peraturan:sedp:04pj.231994
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
15 Februari 1994
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 04/PJ.23/1994
TENTANG
PERSYARATAN NPWP BAGI PELANGGAN PLN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
1. Sebagaimana diketahui bahwa sejak tanggal 4 Maret 1989 (dan terakhir tanggal 11 Juni 1993 khusus
untuk pelanggan baru PLN di Pulau Jawa), Direktorat Jenderal Pajak dengan Perusahaan Umum listrik
Negara telah melakukan kesepakatan kerja sama tentang pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) bagi pelanggan PLN golongan tarif Rumah Tangga R3 dan R4. Setelah dilakukan evaluasi
ternyata kesepakatan kerja sama tersebut dirasakan sudah tidak sesuai lagi dalam pelaksanaannya,
sehingga perlu ditinjau kembali dengan membuat kesepakatan baru yang prosedurnya menjadi lebih
sederhana dan lingkup pelanggannya diperluas menjadi golongan Tarif Rumah Tangga (R2, R3, R4),
Usaha (U1, U2, U3), Industri (I2, I3, I4,I5) dan Hotel (H1, H2, H3). Disamping itu kesepakatan baru ini
tidak menyulitkan Perum Listrik Negara dalam upaya meningkatkan jumlah pelanggan, tidak
menimbulkan beban yang memberatkan masyarakat dan tetap dapat membantu upaya ekstensifikasi
Wajib Pajak. Dewasa ini bagi setiap pelanggan baru yang memohon untuk mendapatkan sambungan
listrik telah disyaratkan oleh Perum Listrik Negara untuk mengisi dan menyampaikan formulir berupa
Pernyataan Kontrak Penyambungan Listrik. Bentuk ini adalah formulir baku Perum Listrik Negara yang
harus diisi oleh setiap pelanggan baru, namun di dalamnya belum ada kolom NPWP.
2. Untuk itu pada tanggal 4 Februari 1994 telah dilakukan kesepakatan kerja sama baru yang dituangkan
dalam Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Utama Perusahaan Umum Listrik
Negara Nomor : SE-03/PJ.23/1994 dan Nomor : 003.E/85/DIR/1994, perihal persyaratan NPWP bagi
pelanggan PLN golongan tarif Rumah Tangga (R2, R3, R4) Usaha (U1, U2, U3), Industri (I2, I3, I4, I5)
dan Hotel (H1, H2, H3) yang pokok-pokoknya antara lain sebagai berikut (foto copy SEB terlampir) :
2.1. Mulai bulan Maret 1994 PLN akan mencantumkan kolom NPWP pada formulir pernyataan
Kontrak Penyambungan Listrik (Lampiran 1) SEB dan mewajibkan pelanggan baru golongan
Tarif Rumah Tangga (R2, R3, R4), Usaha (U1, U2, U3), Industri (I2, I3,I4, I5) dan Hotel
(H1, H2, H3) yang telah ber NPWP untuk mencantumkan NPWP-nya di dalam NPWP pada
formulir tersebut.
2.2. Kantor Cabang PLN menyediakan untuk DJP :
a. Daftar Rekening Listrik Pelanggan Lama bulan Februari 1994 untuk tarif Rumah
Tangga (R2, R3, R4), Usaha (U1, U2, U3), Industri (I2, I3, I4, I5) dan Hotel (H1, H2,
H3);
b. Satu Lembar tembusan Pernyataan Kontrak Penyambungan Listrik yang diterima dari
setiap pelanggan baru PLN golongan tarif Rumah Tangga (R2, R3, R4), Usaha (U1, U2,
U3), Industri (I2, I3, I4, I5) dan Hotel (H1, H2, H3)di wilayahnya sejak 1 Maret 1994
untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak/Kantor
Penyuluhan Pajak yang ditunjuk pada Lampiran 2 SEB.
2.3. Kanwil DJP/Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Penyuluhan Pajak yang ditunjuk, mengambil
Daftar rekening Listrik tarif Rumah Tangga (R2, R3, R4), Usaha (U1, U2, U3), Industri (I2, I3,
I4 I5), Hotel (H1, H2, H3) dari Kantor Cabang PLN.
2.4. Kantor PLN Wilayah/Distribusi dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak melakukan
pengawasan, evaluasi dan pembinaan tentang pelaksanaan Surat Edaran Bersama ini.
3. Dengan adanya kesepakatan yang baru tersebut, kami minta perhatian saudara untuk menindak-
lanjutinya sebagai berikut :
3.1. Kanwil DJP/Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Penyuluhan Pajak yang ditunjuk pada lampiran-2
Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Utama Perum Listrik Negara
tersebut agar segera menghubungi Kantor Cabang PLN yang bersangkutan untuk mengambil :
a. Daftar Rekening Listrik Pelanggan lama PLN bulan Februari 1994.
Perlu diinformasikan bahwa untuk tidak menyulitkan PLN maka bentuk Daftar
Pelanggan Lama yang akan diberikan PLN tersebut memang tidak dilampirkan dalam
SEB. Dalam bentuk apapun daftar tersebut tidak menjadi masalah, yang pokok adalah
Kantor Cabang PLN yang menyajikan daftar yang telah menampung data pelanggan
untuk kebutuhan ekstensifikasi Wajib Pajak seperti nama, alamat pelanggan,
tarif/daya, jumlah tagihan, nomor kontrak.
b. Tembusan Pernyataan Kontrak Penyambungan Listrik yang diterima dari setiap
pelanggan baru, dalam bentuk seperti Lampiran-1 SEB.
3.2. Pengambilan tembusan Pernyataan Kontrak Penyambungan Listrik dilakukan secara berkala
yang jadwalnya dapat Saudara bicarakan dengan Kepala Kantor Cabang PLN yang
bersangkutan.
3.3. Kepala Kantor Wilayah DJP.
a. Terhadap Daftar Rekening Listrik Pelanggan Lama PLN yang telah dicatat pada
Penatausahaan Penerimaan Data, agar dipilah-pilah untuk diteruskan kepada Kepala
Kantor Pelayanan Pajak terkait. Karena daftar pelanggan ini merupakan data
gabungan yang mencakup jumlah pelanggan listrik yang banyak, dirasakan kurang
efisien apabila masih harus dibuatkan Alat Keterangan (KP.PDIP.3.1) satu persatu
sesuai dengan PTUPD-1992. Untuk itu diharapkan agar daftar Pelanggan tersebut
tidak perlu dibuatkan KP.PDIP.3.1, tetapi cukup mengirimkannya secara utuh ke
Kantor Pelayanan Pajak terkait untuk ditindaklanjuti setelah terlebih dahulu Saudara
foto copy untuk arsip Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan.
b. Atas Tembusan Pernyataan Kontrak Penyambungan Listrik yang telah diambil tetap
diproses sesuai dengan PTUPD-1992.
c. Agar melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor PLN Wilayah/Distribusi untuk
pelaksanaan Surat Edaran Bersama ini.
3.4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
a. Terhadap daftar Rekening Listrik Pelanggan Lama PLN dan Pernyataan Kontrak
Penyambungan Listrik yang telah diambil maupun yang diterima dari Kantor
Penyuluhan Pajak dan Kantor Wilayah DJP segera diolah sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam PTUPD-1992.
b. Segera meneliti daftar Rekening Listrik Pelanggan lama PLN dan Pernyataan Kontrak
Penyambungan Listrik yang sudah ber-NPWP dan yang belum ber- NPWP.
c. Saudara agar benar-benar menata-usahakan data tersebut bersama dengan data
ekstensifikasi lainnya seperti :
- Data Pelanggan Telepon;
- Data kepemilikan Tanah/Bangunan (SPPT PBB);
- Data kepemilikan Mobil (pilot Project STNK);
- Data kepemilikan Saham;
- Data kepemilikan SPBU.
d. Apabila berdasarkan data diatas yang bersangkutan seharusnya ber-NPWP,maka
Saudara diwajibkan untuk melakukan himbauan sesuai dengan PTUPD-1992 dan
menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3.5. Kepala Kantor Penyuluhan Pajak.
Daftar Rekening Listrik Pelanggan lama PLN dan Pernyataan Kontrak Penyambungan Listrik
yang telah diambil, segera diteruskan (tidak perlu diproses lebih lanjut) oleh Kepala Kantor
Penyuluhan Pajak kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang mencakup wilayahnya.
4. Apabila Kantor Wilayah DJP/Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengambil/menerima Daftar Rekening
Listrik Pelanggan Lama PLN untuk golongan tarif rumah tangga R3 dan R4 sesuai dengan Surat
Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-237/PJ.23/ 1993 tanggal 24 Juni 1993, maka khusus untuk Daftar
Rekening Listrik Pelanggan Lama golongan tarif R3 dan R4 tersebut tidak perlu lagi diminta kepada
Kantor Cabang PLN yang bersangkutan.
5. Dengan berlakunya Surat Edaran Bersama ini, maka tatacara persyaratan NPWP bagi pelanggan PLN
dalam Pengumuman Bersama Direktorat Jenderal Pajak dan Perum PLN tanggal 4 Maret 1989 dan
Surat Direktur Utama PLN Nomor : 035/85/DIRUT/1993-R/D.IV, Nomor :043/85/DIRUT/1993-R/D.III,
Nomor : 033/85/DIRUT/1993-R/D.II, Nomor : 035/85/DIRUT/1993-R/D.I tanggal 11 Juni 1993 serta
Surat Direktur Jendera Pajak Nomor : S-237/PJ.23/1993 tanggal 24 Juni 1993 dinyatakan tidak
berlaku lagi.
Demikian untuk dimaklumi.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
FUAD BAWAZIER
peraturan/sedp/04pj.231994.txt · Last modified: 2023/02/05 05:09 by 127.0.0.1