User Tools

Site Tools


peraturan:sedp:01pj.131999
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                    2 Maret 1999     

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR SE - 01/PJ.13/1999

                        TENTANG

                       SPJ-TKPKN TAHUN ANGGARAN 1998/1999

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dana TKPKN tahun 1998/1999, dengan ini diminta perhatian 
Saudara untuk hal-hal sebagai berikut :

1.  Agar menghitung seluruh penerimaan dan pengeluaran TKPKN selama tahun anggaran 1998/1999,   
    dan selanjutnya pada akhir bulan Maret 1999 :
    1.1.    Apabila masih terdapat kekurangan dana untuk pembayaran TKPKN pegawai/hutang PPh 
        Pasal 21 yang harus disetor, diminta agar segera mengajukan permintaan kekurangan 
        tersebut kepada Kepala Bagian Keuangan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

    1.2.    Apabila pada bendaharawan terdapat sisa/saldo TKPKN, maka sisa/saldo tersebut harus 
        disetorkan kembali ke rekening Kas Negara pada Bank Pemerintah dengan menggunakan 
        formulir Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) paling lambat tanggal 
        10 April 1999.

2.  Kode yang digunakan dalam formulir SSBP sebagaimana dimaksud pada butir 1.2., sebagai berikut :
    a.  Unit Organisasi     :   Direktorat Jenderal Pajak
    b.  Uraian Penerimaan   :   Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Kode MAP.0811
    c.  Sub Kelompok MAP    :   Pendapatan Kembali Belanja Pegawai Tahun 1998/1999 
                        Sub Kelompok MAP.0810

3.  Daftar pembayaran dan SPJ TKPKN beserta lampirannya (untuk bulan Maret 1998 dan bulan-bulan 
    sebelumnya apabila belum disampaikan), paling lambat tanggal 20 April 1999 sudah diterima di 
    Bagian Keuangan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

    Khusus SPJ TKPKN bulan Maret 1998 harus dilampiri dengan photocopy SSBP (bukti setor) yang telah 
    dilegalisir Kepala Kantor yang bersangkutan.

4.  Perlu memperhatikan prosedur yang berlaku yaitu :
    -   Permintaan dropping TKPKN harap dikirim tersendiri paling lambat tanggal 20 bulan 
        sebelumnya sudah sampai di Bagian Keuangan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (tidak 
        digabung dengan SPJ-TKPKN)

    -   Permintaan dropping TKPKN agar mencantumkan besarnya potongan premi asuransi yang 
        akan dipotong dari pegawai yang bersangkutan.

    -   Dalam hal terdapat pembayaran rapel TKPKN, agar permintaan dropping bulan yang 
        bersangkutan dilengkapi dengan daftar nama penerima rapel dan besarnya rapel yang akan 
        diterima oleh masing-masing pegawai.

    -   Guna menghindari keterlambatan proses permintaan dropping TKPKN, dapat disampaikan 
        terlebih dahulu melalui Faksimile (021) 5734793.

Demikian untuk dilaksanakan.




Pjs SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

ttd

GUNADI
peraturan/sedp/01pj.131999.txt · Last modified: 2023/02/05 06:18 by 127.0.0.1