peraturan:sedp:03pj.10121999
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
18 Januari 1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 03/PJ.1012/1999
TENTANG
PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-UKRAINA
(SERI P3B NO. 8)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan telah dipertukarkannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-
Ukraina pada tanggal 18 September 1998 di Ukraina, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :
1. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Ukraina telah diratifikasi oleh Pemerintah
Indonesia dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 155 TAHUN 1998 (Lembaran Negara Nomor :
148 Tahun 1998) tanggal 18 September 1998. Sesuai dengan ketentuan Pasal 28, P3B ini akan
berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir dari masing-masing negara. Berdasarkan
pemberitahuan dari Departemen Luar Negeri P3B berlaku pada tanggal 9 Nopember 1998.
Ketentuan-ketentuan dalam P3B tersebut mulai diberlakukan terhadap penghasilan-penghasilan yang
diterima atau diperoleh pada atau setelah 1 Januari 1999.
2 Dengan berlakunya Persetujuan ini, diminta perhatian Saudara akan hal-hal sebagai berikut :
a. Persetujuan hanya berlaku bagi orang pribadi yang bertempat tinggal atau badan yang
berkedudukan di masing-masing Negara, yaitu Indonesia dan Ukraina.
b. Pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c Undang-undang Pajak Penghasilan
1984, yaitu mengenai definisi Bentuk Usaha Tetap (BUT), dari suatu badan atau perusahaan
yang berkedudukan di Ukraina, harus tunduk kepada ketentuan Pasal 5 Persetujuan, yang
antara lain mengatur bahwa :
b.1. Termasuk dalam pengertian bentuk usaha tetap adalah:
(a) suatu tempat kedudukan manajemen;
(b) suatu cabang;
(c) suatu kantor;
(d) suatu pabrik;
(e) suatu bengkel;
(f) suatu gudang atau tempat penyimpanan barang sebagai tempat penjualan;
(g) suatu pertanian atau perkebunan;
(h) suatu tambang, suatu sumur minyak atau gas, suatu penggalian atau
eksplorasi sumber daya alam, anjungan untuk pemboran atau kapal kerja
(i) suatu bangunan, suatu konstruksi, proyek perakitan atau proyek instalasi
atau kegiatan pengawasan yang ada hubungannya dengan proyek tersebut
yang berlangsung untuk masa lebih dari 6 bulan;
(j) pemberian jasa termasuk jasa konsultan yang dilakukan oleh suatu
perusahaan melalui karyawannya atau orang lain yang dipekerjakan oleh
perusahaan itu untuk tujuan tersebut, yang berlangsung di Indonesia dalam
masa lebih dari 4 bulan dalam jangka waktu 12 bulan;
(k) orang pribadi atau badan Indonesia yang bertindak atas nama perusahaan
Ukraina untuk melakukan kegiatan di Indonesia (dependent agent);
(l) orang pribadi atau badan yang bukan dalam rangka kegiatan usahanya
sebagai agen yang bebas, bertindak atas nama perusahaan asuransi
Ukraina yang memungut premi di wilayah Indonesia atau menanggung
resiko yang terletak di Indonesia, kecuali dalam hal reasuransi.
b.2. Tidak termasuk pengertian bentuk usaha tetap adalah :
a. penggunaan fasilitas-fasilitas semata-mata dengan maksud untuk
menyimpan atau memamerkan barang-barang atau barang dagangan milik
perusahaan Ukraina;
b. pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik
perusahaan Ukraina semata-mata dengan maksud untuk disimpan atau
dipamerkan;
c. pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik
perusahaan Ukraina semata-mata dengan maksud untuk diolah oleh
perusahaan lain;
d. pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk
pembelian barang-barang atau barang dagangan atau untuk mengumpulkan
informasi bagi keperluan perusahaannya;
e. pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk
tujuan periklanan, atau untuk memberikan keterangan-keterangan untuk
kepentingan perusahaan tersebut;
f. pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud
menjalankan setiap kegiatan lain yang bersifat persiapan atau penunjang
bagi perusahaan;
g. pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk
melakukan gabungan kegiatan-kegiatan seperti disebutkan pada butir (a)
sampai dengan butir (f), sepanjang hasil penggabungan semua kegiatan-
kegiatan tersebut bersifat persiapan atau penunjang.
c. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) P3B maka penghasilan BUT perusahaan Ukraina yang berada
di Indonesia dikenakan pajak berdasarkan konsep "force of attraction principle". Hal ini
berarti yang dikenakan pajak penghasilan di Indonesia tidak hanya penghasilan dari kegiatan
BUT tersebut dan dari harta yang dikuasai atau dimilikinya, tetapi juga penghasilan yang
berasal dari kegiatan usaha atau penjualan barang-barang dan/atau pemberian jasa di
Indonesia yang dilakukan oleh induk perusahaannya, yang sejenis dengan kegiatan usaha
atau penjualan barang-barang dan/atau pemberian jasa yang dilakukan BUT tersebut di
Indonesia.
d. Keuntungan setelah dikurangi pajak dari BUT perusahaan Ukraina (ex Pasal 26 (4) Undang-
undang Pajak Penghasilan) di Indonesia dikenakan pajak (branch profit tax) sebesar 10%.
e. Penerapan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 terhadap imbalan atas jasa yang
diberikan oleh orang pribadi subyek pajak Ukraina di Indonesia dalam rangka melakukan
pekerjaan bebas disesuaikan dengan ketentuan dalam pasal 14 Persetujuan, yaitu bahwa
imbalan atas jasa yang diterima dalam pekerjaan bebas, misalnya dokter, ahli hukum, ahli
teknik, arsitek, dokter gigi, akuntan dan sebagainya hanya dikenakan pajak di Indonesia
apabila mereka berada di Indonesia dalam suatu jangka waktu atau dalam beberapa jangka
waktu yang jumlahnya melebihi 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau menjalankan
kegiatannya dari suatu tempat (fixid base)
f. Penerapan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh dari hubungan kerja perlu memperhatikan Pasal 15 Persetujuan yaitu, bahwa
penghasilan sebagai karyawan yang merupakan subjek pajak Ukraina, hanya dikenakan
pajak di Indonesia apabila memenuhi salah satu syarat sebagai berikut :
i. dalam suatu tahun takwim karyawan tersebut berada di Indonesia lebih dari 183
hari dalam satu tahun kalender; atau
ii. gajinya dibayar oleh pemberi kerja yang merupakan subjek pajak Indonesia; atau
iii. gajinya dibebankan pada suatu BUT yang berada di Indonesia
g. Pengenaan pajak atas penghasilan sebagai anggota dewan direksi (board of director) atau
dewan komisaris suatu perusahaan dikenakan di Negara dimana perusahaan tersebut
didirikan atau bertempat kedudukan.
Jadi seandainya suatu PT. PMA yang memegang sahamnya adalah perusahaan yang
berkedudukan di Ukraina, salah satu anggota dewan komisarisnya adalah orang Ukraina,
dan menerima gaji dari PT. PMA, maka gaji tersebut tetap dikenakan Pajak Penghasilan
Pasal 21, walaupun orang tersebut hanya sekali-kali saja ke Indonesia.
h. Penghasilan dari artis, atlit akan dikenakan pajak di negara di mana kegiatan sebagai artis
dan atlit tersebut, dilakukan, tetapi penghasilan dari kegiatan sebagai artis dan atlit tersebut
akan dibebaskan pajak apabila kegiatan tersebut disponsori/dibiayai oleh Pemerintah atau
lembaga pemerintah.
i. Penghasilan berupa pensiun atau imbalan sejenis lainnya yang diterima subjek pajak Ukraina
dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia.
j. Penduduk Ukraina yang melakukan kegiatan di Indonesia sebagai guru dan/atau peneliti dan
kegiatan itu dilakukan di Indonesia berdasarkan permintaan universitas, akademi, sekolah
atau lembaga pendidikan yang serupa serta kunjungannya ke Indonesia semata-mata untuk
mengajak atau meneliti untuk masa tidak lebih dari dua tahun tidak akan dikenakan pajak di
Indonesia atas penghasilan dari kegiatan mengajar dan meneliti tersebut, kecuali apabila
penelitian tersebut dilaksanakan untuk kepentingan usaha orang pribadi atau badan tertentu.
k. Penduduk Ukraina yang menjalani pendidikan dan latihan di Indonesia yang menerima
pembayaran semata-mata untuk keperluan hidup dan pendidikannya saja tidak dikenakan
pajak sepanjang sumber pembayaran berasal dari luar Indonesia.
l. Laba dari perusahaan penerbangan dan pelayaran dari masing-masing negara yang
diperoleh dari pengoperasian dalam jalur lalu lintas internasional, hanya dikenakan pajak
di negara domisili (yaitu dimana perusahaan tersebut berkedudukan). Dengan perkataan
lain, laba perusahaan penerbangan atau pelayaran Ukraina yang beroperasi dalam jalur
lalu lintas internasional mengangkut penumpang atau barang dari Indonesia untuk tujuan
luar negeri maka penghasilan dari pengangkutan tersebut tidak dikenakan Pajak
Penghasilan di Indonesia.
m. Penghasilan berupa bunga, dividen dan royalti yang diperoleh atau diterima oleh subjek
pajak Ukraina, yang dibayar oleh perusahaan di Indonesia maka tarif pemotongan PPh
Pasal 26 adalah sebagai berikut :
m.1. Dividen (Pasal 10 Persetujuan)
- 10 % dari jumlah bruto dividen dalam hal penyertaan langsung paling
sedikit 20%.
- 15 % dari jumlah bruto dividen untuk hal lainnya.
m.2. Bunga (Pasal 11 Persetujuan) :
10 % dari jumlah bruto bunga jika penerimaanya adalah "beneficial owner" dari
bunga dimaksud.
m.3. Royalti (Pasal 12 Persetujuan) :
10 % dari jumlah bruto yang diterima atau diperoleh sebagai balas jasa atas
penggunaan, atau hak untuk menggunakan setiap hak cipta kesusasteraan,
kesenian atau karya ilmiah (termasuk film sinematografi dan film atau pita untuk
TV dan radio siaran), hak paten, merk dagang, pola atau model, perencanaan,
resep atau cara pengolahan yang dirahasiakan, atau dari penggunaan ataupun
hak untuk menggunakan alat perkakas untuk keperluan industri, perdagangan
atau ilmu pengetahuan atau informasi mengenai pengalaman di bidang industri,
perdagangan atau ilmu pengetahuan;
3. Persetujuan ini mengatur juga mengenai pertukaran informasi antara Indonesia dengan Ukraina.
Apabila Indonesia memerlukan informasi dari Ukraina yang berkaitan dengan kepentingan
perpajakan Indonesia dalam rangka penghindaran pajak berganda atau mencegah penyelundupan
pajak, baik mengenai kegiatan Wajib Pajak Indonesia ataupun Wajib Pajak Ukraina, maka Indonesia
berhak memperoleh informasi dimaksud dari Competent Authority Ukraina. Dengan demikian apabila
Kantor Pemeriksaan Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak memerlukan informasi misalnya konfirmasi
mengenai suatu transaksi antara Wajib Pajak Indonesia dengan Wajib Pajak Ukraina, harga suatu
produk/jasa tertentu dan lain sebagainya di Ukraina, maka hendaknya segera mengajukan
permintaan informasi tersebut melalui Direktorat Hubungan Perpajakan Internasional, untuk dapat
diteruskan kepada pihak Ukraina.
4. Ketentuan-ketentuan lainnya yang diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-
Ukraina dapat dipelajari dari naskah Persetujuan terlampir. Namun, tidak berlebihan juga untuk
diutarakan disini, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Ukraina, sebagaimana juga
dengan Persetujuan serupa dengan Negara-negara lain, adalah suatu ketentuan khusus yang hanya
berlaku bagi orang atau badan yang merupakan Wajib Pajak kedua Negara. Untuk menentukan
apakah seseorang atau sebuah perusahaan adalah Wajib Pajak Ukraina, perlu diperoleh kepastian
dari pejabat yang berwenang di Ukraina melalui Direktorat Hubungan Perpajakan Internasional.
Demikian untuk mendapat perhatian Saudara guna dilaksanakan sebagaimana mestinya.
DIREKTUR JENDERAL
ttd
A. ANSHARI RITONGA
peraturan/sedp/03pj.10121999.txt · Last modified: 2023/02/05 19:59 by 127.0.0.1