peraturan:sdp:947pj.532005
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
31 Oktober 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 947/PJ.53/2005
TENTANG
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS JASA PEMBACAAN METER DAN JASA PERBANKAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal XXX hal Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam surat Saudara dikemukakan bahwa :
a. Kasus I.
1) PT. ABC, yang selanjutnya disebut PT. ABC, melakukan perjanjian kerjasama dengan
pihak ketiga (KUD, Koperasi Karyawan, Badan Usaha Lain) untuk pekerjaan
pembacaan meter pelanggan PT. ABC.
2) PT. ABC melakukan pembayaran atas jasa pembacaan meter langsung kepada Pihak
Ketiga (Badan Usahanya). Setelah menerima pembayaran dari PT. ABC, Badan Usaha
selaku Pihak Ketiga tersebut baru melakukan pembayaran gaji/upah kepada
Pelaksana Pembaca Meter.
3) Selama ini, pelaksanaan aturan perpajakan yang dilakukan oleh PT. ABC adalah
untuk PPN atas dasar Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pembacaan
Meter terutang PPN 10%, dan apabila Perusahaan Pembaca Meter bukan PKP, maka
tidak ada dasar untuk menerbitkan Faktur Pajak dan PT. ABC tidak membayar 10%.
b. Kasus II.
1) Penagihan rekening listrik milik PT.ABC dilaksanakan oleh Pihak Ketiga (Bank, KUD,
Koperasi, Badan Usaha Lain) atas dasar perjanjian kerjasama dan Pihak Ketiga
mendapat fee dari PT. ABC atas jasa penagihan rekening listrik tersebut.
2) Pelaksanaan aturan perpajakan untuk Penagih rekening listrik yang dilaksanakan
Pihak Bank, sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-425/PJ.53/1996
tanggal 13 Februari 1996 tidak terutang PPN.
3) Atas jasa penagihan rekening listrik oleh Pihak Ketiga selain Bank, PT. ABC
membayar PPN 10% atas dasar Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP, apabila Pihak
Ketiga bukan PKP, maka tidak ada dasar bagi Pihak Ketiga untuk menerbitkan Faktur
Pajak dan PT. ABC tidak membayar PPN 10%.
c. Sehubungan dengan kedua kasus di atas, Saudara mohon penjelasan tentang perlakuan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN).
2. Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 18 TAHUN 2000, antara lain mengatur :
a. Pasal 1 angka 15, bahwa Pengusaha Kena pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud
dalam angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa
Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini, tidak termasuk
Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali
Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
b. Pasal 4 huruf c, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak
di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
c. Pasal 4A ayat (3) huruf d antara lain menetapkan jasa di bidang perbankan sebagai jenis jasa
yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Pasal 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain menyatakan bahwa usaha bank umum meliputi :
a. membeli, menjual, atau menjamin obligasi atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan
atas perintah nasabahnya;
b. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
c menerima pembayaran dari tagihan atau surat berharga dan melakukan perhitungan dengan
atau antar pihak ketiga;
d. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan
dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Peraturan pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan
Pajak Pertambahan Nilai antara lain mengatur :
a. Pasal 5 huruf d antara lain menyatakan bahwa jasa di bidang perbankan merupakan
kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
b. Pasal 5 huruf j juncto Pasal 14, bahwa jenis jasa di bidang tenaga kerja yang tidak dikenakan
Pajak Pertambahan Nilai meliputi :
- jasa tenaga kerja;
- jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak
bertanggungjawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
- jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.
c. Pasal 8 huruf a antara lain menyatakan bahwa jenis jasa di bidang perbankan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal huruf d adalah jasa perbankan sesuai dengan ketentuan sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya,
kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan
untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian), serta anjak piutang.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 522/KMK.04/2000 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, antara
lain mengatur :
a. Pasal 1, bahwa Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto
dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
b. Pasal 4 ayat (1), bahwa Pengusaha Kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan satu bulan dalam tahun buku, jumlah
peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi batas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1.
c. Pasal 4 ayat (4), bahwa kewajiban memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimulai sejak saat dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak.
6. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai dengan butir 3, serta memperhatikan isi surat Saudara
pada butir 1 di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut :
a. Atas penyerahan jasa pembacaan meter dan jasa penagihan rekening listrik pelanggan
PT. ABC oleh Pihak Ketiga terutang PPN mengingat atas jasa tersebut tidak termasuk dalam
jasa yang tidak dikenakan PPN, Pihak Ketiga wajib melaporkan usahanya utnuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena pajak dan wajib membuat Faktur Pajak atas jasa yang diserahkan
kepada PT. ABC apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran
bruto dan atau penerimaan brutonya lebih dari Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
b. Atas jasa penagihan rekening listrik yang diserahkan oleh Pihak Bank tidak termasuk dalam
pengertian jasa perbankan yang tidak dikenakan PPN sehingga atas penyerahan jasa
penagihan rekening listrik tersebut terutang PPN. Dengan demikian, Surat Direktur Jenderal
Pajak nomor S-425/PJ.53/1996 tanggal 13 Februari 1996 tidak berlaku lagi seiring dengan
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 TAHUN 2000 beserta peraturan
pelaksanannya.
Demikian disampaikan harap maklum.
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Direktur PPN dan PTLL,
ttd.
A. Sjarifuddin Alsah
NIP 060044664
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Peraturan Perpajakan;
3. Kantor Pelayanan Pajak BUMN.
peraturan/sdp/947pj.532005.txt · Last modified: 2023/02/05 05:59 by 127.0.0.1