peraturan:sedp:01pj.61998
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
9 Januari 1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 01/PJ.6/1998
TENTANG
RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN 1998/1999
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Berdasarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI pada tanggal 6 Januari 1998 dalam mengantarkan Nota Keuangan
RAPBN Tahun 1998/1999 rencana penerimaan PBB dan BPHTB telah ditetapkan sebesar
Rp. 3.411.000.000.000,- (tiga triliun empat ratus sebelas milyar rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut
dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Rencana penerimaan PBB tahun 1998/1999 secara nasional ditetapkan sebesar
Rp. 2.911.000.000.000,- (dua triliun sembilan ratus sebelas milyar rupiah), atau naik 16,2% dari
rencana tahun 1997/1998.
2. Rencana penerimaan BPHTB sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) untuk periode
bulan Juli 1998 s.d bulan Maret 1999 (9 bulan).
3. Dengan memperhatikan hasil rapat dengan para Kepala Bidang PBB di Cisarua Bogor tanggal 10-11
Desember 1997, setelah dilakukan perbaikan-perbaikan seperlunya, rincian rencana penerimaan PBB
tahun 1998/1999 per Kantor Wilayah DJP ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I surat
ini.
4. Rincian rencana penerimaan BPHTB tahun 1998/1999 per Kantor Wilayah DJP ditetapkan seperti
tercantum pada lampiran II, sedangkan rincian per Dati II penyusunannya diserahkan kepada masing-
masing Kanwil DJP yang bersangkutan dengan memperhatikan penerimaan PPh atas Penghasilan dari
Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
5. Rincian rencana penerimaan PBB tahun 1998/1999 per Daerah Tingkat II per Kantor Wilayah DJP
untuk Sektor Perhutanan IHH dan Sektor Pertambangan Migas ditetapkan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III kolom 7 dan Kolom 10.
6. Rincian rencana penerimaan PBB tahun 1998/1999 yang tercantum dalam Lampiran III untuk Sektor
Pedesaan, Sektor Perkotaan, Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan Non IHH, dan Sektor
Pertambangan Non Migas per Dati II agar disusun dan dilengkapi oleh Kepala Kantor Wilayah DJP,
Kepala Bidang PBB bersama-sama dengan Kepala Kantor Pelayanan PBB yang berada di wilayahnya
dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Rencana penerimaan PBB dan BPHTB yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP cq.
Direktorat PBB seperti tercantum pada lampiran agar tidak dilakukan perubahan.
b. Untuk mempermudah penyusunan rencana penerimaan PBB tersebut, bersama ini disertakan
juga disket dengan program pilihan untuk memproses dan merekam data hasil penyusunan
rencana penerimaan PBB dengan nama file "ren-9899.xls" pada program EXCEL 3.1,
sedangkan untuk rencana penerimaan BPHTB agar disusun dalam file tersendiri.
c. Hasil penyusunan rencana penerimaan PBB tahun 1998/1999 yang disusun per sektor per
Daerah Tingkat II dan BHTB sebagaimana dimaksud di atas baik berupa "hard copy" maupun
"disket" agar dapat diterima oleh Kantor Pusat DJP cq Direktorat PBB selambat-lambatnya
tanggal 3 Pebruari 1998.
7. Rencana penerimaan PBB tahun 1998/1999 per sektor per Daerah Tingkat II serta BPHTB secara
nasional akan ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP cq. Direktorat PBB pada bulan Pebruari 1998,
sehingga rencana tersebut dapat segera ditetapkan dalam RAPBD Tingkat II yang bersangkutan.
8. Jika usulan rencana penerimaan PBB tahun 1998/1999 sampai pada tanggal 3 Pebruari 1998 belum
diterima oleh Kantor Pusat DJP cq. Direktorat PBB, untuk menghindari keterlambatan rencana
penerimaan PBB tersebut diterima oleh Pemerintah Daerah Tingkat II, maka rencana penerimaan PBB
tahun 1998/1999 akan ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP cq. Direktorat PBB.
Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan.
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
ttd
MACHFUD SIDIK
peraturan/sedp/01pj.61998.txt · Last modified: by 127.0.0.1