peraturan:sedp:04pj.332001
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
25 Januari 2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 04/PJ.33/2001
TENTANG
TATA CARA PENENTUAN WAJIB PAJAK PATUH
YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang
Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak dan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-550/PJ./2000 tentang Tata Cara Penentuan Wajib Pajak yang
Memenuhi Kriteria Tertentu dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Dalam
Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah :
I. Dalam keputusan-keputusan tersebut antara lain diatur sebagai berikut :
1. Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak
sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang
Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
2. Termasuk dalam pengertian Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang laporan keuangannya
tidak diaudit oleh Akuntan Publik, yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai
Wajib Pajak Patuh dan memenuhi syarat-syarat :
a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk semua jenis pajak
dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh
izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; dan
c. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
d. dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir :
1) menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 16 TAHUN 2000; dan
2) dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada
pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang
paling banyak 5% (lima persen).
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyusun daftar nominatif Wajib Pajak Patuh untuk diusulkan
kepada Kepala Kantor Wilayah DJP untuk ditetapkan atas nama Direktur Jenderal Pajak dalam
bulan Januari.
II. Kegiatan yang harus dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak domisili
terdaftar, antara lain sebagai berikut :
1. Melakukan inventarisasi terhadap Wajib Pajak yang dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir
menyampaikan SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan.
2. Melakukan inventarisasi terhadap lampiran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak yang laporan
keuangannya diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau
pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit
harus disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi
komersial dan fiskal. Dalam hal Wajib Pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh
Akuntan Publik mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh, agar
dilakukan penelitian pemenuhan ketentuan dalam angka I butir 2 huruf d.
3. Melakukan inventarisasi terhadap Wajib Pajak yang dalam 2 (dua) tahun takwim terakhir
menyampaikan SPT Masa semua jenis pajak (PPh dan PPN) sesuai dengan ketentuan. Untuk
SPT Masa tahun kedua hanya sampai dengan masa November.
4. Melakukan inventarisasi terhadap Wajib Pajak yang tidak mempunyai tunggakan pajak untuk
semua jenis pajak per tanggal 31 Desember, kecuali telah memperoleh izin untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
5. Melakukan inventarisasi terhadap Wajib Pajak yang dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir
tidak dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
6. Menerima daftar nominatif hasil inventarisasi dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat
Wajib Pajak lokasi terdaftar.
7. Menyusun daftar nominatif Wajib Pajak Patuh, berdasarkan kegiatan yang dilakukan pada
angka 1 sampai dengan angka 6, dan mengirimkan kepada Kepala Kanwil DJP melalui
faksimili paling lambat tanggal 25 Januari, dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana
dalam Lampiran I. Untuk pertama kalinya daftar nominatif dimaksud dikirim kepada Kepala
Kanwil DJP melalui faksimili paling lambat tanggal 30 Januari 2001.
8. Menerima penetapan Wajib Pajak Patuh dan mengumumkan dengan cara menempatkannya
pada papan pengumuman di Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
III. Kegiatan yang harus dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak lokasi
terdaftar, antara lain sebagai berikut :
1. Melakukan inventarisasi penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 dalam 2 (dua) tahun terakhir
dari Wajib Pajak lokasi.
2. Melakukan inventarisasi penyampaian SPT Masa PPh pemotongan dan pemungutan dan SPT
Masa PPN dalam 2 (dua) tahun takwim terakhir dari Wajib Pajak lokasi. Untuk tahun kedua
hanya sampai dengan masa November.
3. Melakukan inventarisasi terhadap tunggakan pajak per tanggal 31 Desember dari Wajib Pajak
lokasi.
4. Menyampaikan daftar nominatif hasil inventarisasi melalui faksimili kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak domisili terdaftar paling lambat tanggal 15 Januari,
dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dalam Lampiran II. Untuk pertama
kalinya daftar nominatif dimaksud dikirim kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat
Wajib Pajak domisili terdaftar melalui faksimili paling lambat tanggal 29 Januari 2001.
5. Menerima penetapan Wajib Pajak Patuh, menyusun Daftar Wajib Pajak Patuh-Lokasi dengan
menggunakan contoh formulir sebagaimana dalam Lampiran IV, dan mengumumkan dengan
cara menempatkannya pada papan pengumuman di Kantor Pelayanan Pajak yang
bersangkutan.
IV. Kepala Kantor Wilayah DJP setelah menerima daftar nominatif Wajib Pajak Patuh dari Kantor
Pelayanan Pajak, melakukan kegiatan antara lain sebagai berikut :
1. Atas nama Direktur Jenderal Pajak menetapkan Wajib Pajak Patuh paling lambat akhir bulan
Januari, dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dalam Lampiran III.
2. Mengirimkan penetapan Wajib Pajak Patuh kepada :
a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak domisili terdaftar;
b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak lokasi terdaftar; dan
c. Kepala Kantor Wilayah DJP atasan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak lokasi
terdaftar.
Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
MACHFUD SIDIK
peraturan/sedp/04pj.332001.txt · Last modified: 2023/02/05 06:10 by 127.0.0.1