peraturan:sdp:960pj.522001
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
25 Juli 2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 960/PJ.52/2001
TENTANG
PELAPORAN PAJAK CABANG-CABANG PT. PT
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 23 April 2001 hal sebagaimana tersebut
pada pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :
1. Surat tersebut secara garis besar memuat :
a. PT. PT mempunyai beberapa cabang dan setiap cabang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) sendiri, sehingga penyetoran dan pelaporan perpajakannya melalui Kantor Pajak
dimana Kantor Cabang itu berdomisili.
b. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara menanyakan apakah Cabang-cabang yang
mempunyai NPWP sendiri dan telah melaporkan, menyetorkan kewajiban perpajakan PPh
Pasal 21 dan PPN di KPP setempat harus dilaporkan ulang dalam SPT PPh Pasal 21 dan PPN
Kantor Pusat.
2. Sesuai Pasal 2 ayat (3) huruf a UU Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 TAHUN 2000 (UU KUP) diatur
bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan tempat pendaftaran dan atau tempat pelaporan
usaha selain :
a. tempat mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak; dan atau
b. tempat melaporkan usaha pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha
dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah Terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 diatur bahwa :
Pasal 12 ayat (1) : Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c dan huruf f terutang pajak
di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha
dilakukan atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak.
Pasal 12 ayat (2) : Atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak, Direktur
Jenderal Pajak dapat menetapkan satu tempat atau lebih sebagai
tempat pajak terutang.
4. Dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 143 TAHUN 2000 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 diatur bahwa tempat Pajak terutang atas penyerahan Barang
Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean adalah di tempat tinggal atau tempat
kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat Pengusaha dikukuhkan atau
seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
5. Sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf h Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :
KEP - 515/PJ./2000 tentang Tempat Pendaftaran bagi Wajib Pajak Tertentu dan Tempat Pelaporan
Usaha bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor : KEP - 225/PJ./2001 antara lain diatur bahwa tempat pendaftaran dan pelaporan
usaha sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak tertentu dan PKP Tertentu, adalah :
a. Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Negara dan daerah (KPP PND), untuk badan usaha milik
Daerah yang berkedudukan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan seluruh Wajib
Pajak badan usaha milik Negara, termasuk anak perusahaan badan usaha milik Negara yang
penyertaan modal induk lebih dari 50 % (lima puluh persen), kecuali yang selama ini telah
terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak berkedudukan.
b. Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat cabang, perwakilan, atau
kegiatan usaha dilakukan, untuk Wajib Pajak badan usaha milik Negara, badan usaha milik
Daerah, penanaman modal asing, badan dan orang asing, dan perusahaan masuk bursa,
terbatas pada Pajak Penghasilan Pemotongan, Pajak Penghasilan Pemungutan, Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kecuali cabang, perwakilan dan
kegiatan usaha Wajib Pajak tersebut lokasinya berada di wilayah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta tempat pendaftaran dan pelaporan usahanya adalah ke KPP PND, KPP Penanaman
Modal Asing (KPP PMA), KPP Badan dan Orang Asing (KPP Badora), dan KPP Perusahaan
Masuk Bursa (KPP PMB).
6. Berdasarkan angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-23/PJ.43/2000 tanggal 28
Agustus 2000 perihal Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26
ditegaskan bahwa setiap pemotong PPh pasal 21 dan atau Pasal 26 wajib terdaftar sebagai Wajib Pajak
pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan
tempat kegiatan usaha dilakukan dan kepadanya diberikan NPWP.
7. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai dengan 6, serta memperhatikan isi surat Saudara pada
butir 1, dengan ini ditegaskan bahwa :
a. Apabila PT. PT tidak ada ijin pemusatan tempat pajak terutang maka kewajiban penyetoran
dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dilakukan
oleh masing-masing cabang PT. PT dan tidak perlu dilaporkan lagi oleh Kantor Pusat PT. PT.
b. Kewajiban penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan oleh masing-masing cabang PT.
PT, kecuali cabang-cabang yang kedudukan di wilayah DKI Jakarta kewajiban melaporkan
PPh Pasal 21 ke KPP tempat Kantor Pusat PT. PT terdaftar dan kewajiban masing-masing
cabang tersebut tidak perlu dilaporkan lagi oleh Kantor Pusat PT. PT.
Demikian untuk dimaklumi.
Direktur Jenderal Pajak
ttd.
Hadi Poernomo
NIP. 060027375
Tembusan :
1. Direktur PPN dan FFLL
2. Direktur Pajak Penghasilan
3. Direktur Peraturan Perpajakan
peraturan/sdp/960pj.522001.txt · Last modified: 2023/02/05 21:08 by 127.0.0.1