peraturan:sedp:02pj.042008
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
05 Mei 2008
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 02/PJ.04/2008
TENTANG
PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-19/PJ/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN LAPANGAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang
Tata Cara Pemeriksaan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut menggantikan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 176/PJ./2006 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-123/PJ/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan.
Hal-hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut adalah :
1. Pemeriksaan Lapangan dapat dilakukan dalam rangka pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan atau pemeriksaan untuk tujuan lain.
2. Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan oleh suatu Tim Pemeriksa Pajak yang ada di Direktorat
Pemeriksaan dan Penagihan, Kantor Wilayah, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, atau Kantor
Pelayanan Pajak.
3. Tim Pemeriksa Pajak dapat dibantu oleh:
a. seorang atau lebih pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang bukan Pemeriksa Pajak tetapi
memiliki kemampuan tertentu, misalnya kemampuan di bidang teknologi informasi,
b. seorang atau lebih tenaga ahli yang memiliki keahlian tertentu seperti peterjemah bahasa atau
ahli dibidang teknologi informasi, yang berasal dari luar Direktorat Jenderal Pajak, yang
ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak bukan sebagai Pemeriksa Pajak.
4. Terdapat batasan waktu 1 (satu) bulan bagi Wajib Pajak untuk memenuhi buku, catatan, dan/atau
dokumen yang dipinjam oleh Tim Pemeriksa Pajak. Batasan waktu tersebut dihitung sejak Surat
Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan/atau Dokumen diterima oleh Wajib Pajak.
5. Dalam pemeriksaan untuk tujuan lain, jenis buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjam oleh Tim
Pemeriksa Pajak harus disesuaikan dengan tujuan pemeriksaannya.
6. Setiap penyerahan buku, catatan, dan/atau dokumen dari Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak harus
membuat Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen.
7. Apabila jangka waktu 1 (satu) bulan terlampaui dan Wajib Pajak tetap tidak atau tidak sepenuhnya
meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang diminta, Pemeriksa Pajak harus membuat Berita
Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen disetai dengan rincian
daftar buku, catatan, dan dokumen yang wajib dipinjamkan namun belum diserahkan. Selanjutnya, Tim
Pemeriksa Pajak harus menentukan dapat atau tidaknya melakukan pengujian dalam rangka
menghitung besarnya penghasilan kena pajak berdasarkan bukti kompeten yang cukup sesuai standar
pelaksanaan pemeriksaan.
8. Dalam hal Pemeriksa Pajak tidak dapat melakukan pengujian untuk menghitung besarnya penghasilan
kena pajak, Tim Pemeriksa Pajak :.
a. menghitung penghasilan kena pajak secara jabatan, dalam hal yang diperiksa adalah Wajib
Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
b. mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal yang diperiksa adalah Wajib Pajak
badan.
9. Jangka waktu Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
adalah 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang selama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal
Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
10. Apabila ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain
yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, jangka waktu pemeriksaan dapat diperpanjang
menjadi paling lama 2 (dua) tahun, kecuali pemeriksaan yang dilakukan terkait dengan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang
KUP, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak.
11. Jangka waktu Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain adalah 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang
selama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan
tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
12. Dalam hal Wajib Pajak menolak untuk diperiksa, penolakan tersebut harus dibuktikan dengan adanya :
a. Surat Pernyataan Penolakan pemeriksaan;
b. Berita Acara Penolakan Pemeriksaan;
c. Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan; atau
d. Berita Acara Penolakan Membantu kelancaran Pemeriksaan.
13. Berdasarkan penolakan tersebut, dalam hal pemeriksaan dilaksanakan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan, Tim Pemeriksa Pajak dapat menetapkan pajak secara jabatan atau
mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan, sedangkan dalam hal pemeriksaan dilaksanakan untuk
tujuan lain, Tim Pemeriksa menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
14. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan, Tim Pemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegelan.
15. Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Tim
Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan memberi
kesempatan kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
16. Wajib Pajak berhak hadir dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Surat
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
17. Hasil pembahasan akhir antara Tim Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak harus dituangkan dalam
Risalah Pembahasan.
18. Apabila pada saat melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak masih berbeda
pendapat dengan Tim Pemeriksa Pajak, berdasarkan risalah pembahasan, Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan kepada Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan agar perbedaan tersebut dibahas
oleh Tim Pembahas tingkat Unit Pelaksana Pemeriksaan.
19. Pembahasan dilakukan antara Tim Pembahas tingkat Unit Pelaksana Pemeriksaan dengan Tim
Pemeriksa Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Hasil Pembahasan oleh tim
Pembahas tingkat Unit Pelaksana Pemeriksaan harus dituangkan dalam Risalah Tim Pembahas Tim
Pemeriksa Pajak harus memberitahukan hasil pembahasan oleh Tim Pembahas kepada Wajib Pajak.
20. Apabila Wajib Pajak masih berbeda pendapat dengan Risalah Tim Pembahas tingkat Unit Pelaksanaan
Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan agar perbedaan tersebut dibahas oleh Tim
Pembahas tingkat Kantor Wilayah Pembahasan oleh Tim Pembahas tingkat Kantor Wilayah harus
diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
21. Risalah Tim Pembahas tingkat Unit Pelaksana Pemeriksaan dan/atau Risalah Tim Pembahas tingkat
Kantor Wilayah harus digunakan sebagai acuan oleh Tim Pemeriksa dalam membuat Berita Acara
Pembahasan Akhir hasil Pemeriksaan dan Ihtisar Hasil Pembahasan Akhir.
22. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan untuk jenis Pemeriksaan Lapangan harus diselesaikan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
23. Apabila Tim Pemeriksa Pajak tidak memberitahukan hasil pemeriksaan dan/atau tidak memberikan
kesempatan kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam Pembahasan akhir hasil pemeriksaan, pemeriksaan
dapat dibatalkan baik secara jabatan maupun berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
24. Wajib Pajak dapat memberikan pendapat dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan dengan cara mengisi
dan menyampaikan kuesioner kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan setelah pemeriksaan
selesai. Kuesioner ini sekaligus sebagai salah satu bahan dalam melakukan penilaian kinerja pemeriksa.
25. Apabila pada saat dilaksanakan pemeriksaan, Wajib Pajak menungkapkan ketidakbenaran pengisian
SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang KUP, maka pemeriksaan tetap
dilanjutkan untuk membuktikan kebenaran pengungkapan tersebut.
26. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dapat diusulkan menjadi
pemeriksaan bukti permulaan, dalam hal :
a. pada saat pelaksanaan pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang
perpajakan;
b. pada saat Wajib Pajak badan diperiksa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (3b) Undang-Undang KUP; atau
c. Wajib Pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan.
27. Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui, pelaksanaan pemeriksaan dihentikan dengan
membuat Laporan Hasil Pemeriksaan sumir, kecuali usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan terkait
dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17B Undang-Undang KUP, penyelesaian pemeriksaan ditangguhkan sampai dengan
a. Pemeriksaan Bukti Permulaan diselesaikan dan tidak dilanjutkan dengan penyidikan;
b. dilanjutkan dengan penyidikan tetapi tidak dilakukan penuntutan sebagaiman dimaksud dalam
Pasal 44A Undang-Undang KUP; atau
c. diterima putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan
Wajib Pajak bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
28. Jika kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 23 huruf a, huruf b, atau huruf c terpenuhi, maka
pemeriksaan yang ditangguhkan tersebut dilanjutkan dan harus diselesaikan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan.
29. Saat berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut diatur sebagai berikut :
a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
b. Terhadap Surat Perintah Pemeriksaan yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Januari 2008 dan
sampai dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini belum selesai,
pemeriksaannya tetap dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
123/PJ/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 176/PJ/2006.
c. Terhadap Surat Perintah Pemeriksaan yang diterbitkan setelah tanggal 1 Januari 2008 dan
sampai dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini belum selesai, maka prosedur
pemeriksaan yang belum selesai tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak ini
Selain hal-hal penting tersebut diatas, dalam pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan juga perlu
diperhatikan ketentuan sebagai berikut :
1. Dalam Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Tim
Pemeriksa Pajak harus meminjam berkas Wajib Pajak, berkas data/alat keterangan Wajib
Pajak, dan data tunggakan pajak dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Kepala Seksi terkait
dengan menggunakan Surat Peminjaman.
2. Dalam pemeriksaan untuk tujuan lain, Tim Pemeriksa Pajak dapat meminjam berkas Wajib
Pajak, berkas data/alat keterangan Wajib Pajak, dan/atau data tunggakan pajak dari Kepala
Kantor Pelayanan Pajak atau Kepala Seksi terkait dengan menggunakan Surat Peminjaman
yang disesuaikan dengan tujuan pemeriksaan.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Kepala Seksi terkait harus mengirim berkas Wajib Pajak,
berkas data/alat keterangan Wajib Pajak, dan data tunggakan pajak kepada Tim pemeriksa
Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat peminjaman.
4. Dalam hal Surat Pemberitahuan telah diproses di Pusat Pengolahan Data Perpajakan, Tim .
Pemeriksa Pajak tidak perlu meminjam berkas Wajib Pajak tetapi dapat melihat dan
memperoleh data Surat Pemberitahuan melalui sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.
5. Tim Pemeriksa Pajak harus menentukan jenis buku, catatan, dan/atau dokumen termasuk data
yang dikelola secara elektronik yang akan dipinjam dan/atau keterangan yang diminta dari
Wajib Pajak.
6. Tim Pemeriksa Pajak harus menjaga kelengkapan dan keutuhan buku, catatan, dan dokumen
yang dipinjam dari Wajib Pajak serta berkas Wajib Pajak dan berkas Data Wajib Pajak yang
dipinjam dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Kepala Seksi terkait.
7. Berkas Wajib Pajak, berkas Data Wajib Pajak, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan/atau Nota
Penghitungan harus dikembalikan dan disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
atau Kepala Seksi terkait paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Laporan Hasil
Pemeriksaan.
Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2008
Direktur Jenderal
ttd.
Darmin Nasution
NIP 130605098
Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
3. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
4. Kepala Biro Humas Departemen Keuangan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
6. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
peraturan/sedp/02pj.042008.txt · Last modified: 2023/02/05 18:14 by 127.0.0.1