peraturan:sdp:992pj.2005
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
28 Nopember 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 992/PJ./2005
TENTANG
PENJELASAN SPT MASA PPN PEDAGANG ECERAN LEBIH BAYAR PADA FORMULIR 1195
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 15 Agustus 2005 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat,
dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Secara garis besar isi surat Saudara mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
a. - KMK Nomor 252/KMK.03/2002 tanggal 31 Mei 2002 mulai berlaku pada tanggal 1 Juni
2002, KMK Nomor 253/KMK.03/2002 tanggal 31 Mei 2002 sebagaimana telah diubah
dengan KMK Nomor 402/KMK.03/2002 tanggal 11 September 2002 mulai berlaku
sejak tanggal 11 September 2002 dan Kep Dirjen Nomor KEP - 386/PJ./2002 tanggal
19 Agustus 2002 mulai berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2002.
- Sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Dirjen
Pajak tersebut, Saudara belum pernah menerima sosialisasi atas peraturan itu dan
atas SPT Masa Pedagang Eceran dengan Formulir 1195 PE yang Saudara laporkan
tetap diterima dan tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak KPP Tarakan sampai
dengan bulan Desember 2004.
b. - Menurut surat dari Kantor Pelayanan Pajak Tarakan Nomor XXX, tanggal 17 Maret
2005, Lebih Bayar PPN pada Formulir 1195 PE tidak dapat dikompensasikan ke
Formulir 1195.
- Aturan pajak yang Saudara ketahui mengakui dan mengakomodasi adanya Lebih
Bayar pajak (termasuk Lebih Bayar PPN Pedagang Eceran) dan sepengetahuan
Saudara belum ada aturan yang membenarkan untuk menghapus atau mereduksi
Lebih Bayar pajak tersebut karena itu hak Wajib Pajak
c. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara mohon penjelasan atas perlakuan PPN oleh
Pedagang Eceran dan penjelasan atas Lebih Bayar PPN Pedagang Eceran itu dapat dilaporkan
pada bagian mana dalam perubahan Formulir 1195 PE ke Formulir 1195 tersebut.
2. Ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut :
a. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 antara mengatur sebagai berikut :
Pasal 1 angka 17 : Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual,
Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang
dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang
terutang.
b. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain Sebagai
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) antara lain diatur:
(1) Dalam menghitung PPN yang terutang, PKP PE dapat menggunakan Nilai Lain sebagai
DPP dengan cara:
a. PPN yang terutang atas penyerahan BKP oleh PKP PE adalah sebesar 10%
X Harga jual BKP,
b. Jumlah PPN yang harus dibayar oleh PKP PE adalah sebesar 10% X 20% X
jumlah seluruh penyerahan barang dagangan.
(2) Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan Barang Kena Pajak yang
dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) tidak dapat dikreditkan lagi karena dalam perhitungan Pajak
Pertambahan Nilai yang dibayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b telah
diperhitungkan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena
Pajak, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak
dari luar Daerah Pabean dalam rangka kegiatan usaha tersebut.
d. Dalam Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 251/KMK.03/2002 tanggal
31 Mei 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2002
tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 4
dinyatakan dihapus;
e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 Perubahan atas Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 553/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak
Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 17 TAHUN 2000 memilih dikenakan pajak dengan menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan Netto, antara lain mengatur bahwa:
Pasal 1 : angka 2, Pedagang Eceran yang menggunakan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto adalah Pengusaha orang pribadi dengan jumlah
peredaran bruto dan atau penerimaan bruto selama 1 (satu) tahun
buku tidak lebih dari Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaan utamanya adalah
melakukan usaha perdagangan dengan cara sebagai berikut :
a. Menyerahkan Barang Kena Pajak melalui suatu tempat
penjualan eceran seperti toko, kios atau dengan cara
penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir,
atau dengan cara penjualan yang dilakukan dari rumah ke
rumah;
b. Menyediakan Barang Kena Pajak yang diserahkan di tempat
penjualan secara eceran tersebut; dan
c. Melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului
dengan penawaran tertulis, kontrak atau lelang dan pada
umumnya bersifat tunai, dan pembeli pada umumnya datang
ke tempat penjualan tersebut langsung membawa Barang
Kena Pajak yang dibelinya.
Pasal 2 Ayat (1) : Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat
menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan
untuk menghitung besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
Pasal 2 Ayat (2) : Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat
Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dengan cara membubuhkan
catatan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
yang bersangkutan tentang penggunaan Pedoman Penghitungan
Pengkreditan Pajak Masukan.
Pasal 3 : Pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagai
berikut :
a. Pajak Keluaran dihitung dengan cara mengalikan nilai
peredaran bruto dan atau penerimaan bruto yang terutang
Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang
bersangkutan dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai.
b. Nilai peredaran bruto dan atau penerimaan bruto
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak termasuk Pajak
Pertambahan Nilai.
c. Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan ditetapkan
sebagai berikut : Untuk penyerahan Barang Kena Pajak oleh
Pedagang Eceran dengan Norma Penghitungan Penghasilan
Netto, sebesar 80% (delapan puluh persen) dikalikan dengan
Pajak Keluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 402/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 253/KMK.03/2002 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan
Barang Dagangan oleh Pedagang Eceran selain yang menggunakan Norma Penghitungan
Penghasilan Netto antara lain mengatur bahwa:
Pasal 1 : Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan
Pedagang Eceran Selain Yang Menggunakan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto adalah Pengusaha Orang Pribadi atau Badan yang
menyelenggarakan pembukuan yang dalam kegiatan usaha atau
pekerjaan utamanya adalah melakukan usaha perdagangan dengan
cara sebagai berikut :
a. Menyerahkan Barang Kena Pajak melalui suatu tempat
penjualan eceran seperti toko, kios, atau dengan cara
penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir,
atau dengan cara penjualan dari rumah ke rumah;
b. Menyediakan Barang Kena Pajak yang diserahkan di tempat
penjualan secara eceran tersebut; dan
c. Melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului
dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak atau
lelang dan pada umumnya bersifat tunai, dan pembeli pada
umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung
membawa sendiri Barang Kena Pajak yang dibelinya.
Pasal 2 atas penyerahan barang dagangan oleh Pedagang Eceran Selain
Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, terutang
PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga jual;
Pasal 3 Pedagang Eceran Selain Yang Menggunakan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto yang melakukan penyerahan BKP, wajib membuat
Faktur Pajak, memungut dan menyetor pajak yang terutang, serta
melaporkannya pada Surat Pemberitahuan Masa PPN;
3. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pada butir 2 dan memperhatikan surat Saudara pada butir 1 di
atas, dengan ini ditegaskan sebagai berikut :
a. Sejak 1 Juni 2002 Pedagang Eceran tidak diperkenankan untuk menggunakan Nilai Lain
sebagai Dasar Pengenaan Pajak, sehingga terhitung 1 Juni 2002, Pedagang Eceran Selain
Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib memungut PPN yang terutang
sebesar 10% dari harga jual atas penyerahan barang dagangannya, menyetor dan
melaporkannya dalam SPT Masa PPN Formulir 1195.
b. PPN yang harus dibayar ke Kas Negara oleh Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran
ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari seluruh nilai penyerahan barang dagangan, dan
jumlah tersebut merupakan hasil penghitungan antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan,
sehingga Pajak Masukan yang telah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak atau
perolehan Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya tidak
dapat dikreditkan lagi, kecuali bila Pedagang Eceran tersebut memilih menghitung PPN yang
harus dibayar sesuai dengan ketentuan umum penghitungan PPN.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PPN DAN PTLL,
ttd.
A. SJARIFUDDIN ALSAH
peraturan/sdp/992pj.2005.txt · Last modified: 2023/02/05 20:20 by 127.0.0.1