peraturan:sdp:946pj.532002
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
17 September 2002
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 946/PJ.53/2002
TENTANG
PERMOHONAN PENEGASAN ATAS PENYETORAN DAN PELAPORAN PPN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN SERTA
PENGARUHNYA TERHADAP SPT TAHUNAN PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 10 Oktober 2001 hal sebagaimana tersebut pada
pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut dikemukakan antara lain bahwa:
a. PT ABC melakukan pembayaran jasa (handling commission) ke luar negeri, yakni kepada
XYZ, Singapura. Atas pembayaran tersebut PT ABC melakukan pemungutan PPh Pasal 26
sebesar 20% atau sesuai tarif P3B, serta menyetorkan dan melaporkan PPN atas Jasa Kena
Pajak dari luar Daerah Pabean sebesar 10% dari nilai transaksi dengan menggunakan Surat
Setoran Pajak sesuai dengan ketentuan SE-08/PJ.08/1995, yakni paling lambat tanggal 15
bulan berikutnya.
b. Jika transaksi terjadi pada bulan Oktober 2001, maka menurut pendapat Saudara bahwa
PT ABC harus:
b.1. Memungut dan menyetorkan PPh Pasal 26 paling lambat tanggal 10 November 2001
dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Oktober 2001; dan
b.2. Menyetorkan PPN atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
tersebut paling lambat tanggal 15 November 2001, dan harus melaporkannya dalam
SPT Masa PPN Masa Pajak November 2001 sesuai dengan tanggal penyetoran.
c. Pertanyaan Saudara:
- Bagaimanakah cara pengisian Surat Setoran Pajak yang benar untuk pembayaran
JKP dari luar Daerah Pabean, terutama dalam pengisian tanggal dan masa pajaknya,
serta bagaimana cara pengisian dan pelaporan PPN atas Jasa Kena Pajak dari Luar
Daerah Pabean tersebut dalam SPT Masa PPN formulir B1? Dan bagaimanakah
perlakuan terhadap PPN atas Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang telah
disetorkan dan telah dilaporkan oleh PT ABC dengan menggunakan Cara I (dalam
surat Saudara) yang dilakukan berdasarkan surat Direktur PPN dan PTLL nomor
S-2633/PJ.531/1999 sebelum berlakunya keputusan/ketentuan yang baru ?
- Jika pelaporan PPN atas Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean tersebut
berdasarkan pada tanggal penyetoran, maka akan terjadi perbedaan masa pelaporan
antara SPT Masa PPh Pasal 26 dan SPT Masa PPN atas satu pembayaran jasa yang
sama. Bagaimanakah perlakuan atas biaya/jasa tersebut, terutama atas biaya yang
terjadi pada akhir tahun (Desember) dan pengaruhnya terhadap SPT Tahunan PPh
Badan ?
2. Pajak Pertambahan Nilai
a. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000, antara lain mengatur:
a.1. Pasal 4 huruf e menyatakan bahwa PPN dikenakan atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak
dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
a.2. Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak
dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.
b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang
Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak Dari Luar
Daerah Pabean, antara lain mengatur:
b.1. Pasal 2 menyatakan bahwa PPN yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak
berwujud dan atau JKP dari luar Daerah Pabean, pada saat dimulainya pemanfaatan
Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
tersebut.
b.2. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak
tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 adalah saat yang diketahui terjadi lebih dahulu dari
peristiwa-peristiwa di bawah ini:
- saat Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut
secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya;
- saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena
Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;
- saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau penggantian Jasa
Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau
- saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena
Pajak tersebut dibayar, baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang
memanfaatkannya;
b.3. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa PPN yang dipungut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 harus disetorkan seluruhnya ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau
bank persepsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya
pemungutan.
b.4. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa bagi Pengusaha Kena Pajak, PPN yang telah
disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan
Masa PPN (SPT Masa PPN) pada Masa Pajak yang sama dengan bulan penyetoran.
b.5. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa bagi Pengusaha Kena Pajak, SPT Masa PPN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diperlakukan sebagai laporan
pemungutan PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa
Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.
c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.5/1995 tanggal 17 Maret 1995 hal saat
dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar
Daerah Pabean, penghitungan, serta tata cara penyetoran, dan pelaporannya, antara lain
mengatur:
c.1. Butir 5.2 menyatakan bahwa dalam mengisi Surat Setoran Pajak untuk penyetoran
PPN yang dipungut oleh pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud
atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean perlu diperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
- Kolom "Nama Wajib Pajak" dan "Alamat" diisi dengan nama dan alamat orang
pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar daerah
Pabean yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa
Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean;
- Kolom "NPWP" untuk bagian digit selain kolom untuk kode Kantor Pelayanan
Pajak diisi dengan angka 0 (nol, sedangkan kolom untuk kode Kantor
Pelayanan Pajak diisi dengan kode Kantor Pelayanan Pajak dari pihak yang
memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak;
- Kolom "Wajib Pajak/Penyetor" pada bagian kanan bawah diisi dengan nama
dan NPWP pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau
Jasa Kena Pajak;
c.2. Butir 5.3 menyatakan bahwa bagi Pengusaha Kena Pajak, PPN yang telah dipungut
dan disetorkan tersebut harus dilaporkan dalam SPT Masa PPN untuk Masa Pajak
terjadinya penyetoran, dan dalam hal pembayaran PPN tersebut berkaitan dengan
kegiatan usaha yang terutang PPN maka PPN tersebut merupakan Pajak Masukan
yang dapat dikreditkan.
3. Pajak Penghasilan
a. Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun
2000, Pasal 28 ayat (5) menyatakan bahwa pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat
asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Pada stelsel akrual, penghasilan diakui pada
waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang, tidak tergantung kapan penghasilan itu
diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 138 TAHUN 2000, Pasal 8 dan penjelasannya menyatakan bahwa
batas waktu pelaksanaan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23/26 adalah saat pembayaran
atau saat terutangnya penghasilan. Saat terutangnya penghasilan berupa jasa adalah saat
yang ditentukan dalam kontrak/perjanjian atau faktur.
c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 541/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata
Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak, antara lain mengatur:
- jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 23/26 paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan
takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak, dalam hal jatuh tempo
bertepatan dengan hari libur maka pembayaran atau penyetoran dapat dilakukan
pada hari kerja berikutnya;
- jatuh tempo pelaporan PPh Pasal 23/26 paling lambat adalah dua puluh hari setelah
Masa Pajak berakhir.
d. Berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura mengenai
Penghindaran Pajak Berganda (P3B RI-Singapura) antara lain diatur:
1) Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)
Bentuk Usaha Tetap (BUT) berarti suatu tempat usaha tetap dimana seluruh atau
sebagian usaha suatu perusahaan dijalankan. Istilah BUT terutama meliputi:
a) suatu tempat kedudukan manajemen;
b) suatu cabang;
c) suatu kantor;
d) suatu pabrik;
e) suatu bengkel;
f) suatu pertanian atau perkebunan;
g) suatu tambang, suatu sumur minyak atau gas, suatu penggalian sumber daya
alam;
h) suatu lokasi bangunan konstruksi, proyek instalasi atau proyek perakitan yang
berlangsung untuk suatu masa yang melebihi 183 hari;
i) pemberian jasa-jasa termasuk jasa-jasa konsultan oleh suatu perusahaan
melalui seorang pegawai atau pegawai-pegawai lain dimana kegiatan-
kegiatan tersebut berlangsung di suatu negara pihak pada persetujuan dalam
suatu masa yang melebihi 90 hari dalam dua belas bulan.
2) Pasal 7
Penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh perusahaan Singapura akan dikenakan
pajak di Singapura kecuali ia menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di
Indonesia.
4. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan 3, serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1 di
atas, dengan ini ditegaskan bahwa:
a. Sepanjang transaksi sebagaimana dimaksud dalam surat Saudara merupakan saat terutang
yang diketahui terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa sebagaimana ketentuan pada butir
2 huruf b sub b.2 di atas, maka:
- PPN dipungut oleh PT ABC pada saat transaksi tersebut (Oktober 2001);
- PPN tersebut harus disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah
bulan terjadinya pemungutan (dalam hal ini paling lambat 15 November 2001); dan
- PPN tersebut dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN pada Masa Pajak yang
sama dengan bulan penyetoran.
Dalam hal demikian, maka pengisian Surat Setoran Pajak dan pelaporan dalam Surat
Pemberitahuan Masa yang benar adalah sebagaimana Cara I dalam surat Saudara, dimana
PPN yang terutang disetorkan pada tanggal 21 Oktober 2001 dan dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Oktober 2001.
b. Dalam hal tidak ada BUT, sesuai P3B RI-Singapura, penghasilan yang diperoleh atau diterima
oleh perusahaan Singapura akan dikenakan pajak di Singapura.
c. Dalam hal terdapat BUT, sesuai Pasal 5 P3B RI-Singapura, maka atas pembayaran jasa yang
diterima oleh perusahaan Singapura dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15%.
Penyetoran PPh Pasal 23 dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim
berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak dan pelaporan PPh Pasal 23 paling lambat 20
(dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
d. Pembebasan biaya atas imbalan jasa (handling commision) dilakukan pada tahun pajak
terjadinya transaksi impor atau ekspor barang yang menggunakan jasa perusahaan Singapura
tersebut, karena merupakan bagian biaya yang melekat pada impor atau ekspor barang
tersebut.
Demikian disampaikan untuk dimaklumi.
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
HADI POERNOMO
peraturan/sdp/946pj.532002.txt · Last modified: 2023/02/05 06:13 by 127.0.0.1