KLIPedia

 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Jalan Jenderal A. Yani

Jakarta

Kotak Pos 108 Jakarta 10002

 

Telepon      : (021) 4890308
Faksimili    : (021) 4890871
Website      : www.beacukai.go.id

---

Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah;                                                                                                    Jakarta, 19 Maret 2008

2. Kepala Kantor Pelayanan Utama;

3. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan  

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Di Seluruh Indonesia

 

SURAT EDARAN

Nomor : SE-16/BC/2008

 

TENTANG

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

BEA MASUK ANTI DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR HOT ROLLED COIL DARI NEGARA CHINA, INDIA, RUSIA, TAIWAN DAN THAILAND

 

       Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: **39.1/PMK.011/2008** tanggal 28 Februari 2008 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Hot Rolled Coil dari Negara China, India, Rusia, Taiwan dan Thailand dengan ini disampaikan petunjuk pelaksanaan pemungutan BMAD sebagai berikut:

1.

Pengenaan BMAD

1.1

Terhadap impor Hot Rolled Coil (pos tarif 7208.10; 7208.25; 7208.26; 7208.27; 7208.36; 7208.37; 7208.38; 7208.39 dan 7208.90) dengan negara asal dan produsen sebagaimana tersebut dibawah ini dikenakan BMAD:

 

 

 

 

1.2

Terhadap impor barang yang dikenakan BMAD pada angka 1.1 disamping diwajibkan membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan menggunakan formulir PIB, diwajibkan juga membayar BMAD yang besarnya sebagaimana tersebut angka 1.1 dan tambahan pajak dalam rangka impor sehubungan dengan pengenaan BMAD.

 

Pembayaran BMAD dan tambahan pajak dalam rangka impor dimaksud dilaksanakan dengan menggunakan formulir Pemberitahuan Pembayaran BMAD sebagaimana diatur dalam Lampiran I Surat Edaran ini, sedangkan tatacara pengisian Formulir Pemberitahuan Pembayaran BMAD diatur dalam Lampiran II.

 

 

2.

Tata Cara Perhitungan BMAD

BMAD dihitung dengan cara persentase BMAD dikalikan dengan nilai pabean (dalam rupiah).

BMAD = …….% BMAD x nilai pabean

Untuk menghitung pajak dalam rangka impor (PPN, PPnBm dan PPh) atas barang impor sebagaimana tersebut pada angka 1.1., persentase pajak dikalikan dengan hasil penjumlahan nilai pabean ditambah bea masuk dan BMAD.

Oleh karena pajak dalam rangka impor yang dicantumkan pada PIB sebagaimana dimaksud angka 1.2 telah dihitung berdasarkan persentase pajak dikalikan dengan hasil penjumlahan nilai pabean ditambah bea masuk, maka untuk perhitungan pajak dalam rangka impor yang dicantumkan pada formulir Pemberitahuan Pembayaran BMAD hanyalah sebesar persentase pajak dalam rangka impor dikalikan dengan BMAD tersebut.

Pajak dalam rangka impor = ……% pajak x BMAD.

BMAD dan pajak dalam rangka impor yang dicantumkan dalam formulir Pemberitahuan

pembayaran BMAD dibayar bersamaan dengan pembayaran bea masuk.

 

3.

Pelaksanaan Pemungutan BMAD

Pemungutan BMAD dilaksanakan sebagai berikut.

3.1

Untuk barang impor tanpa fasilitas pembebasan, BMAD dibayar lunas sebelum PIB diserahkan.

3.2

Untuk impor melalui Kawasan Berikat, BMAD dibayar lunas pada saat barang yang dibuat menggunakan barang impor yang terkena BMAD atau barang impor yang terkena BMAD itu sendiri dikeluarkan ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) untuk dipakai (BMAD dibayar lunas sebelum PIB diserahkan).

3.3

Untuk barang impor yang menggunakan skema Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), BMAD dipertaruhkan sebagai jaminan atau dibayar lunas sebelum PIB diserahkan, kemudian setelah barang tersebut diekspor kembali, jaminan yang dipertaruhkan dikembalikan atau BMAD yang telah dilunasi dikembalikan.

3.4

Untuk barang impor yang tidak menggunakan fasilitas Kawasan Berikat atau skema KITE namun mendapat fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk tetapi barang tersebut untuk dipakai di dalam Daerah Pabean, BMAD wajib dilunasi sebelim PIB diserahkan (misalnya pembebasan bea masuk atas impor mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006).

3.5

Untuk barang impor sementara, BMAD dipertaruhkan sebagai jaminan pada saat barang tersebut akan dikeluarkan dari tempat impor. Ketentuan selanjutnya mengikuti ketentuan bea masuk untuk barang impor sementara.

 

 

4.

Pelaksanaan penyetoran

Pelaksanaan penyetoran BMAD dan pajak dalam rangka impor berkaitan dengan pengenaan BMAD dilakukan dengan menggunakan formulir SSPCP tersendiri, disamping SSPCP untuk penyetoran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang dibuat berdasarkan PIB sebagaimana dimaksud pada angka 1.2. Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP) untuk BMAD digunakan Kode Anggaran untuk bea masuk.

 

 

5.

Tanggal pemberlakuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: **39.1/PMK.011/2008**, pengenaan BMAD mulai berlaku setelah 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkan. Tanggal penetapan adalah 28 Februari 2008, sehingga pengenaan BMAD berlaku sejak tanggal 2 Maret 2008.

 

6.

Pelaporan

Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaporkan setiap pelaksanaan impor barang yang dikenakan BMAD kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Teknis Kepabeanan dan Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai yaitu dengan mengirimkan foto kopi formulir Pemberitahuan Pembayaran yang telah diberi nomor pendaftaran PIB oleh Pejabat Bea dan Cukai.

 

       Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

 

 

 

 

Direktur Jenderal,

 

 

 

 

 

 

 

ttd,-

 

 

 

 

 

 

 

Anwar Suprijadi

 

 

 

NIP 120050332

 

 

Tembusan Yth. :

Sekretaris Direktorat Jenderal, para Direktur dan Tenaga Pengkaji

Di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai