peraturan:sedp:02pj.431992
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
6 Januari 1992
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 02/PJ.43/1992
TENTANG
PPh ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT BANK INDONESIA, SERTIFIKAT DEPOSITO
DAN TABUNGAN BERDASARKAN PP NO.74 TAHUN 1991
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Bersama ini disampaikan:
1. Peraturan Pemerintah No. 74 TAHUN 1991 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka,
Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito dan Tabungan.
2. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 1287/KMK.04/1991 tanggal 31 Desember 1991 tentang
Tatacara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Berjangka,
Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito, dan Tabungan.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.43/1992 tanggal 6 Januari 1992 tentang Bentuk,
Ukuran, Kode dan Warna Formulir Pemotongan, Restitusi dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga
Deposito Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito, dan Tabungan.
Sehubungan dengan dikeluarkannya ketentuan-ketentuan baru tersebut, dengan ini diberikan petunjuk sebagai
berikut :
1. Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh oleh Bank/LKBB
1.1. Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan
tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dalam mata uang rupiah maupun
asing dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :
1.1.1. Dipotong PPh sebesar 15 persen yang bersifat final, yaitu dalam hal bunga deposito
berjangka, sertifikat deposito dan tabungan serta diskonto SBI terutang atau
dibayarkan kepada :
- Wajib Pajak (WP) dalam negeri perseorangan, baik yang sudah mempunyai
NPWP maupun yang belum ;
- WP dalam negeri badan berbentuk organisasi yang semata-mata melakukan
kegiatan dibidang keagamaan, sosial atau politik (partai politik dan Golongan
Karya), organisasi pegawai negeri sipil (Korpri), organisasi istri pegawai
negeri sipil dan ABRI (misalnya Dharma Wanita, Persit Kartika Candrakirana),
serta organisasi serikat pekerja yaitu SPSI.
1.1.2. Dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15 persen dan tidak bersifat final, yaitu dalam hal
bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan tabungan serta diskonto SBI
terutang atau dibayarkan kepada WP dalam negeri badan selain organisasi-organisasi
seperti tercantum pada butir 1.1.1. di atas.
1.1.3. Dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20 persen atau sesuai tarif yang ditetapkan dalam
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty), dalam hal bunga Deposito
Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan serta diskonto SBI terutang atau
dibayarkan kepada WP luar negeri, baik perseorangan maupun badan.
1.2. Dikecualikan/tidak dipotong PPh oleh Bank/LKBB
Untuk melindungi para penabung kecil, mendukung kegiatan Palang Merah Indonesia dan
Pramuka, serta untuk mendorong pemilikan perumahan sederhana, maka atas bunga/
diskonto deposito berjangka, sertifikat deposito, dan SBI serta tabungan yang diterima atau
diperoleh PRAMUKA dan PMI, dan bunga atas tabungan kecil serta tabungan untuk pemilikan
rumah sederhana pada Bank yang ditunjuk Pemerintah, pengenaan PPh-nya masih tetap
ditangguhkan dan oleh karena itu Bank dan LKBB tidak memotong PPh.
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 serta Pasal 23 Undang-undang
No.7 TAHUN 1983, maka juga dikecualikan dari pemotongan PPh adalah dalam hal bunga/
diskonto tersebut diterima atau diperoleh bukan subyek PPh, Dana Pensiun yang telah
disetujui Menteri Keuangan, dan Bank atau LKBB.
Oleh karena itu Bank/LKBB tidak memotong PPh atas bunga/diskonto sebagai berikut:
1.2.1. Bunga tabungan kecil, yaitu bunga atas tabungan yang diselenggarakan oleh bank
dalam mata uang rupiah yang memenuhi syarat :
a. jumlah setoran terendah yang ditentukan Bank penyelenggara tidak melebihi
Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); dan
b. saldo terendah untuk penghitungan bunga adalah tidak melebihi
Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
c. saldo bulanan tertinggi adalah tidak melebihi Rp.1.000.000,00 (satu juta
rupiah).
Dalam hal saldo menunjukkan lebih dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka
tidak lagi memenuhi kriteria tabungan kecil. Dengan demikian seluruh bunganya yang
diterima/diperoleh dalam bulan yang bersangkutan dipotong PPh.
1.2.2. Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan tabungan serta diskonto SBI
yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang telah disetujui oleh Menteri
Keuangan.
Untuk dapat dikecualikan dari pemotongan PPh atas bunga Deposito Berjangka,
Sertifikat deposito dan Tabungan serta diskonto SBI, maka dana pensiun yang
bersangkutan harus menyerahkan fotokopi surat persetujuan Menteri Keuangan
tentang pembentukan dana pensiun yang bersangkutan yang telah dilegalisasi oleh
Kepala Kantor Pelayanan Pajak di mana dana pensiun dimaksud terdaftar sebagai
WP.
1.2.3. Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat deposito dan Tabungan serta diskonto SBI yang
diterima atau diperoleh Gerakan Pramuka Indonesia (PRAMUKA) dan Palang Merah
Indonesia (PMI).
Untuk dapat dikecualikan dari pemotongan PPh atas bunga Deposito Berjangka,
Sertifikat Deposito dan Tabungan serta diskonto SBI, maka Deposito Berjangka,
Sertifikat Deposito dan Tabungan dan SBI yang bersangkutan harus atas nama
Pramuka atau PMI. Dalam hal atas nama pengurus maka harus melampirkan surat
penunjukan dari pengurus Pramuka atau PMI yang bersangkutan secara tertulis
dibuat rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu) lembar untuk bank tempat deposito/tabungan
ditempatkan dan 1 (satu) lembar untuk Kantor Pelayanan Pajak tempat Pramuka
atau PMI berdomisili.
1.2.4. Bunga dari tabungan dalam rangka pemilikan rumah sederhana, kaveling siap
bangun, atau rumah susun sederhana pada bank tertentu yang ditunjuk oleh
Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sepanjang untuk dihuni sendiri.
1.2.5. Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan serta diskonto SBI yang
diterima atau diperoleh bukan subyek PPh, yaitu perwakilan negara asing, organisasi
internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan, beserta para pejabatnya,
sepanjang pejabat yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia dan tidak
melakukan pekerjaan lain atau kegiatan usaha di Indonesia, serta negara yang
bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik Untuk dapat dikecualikan dari
pemotongan PPh atas bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan
serta diskonto SBI, maka pejabat yang bersangkutan harus menyampaikan fotokopi
paspor dan surat keterangan/pernyataan dari Departemen Luar Negeri atau
Sekretariat Kabinet kepada Bank/LKBB tempat deposito/tabungan ditempatkan, yang
menyatakan bahwa :
a. pejabat yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia, dan
b. pejabat yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan lain atau kegiatan usaha
di Indonesia, dan
c. negara yang diwakili pejabat yang bersangkutan memberikan perlakuan yang
sama terhadap penghasilan sejenis yang diterima pejabat Indonesia.
1.2.6. Bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh Bank dan LKBB.
Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa bunga atau diskonto tersebut
dibebaskan dari pengenaan PPh, melainkan pelunasan PPh yang terutang
dilaksanakan sendiri oleh Bank/LKBB penerima hasil melalui Pasal 25 dan Pasal 29
Undang-undang No.7 TAHUN 1983. Dengan demikian maka bunga atau diskonto yang
diterima atau diperoleh tersebut harus digunggungkan dengan penghasilan lainnya
dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Bank/LKBB yang bersangkutan.
1.3. Penyetoran dan Pelaporan oleh Bank/LKBB
1.3.1. Bank/LKBB berkewajiban menyetorkan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito
Berjangka, Sertifikat Deposito, Tabungan dan diskonto SBI selambat-lambatnya
tanggal 10 bulan berikutnya ke Bank Penerima Setoran Pajak atau Kantor Pos dan
Giro.
1.3.2. Untuk pemotongan PPh Pasal 23 atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito
dan tabungan, serta diskonto SBI, bank/LKBB wajib memberikan bukti pemotongan
PPh Pasal 23 (Formulir KP PPh 3.53) yang dibuat rangkap 3 (tiga) :
- lembar pertama untuk Wajib Pajak;
- lembar kedua untuk dilampirkan pada Laporan Pemotongan dan Penyetoran
PPh atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan serta
Diskonto SBI (KP PPh 3.62) yang disampaikan ke KPP tempat bank/LKBB
yang bersangkutan terdaftar;
- lembar ketiga untuk arsip bank/LKBB yang bersangkutan
1.3.3 Laporan Pemotongan dan Penyetoran PPh atas bunga Deposito Berjangka, Sertifikat
Deposito dan Tabungan serta diskonto SBI (KP PPh 3.62) diperlakukan sama dengan
SPT Masa PPh Pasal 23/26 (KP PPh 3.28). Dengan demikian ketentuan yang berlaku
untuk SPT Masa PPh Pasal 23/26 berlaku juga untuk laporan pemotongan dan
penyetoran PPh atas bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan
serta diskonto SBI ini.
1.3.4. Formulir-formulir tersebut, kecuali SPMKP, dapat diadakan sendiri oleh bank/LKBB
sepanjang bentuk, isi dan warnanya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur
dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-01/PJ.43/1992 (terlampir).
2. Pelaporan dalam SPT Tahunan PPh.
Berdasarkan ketentuan pada butir 1, maka penghasilan berupa bunga Deposito Berjangka, Sertifikat
Deposito dan Tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh :
2.1. WP Perseorangan, tidak perlu dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan WP yang
bersangkutan dan PPh atas Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan serta
diskonto SBI yang sudah dipotong oleh Bank/LKBB tidak dapat dikreditkan terhadap PPh yang
terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.
2.2. WP Badan, harus digunggungkan dengan seluruh penghasilan lainnya dan dilaporkan dalam
SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan dan PPh Pasal 23 yang sudah
dipotong oleh bank/LKBB dapat dikreditkan dalam penghitungan PPh untuk tahun pajak yang
bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983, yang
dimaksud dengan WP Badan adalah meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, BUMN/
BUMD, firma, kongsi, koperasi, yayasan, lembaga, perkumpulan, bentuk usaha tetap, dan
sebagainya. Adapun terhadap organisasi-organisasi tertentu sebagaimana dikemukakan pada
butir 1 diberikan perlakuan perpajakan yang sama dengan WP Perseorangan
3. PPh yang telah dipotong Bank/LKBB yang dapat dimintakan restitusi
3.1. Atas bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan serta diskonto SBI yang
diterima atau diperoleh yayasan tetap dipotong PPh Pasal 23 oleh Bank/LKBB. Bagi yayasan
yang penghasilannya berupa bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan
serta diskonto SBI, berdasarkan penelitian Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat yayasan
yang bersangkutan terdaftar, ternyata digunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang
semata-mata ditujukan untuk kepentingan umum, maka PPh yang sudah dipotong oleh
Bank/LKBB tersebut dapat dimintakan restitusi sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 780/KMK.04/1990 tentang Tatacara Penerbitan SKKPP Perhitungan dan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan.
3.2. PPh atas bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan tabungan serta diskonto SBI
yang diterima atau diperoleh WP Perseorangan yang jumlah seluruh penghasilannya
(termasuk bunga/diskonto tersebut) dalam tahun bersangkutan tidak melebihi Penghasilan
Tidak Kena Pajak (PTKP), dapat dimintakan restitusi melalui prosedur restitusi sederhana,
dengan tatacara sebagai berikut:
3.2.1. Bagi Wajib Pajak
WP Perseorangan yang atas penghasilannya berupa bunga Deposito Berjangka,
Sertifikat Deposito dan Tabungan serta diskonto SBI telah dipotong PPh oleh Bank/
LKBB, akan tetapi jumlah seluruh penghasilannya termasuk bunga Deposito
Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan serta diskonto SBI tidak melebihi
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka :
a. Setiap akhir tahun takwim, kepala keluarga dari deposan/penabung dapat
mengajukan Surat Permohonan Restitusi (KP PPh 3.56) rangkap dua yang
dilampiri dengan Perincian Penghasilan (KP PPh 3.57 bagi WP Perseorangan yang
tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas atau KP PPh 3.58 bagi WP
Perseorangan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas), Daftar
Bukti Pemotongan serta bukti-bukti asli pemotongan PPh, dan fotocopi Kartu
Keluarga/Surat Keterangan Keluarga kepada Kepala KPP tempat Kepala Keluarga
yang bersangkutan berdomisili.
b. Permohonan restitusi dimaksud, diajukan kepada Kepala KPP selambat-lambatnya
tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya.
c. Bila Surat Permohonan Restitusi tersebut telah lengkap, pemohon yang
bersangkutan menerima kembali lembar kedua Surat Permohonan Restitusi
setelah dibubuhi tanda terima oleh petugas KPP.
d. Dalam hal permohonan disetujui, pemohon akan menerima asli SPMKP (KP PPh
3.60) dari Kepala KPP untuk diuangkan pada Kantor Pos dan Giro yang ditunjuk.
e. Dalam hal permohonan ditolak, pemohon akan menerima Surat Pemberitahuan
Penolakan (KP PPh 3.61) dari Kepala KPP.
3.2.2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak.
Melayani WP Perseorangan yang mengajukan permohonan restitusi sebagai berikut:
a. Menyediakan formulir Surat Permohonan Restitusi (KP PPh 3.56) dan memberikan
kepada WP Perseorangan yang memintanya.
b. Menerima dan meneliti Surat Permohonan Restitusi beserta lampiran-lampirannya.
c. Membuat tanda terima dan membukukan permohonan dalam buku register
tersendiri.
d. Menyerahkan kembali lembar kedua Surat Permohonan Restitusi (KP PPh 3.56)
kepada pemohon.
e. Dalam hal permohonan disetujui, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak diterimanya permohonan, Kepala KPP menerbitkan SPMKP (KP PPh 3.60)
rangkap 7 (tujuh) diperuntukkan: dua lembar untuk Sentral Giro, masing-masing
satu lembar untuk pemohon, KPKN, Biro Keuangan Departemen Keuangan, Kantor
Pos dan Giro yang akan melakukan pembayaran restitusi dan arsip Kantor
Pelayanan Pajak.
f. Menerima kembali satu lembar SPMKP (KP PPh 3.60) yang telah diuangkan dari
Sentral Giro.
g. Dalam hal permohonan ditolak, Kepala KPP memberitahukan dengan Surat
Pemberitahuan Penolakan (KP PPh 3.61) selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak
permohonan diterima.
3.3. WP Perseorangan yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam
permohonan restitusinya harus melampirkan Formulir KP PPh 3.57, sedangkan WP
Perseorangan yan melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas harus melampirkan
Formulir KP PPh 3.58.
4. Contoh Kasus WP Perseorangan yang dapat mengajukan restitusi sederhana.
Berikut ini disampaikan contoh tentang WP Perseorangan yang dapat diberikan restitusi melalui
prosedur restitusi sederhana:
4.1. Dalam hal penghasilan setahun deposan/penabung dibawah PKP:
4.1.1. Wajib Pajak A seorang pensiunan bertempat tinggal di Bogor mempunyai deposito
berjangka sebesar Rp.5.000.000,00 di Bank X, bunga 20 % setahun. Penghasilan
A dari bunga setahun sebesar 20 % x Rp.5.000.000,00 = Rp.1.000.000,00. Dan dari
uang pensiun Rp.1800.000,00 setahun. Bank X memotong PPh bunga deposito A
sebesar 15 % X Rp.1.000.000,00 = Rp.150.000,00.
- Istri A adalah ibu rumah tangga, memiliki tabungan sebesar Rp.2.000.000,00
di Bank Y, bunga 18 % setahun. Penghasilan Ny.A setahun sebesar 18 % x
Rp.2.000.000,00 = Rp.360.000,00. Bank Y memotong PPh bunga tabungan
Ny.A sebesar 15 % x Rp.360.000,00 = Rp.54.000,00.
- A mempunyai seorang anak bernama B yang menjadi tanggungannya dan
kuliah di Yogyakarta, memiliki deposito sebesar Rp.5.000.000,00 di Bank Z,
bunga 22% setahun. Penghasilan B dari bunga deposito setahun 22 % X
Rp.5.000.000,00 = Rp.1.100.000,00. Bank Z memotong PPh bunga deposito
B sebesar 15% x Rp.1.100.000,00 = Rp.165.000,00.
- A juga mempunyai 2 orang anak lainnya yang masih menjadi tanggungan A
sepenuhnya.
Berdasarkan data di atas, maka :
- seluruh penghasilan A beserta keluarganya yang berasal dari bunga deposito
dan tabungan serta uang pensiun dalam setahun adalah sebesar
Rp.1.000.000,00 + Rp.1.800.000,00 + Rp.360.000,00 + Rp.1.100.000,00 =
Rp.4.260.000,00
- PPh Bunga deposito/tabungan milik A da keluarga yang sudah dipotong oleh
bank sebesar Rp.150.000,00 + Rp.54.000,00 + Rp.165.000,00 =
Rp.369.000,00.
- PTKP A adalah adalah Rp.4.320.000,00 (K/3)
Karena seluruh penghasilan A beserta keluarganya dalam setahun tidak melebihi
PTKP, maka A dapat mengajukan permohonan restitusi sederhana sebesar
Rp.369.000,00.
4.1.2. Wajib Pajak bernama D, seorang konsultan di Medan, pada tahun 1992 memperoleh
penghasilan netto dari usaha sebesar Rp.2.310.000,00 D mempunyai Deposito
Berjangka sebesar Rp.4.500.000,00 di Bank P dengan bunga 20 % setahun.
Penghasilan D dari bunga Deposito berjangka = 20 % x Rp.4.500.000,00 =
Rp.900.000,00
Bank P memotong Bunga Deposito sebesar 15 % x Rp.900.000,00 = Rp.135.000,00.
Istri D, ibu rumah tangga memiliki tabungan sebesar Rp.5.000.000,00 di Bank S
dengan bunga sebesar 15 % setahun. Penghasilan Ny.D dari tabungan sebesar =
15 % x Rp.5.000.000,00 = Rp.750.000,00 Bank S memotong PPh sebesar 15 % x
Rp. 750.000,00 = Rp.112.500,00 D mempunyai anak 3 orang yang masih menjadi
tanggungan sepenuhnya.
Berdasarkan data di atas maka :
Seluruh penghasilan netto Wajib Pajak D beserta keluarganya pada tahun 1992
adalah :
Dari usaha Rp. 2.310.000,00
Dari Deposito Berjangka Rp. 900.000,00
Dari tabungan Rp. 750.000,00
Rp. 3.960.000,00
PTKP D adalah (K/3) Rp. 4.320.000.00
Karena seluruh penghasilan netto D beserta keluarganya dalam setahun tidak
melebihi PTKP maka A dapat mengajukan restitusi sederhana.
4.1.3. Wajib Perseorangan "A" usaha dagang elektronika memperoleh penghasilan dalam
tahun 1992 sebagai berikut:
Peredaran usaha = Rp. 20.000.000,00
Harga Pokok Penjualan dan
Biaya Perusahaan = Rp. 30.000.000,00
Penghasilan netto (rugi) =(Rp. 10.000.000,00)
Penghasilan bunga deposito berjangka :
a.n. WP (A) = Rp.3.000.000,00
a.n. Istri (B) = Rp.2.500.000,00
a.n. Anak (C) = Rp.1.000.000,00
Rp.6.500.000,00
Atas penghasilan berupa bunga deposito berjangka telah dipotong PPh atas bunga
deposito, sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito da tabungan oleh Bank dimana
A, B dan C mendepositokan uangnya sebesar :
a.n. A = Rp. 450.000,00
a.n. B = Rp. 375.000,00
a.n. C = Rp. 150.000,00
Rp. 975.000,00
Tanggungan keluarga Wajib Pajak adalah 1 orang isteri dan 3 orang anak sehingga
PTKP (K/3) Rp. 4320.000,00.
Penghasilan netto dari usaha
(rugi) = (Rp. 10.000.000,00)
Penghasilan berupa bunga = Rp. 6.500.000,00
Penghasilan netto 1992 = (Rp. 3.500.000,00)
P T K P = Rp. 4.320.000,00
Penghasilan Kena Pajak = N I H I L
Catatan :
1. PPh atas bunga deposito sebesar Rp. 975.000,00 dapat direstitusi melalui prosedur
restitusi sederhana.
2. Deposan B maupun C tidak diperkenankan mengajukan permohonan restitusi,
karena masih menjadi tanggungan sepenuhnya dari WP A.
4.2. Dalam hal penghasilan netto setahun WP perseorangan melebihi PTKP :
4.2.1. WP bernama M, seorang manager suatu Perseroan Terbatas di Jakarta mempunyai
Deposito Berjangka sebesar Rp. 10.000.000,00 di Bank X dengan bunga 20 %
setahun. Penghasilan M dari bunga deposito setahun sebesar 20 % x
Rp. 10.000.000,00 = Rp.2.000.000,00,- dan gaji (termasuk tunjangan, bonus, jasa
produksi) setahun = Rp.15.000.000,00. Bank x memotong PPh Bunga Deposito M
sebesar = 15 % x Rp. 2.000.000,00 = Rp.300.000,00.
- Isteri M adalah ibu rumah tangga memiliki tabungan sebesar
Rp.20.000.000,00 di Bank Y. Bunga 18 % setahun. Penghasilan Ny. M
setahun sebesar : 18% x Rp.20.000.000,00 = Rp.3.600.000,00.
PPh yang dipotong Bank Y = 15 % x Rp.3.600.000,00 = Rp.540.000,00.
- M mempunyai anak 2 orang, tetapi sudah tidak menjadi tanggungannya.
- Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa seluruh penghasilan M
beserta keluarganya yang berasal dari bunga deposito dan tabungan serta
gaji dalam setahun adalah :
- Gaji = Rp. 15.000.000,00
- Bunga Deposito di Bank X = Rp. 2.000.000,00
- Bunga Deposito di Bank Y = Rp. 3.600.000,00
Jumlah Penghasilan setahun = Rp. 20.600.000,00
PTKP ( K/I ) = Rp. 2.160.000,00
Penghasilan Kena Pajak = Rp. 18.440.000,00
Karena penghasilan M melebihi PTKP, maka PPh yang dipotong oleh Bank X dan Bank
Y tidak dapat dimintakan restitusi.
4.2.2. Wajib Pajak mempunyai anak 3 orang yang masih menjadi tanggungannya,
berpenghasilan dari gaji selama setahun Rp.4.000.000,00. Mempunyai deposito
sebesar Rp.10.000.000,00 dengan bunga 20 % setahun di Bank Z.
Dari data ini diperoleh perhitungan sebagai berikut :
- Penghasilan dari gaji setahun Rp.4.000.000,00
- Bunga deposito :
20 % x Rp.10.000.000,00 Rp.2.000.000,00
Jumlah seluruh penghasilan Rp.6.000.000,00
- PPh atas Bunga Deposito
155 x Rp.2.000.000,00 Rp. 300.000,00
- PTKP (K/3) Rp.4.320.000,00
- Berhubung seluruh penghasilan A melebihi PTKP, maka PPh atas bunga
deposito tidak dapat dimintakan restitusi.
5. Lain-lain
5.1. Dalam masa transisi, formulir SPMKP (KP PPh 3.40) masih dapat digunakan selama persediaan
masih ada dengan Ketentuan kata-kata "P 21 TAHUN 1989" diganti dengan "PP 74 TAHUN 1991".
5.2. Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 TAHUN 1991 beserta
peraturan pelaksanaannya ini, kepada Kepala KPP diminta untuk memberikan penyuluhan
kepada bank-bank/LKBB yang terdaftar di wilayahnya.
Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd
Drs. MAR'IE MUHAMMAD
peraturan/sedp/02pj.431992.txt · Last modified: 2023/02/05 06:15 by 127.0.0.1