidikannya saja tidak dikenakan
pajak sepanjang sumber pembayaran tersebut berasal dari luar Indonesia.
m. Laba dari perusahaan penerbangan dan pelayaran dari masing-masing negara yang diperoleh
dari pengoperasian dalam jalur lalu lintas internasional, hanya dikenakan pajak di negara
domisili (yaitu dimana perusahaan berkedudukan).
n. Penghasilan berupa bunga, dividen dan royalti yang diperoleh atau diterima oleh subjek pajak
Turki, yang dibayar oleh perusahaan di Indonesia maka tarif pemotongan PPh Pasal 26 adalah
sebagai berikut :
i. Dividen (Pasal 10 Persetujuan)
- 10% dari jumlah bruto dividen dalam hal penyertaan langsung paling sedikit
25%.
- 15% dari jumlah bruto dividen untuk hal lainnya.
ii. Bunga (Pasal 11 Persetujuan) :
- 10% dari jumlah bruto bunga jika penerimanya adalah "beneficial owner" dari
bunga dimaksud.
Dikecualikan dari pemotongan PPh adalah bunga yang dibayar kepada Pemerintah
Turki, bank sentral atau kepada the Turkish Eximbank.
iii. Royalti (Pasal 12 Persetujuan) :
- 10% dari jumlah bruto royalti jika penerimanya adalah "beneficial owner"
dari royalti dimaksud.
3. Persetujuan ini mengatur juga mengenai pertukaran informasi antara Indonesia dengan Turki.Apabila
Indonesia memerlukan informasi dari Turki yang berkaitan dengan kepentingan perpajakan Indonesia
dalam rangka penghindaran pajak berganda atau mencegah penyelundupan pajak, baik mengenai
kegiatan Wajib Pajak Indonesia ataupun Wajib Pajak Turki, maka Indonesia berhak memperoleh
informasi dimaksud dari Competent Authority Turki. Dengan demikian apabila Kantor Pemeriksaan
Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak memerlukan informasi misalnya konfirmasi mengenai suatu
transaksi antara Wajib Pajak Indonesia dengan Wajib Pajak Turki, harga suatu produk/jasa tertentu
dan lain sebagainya di Turki, maka hendaknya segera mengajukan permintaan informasi tersebut
melalui Direktorat Hubungan Perpajakan Internasional, untuk dapat diteruskan kepada pihak Turki.
4. Ketentuan-ketentuan lainnya yang diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-
Turki dapat dipelajari dari naskah Persetujuan terlampir. Namun, tidak berlebihan juga untuk
diutarakan disini, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Turki, sebagaimana juga
dengan Persetujuan serupa dengan Negara-negara lain, adalah suatu ketentuan khusus yang hanya
berlaku bagi orang atau badan yang merupakan Wajib Pajak kedua Negara. Untuk menentukan
apakah seseorang atau sebuah perusahaan adalah "Wajib Pajak dalam negeri Turki", perlu dilengkapi
dengan dokumen Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang di Turki.
Demikian untuk mendapat perhatian Saudara guna dilaksanakan sebagaimana mestinya.
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
MACHFUD SIDIK
peraturan/sedp/07pj.102000.txt · Last modified: 2023/02/05 18:08 by 127.0.0.1