peraturan:sedp:02pj.321999
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
24 Maret 1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 02/PJ.32/1999
TENTANG
PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) SABANG
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 44/KMK.04/1999 tanggal
1 Februari 1999 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi
Terpadu Sabang (terlampir), untuk pelaksanaannya diberikan penegasan sebagai berikut :
I. UMUM
1. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1998 bahwa kawasan Sabang
ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Sabang. KAPET
Sabang meliputi seluruh wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang, Pulau Weh, Pulau
Nasi, Pulau Breuh, dan Pulau Teunon, serta pulau-pulau kecil disekitarnya, yang batas-
batasnya dituangkan dalam peta terlampir dalam Keputusan Presiden tersebut.
2. Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam KAPET Sabang yang telah mendapatkan
ijin dari Badan Pengelola KAPET Sabang diberikan fasilitas perpajakan sesuai dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 44/KMK.04/1999 tanggal 1 Februari 1999.
3. Bagi Pengusaha yang berdomisili di KAPET Sabang dan memperoleh ijin dari Badan Pengelola
KAPET Sabang dapat menikmati fasilitas perpajakan yang diberikan baik PPh maupun PPN/
PPnBM sesuai dengan angka II dan III Surat Edaran ini atas kegiatan usaha yang
dilakukannya di KAPET Sabang, sedangkan atas kegiatan usaha di luar KAPET Sabang tidak
memperoleh fasilitas perpajakan.
4. Bagi Pengusaha yang tidak berdomisili di KAPET Sabang, apabila melakukan kegiatan usaha
di KAPET Sabang dan memperoleh ijin dari Badan Pengelola KAPET Sabang hanya
mendapatkan fasilitas sesuai dimaksud pada angka II butir 1.a, 1.b, 1.e dan angka III Surat
Edaran ini untuk kegiatan usaha di lokasi KAPET Sabang.
5. Apabila Pengusaha yang memperoleh ijin dari Badan Pengelola KAPET Sabang juga melakukan
kegiatan usaha di luar KAPET Sabang, diwajibkan melaksanakan pembukuan secara terpisah
atas penghasilan, biaya dan Rugi/Laba dari kegiatan usahanya.
II. PAJAK PENGHASILAN
1. Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha dan berdomisili di KAPET Sabang yang telah
mendapatkan ijin dari Badan Pengelola KAPET Sabang diberikan fasilitas Pajak Penghasilan
berupa :
a. Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang modal dan peralatan lain,
bahan baku dan atau bahan pembantu yang berhubungan langsung dengan kegiatan
produksi.
b. Pilihan (sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 11A ayat
(1) UU Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 1994) untuk menerapkan penyusutan dan atau
amortisasi yang dipercepat di bidang Pajak Penghasilan, sebagai berikut :
-------------------------------------------------------------------------------------------
Masa Tarif penyusutan dan amortisasi
Kelompok Harta Manfaat berdasarkan metode
menjadi ----------------------------------------
Garis Lurus Saldo Menurun
-------------------------------------------------------------------------------------------
I. Bukan Bangunan
dan atau Harta
Tak Berwujud
Kelompok I 2 th 50% 100%
Kelompok II 4 th 25% 50%
Kelompok III 8 th 12,5% 25%
Kelompok IV 10 th 10% 20%
II. Bangunan
Permanen 10 th 10% -
Tidak Permanen 5 th 20% -
-------------------------------------------------------------------------------------------
c. Kompensasi kerugian di bidang Pajak Penghasilan, mulai tahun pajak berikutnya
berturut-turut sampai paling lama 10 (sepuluh) tahun.
d. Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas dividen sebesar 50% dari jumlah yang
seharusnya dibayar.
e. Pengurangan biaya produksi :
1) Kenikmatan berupa natura yang diperoleh karyawan, dan tidak diperhitungkan
sebagai penghasilan bagi karyawan;
2) Biaya pembangunan dan pengembangan daerah setempat, yang mempunyai
hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang fungsinya dapat dinikmati
oleh umum.
2. Untuk memperoleh fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka II butir 1.a tentang
pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 impor :
a. Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
setempat disertai dengan :
- Surat Penunjukan Pelaksana Proyek dari Badan Pengelola KAPET Sabang;
- Daftar Barang Impor yang telah diketahui oleh Badan Pengelola KAPET
Sabang.
b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pajak
Penghasilan Pasal 22 impor selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah
permohonan diterima lengkap.
c. Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 impor disampaikan kepada
Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai untuk dilaksanakan.
3. Untuk memperoleh fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka II butir 1.c tentang
kompensasi kerugian selama 10 (sepuluh) tahun, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan
tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (sesuai Lampiran I.a) dengan melampirkan
Surat Penunjukan Pelaksana Proyek dari Badan Pengelola KAPET Sabang.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Kompensasi
Kerugian (sesuai Lampiran I.b) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan
diterima lengkap.
4. Untuk memperoleh fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka II butir 1.d tentang Pajak
Penghasilan Pasal 26 atas dividen sebesar 50% dari jumlah yang seharusnya dibayar, Wajib
Pajak harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (sesuai
Lampiran II.a) disertai :
a. Surat Penunjukan Pelaksana Proyek dari Badan Pengelola KAPET Sabang.
b. Daftar nama, alamat, jumlah dividen yang dibagikan, jumlah Pajak Penghasilan Pasal
26 yang terutang dan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 setelah dikurangi 50% dari
penerima dividen.
c. Penjelasan dividen yang dibayarkan berasal dari sisa laba tahun pajak yang
berkenaan.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Pengurangan PPh
Pasal 26 Atas Dividen (sesuai Lampiran II.b) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah
permohonan diterima lengkap.
5. Untuk memperoleh fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka II butir 1.e tentang
pengurangan sebagai biaya produksi, Wajib Pajak harus membuat daftar (sesuai Lampiran
III) yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh tentang besarnya :
- kenikmatan berupa natura yang diperoleh karyawan;
- biaya pembangunan dan pengembangan daerah setempat yang mempunyai hubungan
langsung dengan kegiatan usaha yang fungsinya dapat dinikmati oleh umum;
yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.
Pemberian fasilitas ini tidak perlu dilakukan pemeriksaan ke lokasi seperti halnya pemberian
fasilitas sebagai daerah terpencil sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 633/KMK.04/1994 jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-29/PJ.4/1995
tanggal 5 Juni 1995.
III. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
1. Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam KAPET Sabang yang telah mendapatkan
ijin dari Badan Pengelola KAPET Sabang diberikan fasilitas PPN dan atau PPnBM tidak dipungut
atas :
a. Pembelian dalam negeri dan atau impor barang modal dan peralatan lain oleh
Pengusaha di KAPET Sabang, yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi;
b. Impor Barang Kena Pajak berupa bahan baku dan atau bahan pembantu oleh
Pengusaha di KAPET Sabang untuk diolah lebih lanjut;
c. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa bahan baku dan atau bahan pembantu oleh
Pengusaha di luar KAPET Sabang kepada Pengusaha di KAPET Sabang untuk diolah
lebih lanjut;
d. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa bahan baku dan atau bahan pembantu untuk
diolah lebih lanjut, antar Pengusaha di KAPET Sabang atau oleh Pengusaha di KAPET
lain kepada Pengusaha di KAPET Sabang;
e. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa bahan baku dan atau bahan pembantu untuk
diolah lebih lanjut, oleh Pengusaha di KAPET Sabang kepada Pengusaha di Kawasan
Berikat atau oleh Pengusaha di KAPET Sabang kepada Pengusaha di Daerah Pabean
Indonesia lainnya, dan hasil pekerjaan tersebut diserahkan kembali ke KAPET
Sabang;
f. Penyerahan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha di luar KAPET Sabang kepada atau
antar Pengusaha di KAPET Sabang, sepanjang Jasa Kena Pajak tersebut mempunyai
hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET Sabang;
g. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean maupun
dari dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha di KAPET Sabang, sepanjang Barang
Kena Pajak Tidak Berwujud tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan
usaha yang dilakukan di KAPET Sabang;
h. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean oleh Pengusaha di KAPET
Sabang, sepanjang Jasa Kena Pajak tersebut mempunyai hubungan langsung dengan
kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET Sabang.
2. Untuk memperoleh fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka III butir 1.a khusus impor
barang modal dan peralatan lain dan angka III butir 1.b :
a. Pengusaha harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
setempat (sesuai Lampiran IV) dilampiri dengan :
- Surat Penunjukan Pelaksana Proyek dari Badan Pengelola KAPET Sabang;
- Daftar Barang Impor yang telah diketahui oleh Badan Pengelola KAPET
Sabang;
- Dokumen Impor.
Atas permohonan tersebut Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat
Keterangan PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut (sesuai Lampiran V.a) dalam jangka
waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.
b. Surat keterangan PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut disampaikan kepada Kepala
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai untuk dilaksanakan.
Tindasan Surat Keterangan tersebut pada angka III butir 2.a di atas disampaikan
kepada Badan Pengelola KAPET Sabang, instansi lain yang terkait dan Menteri Negara
Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (dalam hal Pemohon adalah
perusahaan dalam rangka PMA/PMDN).
c. Setelah menerima Surat Keterangan PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut dari Kepala
kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai membubuhkan
cap : "PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut eks. Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun
1998" dengan mencantumkan nomor dan tanggal Surat Keterangan PPN dan atau
PPnBM Tidak Dipungut tersebut pada dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
dan Formulir Bukti Pungutan Pajak atas Impor.
d. Selanjutnya PIB, Surat Setoran Pajak atau Bukti Pungutan Pajak atas Impor
diserahkan kepada Importir, sedangkan tembusannya yaitu Surat Setoran Pajak
lembar ke-2 dan ke-3, Bukti Pungutan Pajak atas Impor lembar ke-2 dan fotokopi
PIB disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat kedudukan Bank Devisa/
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang bersangkutan pada setiap akhir bulan, paling
lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
3. Untuk memperoleh fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka III butir 1.a khusus pembelian
dalam negeri atas barang modal dan peralatan lain, angka III butir 1.c, 1.d, 1.e, 1.f, 1.g, dan
1.h :
a. Pengusaha harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
setempat (sesuai Lampiran IV), dilampiri dengan :
- Surat Penunjukan Pelaksana Proyek dari Badan Pengelola KAPET Sabang;
- Daftar Barang dan Jasa yang dibeli/diperoleh yang telah diketahui oleh Badan
Pengelola KAPET Sabang.
- Dokumen kontrak yang bersangkutan.
b. Atas permohonan tersebut Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat
Keterangan PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut (sesuai Lampiran V.b) dalam jangka
waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.
c. Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan barang modal dan peralatan lain, dan atau
Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak kepada Pengusaha di KAPET Sabang menerbitkan
Faktur Pajak sekurang-kurangnya dalam rangkap 3 (tiga) yang diperuntukkan
sebagai berikut :
- Lembar ke-1 untuk PKP Pembeli;
- Lembar ke-2 untuk KPP dimana PKP Penjual terdaftar sebagai lampiran SPT
Masa PPN;
- Lembar ke-3 untuk Arsip Penjual;
dan harus membubuhkan cap seperti pada contoh dibawah ini :
______________________________________________
"PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut
eks. Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1998"
Surat Keterangan PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut
Nomor : .........................
Tanggal : ..........................
______________________________________________
Pembubuhan cap dilakukan oleh PKP Penjual setelah menerima Surat Keterangan
PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut dari Kantor Pelayanan Pajak melalui pembeli.
d. Atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/pemanfaatan Jasa Kena Pajak
dari luar Daerah Pabean, maka Pengusaha wajib membuat SSP PPN/PPnBM yang
terutang dibubuhi cap (sesuai angka III butir 3.c).
4. Kantor Pelayanan Pajak yang menerima dokumen/laporan baik dari Bank Devisa/Kantor
Pelayanan Bea dan Cukai maupun dari PKP Penjual sebagaimana dimaksud pada angka III
butir 2.d., 3.c, dan 3.d di atas, selanjutnya mencatat pada "Daftar Pembelian Dalam Negeri
Dan Atau Impor Barang Modal Dan Peralatan Lain, Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan
Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Atau Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/
Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Yang Tidak Dipungut PPN Dan Atau PPnBM" dan
melaporkan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasannya secara bulanan paling
lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya (sesuai Lampiran VI).
5. Atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha yang
memperoleh fasilitas di KAPET Sabang terutang PPN dan atau PPnBM sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, kecuali penyerahan kepada Pengusaha sebagaimana dimaksud pada angka III
butir 1.e dan 1.f.
Demikian untuk disebarluaskan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
DIREKTUR JENDERAL
ttd
A. ANSHARI RITONGA
peraturan/sedp/02pj.321999.txt · Last modified: 2023/02/05 20:29 by 127.0.0.1