peraturan:sdp:951pj.532005
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
9 November 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 951/PJ.53/2005
TENTANG
MOHON DISPENSASI UNTUK TIDAK DIKENAKAN PPN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal XXX perihal Mohon Dispensasi Untuk Tidak Dikenakan
PPN, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam surat Saudara berserta lampirannya dikemukakan bahwa :
a. Dalam rangka meningkatkan produktivitas pegawai di lingkungan Departemen Perindustrian,
maka kepada para pegawai diberikan makan siang pada setiap hari senin sampai dengan
jumat seharga Rp. 2.500,- orang, untuk kelancaran pelaksanaannya ditunjuk koperasi
Surianita, Koperasi di lingkungan Dharma Wanita Departemen Perindustrian.
b. Lampiran berupa surat Sekretriat Jenderal Departemen Perindustrian R.I Nomor XXX tanggal
XXX hal Mohon Dispensasi Untuk Tidak Dikenakan PPN yang merupakan lampiran dari Surat
Saudara, dinyatakan bahwa biaya atas penyediaan makan siang karyawan Departemen
Perindustrian tersebut dibayar melalui DIPA Sekretariat Jenderal Kantor Pusat yang rata-rata
pembayaran per bulannya adalah +/- 115 juta rupiah.
c. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Saudara mohon dapat diberikan dispensasi untuk
tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa katering tersebut dengan
pertimbangan sebagai berikut :
- Koperasi tidak mencari keuntungan;
- Membantu anggota koperasi yang antara lain terdiri dari Warakawuri dan isteri
pensiunan karyawan Departemen Perindustrian;
- Jumlahnya cukup banyak +/- 2300 box per hari dan harganya sangat murah
(Rp. 2.500,-) belum dipotong PPh, sehingga banyak pihak yang tidak sanggup
menanganinya;
- Terjamin dari segi keamanan mengingat yang dilayani adalah keluarga besar
Departemen Perindustrian.
2. Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 18 TAHUN 2000, antara lain mengatur :
a. Pasal 1 angka 5, Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau
perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak
tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena
pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
b. Pasal 1 angka 6, Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang
dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
c. Pasal 1 angka 15, Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam
angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor
barang, mengekespor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak
berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar
Derah Pabean.
d. pasal 3A ayat (1), Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
3. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 Tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai menyatakan bahwa Makanan dan minuman yang disajikan di
hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c
meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak, tidak termasuk
makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 418/KMK.03/2003 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas
Penyerahan Jasa Boga atau Katering, antara lain mengatur sebagai berikut :
a. Pasal 1 angka 1, Jasa Boga atau Katering adalah penyediaan makanan dan atau minuman
lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk keperluan tertentu berdasarkan
kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis.
b. Pasal 1 angka 2 huruf d, Keperluan tertentu antara lain adalah makan karyawan pada instansi
pemerintah atau badan usaha pemerintah, perusahaan swasta maupun perusahaan
perseorangan.
c. Pasal 2 ayat (1), Penyerahan jasa boga atau katering oleh Pengusaha jasa boga atau katering
merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.03/2000 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak
Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
571/KMK.03/2003, diatur bahwa Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku
melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto
tidak lebih dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah
dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan,
Penyetoran, dan Pelaporannya, antara lain mengatur :
a. Pasal 1 angka 1, Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan atau Pejabat yang
melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri dari Bendaharawan Pemerintah
Pusat dan daerah baik propinsi, Kabupaten, atau Kota.
b. Pasal 2 ayat (1), Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
ditetapkan sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
c. Pasal 2 ayat (2), Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
yang melakukan pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah atas nama Pengusaha Kena Pajak Rekanan
Pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
7. Berdasarkan ketentuan pada angka 3 sampai dengan angka 6 serta dengan memperhatikan isi surat
Saudara pada angka 1 dan lampiran dari surat Saudara pada angka 2, dengan ini ditegaskan bahwa :
a. Penyediaan makanan dan minuman yang dilakukan oleh Koperasi Surianita untuk makan
karyawan Departemen Perindustrian berdasarkan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis
termasuk kriteria dari Jasa Boga atau Katering yang atas penyerahan Jasa Boga atau Katering
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
b. Karena peredaran bruto selama satu tahun buku dengan asumsi +/- Rp. 115.000.000,-
perbulan atas kegiatan penyerahan jasa boga atau katering yang dilakukan oleh Koperasi
Surianita telah melebihi batasan pengusaha kecil maka Koperasi Surianita wajib melaporkan
usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
c. Mengingat dana untuk keperluan pembayaran katering adalah berasal dari DIPA (APBN/APBD)
maka Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pembayaran tersebut wajib memungut,
menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.
d. Dengan sangat menyesal permohonan Saudara untuk tidak dikenakan Pajak Pertambahan
Nilai atas penyerahan Jasa Boga atau Katering tidak dapat kami kabulkan.
Demikian disampaikan untuk dimaklumi.
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Direktur PPN dan PTLL,
ttd.
A. Sjarifuddin Alsah
NIP 060044664
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Peraturan Perpajakan;
3. Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian.
peraturan/sdp/951pj.532005.txt · Last modified: 2023/02/05 06:19 by 127.0.0.1