KLIPedia

                                                    30 Juli 2004

                       SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
                             NOMOR SE - 22/BC/2004

                        TENTANG

            PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK ANTI DUMPING 
                   TERHADAP IMPOR CALCIUM CARBIDE

                   DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 307/KMK.01/2004 
tanggal 25 Juni 2004 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Calcium Carbide, dengan 
ini disampaikan petunjuk pelaksanaan pemungutan Bea Masuk Anti Dumping (BM AD) sebagai berikut :

1.  Pengenaan BM AD.
    a.  Terhadap impor Calcium Carbide dengan Nomor Pos Tarif 2849.10.00.00 dari negara asal dan
        produsen sebagaimana tersebut dibawah ini dikenakan Bea Masuk Anti Dumping sebagai
        berikut :
        _____________________________________________________________________________
        No. Negara Asal Barang  Nama Produsen/Eksportir   Besarnya Bea Masuk Anti Dumping
        _____________________________________________________________________________
        1.  RRC         Semua Perusahaan        24%
        2.  Malaysia        Semua Perusahaan        4%
        _____________________________________________________________________________
    b.  Terhadap impor barang yang dikenakan BM AD pada huruf a disamping diwajibkan membayar
        Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor dengan menggunakan formulir PIB, diwajibkan juga
        membayar BM AD yang besarnya sebagaimana tersebut diatas dan tambahan pajak dalam
        rangka impor sehubungan dengan pengenaan BM AD.
        Pembayaran BM AD dan tambahan pajak dalam rangka impor dimaksud dilaksanakan dengan
        menggunakan Formulir Pemberitahuan Pembayaran BM AD sebagaimana diatur dalam
        Lampiran I Surat Edaran ini, sedangkan tatacara pengisian Formulir Pemberitahuan
        Pembayaran BM AD diatur dalam Lampiran II.

2.  Tatacara penghitungan BM AD sebagai berikut :
    BM AD = ...% BM AD x Nilai Pabean
    Untuk menghitung pajak dalam rangka impor (PPN, PPn BM, dan PPh) atas barang impor sebagaimana
    tersebut pada angka 1 huruf a diatas, persentase pajak dikalikan dengan hasil penjumlahan nilai
    Pabean ditambah dengan Bea Masuk dan BM AD. Oleh karena pajak dalam rangka impor yang
    dicantumkan pada PIB sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b telah dihitung berdasarkan
    persentase pajak dikalikan dengan hasil penjumlahan Nilai pabean ditambah Bea Masuk, maka untuk
    perhitungan pajak dalam rangka impor yang dicantumkan pada Formulir Pemberitahuan Pembayaran
    BM AD hanyalah sebesar persentase pajak dalam rangka impor dikalikan dengan BM AD tersebut.
    Penghitungan pajak dalam rangka impor = ....% pajak yang bersangkutan x BM AD. BM AD dan pajak
    dalam rangka impor yang dicantumkan pada formulir Pemberitahuan Pembayaran BM AD dibayar
    bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk.

3.  Terhadap impor barang yang dikenakan BM AD yang memperoleh fasilitas pembebasan atau
    keringanan bea masuk, BM AD tetap harus dibayar sebesar BM AD sesuai angka 2 di atas.

4.  Pelaksanaan penyetoran BM AD dan pajak dalam rangka impor berkaitan dengan pengenaan BM AD
    dilakukan dengan menggunakan formulir SSPCP tersendiri, disamping berdasarkan PIB sebagaimana
    dimaksud pada angka 1 huruf b, dan dibayarkan kepada Bendaharawan Kantor Pelayanan. Kode Mata
    Anggaran Penerimaan (MAP) untuk BM AD dipergunakan Kode MAP untuk Bea Masuk.

5.  BM AD sebagaimana disebutkan pada butir 1 huruf a diatas dikenakan atas impor yang PIBnya
    diajukan ke Kantor Pelayanan di Pelabuhan Pemasukan sejak tanggal 24 Juni 2004.

6.  Setiap pelaksanaan pengimporan barang yang dikenakan BM AD tersebut diatas agar langsung
    dilaporkan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.b. Direktur Teknis Kepabeanan dengan cara
    menyampaikan kopi Pemberitahuan Pembayaran Bea Masuk Anti Dumping yang telah diberi Nomor
    PIB oleh pejabat Bea dan Cukai.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.





Direktur Jenderal,

ttd.

Eddy Abdurrachman
NIP 060044459


Tembusan Yth. :
1.  Menteri Keuangan;
2.  Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
3.  Sekretaris Jenderal Bea dan Cukai;
4.  Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat DJBC.