peraturan:sedp:05pj.91999
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
23 November 1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 05/PJ.9/1999
TENTANG
ANTISIPASI KEGAGALAN KOMPUTER TAHUN 2000 (CONTINGENCY PLAN Y2K)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menghadapi tahun 2000 (Y2K), telah dilakukan antisipasi terhadap semua perangkat komputer baik perangkat
keras (hardware) maupun perangkat lunak (software) serta perangkat pendukung lainnya. Namun demikian
untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga pada saat memasuki tahun 2000, dimana sistem komputer
tidak berfungsi baik karena faktor internal maupun faktor eksternal, telah disiapkan Contingency Plan yang
berupa persiapan dan pelaksanaan yang harus dilakukan di setiap unit kerja.
Contingency Plan meliputi hal-hal sebagai berikut :
I. UMUM
A. Melakukan koordinasi dengan semua Instansi yang terkait dengan tugas unit kerja.
B. Mempersiapkan sumberdaya manusia untuk melaksanakan tugas-tugas operasional secara
manual.
C. Mempersiapkan sarana sumberdaya listrik cadangan (generator set) bagi yang memiliki.
II. PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KOMPUTERISASI
A. KPP YANG TELAH MENGALAMI PERUBAHAN PENYESUAIAN DALAM MENGHADAPI TAHUN 2000.
KPP yang telah dinyatakan bebas MKT 2000, perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :
- melakukan back up data pada tanggal 30 Desember 1999 dalam 3 (tiga) coppy, satu
copy untuk disimpan di Bank, satu copy di KPP dan satu copy dikirimkan ke Pusat
PDIP.
- mempersiapkan sarana pekerjaan yang sifatnya manual, formulir-formulir dan buku-
buku register,
- mencetak semua laporan dari SIP pada bulan Desember 1999 paling lambat tanggal
30 Desember 1998,
- mencetak daftar-daftar dari SIP pada tanggal 30 Desember 1999,
- mencetak semua surat ketetapan pajak yang akan diterbitkan untuk bulan Desember
1999, paling lambat tanggal 30 Desember 1999.
- mencetak kartu-kartu pengawasan,
- meneliti sisa jatah listing NPWP untuk setiap Jenis WP, dalam hal sisa jatah NPWP
dari jatah listing NPWP kurang dari 100, maka pada awal bulan Desember 1999 harus
meminta jatah listing NPWP dari Pusat PDIP.
Pelaksanaan pelayanan dan kegiatan yang selama ini dilakukan dengan komputer, jika
dalam perpindahan ke tahun 2000 komputer tidak dapat berfungsi, maka semua kegiatan
dilakukan secara manual.
Setelah komputer dapat difungsikan kembali, maka semua kegiatan yang dilakukan secara
manual tersebut harus direkam kembali ke komputer
Aktivitas yang dilakukan jika komputer tidak dapat berfungsi, diatur sebagai berikut :
1. TEMPAT PELAYANAN TERPADU (TPT)
Pelayanan yang diberikan pada TPT dilakukan secara manual yaitu :
- pembuatan tanda terima semua dokumen yang disampaikan oleh WP;
- pengiriman dokumen-dokumen dari TPT ke Seksi-seksi, dengan membuat
Buku Ekspedisi sebagai sarana pengantar dokumen;
- Wajib Pajak yang dalam melaporkan lampiran SPT-nya menggunakan media
diskette/DAT, diharuskan melapor menggunakan dokumen manual.
2. SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI
Data-data dari pihak ketiga yang masuk mulai 1 Januari 2000 diproses secara
manual, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-394/PJ/1992
tanggal 19 Agustus 1992 tentang Pedoman Tata Usaha Pengolahan Data di
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Nomor Surat Pengantar Pengiriman Data, dibuat berdasarkan nomor terakhir yang
sudah digunakan dari arsip Surat Pengantar Pengiriman Data (KP.PDIP.3.3.)
Laporan-laporan dibuat secara manual.
3. SEKSI TATA USAHA PERPAJAKAN (TUP)
Tata cara Pendaftaran WP dan Pelaporan Pengusaha Kena Pajak, dilakukan sesuai
dengan Lampian I.2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-27/PJ./1995
tanggal 23 Maret 1995, lalu membuat KP.PDIP.4.23. secara manual, untuk diteruskan
ke Seksi-seksi terkait.
Tata cara perubahan data Wajib Pajak dilakukan sesuai dengan Lampiran II
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-27/PJ./1995 tanggal 23 Maret 1995,
dengan membuat secara manual :
- KP.PDIP.4.20,
- KP.PDIP.4.21,
- KP.PDIP.4.22,
- KP.PDIP.4.23,
- KP.PDIP.4.24,
- KP.PDIP.4.25,
- KP.PDIP.4.26,
baik di KPP Lama maupun di KPP Baru (dalam hal WP Pindah), termasuk pencatatan
pada buku-buku register.
Laporan-laporan yang menyangkut data Master File Lokal, dibuat secara manual.
Penerbitan Surat Teguran terhadap SPT Wajib Pajak yang tidak memasukkan SPT,
dilakukan secara manual
Proses Penundaan SPT Tahunan, dilakukan secara manual, pencetakan Persetujuan/
Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan (KP.PPh.1.3.1.)
dilakukan secara manual
Penerbitan surat ketetapan pajak dilakukan secara manual, dengan melihat Nomor
Ketetapan terakhir pada arsip surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan.
Pembuatan Daftar Pengantar surat ketetapan pajak beserta daftar nominatif-nya
dilakukan secara manual, dengan melihat Nomor Pengantar terakhir pada arsip
Daftar Pengantar surat ketetapan pajak terakhir.
4. SEKSI PPh ORANG PRIBADI
SPT Masa yang diterima dicatat dibuku pengawasan pembayaran secara manual
untuk bahan monitoring dan tindak lanjut-nya.
Data-data SPT Tahunan WP Orang Pribadi yang diterima setelah 1 Januari 2000 di
edit dan diteliti secara manual, diproses sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor KEP - 16/PJ./1996 tanggal 15 Maret 1996 dan Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.91/1997 tanggal 20 Februari 1997 tentang : Penyesuaian
beberapa lampiran dari KEP - 16/PJ./1996 sehubungan SPT Tahunan PPh WP Orang
Pribadi dan WP Badan Tahun Pajak 1996, secara manual, dan dicatat di buku-buku
register secara manual.
Laporan-laporan dan buku tabelaris dibuat secara manual.
5. SEKSI PPh BADAN
SPT Masa yang diterima dicatat dibuku pengawasan pembayaran secara manual
untuk bahan monitoring dan tindak lanjut-nya.
Data-data SPT Tahunan WP Badan yang diterima setelah 1 Januari 2000 di edit dan
diteliti secara manual, diproses secara manual sesuai dengan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor KEP - 16/PJ./1996 tanggal 15 Maret 1996 dan Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.91/1997 tanggal 20 Februari 1997 tentang :
Penyesuaian beberapa lampiran dari Kep-16/PJ./1996 sehubungan SPT Tahunan PPh
WP Orang Pribadi dan WP Badan Tahun Pajak 1996, dan dicatat di buku-buku
register secara manual.
Laporan-laporan dan buku tabelaris dibuat secara manual.
6. SEKSI PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN PPh
SPT Masa yang diterima dicatat dibuku pengawasan pembayaran secara manual
untuk bahan monitoring dan tindak lanjut-nya.
Data-data SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang diterima setelah 1 Januari 2000 di edit
dan diteliti secara manual, diproses sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor KEP - 16/PJ./1996 tanggal 15 Maret 1996 secara manual, dan dicatat di
buku-buku register secara manual.
Laporan-laporan dan buku tabelaris dibuat secara manual.
7. SEKSI PPh PPN/PTLL
Proses pengolahan data SPT Masa PPN dan lampiran-lampirannya dilakukan secara
manual berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-15/PJ./1996
tanggal 15 Maret 1996, dan dicatat dibuku-buku register.
Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak memasukkan SPT Masa PPN, dibuat
secara manual.
8. SEKSI PENERIMAAN DAN KEBERATAN
Proses pengolahan SSP dilakukan secara manual berdasarkan Tata Usaha
Pembukuan dan Rekonsiliasi Penerimaan Pajak
Kegiatan yang dibuat secara manual antara lain pembuatan :
- Buku-buku register
- Pengantar SPS
- SPh kirim
- Pbk
- SPMKP
- Laporan Penerimaan Pajak (LPP)
Kesinambungan laporan penerimaan pajak dibuat berdasarkan hasil pencetakan LPP
yang harus dilakukan pada akhir bulan Desember 1999.
SSP yang diterima, diproses secara manual sesuai dengan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor Kep-11/PJ/1994 tanggal 21 Februari 1994 tentang Tata Usaha
Penerimaan dan Restitusi Pajak, Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-05/PJ.9/1995
tanggal 8 Mei 1995.
Proses Permohonan Keberatan Wajib dilakukan secara manual, dengan membuat
buku-buku register.
Laporan-laporan keberatan dibuat secara manual.
9. SEKSI PENAGIHAN
Proses penagihan dilakukan secara manual.
Membuat buku-buku register dan Kartu pengawasan secara manual
Laporan-laporan dan Tunggakan terbesar dibuat secara manual.
B. KPP YANG BELUM MENGALAMI PERUBAHAN PENYESUAIAN DALAM
MENGHADAPI TAHUN 2000.
Rencana kegiatan yang harus dilakukan pada komputer di KPP yang belum melaksanakan
SIP diuraikan sebagai berikut :
1. SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI
Terhadap semua KPP yang belum menggunakan SIP, data-data yang telah direkam
sampai dengan akhir tahun 1999 tetap dapat dilihat pada komputer. Mulai 1 Januari
2000 komputer tidak boleh lagi digunakan untuk kegiatan perekaman data.
Selanjutnya seksi PDI agar melakukan hal-hal sebagai berikut :
- melakukan Backup data pada tanggal 30 Desember 1999 dalam 3 (tiga)
coppy, satu copy untuk disimpan di Bank, satu copy di KPP dan satu copy
dikirimkan ke Pusat PDIP.
- merubah date system ke tanggal dan bulan yang sama, tahun 1998;
- mempersiapkan sarana pekerjaan yang sifatnya manual, formulir-formulir
dan buku-buku register;
- mencetak semua laporan dari komputer pada bulan Desember 1999, pada
tanggal 30 Desember 1999;
- meneliti sisa jatah listing NPWP untuk setiap Jenis WP. Dalam hal sisa jatah
NPWP dari jatah listing NPWP kurang dari 100, maka pada awal bulan
Desember 1999 harus meminta jatah listing NPWP dari Pusat PDIP.
2. PENDAFTARAN WAJIB PAJAK
Tata cara Pendaftaran WP dan Pelaporan Pengusaha Kena Pajak, dilakukan secara
manual sesuai dengan Lampiran I.2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :
KEP-27/PJ./1995 tanggal 23 Maret 1995, lalu membuat KP.PDIP.4.23., untuk
diteruskan ke Seksi-seksi terkait.
Tata cara perubahan data Wajib Pajak dilakukan sesuai dengan Lampiran II
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-27/PJ./1995 tanggal 23 Maret 1995,
dengan membuat secara manual :
- KP.PDIP.4.20,
- KP.PDIP.4.21,
- KP.PDIP.4.22,
- KP.PDIP.4.23,
- KP.PDIP.4.24,
- KP.PDIP.4.25,
- KP.PDIP.4.26,
baik di KPP Lama maupun di KPP Baru (dalam hal WP Pindah), dan dicatat pada
buku-buku register.
Laporan-laporan yang menyangkut data Master File Lokal, dibuat secara manual.
3. SPT TAHUNAN PPh
Data-data SPT Tahunan WP Orang Pribadi/Badan/PPh Pasal 21 yang diterima setelah
1 Januari 2000 di edit dan diteliti dan diproses secara manual sesuai dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 16/PJ./1996 tanggal 15 Maret 1996
dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.91/1997 tanggal 20 Februari
1997 tentang : Penyesuaian beberapa lampiran dari Kep-16/PJ./1996 sehubungan
SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi dan WP Badan Tahun Pajak 1996, dan dicatat di
buku-buku register.
Penerbitan Surat Teguran terhadap SPT Wajib Pajak yang tidak memasukkan SPT,
dilakukan secara manual
Proses Penundaan SPT Tahunan dan pencetakan Persetujuan/Penolakan
Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan (KP.PPh.1.3.1.) dilakukan
secara manual
4. SPT Masa PPN
Proses pengolahan data SPT Masa PPN dan lampiran-lampirannya dilakukan secara
manual berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-15/PJ./1996
tanggal 15 Maret 1996, dan dicatat dibuku-buku register.
Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak memasukkan SPT Masa PPN, dibuat
secara manual.
5. MONITORING PENERIMAAN/KEBERATAN
Semua kegiatan yang menyangkut monitoring Penerimaan dan Keberatan dilakukan
dan diproses secara manual sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor Kep-11/PJ/1994 tanggal 21 Februari 1994 tentang Tata Usaha Penerimaan
dan Restitusi Pajak, Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-05/PJ.9/1995 tanggal 8 Mei
1995.
Semua unit kerja hendaknya menyampaikan laporan kondisi di lokasi masing-masing setelah
memasuki tahun 2000 selambat-lambatnya tanggal 8 Januari 2000.
Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
DIREKTUR JENDERAL
ttd
A. ANSHARI RITONGA
peraturan/sedp/05pj.91999.txt · Last modified: 2023/02/05 18:15 by 127.0.0.1