KLIPedia

                                                30 Januari 2008

                SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
                    NOMOR SE - 08/BC/2008

                        TENTANG

           PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH 
          ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA EKSPLORASI HULU MINYAK 
                      DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI

                     DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 178/PMK.011/2007 dan Peraturan 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-02/BC/2008, dipandang perlu untuk memberikan penegasan sebagai 
berikut:
1.  Penerbitan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah berdasarkan PMK Nomor 
    178/PMK.011/2007 dilakukan bersamaan dengan penerbitan fasilitas pembebasan Bea Masuk 
    berdasarkan PMK Nomor 177/PMK.011/2007 dalam 1 (satu) surat keputusan pemberian fasilitas 
    (masterlist).
2.  Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
    Cukai (KPPBC) dalam memberikan pelayanan importasi kegiatan usaha eksplorasi hulu migas serta 
    panas bumi yang diberikan fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah, wajib:
    a.  menyediakan cap bertuliskan \u201CPPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK 
        178/PMK.011/2007\u201D;
    b.  membubuhkan cap sebagaimana dimaksud pada butir 2.a pada semua lembar Pemberitahuan 
        Pabean Impor dan Surat Setoran Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP);
    c.  menyampaikan laporan realisasi impor paling lama setiap tanggal 5 bulan berikutnya dengan 
        format sesuai Lampiran II Peraturan Bea dan Cukai Nomor P-02/BC/2008 dengan dilampiri 
        salinan Pemberitahuan Pabean Impor dan SSPCP yang telah diberikan cap sebagaimana 
        dimaksud butir 1.b kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.




Direktur Jenderal,

ttd,

Anwar Suprijadi
NIP 120050332