peraturan:sdp:982pj.522003
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
10 Oktober 2003
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 982/PJ.52/2003
TENTANG
PERMOHONAN PENEGASAN ATAS PENGENAAN DAN RESTITUSI PPnBM EKS DANA HIBAH/PINJAMAN LUAR
NEGERI DAN PENGERTIAN PPN/PPnBM TIDAK DIPUNGUT
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 28 Juni 2003 hal sebagaimana tersebut pada pokok
surat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Secara garis besar surat tersebut menjelaskan bahwa:
a. Telah dilakukan penandatanganan kontrak pengadaan kendaraan bermotor antara instansi
pemerintah dengan PKP Pedagang Kendaraan Bermotor (PKP Rekanan) dengan sumber dana
100% berasal dari eks hibah atau pinjaman luar negeri. Pada saat PKP Rekanan menebus
harga beli kendaraan bermotor dari APM/ATPM/Pabrikan/Distributor, telah dipungut PPnBM
atas perolehan BKP tersebut sebesar Rp 13.643.000,00 (Rp 13.154.600,00 atas unit kendaraan
bermotor dan Rp 488.400 atas AC kendaraan bermotor);
b. Saudara menyatakan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 143 TAHUN 2000 jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 TAHUN 2002 diatur bahwa PPnBM atas perolehan BKP yang
tergolong mewah merupakan komponen harga jual/penyerahan/Dasar Pengenaan Pajak
(DPP), sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 TAHUN 1995 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 25 TAHUN 2001 diatur bahwa PPN dan PPnBM yang terutang sejak 1 April
1995 atas impor serta penyerahan BKP dan/atau JKP dalam rangka pelaksanaan proyek
pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri tidak dipungut;
c. Untuk memperjelas hal tersebut, Saudara menyertakan ilustrasi komposisi penghitungan
kalkulasi harga penyerahan dalam dua versi :
Uraian Versi I Versi II
________________________________________________________________________
Harga beli KB tanpa PPN dan PPnBM 96.000.000 96.000.000
PPnBM (Pelimpahan) 13.643.000 0
109.643.000 96.000.000
Laba diharapkan 10% 10.964.300 9.600.000
Harga Jual (DPP) 120.607.300 105.600.000
PPN 10% 12.060.730 0
Jumlah yang dibayar 132.668.030 105.600.000
d. Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara memohon penjelasan dan penegasan mengenai:
1) Komposisi penghitungan harga jual di atas, mana yang benar?
2) Apakah PPnBM yang menjadi komponen harga jual sesuai dengan ketentuan yang
ada tetap dicantumkan (versi I) atau tidak perlu dicantumkan (versi II)?
3) Apakah PPnBM pada Versi I dan Pajak Masukan atas perolehan KB yang tergolong
mewah tersebut dapat diminta kembali (restitusi)?
4) Berapa jumlah uang tunai yang seharusnya diterima oleh PKP Rekanan Pemerintah
dari pembeli atau pemilik proyek (Rp 120.607.300 sesuai versi I atau Rp 105.600.000
sesuai versi II)?
5) Apakah pengertian PPN/PPnBM tidak dipungut, benar-benar tidak dipungut dan tidak
dibebankan pada APBN/APBD atau benar-benar tidak dipungut tetapi dibebankan
pada APBN/APBD?
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 TAHUN 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
143 TAHUN 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 antara lain mengatur
bahwa:
a. Pasal 4 ayat (1), Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah jumlah Harga Jual,
Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan, yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak yang terutang;
b. Pasal 4 ayat (3), atas penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dilakukan
oleh Pengusaha Kena Pajak selain Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang
Tergolong Mewah atau oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan impor Barang Kena Pajak
yang Tergolong Mewah, Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
termasuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dikenakan atas perolehan atau atas
impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah tersebut;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 tanggal 1 April 1996 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 42 TAHUN 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN dan
PPn BM dan PPh Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah atau
Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 486/KMK.04/2000 tanggal 20 November 2000 antara lain mengatur bahwa:
a. Pasal 1 huruf a, Proyek Pemerintah adalah proyek yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek
(DIP) atau dokumen yang dipersamakan dengan DIP, termasuk proyek yang dibiayai dengan
Perjanjian Penerusan Pinjaman (PPP)/Subsidiary Loan Agreement (SLA);
b. Pasal 1 huruf d, Dokumen lain yang dipersamakan dengan DIP adalah dokumen rencana
anggaran tahunan proyek, yang ditampung dalam Daftar Isian Pembiayaan Proyek (DIPP),
Surat Pengesahan Anggaran Biaya Proyek (SPBAP), Rencana Pembiayaan Tahunan (RPT),
Surat Rincian Pembiayaan Proyek Perkebunan (SRP3), Rencana Anggaran Biaya (RAB),
Daftar Isian Penerusan Pinjaman Luar Negeri (DIPPLN), Surat Keputusan Otorisasi (SKO), dan
dokumen lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
c. Pasal 1 huruf f, Kontraktor Utama adalah kontraktor, konsultan, pemasok ("Supplier") yang
berdasarkan kontrak melaksanakan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana
pinjaman luar negeri, termasuk tenaga ahli dan tenaga pelatih yang dibiayai dengan hibah
luar negeri;
d. Pasal 1 huruf g, Kontraktor, Konsultan, dan Pemasok Lapisan Kedua adalah kontraktor,
konsultan, dan pemasok menerima pekerjaan dari kontraktor, konsultan, pemasok utama
dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah luar negeri;
e. Pasal 1 huruf h, Kontrak adalah suatu perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ) atau
naskah lainnya yang dapat disamakan, yang ditandatangani oleh Pemimpin Proyek atau
pejabat yang berwenang dan Kontraktor Utama dan Kontraktor Lapisan Kedua;
f. Pasal 3 ayat (1), PPN dan PPnBM yang terutang sejak 1 April 1995 atas impor BKP,
pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah
Pabean, penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Kontraktor Utama sehubungan dengan
pelaksanaan proyek pemerintah yang seluruh dananya dibiayai dengan hibah atau dana
pinjaman luar negeri, tidak dipungut;
g. Pasal 7 ayat (3), atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang tidak dipungut PPN dan PPnBM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kontraktor, Konsultan, dan Pemasok Utama wajib
membuat Faktur Pajak yang dibubuhi cap "PAJAK PERTAMBAHAN NILAI dan PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT";
h. Pasal 8 ayat (1), atas perolehan BKP dan/atau JKP oleh Kontraktor Utama yang melaksanakan
Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri tetap
dikenakan PPN dan PPnBM oleh Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan BKP dan/atau JKP
tersebut.
i. Pasal 9, Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN dan PPnBM, dan PPh yang terutang
sehubungan dengan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar
negeri yang sudah terlanjur dipungut atau disetor sejak tanggal 1 April 1995, dapat diminta
pengembaliannya pada Kantor Pelayanan Pajak dimana Kontraktor Utama terdaftar untuk
PPh, PPN dan PPnBM, dan pada Kantor Inspeksi Bea dan Cukai tempat pemasukan barang
untuk Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan;
4. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, dengan
ini kami tegaskan bahwa:
a. Atas pengadaan kendaraan bermotor untuk mobil dinas instansi Pemerintah di atas, sepanjang
proyek pengadaan tersebut tercantum dalam DIP atau dokumen yang dipersamakan dengan
DIP dengan sumber dana dari hibah atau pinjaman luar negeri, maka atas penyerahan
kendaraan bermotor tersebut dari PKP Rekanan kepada instansi pemerintah PPN dan PPnBM
yang terutang tidak dipungut;
b. Berkaitan dengan butir a di atas, PKP Rekanan sebagai penjual wajib membuat Faktur Pajak
yang dibubuhi cap "PAJAK PERTAMBAHAN NILAI dan PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH TIDAK DIPUNGUT", oleh karena itu jumlah harga beli kendaraan bermotor yang
dibayar kepada PKP Rekanan adalah sebesar Rp 105.600.000 (versi II);
c. Atas penyerahan kendaraan bermotor oleh APM/ATPM/Pabrikan/Distributor kepada PKP
Rekanan tetap terutang dan dikenakan PPN dan PPnBM;
d. PPN dan PPnBM yang seharusnya tidak dipungut tapi telah terlanjur dipungut, dapat
dimintakan pengembaliannya pada Kantor Pelayanan Pajak dimana PKP Rekanan tersebut
terdaftar;
e. Pengertian PPN/PPnBM tidak dipungut adalah benar-benar tidak dipungut dan tidak
dibebankan pada APBN/APBD.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR PPN DAN PTLL,
ttd
I MADE GDE ERATA
peraturan/sdp/982pj.522003.txt · Last modified: 2023/02/05 06:13 by 127.0.0.1