peraturan:sedp:03pj.311993
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
30 Januari 1993
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 03/PJ.31/1993
TENTANG
PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRASI BUNGA PASAL 13 AYAT (2) UU NOMOR 6 TAHUN 1983
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Terlampir disampaikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 22/KMK.04/1992 tanggal 5 Januari 1992 tentang
Penghitungan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 6
Tahun 1983. Sehubungan dengan itu, dengan ini diberikan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut :
1. Penghitungan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 22/KMK.04/1993 hanya mencakup sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 6 TAHUN 1983, yaitu sanksi bunga yang dikenakan dalam rangka
penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan dalam hal ini hanya menyangkut SKP PPh, SKP PPN dan
SKP PPn BM. Dengan demikian maka penghitungan sanksi bunga tersebut tidak diterapkan dalam
penghitungan sanksi bunga lainnya sebagaimana dimaksud dalam 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2)
UU Nomor 6 TAHUN 1983, dan juga tidak untuk jenis pajak PBB.
2. Penghitungan sanksi administrasi dimaksud hanya dapat diterapkan apabila Wajib Pajak yang
bersangkutan telah memenuhi persyaratan kumulatif yaitu :
a. menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 UU Nomor 6 TAHUN 1983, dan
b. pada waktu dilakukan pemeriksaan, atau penelitian, atau verifikasi, Wajib Pajak telah
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun
1983, dan
c. memasukkan SPT sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dan
d. menyampaikan lampiran-lampiran SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
e. Wajib Pajak melunasi pokok pajak yang terutang sesuai hasil pemeriksaan/verifikasi lapangan/
penelitian.
3. Mengenai pembukuan, selain harus diperhatikan ketentuan dalam Pasal 28 UU Nomor 6 TAHUN 1983
perlu diperhatikan pula ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 444/KMK.04/1989
tanggal 5 Mei 1989 tentang Penggunaan Bahasa asing dalam pembukuan Wajib Pajak dan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor : 1171/KMK.04/1992 tanggal 5 Nopember 1992 tentang Penyelenggaraan
pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang asing bagi perusahaan dalam rangka PMA, Kontrak
Karya dan Kontrak Bagi Hasil.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 444/KMK.04/1989 sebagaimana ditegaskan dalam
Surat Edaran Menteri Muda Keuangan selaku Pgs. Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-27/PJ.4/1989
tanggal 23 Juni 1989, WP yang berusaha di bidang migas, pertambangan umum, PMA dan WP BUT
yang ingin menggunakan Bahasa Inggris dalam menyelenggarakan pembukuannya wajib
memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak.
Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1171/KMK.04/1992 diatur bahwa WP PMA, WP yang
melakukan kegiatan di bidang pertambangan umum berdasarkan kontrak karya dan di bidang migas
berdasarkan kontrak bagi hasil dapat mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan pembukuan
dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal
Pajak Nomor : SE-01/PJ./1993 tanggal 23 Januari 1993 ditegaskan bahwa WP BUT diperkenankan untuk
mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang
Dollar Amerika Serikat.
Mengingat ketentuan tersebut, maka bagi Wajib Pajak yang menggunakan Bahasa Inggris dan mata
uang Dollar Amerika Serikat, ijin Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1171/KMK.04/1992, merupakan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a di atas.
Mengenai pemasukkan SPT, apabila Wajib Pajak memperoleh ijin penundaan pemasukan SPT dan
Wajib Pajak memasukkan SPT sesuai dengan ijin penundaan, maka Wajib Pajak tersebut
memasukkan SPT sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
4. Mengingat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU Nomor 6 TAHUN 1983, SKP dapat dikeluarkan
berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain, maka perlu diingatkan bahwa
penerapan kebijaksanaan penghitungan sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) dapat dilakukan baik
berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan hasil penelitian atau verifikasi sepanjang Wajib
Pajak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 diatas.
5. Penghitungan sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 6 TAHUN 1983 adalah sebagai berikut :
__________________________________________________________________________
Besarnya % pokok pajak terutang Besarnya penghitungan sanksi
dalam SPT Tahunan terhadap pokok administrasi Pasal 13 ayat (2) UU
pajak terutang menurut SKP Nomor 6 TAHUN 1983 dari jumlah
sanksi administrasi yang seharusnya
__________________________________________________________________________
a. PPh.
Lebih dari 90 % 10%
Lebih dari 80 % sampai dengan 90 % 30%
Lebih dari 70 % sampai dengan 80 % 50%
60 % sampai dengan 70 % 70%
Kurang dari 60 % 100%
b. PPN dan PPn BM
Lebih dari 90 % 20%
Lebih dari 80 % sampai dengan 90 % 40%
Lebih dari 70 % sampai dengan 80 % 60%
60 % sampai dengan 70 % 80%
Kurang dari 60 % 100%
__________________________________________________________________________
6. Besarnya sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 6 TAHUN 1983 sebagaimana dimaksud dalam
butir 4 dan butir 5 di atas langsung dicantumkan dalam SKP yang bersangkutan. Dengan demikian
prosedur yang ditempuh bukan menghitung besarnya sanksi yang seharusnya dalam SKP dan
kemudian dilakukan pengurangan besarnya sanksi administrasi secara jabatan berdasarkan ketentuan
Pasal 36 ayat (1) huruf a UU Nomor 6 TAHUN 1983, tetapi besarnya sanksi administrasi tersebut
langsung dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 22/KMK.04/1992 dan
dicantumkan dalam SKP berdasarkan persentase sebagaimana dimaksud dalam butir 5 di atas.
Dalam SKP supaya dicantumkan : "Sanksi Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 6 TAHUN 1983 jo. Keputusan
Menteri Keuangan Nomor : 22/KMK.04/1993."
7. SKP dengan penghitungan sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 6 TAHUN 1983 berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan tersebut hanya dikeluarkan apabila WP terlebih dahulu telah melunasi
jumlah PPh atau PPN/PPn BM yang kurang dibayar berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UU Nomor 6 TAHUN 1983 sesuai dengan tata cara pembayaran
sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 679/KMK.04/1991 tentang Tata
cara pembayaran pajak dan sanksi administrasi yang terutang sesuai hasil pemeriksaan dan
pembayaran bunga dan denda (lihat ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan No :
22/KMK.04/1993). Dalam hal ini agar diperhatikan tentang daluwarsa pengeluaran SKP sebagaimana
dimaksud Pasal 13 UU Nomor 6 TAHUN 1983 dan daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 UU Nomor 6 TAHUN 1983 yang mengatur jangka waktu yang sama antara daluwarsa
hak untuk pengeluaran SKP dan daluwarsa hak untuk melakukan penagihan yaitu 5 (lima) tahun
sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak
yang bersangkutan. Dengan kata lain, dalam mengeluarkan SKP tersebut harus diperhatikan agar hak
untuk mengeluarkan SKP dan hak untuk melakukan penagihan pajak tidak daluwarsa.
8. Selaras dengan maksud dan tujuan dari kebijaksanaan penghitungan sanksi bunga Pasal 13 ayat (2)
UU Nomor 6 TAHUN 1983 tersebut sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor :
22/KMK.04/1993 tersebut, maka Wajib Pajak seharusnya segera melunasi terlebih dahulu jumlah
pajak yang kurang dibayar berdasarkan hasil pemeriksaan/verifikasi lapangan/penelitian.
Apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan setelah hasil pemeriksaan, penelitian, atau
verifikasi diberitahukan kepada Wajib Pajak ternyata Wajib Pajak belum melunasi terlebih dahulu
jumlah pajak yang kurang dibayar, maka SKP agar segera diterbitkan dengan sanksi administrasi
Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 6 TAHUN 1983 dihitung sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal
tersebut.
Dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut melewati batas waktu daluwarsa hak untuk
mengeluarkan SKP dan hak melakukan penagihan pajak, maka Kepala KPP segera menerbitkan SKP
sebelum batas waktu daluwarsa hak untuk mengeluarkan SKP dan hak melakukan penagihan pajak
tersebut. Oleh karena itu, agar pelaksanaan pemeriksaan, penelitian dan verifikasi dilakukan dan
diselesaikan secepatnya.
9. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor :22/KMK.04/1992,
apabila kepada WP yang penghitungan sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 6 TAHUN 1983
dilakukan berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan Menteri
Keuangan Nomor : 22/KMK.04/1993, kemudian diterbitkan SKPT atau dilakukan tindakan penyidikan
mengenai adanya tindak pidana di bidang perpajakan untuk tahun pajak atau masa pajak
diterapkannya penghitungan tersebut, maka penghitungan sanksi bunga tersebut tidak berlaku lagi
dan sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 6 TAHUN 1983 perlu dihitung kembali sepenuhnya.
Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut penerbitan SKPT atau penyidikan tersebut, KPP agar
menerbitkan STP untuk menagih kekurangan sanksi administrasi dimaksud.
Untuk itu, apabila atas Wajib Pajak yang bersangkutan dilakukan tindakan penyidikan mengenai
adanya tindak pidana di bidang perpajakan, maka Kepala Karikpa segera memberitahukan kepada
Kepala KPP yang bersangkutan.
10. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 22/KMK.04/1992,
penghitungan sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 6 TAHUN 1983 sebagaimana dimaksud
dalam butir 5 dan butir 6 di atas mulai dilakukan dalam pengeluaran SKP PPh untuk tahun pajak 1992
dan SKP PPN/PPn BM untuk masa pajak Januari 1993.
11. Para Kepala Kantor Wilayah DJP agar melakukan bimbingan dan pengawasan atas pelaksanaan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 22/KMK.04/1992 tersebut oleh para Kepala KPP dalam
lingkungan wilayah kerjanya masing-masing.
Hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa maksud diterbitkannya Keputusan Menteri
Keuangan Nomor : 22/KMK.04/1993 tersebut adalah untuk mendorong para Wajib Pajak agar dalam
mengisi SPT PPh mulai Tahun Pajak 1992 dan SPT PPN/ PPn BM mulai Masa Pajak Januari 1993 dan
seterusnya lebih berhati-hati dan lebih bertanggung-jawab, lebih sesuai dengan ketentuan dan
kenyataan yang sebenarnya (meningkatkan voluntary compliance). Oleh karena itu ketentuan ini
perlu disebarluaskan, dijelaskan dan disuluhkan kepada para Wajib Pajak terutama bersamaan
dengan penyuluhan SPT PPh tahun 1992.
Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd
Drs. MAR'IE MUHAMMAD
peraturan/sedp/03pj.311993.txt · Last modified: 2023/02/05 18:12 by 127.0.0.1