DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
27 Oktober 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 974/PJ.313/2005
TENTANG
PERMOHONAN PENEGASAN ATAS PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 26 YANG BERHUBUNGAN DENGAN SOFTWARE LICENSE DAN JASA MAINTENANCENYA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
1.
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 20 Juni 2005 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
a.
PT ABC melakukan pembayaran kepada suatu perusahaan yang berkedudukan di Singapura atas software license ditambah dengan jasa maintenancenya. Maintenance yang dimaksud antara lain berupa pengembangan software dan dilakukan di luar negeri. Dari pembayaran tersebut perusahaan melakukan pemungutan PPh Pasal 26 atas royalti sebesar 15% sesuai tarif P3B dari total nilai transaksi;
b.
Atas permasalahan di atas, Saudara menanyakan hal-hal sebagai berikut :
1)
Bagaimana perlakuan tarif PPh Pasal 26 atas software license dan jasa maintenancenya;
2)
Jika terjadi kelebihan pemungutan PPh Pasal 26 apakah kelebihan pemungutannya bisa direstitusi;
3)
Jika PT ABC menjual kembali software license tersebut kepada perusahaan lain di dalam negeri, apakah atas penghasilan tersebut terutang PPh Pasal 23.
2.
Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Republik Indonesiadengan Pemerintah Republik Singapura, antara lain diatur bahwa :
a.
Paragraph 2 (i) of Article 5
The term “permanent establishment” shall include especially the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through an employee or other person (other than an agent of an independent status within the meaning of paragraph 7) where the activities continue within Contracting State for a period or periods aggregating more than 90 days within a twelve-month period;
b.
Paragraph 1 of Article 7
The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment;
c.
Paragraph 1 of Article 12
Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State;
d.
Paragraph 2 of Article 12
However, such royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the royalties;
e.
Paragraph 3 of Article 12
The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.
3.
Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor **7 TAHUN 1983** tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor **17 TAHUN 2000**, diatur bahwa atas penghasilan berupa royalti dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.
4.
Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor **7 TAHUN 1983** tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor **17 TAHUN 2000**, antara lain diatur bahwa atas penghasilan berupa royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.
5.
Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor **SE-03/PJ.101/1996** tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), antara lain ditegaskan sebagai berikut :
a.
Wajib Pajak luar negeri wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada pihak yang berkedudukan di Indonesia yang membayar penghasilan dan menyampaikan fotokopi SKD tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pihak yang membayar penghasilan terdaftar. Asli SKD tersebut menjadi dasar bagi pihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai ketentuan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri tersebut;
b.
Surat Keterangan Domisili diterbitkan oleh Competent Autority atau wakilnya yang sah di negara treaty partner. Namun demikian, Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh pejabat pada Kantor Pajak tempat Wajib Pajak luar negeri yang bersangkutan terdaftar dapat diterima dan dipersamakan dengan Surat Keterangan Domisili yang dibuat Competent Authority.
6.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini dapat diberikan penegasan sebagai berikut :
a.
Pembayaran oleh PT ABC kepada perusahaan yang berkedudukan di Singapura sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, baik atas software license maupun maintenance pada dasarnya merupakan pembayaran atas hak penggunaan program komputer sehingga masuk dalam pengertian pembayaran royalti;
b.
Sesuai dengan ketentuan P3B antara Indonesia dengan Singapura, atas pembayaran royalti oleh PT ABC kepada perusahaan yang berkedudukan di Singapura dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 15% (lima belas persen);
c.
Untuk penerapan ketentuan P3B, perusahaan yang berkedudukan di Singapura wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat Competent Authority di Singapura kepada PT ABC sebagai pihak yang membayarkan penghasilan dan menyerahkan fotokopinya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat PT ABC terdaftar;
d.
Dalam hal perusahaan yang berkedudukan di Singapura tidak dapat menyerahkan asli SKD yang masih berlaku, pembayaran royalti yang diterimanya dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).
Demikian penegasan kami harap maklum.
A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,
ttd.
HERRY SUMARDJITO