peraturan:sedp:03pj.321999
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
24 Maret 1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 03/PJ.32/1999
TENTANG
PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET)
BUTON, KOLAKA, DAN KENDARI
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 41/KMK.04/1999 tanggal
1 Februari 1999 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi
Terpadu Buton, Kolaka, dan Kendari (terlampir), untuk pelaksanaannya diberikan penegasan sebagai berikut :
I. UMUM
1. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 1998 bahwa kawasan Buton, Kolaka,
dan Kendari ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Buton,
Kolaka, dan Kendari. KAPET Buton, Kolaka, dan Kendari meliputi sebagian wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Buton, Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka, dan Kabupaten Daerah Tingkat
II Kendari di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, yang batas-batasnya
dituangkan dalam peta terlampir dalam Keputusan Presiden tersebut.
2. Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam KAPET Buton, Kolaka, dan Kendari yang
telah mendapatkan ijin dari Badan Pengelola KAPET Buton, Kolaka, dan Kendari diberikan
fasilitas perpajakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 41/KMK.04/1999
tanggal 1 Februari 1999.
3. Bagi Pengusaha yang berdomisili di KAPET Buton, Kolaka, dan Kendari dan memperoleh ijin
dari Badan Pengelola KAPET Buton, Kolaka, dan Kendari dapat menikmati fasilitas perpajakan
yang diberikan baik PPh maupun PPN/PPnBM sesuai dengan angka II dan III Surat Edaran ini
atas kegiatan usaha yang dilakukannya di KAPET Buton, Kolaka, dan Kendari, sedangkan atas
kegiatan usaha di luar KAPET Buton, Kolaka, dan Kendari tidak memperoleh fasilitas
perpajakan.
4. Bagi Pengusaha yang tidak berdomisili di KAPET Buton, Kolaka, dan Kendari, apabila
melakukan kegiatan usaha di KAPET Buton, Kolaka, dan Kendari dan memperoleh ijin dari
Badan Pengelola KAPET Buton, Kolaka, dan Kendari hanya mendapatkan fasilitas sesuai
dimaksud pada angka II butir 1.a, 1.b, 1.e. dan angka III Surat Edaran ini untuk kegiatan
usaha di lokasi KAPET Buton, Kolaka, dan Kendari.
5. Apabila Pengusaha yang memperoleh ijin dari Badan Pengelola KAPET Buton, Kolaka, dan
Kendari juga melakukan kegiatan usaha di luar KAPET Buton, Kolaka, dan Kendari, diwajibkan
melaksanakan pembukuan secara terpisah atas penghasilan, biaya dan Rugi/Laba dari
kegiatan usahanya.
II. PAJAK PENGHASILAN
1. Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha dan berdomisili di KAPET Buton, Kolaka, dan
Kendari yang telah mendapatkan ijin dari Badan Pengelola KAPET Buton, Kolaka, dan Kendari
diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berupa :
a. Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 impor barang modal dan peralatan lain,
bahan baku dan atau bahan pembantu yang berhubungan langsung dengan kegiatan
produksi.
b. Pilihan (sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 11A ayat
(1) UU Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan UU Nomor 10 TAHUN 1994) untuk menerapkan penyusutan dan atau
amortisasi yang dipercepat di bidang Pajak Penghasilan, sebagai berikut :
-------------------------------------------------------------------------------------------
Masa Tarif penyusutan dan amortisasi
Kelompok Harta Manfaat berdasarkan metode
menjadi ----------------------------------------
Garis Lurus Saldo Menurun
-------------------------------------------------------------------------------------------
I. Bukan Bangunan
dan atau Harta
Tak Berwujud
Kelompok I 2 th 50% 100%
Kelompok II 4 th 25% 50%
Kelompok III 8 th 12,5% 25%
Kelompok IV 10 th 10% 20%
II. Bangunan
Permanen 10 th 10% -
Tidak Permanen 5 th 20% -
-------------------------------------------------------------------------------------------
c. Kompensasi kerugian di bidang Pajak Penghasilan, mulai tahun pajak berikutnya
berturut-turut sampai paling lama 10 (sepuluh) tahun.
d. Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas dividen sebesar 50% dari jumlah yang
seharusnya dibayar.
e. Pengurangan biaya produksi :
1) Kenikmatan berupa natura yang diperoleh karyawan, dan tidak diperhitungkan
sebagai penghasilan bagi karyawan;
2) Biaya pembangunan dan pengembangan daerah setempat, yang mempunyai
hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang fungsinya dapat dinikmati
oleh umum.
2. Untuk memperoleh fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka II butir 1.a tentang
pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 impor :
a. Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
setempat disertai dengan :
- Surat Penunjukan pelaksana Proyek dari Badan Pengelola KAPET Buton,
Kolaka, dan Kendari;
- Daftar Barang Impor yang telah diketahui oleh Badan Pengelola KAPET
Buton, Kolaka, dan Kendari.
b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pajak
Penghasilan Pasal 22 impor selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah
permohonan diterima lengkap.
c. Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 impor disampaikan kepada
Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai untuk dilaksanakan.
3. Untuk memperoleh fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka II butir 1.c tentang
kompensasi kerugian selama 10 (sepuluh) tahun, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan
tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (sesuai Lampiran I.a) dengan melampirkan
Surat Penunjukan Pelaksana Proyek dari Badan Pengelola KAPET Buton, Kolaka, dan Kendari.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Kompensasi
Kerugian (sesuai Lampiran I.b) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan
diterima lengkap.
4. Untuk memperoleh fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka II butir 1.d tentang Pajak
Penghasilan Pasal 26 atas dividen sebesar 50% dari jumlah yang seharusnya dibayar, Wajib
Pajak harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (sesuai
Lampiran II.a) disertai :
a. Surat Penunjukan Pelaksana Proyek dari Badan Pengelola KAPET Buton, Kolaka, dan
Kendari.
b. Daftar nama, alamat, jumlah dividen yang dibagikan, jumlah Pajak Penghasilan Pasal
26 yang terutang dan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 setelah dikurangi 50% dari
penerima dividen.
c. Penjelasan dividen yang dibayarkan berasal dari sisa laba tahun pajak yang
berkenaan.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Pengurangan PPh
Pasal 26 Atas Dividen (sesuai Lampiran II.b) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah
permohonan diterima lengkap.
5. Untuk memperoleh fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka II butir 1.e tentang
pengurangan sebagai biaya produksi, Wajib Pajak harus membuat daftar (sesuai Lampiran III)
yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh tentang besarnya ;
- kenikmatan berupa natura yang diperoleh karyawan;
- biaya pembangunan dan pengembangan daerah setempat yang mempunyai hubungan
langsung dengan kegiatan usaha yang fungsinya dapat dinikmati oleh umum;
yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.
Pemberian fasilitas ini tidak perlu dilakukan pemeriksaan ke lokasi seperti halnya pemberian
fasilitas sebagai daerah terpencil sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 633/KMK.04/1994 jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-29/PJ.4/1995
tanggal 5 Juni 1995.
III. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
1. Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam KAPET Buton, Kolaka, dan Kendari yang
telah mendapatkan ijin dari Badan Pengelola KAPET Buton, Kolaka, dan Kendari diberikan
fasilitas PPN dan atau PPnBM tidak dipungut atas :
a. Pembelian dalam negeri dan atau impor barang modal dan peralatan lain oleh
Pengusaha di KAPET Buton, Kolaka, dan Kendari, yang berhubungan langsung dengan
kegiatan produksi;
b. Impor Barang Kena Pajak berupa bahan baku dan atau bahan pembantu oleh
Pengusaha di KAPET Buton, Kolaka, dan Kendari untuk diolah lebih lanjut;
c. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa bahan baku dan atau bahan pembantu oleh
Pengusaha di luar KAPET Buton, Kolaka, dan Kendari kepada Pengusaha di KAPET
Buton, Kolaka, dan Kendari untuk diolah lebih lanjut;
d. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa bahan baku dan atau bahan pembantu untuk
diolah lebih lanjut, antar Pengusaha di KAPET Buton, Kolaka, dan Kendari atau oleh
Pengusaha di KAPET lain kepada Pengusaha di KAPET Buton, Kolaka, dan Kendari;
e. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa bahan baku dan atau bahan pembantu untuk
diolah lebih lanjut, oleh Pengusaha di KAPET Buton, Kolaka, dan Kendari kepada
Pengusaha di Kawasan Berikat atau oleh Pengusaha di KAPET Buton, Kolaka, dan
Kendari kepada Pengusaha di Daerah Pabean Indonesia lainnya, dan hasil pekerjaan
tersebut diserahkan kembali ke KAPET Buton, Kolaka, dan Kendari;
f. Penyerahan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha di luar KAPET Buton, Kolaka, dan
Kendari kepada atau antar Pengusaha di KAPET Buton, Kolaka, dan Kendari,
sepanjang Jasa Kena Pajak tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan
usaha yang dilakukan di KAPET Buton, Kolaka, dan Kendari;
g. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean maupun
dari dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha di KAPET Buton, Kolaka, dan Kendari,
sepanjang Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tersebut mempunyai hubungan
langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET Buton, Kolaka, dan Kendari;
h. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean oleh Pengusaha di KAPET
Buton, Kolaka, dan Kendari, sepanjang Jasa Kena Pajak tersebut mempunyai
hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET Buton, Kolaka,
dan Kendari.
2. Untuk memperoleh fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka III butir 1.a khusus impor
barang modal dan peralatan lain dan angka III butir 1.b :
a. Pengusaha harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
setempat (sesuai Lampiran IV) dilampiri dengan :
- Surat Penunjukan Pelaksana Proyek dari Badan Pengelola KAPET Buton,
Kolaka, dan Kendari;
- Daftar Barang Impor yang telah diketahui oleh Badan Pengelola KAPET
Buton, Kolaka, dan Kendari;
- Dokumen Impor.
Atas permohonan tersebut Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat
Keterangan PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut (sesuai Lampiran V.a) dalam jangka
waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.
b. Surat Keterangan PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut disampaikan kepada Kepala
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai untuk dilaksanakan.
Tindasan Surat Keterangan tersebut pada angka III butir 2.a di atas, disampaikan
kepada Badan Pengelola KAPET Buton, Kolaka, dan Kendari, instansi lain yang terkait
dan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (dalam hal
Pemohon adalah perusahaan dalam rangka PMA/PMDN).
c. Setelah menerima Surat Keterangan PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut dari Kepala
Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai membubuhkan
cap : "PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut eks. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun
1998" dengan mencantumkan nomor dan tanggal Surat Keterangan PPN dan atau
PPnBM Tidak Dipungut tersebut pada dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
dan Formulir Bukti Pungutan Pajak atas Impor.
d. Selanjutnya PIB, Surat Setoran Pajak atau Bukti Pungutan Pajak atas Impor
diserahkan kepada importir, sedangkan tembusannya yaitu Surat Setoran Pajak
lembar ke-2 dan ke-3, Bukti Pungutan Pajak atas Impor lembar ke-2 dan fotokopi
PIB disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat kedudukan Bank Devisa/
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang bersangkutan pada setiap akhir bulan, paling
lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
3. Untuk memperoleh fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka III butir 1.a khusus pembelian
dalam negeri atas barang modal dan peralatan lain, angka III butir 1.c, 1.d, 1.e, 1.f, 1.g, dan
1.h :
a. Pengusaha harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
setempat (sesuai Lampiran IV), dilampiri dengan :
- Surat Penunjukan Pelaksana Proyek dari Badan Pengelola KAPET Buton,
Kolaka, dan Kendari;
- Daftar Barang dan Jasa yang dibeli/diperoleh yang telah diketahui oleh Badan
Pengelola KAPET Buton, Kolaka, dan Kendari;
- Dokumen kontrak yang bersangkutan.
b. Atas permohonan tersebut Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat
Keterangan PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut (sesuai Lampiran V.b) dalam jangka
waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.
c. Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan barang modal dan peralatan lain, dan atau
Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak kepada Pengusaha di KAPET Buton, Kolaka, dan
Kendari menerbitkan Faktur Pajak sekurang-kurangnya dalam rangkap 3 (tiga) yang
diperuntukkan sebagai berikut :
- Lembar ke-1 untuk PKP Pembeli;
- Lembar ke-2 untuk KPP dimana PKP Penjual terdaftar sebagai lampiran SPT
Masa PPN;
- Lembar ke-3 untuk Arsip Penjual;
dan harus membubuhkan cap seperti pada contoh dibawah ini :
______________________________________________
"PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut
eks. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 1998"
Surat Keterangan PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut
Nomor : .........................
Tanggal : ..........................
______________________________________________
Pembubuhan cap dilakukan oleh PKP Penjual setelah menerima Surat Keterangan PPN
dan atau PPnBM Tidak Dipungut dari Kantor Pelayanan Pajak melalui pembeli.
d. Atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/pemanfaatan Jasa Kena Pajak
dari luar Daerah Pabean, maka Pengusaha wajib membuat SSP PPN/PPnBM yang
terutang dibubuhi cap (sesuai angka III butir 3.c).
4. Kantor Pelayanan Pajak yang menerima dokumen/laporan baik dari Bank Devisa/Kantor
Pelayanan Bea dan Cukai maupun dari PKP Penjual sebagaimana dimaksud pada angka III
butir 2.d., 3.c., dan 3.d. di atas, selanjutnya mencatat pada "Daftar Pembelian Dalam Negeri
Dan Atau Impor Barang Modal Dan Peralatan Lain, Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan
Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Atau Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/
Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Yang Tidak Dipungut PPN Dan Atau PPnBM" dan
melaporkan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasannya secara bulanan paling
lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya (sesuai Lampiran VI).
5. Atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha yang
memperoleh fasilitas di KAPET Buton, Kolaka, dan Kendari terutang PPN dan atau PPnBM
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali penyerahan kepada Pengusaha sebagaimana
dimaksud pada angka III butir 1.e. dan 1.f.
Demikian untuk disebarluaskan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
DIREKTUR JENDERAL
ttd
A. ANSHARI RITONGA
peraturan/sedp/03pj.321999.txt · Last modified: 2023/02/05 05:53 by 127.0.0.1