peraturan:sedp:03pj.10111998
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
13 Oktober 1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 03/PJ.1011/1998
TENTANG
PENEGASAN LEBIH LANJUT MENGENAI PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DAN/ATAU
DIPEROLEH DARI WILAYAH KERJASAMA ZONA A CELAH TIMOR (SERI P3B. NO. 5)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan makin meningkatnya kegiatan usaha di Kawasan Kerjasama Zona A Celah Timor
(selanjutnya disingkat sebagai Celah Timor) dan masih banyaknya pertanyaan mengenai perlakuan Pajak
Penghasilan atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari celah Timor oleh Wajib Pajak Badan dalam
negeri atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) dari perusahaan yang berdomisili di Australia atau di negara ketiga,
maka dengan ini diberikan penegasan lebih lanjut atas SE-01/PJ.1012/1998 tanggal 3 Februari 1998 tentang
Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima dan/atau Diperoleh dari Wilayah Kerjasama Zona A Celah
Timor (Seri P3B No.3), sebagai berikut :
A. Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Laba/Rugi Usaha
1. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri
a. Laba Usaha
Terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha yang
dilakukan oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri di Celah Timor berupa Laba Usaha
dikenakan pajak oleh negara Indonesia dan Australia, masing-masing sebesar 50%
dari Laba Kena Pajak yang berasal dari Laba Usaha yang diterima atau diperoleh
tersebut.
Besarnya Laba Kena Pajak yang berasal dari Laba Usaha tersebut ditentukan/dihitung
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
di masing-masing negara yang bersangkutan.
Bagian Laba Kena Pajak yang dikenakan pajak di Australia adalah merupakan
penghasilan luar negeri yang harus dilaporkan oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri
tersebut dalam SPT Tahunan PPh-nya. Sedangkan pajak yang dibayar atau terutang
di Autralia atas bagian Laba Kena Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai kredit
pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 10 TAHUN 1994 (selanjutnya disebut Undang-undang PPh).
Apabila Wajib Pajak Badan dalam negeri tersebut menerima penghasilan lain selain
dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan di
Celah Timor, maka besarnya Penghasilan Kena Pajak yang harus dilaporkan dalam
SPT Tahunan PPh-nya adalah sebesar hasil penjumlahan (gunggungan) antara 50%
dari Laba Kena Pajak atas kegiatan usaha di Celah Timor yang dikenakan pajak di
Indonesia, bagian Laba Kena Pajak atas kegiatan usaha di Celah Timor yang
dikenakan pajak di Australia dan penghasilan lainnya.
Contoh :
PT A dalam tahun pajak 1997 memperoleh Laba Usaha (Komersial) dari Celah Timor
sebesar Rp 400 juta. Dari jumlah laba Usaha tersebut setelah dihitung Laba Kena
Pajak-nya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan Indonesia adalah
misalnya menjadi sebesar Rp 500 juta. Sedangkan penghasilan neto dalam negeri
lainnya yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari kegiatan di luar Celah Timor
adalah sebesar Rp 50 juta serta jumlah PPh Pasal 25 yang telah dibayar sebesar
Rp 60 juta. Besarnya Laba Kena Pajak yang berasal dari Laba Usaha sebesar
Rp 400 juta tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Australia misalnya adalah sebesar Rp 450 juta dan tarif pajak penghasilan yang
berlaku di Australia adalah sebesar 36%.
Penghitungan Pajak terhutang adalah sebagai berikut :
Laba Kena Pajak tahun 1997 dari kegiatan usaha di Celah
Timor (50% x Rp 500 juta) .................... Rp 250.000.000
Penghasilan Neto dalam negeri lainnya
dari kegiatan diluar celah Timor ............ Rp 50.000.000
-------------------
Jumlah Penghasilan Neto dalam negeri. Rp 300.000.000
Penghasilan Neto luar negeri
(50%xRp 450 juta)................. Rp 225.000.000
------------------
Jumlah Penghasilan Kena Pajak
tahun 1997................................ Rp 525.000.000
Jumlah PPh terutang............................ Rp 148.750.000
Kredit Pajak :
- PPh Pasal 24 = Rp 63.750.000
- PPh Pasal 25 = Rp 60.000.000 +/+
------------------- Rp 123.750.000
------------------
Jumlah Pajak yang masih harus dibayar Rp 25.000.000
Catatan :
Pajak Penghasilan yang terutang di Australia adalah sebesar 36% x Rp 50% x
Rp 450 juta = Rp 81 juta. Jumlah maksimum pajak yang dibayar di luar negeri yang
dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak luar negeri menurut Pasal 24 Undang
undang PPh adalah sebesar Rp 225.000.000/Rp 525.000.000 x Rp 148.750.000 =
Rp 63.750.000.
b. Rugi Usaha
(i) Rugi Usaha yang diderita oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dari kegiatan
usaha di Celah Timor hanya dapat kompensasikan dengan Laba Usaha dari
kegiatan usaha di Celah Timor untuk tahun pajak berikutnya yaitu sebesar
50% dari jumlah Rugi Fiskal yang berasal dari Rugi Usaha tersebut.
Contoh :
PT B dalam tahun pajak 1999 menderita Rugi Usaha (Komersial) dari kegiatan
usaha di Celah Timor sebesar Rp 600 juta. Dari jumlah Rugi Usaha tersebut
setelah dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan
Indonesia ternyata menghasilkan Rugi Fiskal misalnya menjadi sebesar
Rp 500 juta. Sedangkan untuk tahun pajak 2000 Wajib Pajak menerima atau
memperoleh Laba Usaha (Komersial) dari kegiatan usaha di Celah Timor
sebesar Rp 1,3 milyar, dan setelah dihitung Laba Kena Pajak-nya
berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan Indonesia misalnya
menjadi sebesar Rp 1,5 milyar.
Perhitungan Kompensasi Kerugian : Laba Kena Pajak tahun 2000 dari
kegiatan usaha di
Celah Timor (50% x Rp 1,5 milyar) Rp 750.000.000
Rugi Fiskal tahun 1999 dari
kegiatan usaha di Celah
Timor yang dapat
dikompensasikan (50% x Rp500 juta) (Rp 250.000.000)
--------------------
Laba Kena Pajak tahun 2000 dari
kegiatan usaha di
Celah Timor setelah kompensasi
kerugian Rp 500.000.000
(ii) Rugi Usaha yang diderita Wajib Pajak Badan dalam negeri dari kegiatan
usaha di Celah Timor tidak dapat dikompensasikan dengan Laba Usaha yang
diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha lain di Indonesia di luar Celah
Timor atau sebaliknya. Contoh :
1) PT C dalam tahun pajak 1999 menderita Rugi Usaha (Komersial) dari
kegiatan usaha di Celah Timor sebesar Rp 600 juta. Dari jumlah Rugi
Usaha tersebut setelah dihitung berdasarkan ketentuan perundang-
undangan perpajakan Indonesia ternyata menghasilkan Rugi Fiskal
misalnya menjadi sebesar Rp 500 juta. Sedangkan untuk tahun pajak
yang sama Wajib Pajak menerima atau memperoleh Laba Usaha
(Komersial) dari kegiatan usaha di luar Celah Timor sebesar
Rp 1,3 milyar, dan setelah dihitung Laba Kena Pajak-nya
berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan misalnya
menjadi sebesar Rp 1,5 milyar.
Perhitungan Kompensasi Kerugian :
Laba Kena Pajak tahun 1999
dari kegiatan usaha di luar
Celah Timor Rp 1.500.000.000
Rugi Fiskal tahun 1999 dari
kegiatan usaha diCelah Timor
sebesar Rp 250 juta (50% x Rp 500 juta)
tidak dapat dikompensasikan Rp N I H I L
-------------------
Laba Kena Pajak tahun 1999
dari kegiatan usaha di luar Celah
Timor setelah kompensasi kerugian Rp 1.500.000.000
2) PT D dalam tahun pajak 1999 menderita Rugi Usaha (Komersial) dari
kegiatan usaha di luar Celah Timor sebesar Rp 600 juta. Dari jumlah
Rugi Usaha tersebut setelah dihitung berdasarkan ketentuan
perundang-undangan perpajakan ternyata menghasilkan Rugi Fiskal
misalnya menjadi sebesar Rp 500 juta. Sedangkan untuk tahun
pajak yang sama Wajib Pajak menerima atau memperoleh Laba
Usaha (Komersial) dari kegiatan usaha di Celah Timor sebesar
1,3 milyar, dan setelah dihitung Laba Kena Pajaknya berdasarkan
ketentuan perundang-undangan perpajakan Indonesia misalnya
menjadi sebesar Rp 1,5 milyar.
Perhitungan Kompensasi Kerugian :
Laba Kena Pajak tahun 1999 dari
kegiatan usaha di celah
Timor (50% x Rp 1,5 milyar) Rp 750.000.000
Rugi Fiskal tahun 1999 dari
kegiatan usaha di luar Celah
Timor sebesar Rp 500 juta tidak
dapat dikompensasikan Rp N I H I L
------------------
Laba Kena Pajak tahun 1999
dari kegiatan usaha di Celah Timor
setelah kompensasi kerugian Rp 750.000.000
c. Penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak secara final
Dalam hal penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negeri
dari kegiatan usaha di Celah Timor termasuk dalam kategori penghasilan yang
dikenakan PPh secara final di Indonesia, maka dasar pengenaan pajaknya
adalah 50% dari penghasilan tersebut. Sedangkan penghasilan yang 50% lainnya
yang dikenakan pajak di Australia adalah merupakan penghasilan luar negeri yang
harus dilaporkan oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri tersebut dalam SPT Tahunan
PPh-nya dan pajak yang dibayar atau terutang di Australia atas penghasilan tersebut
dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 Undang-undang PPh. Dengan demikian, bagian penghasilan yang dikenakan
pajak di Australia tersebut tidak termasuk dalam kategori penghasilan yang
dikenakan PPh secara final.
2. BUT dari perusahaan yang berdomisili di Australia dan negara ketiga
Penentuan BUT dalam peraturan ini mengacu sepenuhnya pada Undang-undang PPh. Dengan
demikian ketentuan mengenai definisi BUT yang tercantum di dalam P3B baik antara
Indonesia dengan Australia, maupun antara Indonesia dengan negara ketiga tidak berlaku.
a. Laba Usaha
Pada prinsipnya ketentuan mengenai perlakuan PPh terhadap Laba Usaha yang
diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha di Celah Timor oleh Wajib Pajak Badan
dalam negeri sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a berlaku juga terhadap
Laba Usaha yang diterima atau diperoleh oleh BUT dari Australia atau negara ketiga,
kecuali perlakuan terhadap bagian Laba Kena Pajak yang dikenakan pajak di
Australia. Bagian Laba Kena Pajak tersebut tidak perlu digunggungkan dengan
penghasilan lain yang diterima atau diperoleh di Indonesia di luar Celah Timor dan
pajak atas bagian Laba Kena Pajak yang dibayar di Australia tidak dapat
diperhitungkan sebagai kredit pajak luar negeri.
Contoh :
Laba Kena Pajak dari kegiatan usaha
di Celah Timor Rp 500.000.000
Penghasilan neto lainnya dari Indonesia
di luar Celah Timor Rp 100.000.000
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak :
Laba Kena Pajak dari kegiatan usaha
di Celah Timor (50%) Rp 250.000.000
Penghasilan neto lainnya dari Indonesia
di luar Celah timor Rp 100.000.000
------------------
Penghasilan Kena Pajak Rp 350.000.000
Pajak Penghasilan terutang Rp 96.250.000
Catatan :
Wajib Pajak BUT tetap diwajibkan melunasi pajak atas laba bersih setelah pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-undang PPh. Dengan
demikian jumlah PPh Pasal 26 ayat (4) yang terutang sebesar 20% x
(350.000.000 - 96.250.000) = Rp 50.750.000.
b. Rugi Usaha
(i) Rugi Usaha yang diderita BUT dari kegiatan usaha di Celah Timor hanya
dapat dikompensasikan dengan Laba Usaha dari kegiatan usaha di Celah
Timor untuk tahun pajak berikutnya yaitu sebesar 50% dari jumlah Rugi
Fiskal yang berasal dari Rugi Usaha tersebut.
(ii) Rugi Usaha yang diderita BUT dari kegiatan usaha di Celah Timor tidak dapat
dikompensasikan dengan Laba Usaha yang diterima atau diperoleh dari
kegiatan usaha lain di Indonesia di luar Celah Timor atau sebaliknya.
Contoh perhitungan kompensasi kerugian untuk (i) dan (ii) di atas masing-masing
adalah sama dengan contoh perhitungan pada butir 1 huruf b (i) dan (ii).
c. Penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak secara final
Dalam hal penghasilan yang diterima atau diperoleh BUT dari kegiatan usaha di Celah
Timor termasuk dalam kategori penghasilan yang dikenakan PPh secara final di
Indonesia, maka dasar pengenaan pajaknya adalah 50% dari penghasilan tersebut.
Sedangkan penghasilan yang 50% lainnya yang dikenakan pajak di Australia tidak
perlu dilaporkan oleh BUT tersebut dalam SPT Tahunan PPh-nya dan pajak yang
dibayar atau terutang di Australia atas penghasilan tersebut tidak dapat
diperhitungkan sebagai kredit pajak luar negeri.
Contoh :
Pablo Inc., sebuah BUT dari Amerika serikat, melakukan pekerjaan konstruksi di
Celah Timor dengan nilai kontrak sebesar Rp 500.000.000,-. Maka PPh yang harus
dipotong sebesar 2% sebagaimana diatur dalam PP No. 73/1996 diterapkan terhadap
Rp 250.000.000,-.
Dengan demikian perhitungan pajak finalnya adalah :
Peredaran bruto Rp 500.000.000
Dasar pengenaan pajak (50%) Rp 250.000.000
PPh final (2%) Rp 5.000.000
B. Kewajiban Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan BUT Sebagai Pemotong Pajak Penghasilan
Wajib Pajak Badan dalam negeri dan BUT dari perusahaan yang berdomisili di Australia atau di negara
ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku adalah merupakan
pemotong pajak. Sebagai pemotong pajak, Wajib Pajak Badan dalam negeri dan BUT tersebut
mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas
penghasilan tertentu yang dibayarkan atau terutang kepada pihak lain dari kegiatan usaha atau
pekerjaan yang dilakukan di Celah Timor dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pemotongan pajak atas penghasilan yang dikenakan PPh secara final.
Wajib Pajak Badan dalam negeri atau BUT yang melakukan pembayaran penghasilan yang
dikenakan pajak secara final kepada pihak lain, wajib memotong PPh dengan dasar
pengenaan pajak sebesar 50% dari jumlah bruto yang dibayarkan dan PPh yang dipotong
tersebut wajib disetorkan serta dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Contoh :
PT. ABC membayar imbalan jasa kepada PT. DEF atas pelaksanaan jasa konstruksi yang
dilakukan di Celah Timor (yang berdasarkan PP 73 TAHUN 1996 dikenakan pajak yang bersifat
final sebesar 2%) dengan imbalan bruto sebesar Rp 100.000.000,-. Atas pembayaran imbalan
jasa tersebut, PT. ABC wajib memotong PPh yang bersifat final sebesar Rp 1.000.000
(2% x 50% x Rp 100.000.000) dan wajib menyetorkan serta melaporkan pajak yang dipotong
tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pemotongan PPh Pasal 21/26 atas imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan
yang dilakukan di Celah Timor.
a. Wajib Pajak Badan dalam negeri atau BUT yang melakukan pembayaran imbalan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi
yang berdomisili di Indonesia, wajib memotong PPh Pasal 21 yang dihitung
berdasarkan Pasal 17 Undang-undang PPh atas seluruh jumlah bruto yang dibayarkan
dan PPh yang dipotong tersebut wajib disetorkan serta dilaporkan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
b. Wajib Pajak Badan dalam negeri atau BUT yang melakukan pembayaran imbalan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi
yang berdomisili di Australia tidak dipotong PPh.
c. Wajib Pajak Badan dalam negeri atau BUT yang melakukan pembayaran imbalan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi yang
berdomisili di negara ketiga, wajib memotong PPh Pasal 21/26 sebesar 50% dari
pajak yang terutang dan PPh yang dipotong tersebut wajib disetorkan serta
dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Contoh :
(i) PT Elang membayar imbalan kepada Mr. Vijay, Wajib Pajak yang berdomisili di India,
sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan di Celah Timor. Mr. Vijay dalam
jangka waktu 12 bulan bekerja di Celah Timor untuk PT. Elang selama lebih dari 183
hari. Atas pembayaran imbalan tersebut, PT.Elang wajib memotong pajak sebesar
50% dari PPh Pasal 21 yang dihitung berdasarkan Pasal 17 Undang-undang PPh dan
wajib menyetorkan serta melaporkan pajak yang dipotong tersebut sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
(ii) PT Rajawali membayar imbalan kepada Mr. Cha Bum Kum, Wajib Pajak yang
berdomisili di Korea Selatan, sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan di Celah
Timor. Mr. Cha Bum Kum dalam jangka waktu 12 bulan bekerja di Celah Timor untuk
PT Rajawali selama kurang dari 183 hari. Atas pembayaran imbalan tersebut PT
Rajawali wajib memotong pajak sebesar 50% dari PPh Pasal 26 yang terutang, yaitu
sebesar 50% x 20% x imbalan bruto yang dibayarkan tersebut.
Catatan :
Penghitungan PPh Pasal 26 yang terutang tersebut dilakukan tanpa memperhatikan
adanya P3B antara Indonesia dan Korea Selatan.
3. Pemotongan PPh Pasal 23/26 atas penghasilan tertentu yang berasal dari kegiatan usaha di
Celah Timor.
a. Dividen
Apabila dividen yang seluruhnya atau sebagian berasal dari Laba Usaha yang diterima
atau diperoleh dari kegiatan usaha di Celah Timor dibayarkan atau terutang oleh
Wajib Pajak Badan dalam negeri kepada :
(i) perseroan terbatas (PT), koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis,
BUMN atau BUMD, maka sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-undang PPh atas dividen tersebut tidak
terutang PPh Pasal 23.
Catatan :
Dalam hal dividen tersebut dibayarkan atau terutang oleh Wajib Pajak Badan
dalam negeri kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, BUT dari
negara ketiga, atau Wajib Pajak Badan dalam negeri selain tersebut di atas
(seperti firma, CV dan kongsi), maka atas dividen tersebut terutang PPh
Pasal 23.
(ii) Wajib Pajak Australia, maka atas dividen tersebut tidak terutang PPh Pasal
26.
(iii) Wajib Pajak dari negara ketiga, maka atas dividen tersebut terutang PPh
Pasal 26 dengan dasar pengenaan pajak sebesar 50% dari dividen yang
dibayar atau terutang tersebut.
Catatan :
Penghitungan PPh Pasal 26 yang terutang tersebut dilakukan tanpa
memperhatikan adanya P3B antara Indonesia dan negara ketiga.
Contoh :
Mr. Smith, Wajib Pajak dari negara ketiga, menerima atau memperoleh
dividen yang seluruhnya atau sebagian berasal dari Laba Usaha atas kegiatan
usaha yang dilakukan oleh PT Rajawali di Celah Timor sebesar
Rp 10.000.000. Atas dividen tersebut, PT. Rajawali wajib memotong PPh
Pasal 26 sebesar Rp 1.000.000 (20% x 50% x Rp 10.000.000).
b. Bunga
(i) Apabila bunga dibayarkan atau terutang oleh Wajib Pajak Badan dalam
negeri atau BUT yang melakukan kegiatan usaha di Celah Timor kepada
Wajib Pajak dalam negeri baik orang pribadi maupun badan (termasuk BUT),
maka atas bunga tersebut terutang PPh Pasal 23.
(ii) Apabila bunga dibayarkan atau terutang oleh Wajib Pajak Badan dalam
negeri atau BUT yang melakukan kegiatan usaha di Celah Timor kepada
Wajib Pajak Australia, maka atas bunga tersebut terutang PPh Pasal 26
sebesar 10% dari jumlah bruto.
(iii) Apabila bunga dimaksud dibayarkan atau terutang oleh Wajib Pajak Badan
dalam negeri atau BUT yang melakukan kegiatan usaha di Celah Timor
kepada Wajib Pajak dari negara ketiga, maka atas bunga tersebut terutang
PPh Pasal 26 sebesar 20% dengan dasar pengenaan pajak sebesar 50% dari
jumlah bruto.
Penerapan tarif sebesar 20% tersebut juga berlaku terhadap Wajib Pajak
yang berdomisili di negara-negara ketiga yang mempunyai P3B dengan
Indonesia.
c. Royalti
(i) Apabila royalti dibayarkan atau terutang oleh wajib Pajak Badan dalam
negeri atau BUT yang melakukan kegiatan usaha di Celah Timor kepada
Wajib Pajak dalam negeri baik orang pribadi maupun badan (termasuk BUT),
maka atas royalti tersebut terutang PPh Pasal 23.
(ii) Apabila royalti dibayarkan atau terutang oleh Wajib Pajak Badan dalam
negeri atau BUT yang melakukan kegiatan usaha di Celah timor kepada
Wajib Pajak Australia, maka atas royalti tersebut terutang PPh Pasal 26
sebesar 10% dari jumlah bruto.
(iii) Apabila royalti dimaksud dibayarkan atau terutang oleh Wajib Pajak Badan
dalam negeri atau BUT yang melakukan kegiatan usaha di Celah Timor
kepada Wajib Pajak dari negara ketiga, maka atas royalti tersebut terutang
PPh Pasal 26 sebesar 20% dengan dasar pengenaan pajak sebesar 50% dari
jumlah bruto.
Penerapan tarif sebesar 20% tersebut juga berlaku terhadap Wajib Pajak
yang berdomisili di negara-negara ketiga yang mempunyai P3B dengan
Indonesia.
C. Kewajiban Lainnya
1. Pembukuan atas kegiatan usaha yang dilakukan di Celah Timor oleh Wajib Pajak Badan
dalam negeri atau BUT tersebut di atas, wajib diselenggarakan secara terpisah dari
pembukuan atas kegiatan usaha yang dilakukan di luar Celah Timor. Pembukuan tersebut
dapat dilakukan dalam bahasa Inggris dan mata uang dollar Amerika Serikat.
2. Dalam hal pembukuan atas kegiatan usaha yang dilakukan di Celah Timor diselenggarakan
dalam bahasa Inggris dan mata uang dollar Amerika Serikat, maka SPT Tahunan PPh WP
Badan yang dibuat oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dan BUT disamping harus mencakup
seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tersebut juga harus dilaporkan
dengan menggunakan bahasa Indonesia dan dalam mata uang rupiah.
3. Kewajiban umum lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku.
Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
DIREKTUR JENDERAL
ttd
A. ANSHARI RITONGA
peraturan/sedp/03pj.10111998.txt · Last modified: 2023/02/05 19:51 by 127.0.0.1