peraturan:sdp:988pj.532003
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
15 Oktober 2003
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 988/PJ.53/2003
TENTANG
PPN ATAS SERVICE CHARGE DALAM RANGKA KEGIATAN JASA PERSEWAAN RUANGAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 25 Agustus 2003 hal Penegasan Dasar Pengenaan
Pajak atas Service Charge Dalam Rangka Kegiatan Jasa Persewaan Ruangan, dengan ini diberitahukan hal-hal
sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa:
a. PT ABC bergerak di bidang jasa persewaan bangunan kantor.
b. Berkenaan dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE-14/PJ.53/2003 tanggal 3 Juni 2003 hal Dasar Pengenaan Pajak atas Service Charge Dalam
Rangka Kegiatan Jasa Persewaan Ruangan, Saudara bertanya:
b.1. Bagaimana apabila PT ABC terlanjur menerbitkan Faktur Pajak sebelum tanggal
3 Juni 2003 untuk tagihan service charge bulan Juni 2003 dengan menggunakan
Dasar Pengenaan Pajak sebesar 40% dari jumlah penggantian? Apakah atas
kekurangannya diterbitkan Faktur Pajak baru atau Faktur Pajak tersebut diganti
sehingga Dasar Pengenaan Pajak-nya menjadi sebagaimana diatur dalam Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ.53/2003 tersebut?
b.2. Atas kekurangan pada butir b.1. diatas, apakah akan dikenakan denda, atau atasnya
ada toleransi untuk masa transisi antara berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal
Pajak Nomor SE-13/PJ.32/1989 dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE-14/PJ.53/2003?
b.3. Bagaimana halnya dengan pembayaran yang dilakukan di muka untuk periode satu
tahun (misal pembayaran dilakukan pada Januari 2003 untuk periode Januari sampai
dengan Desember 2003) dimana pada waktu pembayaran dilakukan Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ.53/2003 belum diterbitkan?
2. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 18 TAHUN 2000, antara lain mengatur:
a. Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual,
Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
b. Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua
biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena
Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga
yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-549/PJ./2000 tentang Saat Pembuatan, Bentuk,
Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-433/PJ./2002, antara lain mengatur:
a. Pasal 1 ayat (1) antara lain menyatakan bahwa Faktur Pajak Standar harus dibuat paling
lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan keseluruhan Jasa Kena Pajak
dalam hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan keseluruhan Jasa Kena pajak,
kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya maka Faktur Pajak Standar harus
dibuat paling lambat pada saat penerimaan pembayaran; atau pada saat penerimaan
pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Jasa Kena
Pajak.
b. Pasal 7 ayat (1) antara lain menyatakan bahwa atas Faktur Pajak Standar yang cacat, rusak,
atau salah dalam pengisian atau penulisan sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat
(5) Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 18 TAHUN 2000, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak
Standar dapat menerbitkan Faktur Pajak Standar Pengganti yang tata caranya sebagaimana
diatur dalam Lampiran III huruf A Keputusan ini.
c. Lampiran III huruf A antara lain mengatur:
1) Butir 1 menyatakan bahwa atas permintaan Pengusaha Kena Pajak penerima Jasa
Kena Pajak atau atas kemauan sendiri, terhadap Faktur Pajak yang salah dalam
pengisian atau salah dalam penulisan, Pengusaha Kena Pajak pemberi Jasa Kena
Pajak membuat Faktur Pajak Standar Pengganti.
2) Butir 3 menyatakan bahwa penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak Standar
Pengganti dilaksanakan seperti Faktur Pajak Standar yang biasa.
3) Butir 4 dan butir 5 menyatakan bahwa Faktur Pajak Standar Pengganti diisi
berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri dengan Faktur Pajak Standar
yang salah dalam penulisan atau salah dalam pengisian tersebut, dan pada Faktur
Pajak Standar pengganti tersebut dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode, Nomor
Seri, dan tanggal Faktur Pajak Standar yang diganti tersebut.
4) Butir 6 dan butir 7 menyatakan bahwa Faktur Pajak Standar Pengganti dilaporkan
dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang
sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti, dan penerbitan
Faktur Pajak Standar Pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk
membetulkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak
terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak Standar tersebut.
4. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan 3, serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1 di
atas, dengan ini ditegaskan bahwa:
a. Sepanjang Faktur Pajak Standar telah diterbitkan sebelum tanggal 3 Juni 2003, maka atas
Faktur Pajak Standar tersebut tidak perlu dilakukan pembetulan.
b. Dalam hal Faktur Pajak Standar diterbitkan pada atau setelah 3 Juni 2003, maka Dasar
Pengenaan Pajak-nya adalah seluruh Penggantian, yakni nilai berupa uang, termasuk semua
biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh PT XYZ. Dalam hal Dasar Pengenaan Pajak
yang dicantumkan dalam Faktur Pajak Standar tersebut bukan seluruh Penggantian, maka
atas Faktur Pajak Standar tersebut harus diterbitkan Faktur Pajak Standar Pengganti dengan
tata cara sesuai ketentuan pada butir 3 huruf b dan huruf c di atas.
c. Atas pembayaran service charge yang dilakukan di awal tahun untuk jangka waktu satu
tahun, sepanjang Faktur Pajak Standar-nya telah diterbitkan sebelum tanggal 3 Juni 2003,
tidak perlu diterbitkan Faktur Pajak Standar Pengganti.
Demikian disampaikan untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR PPN DAN PTLL
ttd
I MADE GDE ERATA
peraturan/sdp/988pj.532003.txt · Last modified: 2023/02/05 05:57 by 127.0.0.1