peraturan:sdp:977pj.3132004
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
21 Oktober 2004
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 977/PJ.313/2004
TENTANG
JASA PENAYANGAN IKLAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 14 Mei 2004 perihal tersebut di atas, dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut pada intinya Saudara mengemukakan bahwa
a. PT ABC bergerak di bidang jasa penayangan iklan, yang menerima fee dari pelanggan atas
penayangan iklan di media milik PT ABC sendiri berupa pesawat televisi, display iklan di taxi,
neon box, bilboard dan lain-lain.
b. PT ABC tidak melakukan proses pembuatan materi iklan dan bukan sebagai perantara iklan,
tapi hanya sebagai pemilik media, menerima design iklan yang sudah jadi dari klien,
kemudian pengerjaan konstruksi dan instalasi dilakukan oleh pihak ketiga. Sebagai pemilik
media, PT ABC memberikan jasa kepada klien berupa pengaturan lokasi pemasangan iklan di
media, penayangan dan atau pemasangan iklan (waktu dan kesempatan), serta monitoring
pemasangan iklan.
c. Dalam biaya iklan yang dibebankan kepada klien sudah termasuk biaya pemasangan iklan,
monitoring pemasangan iklan, pajak reklame, perijinan, administrasi dan asuransi;
d. Saudara mohon penegasan apakah atas penghasilan Saudara tidak termasuk objek PPh Pasal
23 dan tidak termasuk objek PPh Pasal 4 ayat (2) final.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 (UU
PPh), diatur bahwa atas penghasilan di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang
dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara
kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak
dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar
15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas :
a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan,
dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
PPh Pasal 21.
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 140 TAHUN 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
559/KMK.04/2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa konstruksi, antara lain
diatur sebagai berikut :
a. Pasal 2 ayat (1) huruf a, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam
negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha jasa di bidang konstruksi dikenakan pemotongan
pajak berdasarkan Pasal 23 UU PPh oleh pengguna jasa antara lain badan pemerintah, Subjek
Pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri
yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23
pada saat pembayaran uang muka termin;
b. Pasal 2 ayat (2) huruf a, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib pajak dalam
negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi yang memenuhi
kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang
berwenang dan yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah), dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai ketentuan Pasal 3 oleh
pengguna jasa, dalam hal pengguna jasa adalah badan pemerintah, Subjek Pajak badan
dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang
ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 pada saat
pembayaran uang muka dan termijn;
c. Pasal 3, besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dan harus dipotong oleh pengguna jasa
atau disetor sendiri oleh Wajib Pajak penyedia jasa, yang bersangkutan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b ditetapkan sebagai berikut :
1) 2% (dua persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa
pelaksana konstruksi;
2) 4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa
perencanaan konstruksi;
3) 4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diperoleh Wajib Pajak penyedia jasa
pengawasan konstruksi.
4. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tentang Jenis Jasa Lain
dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c UU PPh,
antara lain diatur sebagai berikut :
a. Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi
dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas
pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya;
b. Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa
catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali
apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan
material/barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak;
c. Lampiran II angka 3, jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk jasa perawatan/pemeliharaan/
perbaikan bangunan, jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel,
sepanjang jasa tersebut dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang
konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
5. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.3/1998 tentang Perlakuan Perpajakan
atas perusahaan periklanan, antara lain ditegaskan sebagai berikut :
a. Yang dimaksud dengan media adalah TV, radio, surat kabar, majalah, tabloid dan media luar
ruang seperti iklan bilboard, iklan di bis, iklan di kereta api, iklan di jembatan penyeberangan
dan lain-lain;
b. Dalam melakukan pemasangan iklan di media lazimnya perusahaan memberikan jasa kepada
klien berupa :
- Pemilihan iklan yang tepat dan/atau pengaturan pemasangan di media;
- Penayangan dan/atau pemasangan iklan (waktu dan kesempatan);
- Monitoring pemasangan iklan;
- Pengukuran efektifitas dari iklan yang terbit/ditayangkan terhadap penjualan atau
pengenalan produk (brand awareness).
c. Kegiatan pemasangan iklan di media tidak termasuk objek PPh Pasal 23.
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini ditegaskan sebagai berikut :
a. Dalam hal pekerjaan yang dilakukan PT ABC hanya berupa pemasangan/penempatan iklan di
media sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, maka atas imbalan tersebut bukan
merupakan objek PPh Pasal 23 maupun PPh Pasal 4 ayat (2) Final. Namun demikian, atas
penghasilan tersebut tetap terutang PPh dengan tarif sesuai dengan Pasal 17 UU PPh dan wajib
dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunnan PPh PT ABC pada tahunn yang
bersangkutan;
b. Dalam hal PT ABC menyerahkan pengerjaan konstruksi dan instalasi kepada pihak ketiga,
maka atas jasa konstruksi dan instalasi tersebut terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar
15% x 13 1/3% atau 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Namun apabila pengusaha
tersebut memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan
oleh lembaga yang berwenang dan yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan
Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka atas pengerjaan konstruksi tersebut terutang
Pajak Penghasilan yang bersifat final.
Demikian penegasan kami harap maklum.
A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR
ttd
HERRY SUMARDJITO
peraturan/sdp/977pj.3132004.txt · Last modified: by 127.0.0.1