peraturan:sedp:06pj.51990
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
2 April 1990
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 06/PJ.5/1990
TENTANG
PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI
DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA (SERI PPN-162)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
1. Bersama ini disampaikan copy/rekaman :
1.1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 TAHUN 1990 tanggal 4 Januari 1990 tentang
PPN Ditanggung Pemerintah atas Impor dan Penyerahan Buku-buku Pelajaran Umum, Kitab
Suci dan Buku-buku Pelajaran Agama;
1.2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 396/KMK.04/1990 tanggal 30 Maret 1990 tentang
Batasan Buku-buku Pelajaran Umum, Kitab Suci dan Buku-buku Pelajaran Agama yang atas
Impor dan Penyerahannya PPN-nya Ditanggung Pemerintah;
1.3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 397/KMK.04/1990 tanggal 30 Maret 1990 tentang Tata
Cara dan Tata Usaha PPN Ditanggung Pemerintah atas Impor dan Penyerahan Buku-buku
Pelajaran Umum, Kitab Suci dan Buku-buku Pelajaran Agama.
2. Isi ringkas peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut :
2.1. Keputusan Presiden Nomor 2 TAHUN 1990 :
2.1.1. Keputusan Presiden ini menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal 1 April 1990 PPN
yang terutang atas Impor dan Penyerahan Buku-buku Pelajaran Umum, Kitab Suci
dan Buku-buku Pelajaran Agama ditanggung pemerintah.
2.1.2. Batasan mengenai jenis buku-buku yang termasuk ke dalam pengertian Buku-buku
Pelajaran Umum, Kitab Suci dan Buku-buku Pelajaran Agama yang PPN-nya
Ditanggung Pemerintah ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar saran
dan pendapat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Menteri Agama.
2.2. Keputusan Menteri keuangan Nomor 396/KMK.04/1990 tanggal 30 Maret 1990 :
2.2.1. Keputusan ini menetapkan batasan, jenis dan kelompok buku-buku tertentu yang
PPN-nya Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden
tersebut di atas. Pada dasarnya hampir semua jenis buku-buku pelajaran umum
maupun pelajaran agama yang digunakan untuk pelajaran pokok, pelajaran
penunjang dan untuk kepustakaan yang menunjang kurikulum, yang digunakan oleh
sekolah umum maupun kejuruan dari tingkat, Taman Kanak-kanak sampai
perguruan tinggi PPN yang terutang ditanggung Pemerintah. Disamping itu semua
Kitab Suci Agama beserta tafsir dan terjemahannya baik sebagian maupun
seluruhnya PPN yang terutang juga ditanggung pemerintah.
2.2.2. Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini ditetapkan juga suatu daftar buku-buku
(perkecualian/negarif list) yang PPN atas impor dan penyerahannya tidak ditanggung
pemerintah, karena tidak termasuk dalam kelompok buku-buku pelajaran umum
sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.1. di atas. Dengan kata lain atas impor dan
penyerahan buku-buku tersebut PPN yang terutang harus dilunasi seperti biasa.
2.2.3. Oleh karena dalam praktek sulit menentukan judul dan jenis-jenis buku tertentu yang
termasuk kelompok buku pelajaran umum, Kitab Suci dan buku pelajaran Agama
yang memenuhi batasan dimaksud, maka untuk pelaksanaan pemberian keterangan
PPN ditanggung pemerintah diperlukan rekomendasi dari Departemen Teknis yang
terkait yaitu Departemen P dan K dan atau Departemen Agama. Rekomendasi
diperlukan untuk impor dan penyerahan buku-buku tersebut.
2.3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 397/KMK.04/1990 tanggal 30 Maret 1990.
2.3.1. Keputusan Menteri Keuangan ini mengatur tentang tata cara dan tata usaha
pelaksanaan pemberian keterangan PPN ditanggung Pemerintah atas impor dan
penyerahan buku-buku pelajaran umum, Kitab suci dan buku-buku Pelajaran Agama,
sebagai pendamping Keputusan Menteri Keuangan Nomor 396 tersebut diatas.
2.3.2. dalam lampiran 1 Keputusan Menteri Keuangan ini antara lain ditetapkan bahwa surat
keterangan PPN ditanggung Pemerintah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan
Pajak atas permohonan dari PKP yang mengimpor buku-buku dimaksud disertai
Rekomendasi dari Departemen P dan K atau Departemen Agama dan Surat Setoran
Pajak (SSP-KP. PDIP 5.1) yang mencantumkan jumlah PPN yang sesungguhnya
terutang. SSP tersebut oleh KPP diberi cap "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS
KEPPRES No. 2 TAHUN 1990" dan dikembalikan kepada PKP bersama dengan Surat
Keterangan PPN Ditanggung Pemerintah.
2.3.3. Dalam lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini antara lain ditetapkan bahwa PKP
yang melakukan penyerahan buku-buku pelajaran umum, Kitab Suci dan buku-buku
pelajaran Agama hanya diwajibkan membuat Faktur Pajak dengan mencantumkan
jumlah PPN yang terutang dengan diberi cap "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS
KEPPRES NO. 2 TAHUN 1990", tanpa disertai lagi Surat Keterangan PPN Ditanggung
Pemerintah. Namun demikian rekomendasi dari Departemen P dan K atau
Departemen Agama tetap diperlukan.
3. Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas kiranya perlu diberikan petunjuk
administratif sebagai berikut :
3.1. Pelayanan permohonan keterangan PPN ditanggung Pemerintah dilaksanakan oleh Seksi PPN/
PTLL. Surat Keterangan PPN Ditanggung Pemerintah harus sudah diterbitkan oleh KPP dan
diterima oleh PKP yang bersangkutan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak permohonan
disampaikan secara lengkap oleh PKP.
Untuk keperluan ini supaya disiapkan buku khusus yang memuat rekaman tanggal
permohonan diterima, nama, NPWP dan Nomor pengukuhan PKP pemohon dan tanggal Surat
Keterangan PPN Ditanggung Pemerintah selesai, serta paraf petugas yang bersangkutan dan
paraf/tanda terima PKP pemohon.
3.2. Penatausahaan dan pelaporan jumlah PPN ditanggung pemerintah supaya mengikuti pedoman
yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran No. SE-15/PJ.3/1987 Tanggal 5 Juni 1987 (Seri
PPN-100) yang disesuaikan dengan keperluan laporan pelaksanaan kedua Keputusan Menteri
keuangan tersebut diatas.
3.3. Memisahkan berkas PKP yang terkait dengan kegiatan impor dan penyerahan buku-buku
termaksud di atas yang PPN-nya ditanggung Pemerintah. Pemisahan ini dimaksudkan untuk
mempermudah penyusunan laporan PPN ditanggung pemerintah dan pengiriman dokumen ke
Kantor Pusat untuk dilakukan perhitungan dengan Ditjen Anggaran (penerbitan SPM Nihil).
KP. PPN 11A dan 12A tetap dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pada
kolom keterangan diberikan catatan "PPN ditanggung Pemerintah".
3.4. Pengawasan atas pemasukan SPT Masa PPN dari PKP yang bersangkutan dilaksanakan sesuai
dengan pedoman yang berlaku, termasuk menerbitkan STP (jika perlu) atas sanksi
Rp. 10.000,- eks Pasal 7 UU No. 6 TAHUN 1983 atas SPT Masa yang tidak masuk, karena di
dalam SPT ini harus dilampirkan juga Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak yang dibubuhi
cap "PPN ditanggung pemerintah".
3.5. Perlu diketahui juga bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan No.396/KMK.04/1990
ditetapkan bahwa Pajak Masukan yang telah dibayar untuk penerbitan atau penyaluran buku-
buku tersebut di atas tidak dapat dikreditkan atau diminta kembali. Apabila PKP selain
menyerahkan buku-buku yang PPN-nya ditanggung Pemerintah juga menyerahkan buku-buku
yang PPN-nya tidak ditanggung Pemerintah, maka kepada yang bersangkutan diwajibkan
membuat catatan terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 8 Tahun
1983 karena ada bagian pajak masukan yang dapat dikreditkan dan ada bagian yang tidak
dapat dikreditkan. Penghitungan pengkreditannya menggunakan pedoman yang ditetapkan
dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 1441b/KMK.04/1989.
4. Perlu diketahui juga bahwa atas penjualan buku-buku yang diimpor dan atau yang Faktur Pajaknya
telah diterbitkan sebelum 1 April 1990, PPN yang terutang oleh masing-masing PKP tetap harus
disetorkan ke kas Negara sebagaimana mestinya.
5. Harap ketentuan tentang PPN ditanggung Pemerintah atas buku-buku termaksud di atas diberitahukan
kepada semua pihak yang terkait, terutama PKP importir, penerbit dan penyalur buku-buku yang
PPN-nya ditanggung Pemerintah serta Kanwil/Perwakilan Departemen P dan K atau Departemen
Agama di wilayah kerja Saudara masing-masing.
Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd.
MAR'IE MUHAMMAD
peraturan/sedp/06pj.51990.txt · Last modified: 2023/02/05 20:29 by 127.0.0.1