KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                 2 Februari 1989

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                            NOMOR SE - 05/PJ.2/1989

                               TENTANG

             DASAR PENGENAAN PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN IMPOR

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

1.  Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.04/ 1985 dan 
    Pasal 2 ayat 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 573/KMK.04/1985, atas impor barang kena pajak 
    dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah maupun dasar 
    penghitungan PPh Pasal 22 Impor adalah "nilai impor", yaitu : nilai berupa uang yang menjadi dasar 
    pengenaan bea masuk ditambah Bea Masuk dan Pungutan lainnya berdasarkan ketentuan Pabean 
    yang berlaku, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2.  Guna keseragaman dalam pelaksanaan pengenaan maupun penghitungan pajak terhutang, sesuai 
    dengan Surat Edaran Bank Indonesia SE Nomor : 22/51/ULN tertanggal 11 Desember 1989,  "nilai 
    impor" yang digunakan sebagai dasar penghitungan bea masuk dimaksud adalah 
    a.  Cost, Insurance and Freight (CIF), apabila asuransi ditutup di luar negeri;
    b.  Cost and Freight (C&F), apabila asuransi ditutup di dalam negeri karena nilai asuransinya 
        dihitung nihil;
    c.  Cost and Freight, (C&F) untuk impor barang dengan kondisi lain misalnya kondisi Free On 
        Board (FOB), Free Along Sideship (FAS).

3.  Untuk lebih jelasnya bersama ini dilampirkan foto-copy Surat Edaran Bank Indonesia yang dimaksud.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

Drs. MAR'IE MUHAMMAD