peraturan:sedp:04pj.71998
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
15 Juni 1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 04/PJ.7/1998
TENTANG
PENEGASAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK (SERI PEMERIKSAAN 04-98)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak pada umumnya
atau pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.7/1998 tanggal 30 Maret 1998 tentang
Kebijaksanaan dan Rencana Pemeriksaan Tahun 1998 (Seri Pemeriksaan 02-98) pada khususnya, maka untuk
menghindari timbulnya keragu-raguan, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :
1. Pemeriksaan terhadap keabsahan SSP Lembar ke-3.
Pemeriksaan terhadap keabsahan SSP Lembar ke-3 sebagai bukti setoran pajak bagi Wajib Pajak
Lokasi dari Wajib Pajak Bank yang diperiksa oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak Wajib Pajak
Domisili di Kantor Pusat Wajib Pajak Bank yang bersangkutan dilakukan dengan cara :
a. Meminta Daftar Rincian SSP kepada KPP Lokasi dengan menggunakan formulir sesuai dengan
contoh terlampir (Lampiran 1);
b. Melakukan konfirmasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 4
SE-13/PJ.7/1997 tanggal 24 Desember 1997 dalam hal berdasarkan Daftar Rincian SSP
sebagaimana dimaksud pada butir a di atas diketahui bahwa ternyata SSP lembar ke-2 tidak
tersedia di KPP.
2. Pemeriksaan Rutin.
2.1 Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang SPT Tahunan PPh-nya
termasuk dalam Kelompok A dan BA..
Pada prinsipnya pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang SPT Tahunan
PPh-nya termasuk dalam Kelompok A atau BA dilakukan dengan Pemeriksaan Sederhana
Lapangan (PSL), kecuali Direktur Jenderal Pajak menetapkan lain.
2.2. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang SPT Tahunan PPh-nya
menyatakan adanya kompensasi kerugian.
SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang menyatakan adanya kompensasi
kerugian yang termasuk dalam cakupan Pemeriksaan Rutin sebagaimana dimaksud pada
butir 2.1 huruf c SE-02/PJ.7/1998 tanggal 30 Maret 1998 (Seri Pemeriksaan 02-98) adalah
apabila kerugian yang dikompensasikan berasal dari SPT Tahunan PPh dari tahun-tahun
sebelumnya yang belum dilakukan pemeriksaan. Dengan demikian apabila kerugian tahun
sebelumnya tersebut telah ditetapkan, maka terhadap SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang
Pribadi/Badan yang menyatakan adanya kompensasi kerugian dimaksud tidak termasuk
dalam cakupan Pemeriksaan Rutin. Namun apabila dalam perhitungan kompensasi kerugian
yang dilaporkan Wajib Pajak tersebut terdapat kekeliruan, maka terhadap Wajib Pajak Orang
Pribadi/Badan tersebut harus diusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Khusus melalui
Pemeriksaan Sederhana Lapangan.
2.3. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang melakukan likuidasi, penggabungan, pemekaran
atau pengembalian usaha.
Cakupan Pemeriksaan Rutin sebagaimana dimaksud pada butir 2.1. huruf g SE-02/PJ.7/1998
tanggal 30 Maret 1998 (Seri Pemeriksaan 02-98) adalah Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan
yang SPT Tahunan PPh-nya menyatakan likuidasi, penggabungan, pemekaran atau
pengambilalihan usaha. Dalam pengertian likuidasi tersebut tidak termasuk pembekuan atau
pencabutan izin usaha Wajib Pajak.
2.4. Pembuatan dan pengiriman Daftar Nominatif Wajib Pajak (yang akan diperiksa)
Untuk menjaga ketertiban dan kelancaran serta sebagai alat pemantauan pelaksanaan
Pemeriksaan Rutin, maka pembuatan dan pengiriman Daftar Nominatif Wajib Pajak baik yang
pemeriksaannya akan dilakukan melalui Pemeriksaan Lengkap (Kelompok B dan/atau AB)
maupun melalui Pemeriksaan Sederhana Lapangan (Kelompok A dan/atau BA) harus
dilakukan oleh KPP dengan menggunakan formulir sesuai dengan contoh terlampir
(Lampiran 2).
Pembuatan Daftar Nominatif Wajib Pajak dimaksud dilakukan secara bulanan dan harus
dikirimkan oleh KPP kepada Kanwil DJP atasannya paling lambat setiap tanggal 15 bulan
berikutnya.
3. Pemeriksaan Khusus.
3.1. Termasuk juga dalam cakupan Pemeriksaan Khusus yang pelaksanaannya harus dilakukan
melalui Pemeriksaan Sederhana Lapangan adalah :
a. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang SPT Tahunan PPh-nya
terdapat kekeliruan perhitungan kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud pada
butir 2.2;
b. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang termasuk kelompok
Non Efektif (NE) yang sesuai dengan ketentuan harus dilakukan pemeriksaan;
c. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang SPT Tahunan PPh-nya
oleh Wajib Pajak tidak disampaikan 2 (dua) tahun berturut-turut dan SPT Tahunan
PPh tersebut tidak kembali pos (tidak kempos); dan
d. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang SPT Tahunan PPh-nya
oleh Wajib Pajak tidak disampaikan 2 (dua) tahun berturut-turut dan SPT Tahunan
PPh tersebut kembali pos (kempos).
3.2. Persetujuan Pemeriksaan khusus.
Pada prinsipnya persetujuan Pemeriksaan Khusus oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak diberikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setelah bulan September
sesuai dengan ketentuan pada butir 3.2 SE-09/PJ.7/1997 tanggal 1 Agustus 1997 (Seri
Pemeriksaan 02-97). Namun demikian persetujuan terhadap usul Pemeriksaan Khusus atas
SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang menyatakan kurang Bayar atau
Nihil akan tetapi setelah proses editing ternyata menjadi Lebih Bayar sebagaimana dimaksud
pada butir 3.1 huruf a SE-02/PJ.7/1998 tanggal 30 Maret 1998 (Seri Pemeriksaan 02-98)
harus segera diproses tanpa menunggu batas waktu setelah bulan September.
3.3. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Pembahasan Akhir.
Apabila Pemeriksaan Khusus yang persetujuan/instruksinya diberikan berdasarkan adanya
pengaduan masyarakat melalui kotak pos 5000 atau pengaduan masyarakat yang tidak
melalui kotak pos 5000, atau apabila Pemeriksaan Khusus dimaksud dilakukan berdasarkan
instruksi dari Direktur Pemeriksaan Pajak karena alasan lainnya, maka pemberitahuan hasil
pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan pembahasan akhir baru dapat dilakukan setelah hasil
pemeriksaannya mendapat persetujuan dari Direktur Pemeriksaan Pajak atau Kepala Kantor
Wilayah DJP yang bersangkutan, kecuali terhadap Pemeriksaan Khusus yang dilakukan
karena adanya :
a. Instruksi Pemeriksaan Khusus dari Direktur Pemeriksaan Pajak diberikan
berdasarkan usul dari Kantor Wilayah DJP terhadap Wajib Pajak yang berdomisili
diluar wilayah kewenangannya;
b. Instruksi Pemeriksaan Khusus baik dari Direktur Pemeriksaan Pajak maupun dari
Kepala Kantor Wilayah DJP yang pemeriksaannya harus dilaksanakan melalui
Pemeriksaan Sederhana Lapangan.
3.4. Formulir Instruksi/Usul Pemeriksaan Khusus.
a. Mengingat pada prinsipnya setiap pemeriksaan hanya dapat dilakukan berdasarkan
Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2), maka formulir Instruksi Pemeriksaan Khusus
sebagaimana dimaksud pada Lampiran 4 SE-03/PJ 7/1996 tanggal 7 Maret 1996
(seri pemeriksaan 02-96) perlu disempurnakan sehingga menjadi sebagaimana
contoh terlampir (Lampiran 3).
b. Usul Pemeriksaan Khusus yang diajukan oleh Kantor Wilayah DJP kepada Direktorat
Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang berdomisili diluar wilayah
kewenangannya, baik yang diajukan berdasarkan usul dari KPP maupun Karikpa
atau dari kantor wilayah DJP yang bersangkutan harus dilakukan dengan
menggunakan formulir sesuai dengan contoh terlampir (Lampiran 4).
c. Setiap pengajuan usul Pemeriksaan Khusus harus disertai dengan alasan yang jelas
berdasarkan analisa bahwa SPT yang disampaikan tidak benar atau terdapat indikasi
Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Oleh karena itu usul
Pemeriksaan Khusus yang diajukan dengan menggunakan formulir sesuai dengan
contoh pada Lampiran 5 SE-02/PJ.7/1998 tanggal 30 Maret 1998 (Seri Pemeriksaan
02-98) dan usul sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas harus dilengkapi
dengan lampiran mengenai alasan diusulkannya Pemeriksaan Khusus dengan
menggunakan formulir sesuai dengan contoh terlampir (Lampiran 5).
4. Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2)
Pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1.2 SE-02/PJ.7/1998
tanggal 30 Maret 1998 (Seri Pemeriksaan 02-98) pemeriksaan hanya dapat dilakukan berdasarkan
Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2), namun demikian terhadap pelaksanaan pemeriksaan tersebut
di bawah ini tidak perlu dilakukan berdasarkan LP2, yaitu :
a. Pemeriksaan Khusus yang dilakukan berdasarkan adanya pengaduan masyarakat terhadap
Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang belum memiliki NPWP;
b. Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK);
c. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) untuk satu jenis pajak tertentu selain PPh Orang
Pribadi/Badan, misalnya PPh Pasal 21 atau PPN;
d. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi; dan
e. Pemeriksaan untuk tujuan lain misalnya, pemeriksaan untuk : penentuan daerah terpencil,
atau untuk pemusatan pembayaran PPh Pasal 21 dan/atau PPN, atau pemeriksaan untuk
tujuan pemberian NPWP dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat-surat Edaran yang telah diterbitkan sebelumnya
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
A. ANSHARI RITONGA
peraturan/sedp/04pj.71998.txt · Last modified: 2023/02/05 06:05 by 127.0.0.1