peraturan:seda:85a.62001
26 Juni 2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
NOMOR SE - 85/A.6/2001
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PPN DAN PPN BM OLEH KPKN DAN BENDAHARAWAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN,
Dalam rangka pelaksanaan pemungutan PPN dan PPn BM yang dilakukan oleh KPKN dan Bendaharawan,
bersama ini disampaikan rekaman/copy :
1. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 547/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang
Penunjukan Bendaharawan Pemerintah, Badan-badan Tertentu dan Instansi Pemerintah Tertentu
untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah;
2. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 548/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata
Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah oleh Bendaharawan Pemerintah sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai;
3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 549/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata
Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah oleh Badan-badan Tertentu sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai;
4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 550/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata
Cara Pemungutan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 TAHUN 2001 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nomor 42 TAHUN 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah
yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri;
yang berlaku sejak 1 Januari 2001 (untuk ketentuan pada angka 1 s.d 4) dan 18 Mei 2001 (untuk ketentuan
pada angka 5) untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Sehubungan dengan hal tersebut, diminta perhatian Saudara akan hal-hal sebagai berikut :
1. Ruang Lingkup Pemungutan PPN
KPKN dan Bendaharawan melakukan pemungutan PPN sebagaimana diatur dalam Undang-undang
Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000.
2. Penyerahan Barang/Jasa Kena PPN dan PPn BM-nya tidak perlu dipungut.
KPKN dan Bendaharawan tidak perlu memungut PPN dan PPn BM terhadap Barang/Jasa Kena Pajak
yang terutang PPN, adalah sebagai berikut :
a. Pembayaran untuk penyerahan barang atau jasa yang jumlahnya paling banyak
Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
b. Pembayaran untuk pembebasan tanah;
c. Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang menurut
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan atau
dibebaskan dari pengenaan PPN;
d. Pembayaran atas penyerahan BBM dan bukan BBM oleh PERTAMINA;
e. Pembayaran atas rekening telepon;
f. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan;
g. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN.
Catatan :
Penyerahan tersebut pada butir 2.a dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak rekanan
Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum, sedangkan penyerahan tersebut pada butir
2.g tidak perlu dipungut dan juga tidak diterbitkan Surat Keterangan Bebas PPN (SKB PPN).
Apabila KPKN/Bendaharawan ragu-ragu memutuskan apakah atas penyerahan tersebut terutang
PPN/PPn BM atau tidak, maka Pengusaha Kena Pajak rekanan Pemerintah harus meminta surat
penegasan dari Kantor Pelayanan Pajak setempat.
3. Dasar Pengenaan Pajak
a. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran, baik dalam bentuk uang muka, atau
pembayaran sebagian/seluruhnya yang dilakukan oleh KPKN atau Bendaharawan. Dalam
jumlah pembayaran tersebut dianggap sudah termasuk jumlah PPN dan PPn BM yang
terutang.
b. KPKN wajib menolak Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) berikutnya yang diajukan
Bendaharawan Pemerintah apabila Bendaharawan Pemerintah tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 dan Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan RI
Nomor : 548/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000.
c. Khusus untuk pembayaran kontrak-kontrak yang sebagian/seluruh dananya dari Pinjaman/
Hibah Luar Negeri, sampai dengan tgl 17 Mei 2001 berlaku ketentuan/petunjuk yang ada
( terakhir Surat Dirjen Anggaran tanggal 24 Januari 2001 Nomor S-256/A/2001 tentang
Penerusan SK DJP tgl 7 Desember 2000 No. KEP - 526/PJ./2000, Kep. Menkeu No.
486/KMK.04/2000 dan Peraturan Pemerintah No. 43 TAHUN 2000 ). Terhitung mulai tanggal
18 Mei 2001 KPKN agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 TAHUN 2001.
4. Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak
a. Faktur Pajak dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak rekanan Pemerintah;
b. Surat Setoran Pajak ( SSP ) untuk PPN dan PPn BM yang dipungut oleh KPKN atau
Bendaharawan dibuat atas nama, alamat dan NPWP PKP Rekanan Pemerintah. SSP
ditandatangani oleh Kepala Seksi Perbendaharaan KPKN/Bendaharawan pada ruang yang
disediakan selaku penyetor.
5. Laporan
a. KPKN melaporkan daftar nama Bendaharawan dan perubahannya yang berada dalam wilayah
kerjanya kepada Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) setempat;
b. KPKN setiap hari kerja menyampaikan lembar ke-3 Faktur Pajak yang telah dibubuhi catatan
nomor dan tanggal advis SPM kepada Kantor Pelayanan Pajak dengan Surat Pengantar,
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri keuangan RI No. 550/KMK.04/2000 tanggal
22 Desember 2000. Apabila pada hari berkenaan tidak ada Faktur Pajak, maka Surat
Pengantar diberi catatan "Faktur Pajak NIHIL".
c. Bendaharawan wajib melaporkan PPN dan PPn BM yang telah dipungut dan disetorkan, setiap
bulan kepada KPKN dan KPP selambat-lambatnya 14 ( empat belas hari ) setelah bulan
dilakukan pembayaran atas tagihan dengan menggunakan "Surat Pemberitahuan masa Bagi
Pemungut PPN".
6. Sanksi
Petugas/Pejabat KPKN yang ditunjuk dan Bendaharawan yang tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas, dapat dikenakan sanksi
berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Jika tindakan tersebut memenuhi unsur
pidana dapat dikenakan sanksi pidana.
7. Lain-lain.
a. Kepala KPKN dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan surat edaran ini, agar
menghubungi Kantor Pelayanan Pajak setempat.
b. Kepala KPKN diinstruksikan agar segera menyampaikan ketentuan ini kepada Bendaharawan
Rutin/Proyek di wilayah kerjanya;
c. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran diminta untuk mengawasi pelaksanaan
surat edaran ini.
d. Sejak berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran ini, Surat Edaran Direktur
Jenderal Anggaran Nomor SE-17/A/1989 tanggal 25 Januari 1989 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan PPN dan PPn BM oleh KPKN dan Bendaharawan, dinyatakan tidak
berlaku.
Demikian untuk dilaksanakan
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN,
ttd,
A. ANSHARI RITONGA
peraturan/seda/85a.62001.txt · Last modified: 2023/02/05 05:53 by 127.0.0.1