KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                               18 Februari 2003

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR SE - 04/PJ.12/2003

                               TENTANG

                 BIAYA PENGIRIMAN SURAT POS DINAS

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari unit-unit kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 
mengenai biaya pengiriman surat pos dinas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.  Berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran yang ditunjuk kepada Direksi PT. Pos Indonesia 
    (Persero) Nomor : S- 6824/A/2002 tanggal 19 Desember 2002 tentang Tagihan Biaya Pangiriman 
    Surat Pos Dinas Pusat TA 2003  dijelaskan bahwa biaya pengiriman surat Pos Dinas Pusat TA 2003
    telah tertampung pada masing-masing DIK Departemen/ Lembaga pada pagu belanja non pegawai.

2.  Pada saat penyusunan DIK Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2003, dana untuk keperluan 
    tersebut belum dialokasikan, maka guna kelancaran operasional dalam rangka pelaksanaan tugas
    pokok Direktorat Jenderal Pajak dana untuk biaya pengiriman surat-surat dinas akan dialokasikan dari
    dana BP-PBB Tahun Anggaran 2003.

3.  Guna memudahkan dalam melaksanakan pengiriman serta pembayaran tagihan pengiriman surat-
    surat dinas tersebut, dianjurkan untuk menghubungi Kepala Kantor Pos setempat dan apabila 
    dipandang perlu agar dibuatkan perjanjian kerjasama yang diantaranya mengaatur mengenai :
    a.  Pelayanan Pengiriman 
    b.  Cara Pembayaran 
    c.  Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencairan di KPKN.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.





Sekretaris Direktorat Jenderal

ttd.

Moch. Soebakir
NIP. 060020875


Tembusan :
Direktur Jenderal