peraturan:sdp:945pj.512002
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
16 September 2002
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 945/PJ.51/2002
TENTANG
PERMOHONAN PENEGASAN ATAS PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor XXX tanggal 22 Juli 2002 hal Permohonan penegasan atas
pengkreditan Pajak Masukan, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut Saudara mengajukan permohonan penegasan atas pengkreditan Pajak Masukan
karena:
a. Sesuai Kontrak Karya Generasi VI yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia
dan Perusahaan Saudara pada tanggal 28 April 1997, perusahaan Saudara bergerak dibidang
pertambangan emas dan logam dasar dengan wilayah pertambangan Halmahera Tengah,
Maluku Utara.
b. Sesuai Kontrak Karya tersebut perusahaan Saudara tunduk pada Undang-undang Perpajakan
yang berlaku pada tahun 1994, yakni UU Nomor 10 TAHUN 1994 mengenai PPh dan UU Nomor
11 TAHUN 1994 mengenai PPN dan PPn BM beserta peraturan pelaksanaannya.
c. Wilayah pertambangan Saudara termasuk kategori daerah terpencil yang memiliki potensi
ekonomis untuk dikembangkan namun prasarana ekonominya tidak memadai dan tidak
terjangkau oleh transportasi umum.
d. Selama periode eksplorasi dan eksploitasi, perusahaan Saudara menanggung beban/
pengeluaran dalam bentuk fasilitas dan pemberian natura yang diberikan kepada pegawai
yang dipekerjakan di wilayah kontrak karya.
e. Perusahaan Saudara membayar PPN atas perolehan barang dan jasa kena pajak sehubungan
pengeluaran/biaya pada butir d di atas dan memperoleh Faktur Pajak Masukan yang
diterbitkan oleh suplier barang dan jasa tersebut.
f. Beban/biaya pengeluaran untuk fasilitas dan pemberian berbentuk natura sebagaimana
disebutkan dalam butir d di atas, sesuai dengan Lampiran H Kontrak Karya merupakan biaya
yang dapat dikurangkan dalam menghitung besarnya PPh badan terutang perusahaan
Saudara.
g. Sehubungan dengan butir f maka sewajarnya Pajak Masukan atas pengeluaran untuk
perolehan barang/jasa kena pajak tersebut juga merupakan Pajak Masukan yang dapat
dikreditkan dengan Pajak Keluaran.
2. Pasal 13 angka 6 Kontrak Karya VI antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT ABC menyebutkan
bahwa PPN dan PPn BM sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1994. Dengan
memperhatikan kewajiban umum yang dimaksud dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai
tahun 1994 dan peraturan pelaksanaannya, Perusahaan berkewajiban:
(i) melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak;
(ii) memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang kena
pajak dan/atau jasa kena pajak dengan tarif 10% (sepuluh persen) atau tarif lain, sesuai
dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan-peraturan
pelaksanaannya;
(iii) memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas
Barang Mewah sebagai Pemungut Pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan
Nilai 1994 dan peraturan pelaksanaannya;
(iv) perusahaan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah
atas impor atau pembelian Barang Kena Pajak atau perolehan Jasa Kena Pajak yang
berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan Peraturan Pelaksanaannya
terutang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
(v) dalam hal Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran untuk suatu masa pajak, maka
kelebihan Pajak Masukan tersebut dikompensasikan dengan Pajak Keluaran untuk masa pajak
berikutnya kecuali kelebihan pembayaran Pajak Masukan yang disebabkan ekspor dan/atau
penyerahan kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dapat diajukan permohonan
pengembalian pada setiap Masa Pajak;
(vi) Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan proyek
Kontrak Karya yang diperoleh oleh pemegang saham yang merupakan bagian pengeluaran
sebelum perusahaan didirikan yang kemudian dialihkan kepada Perusahaan, tidak dianggap
sebagai penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sepanjang pemegang saham
adalah Pengusaha Kena Pajak;
(vii) Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dialihkan tersebut
pada butir (vi) dapat dikreditkan oleh Perusahaan sepanjang belum dikreditkan oleh
pemegang saham.
3. Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 11 TAHUN 1994 menyebutkan antara lain bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan bagi
pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai
hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
Dalam memori penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan
pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-
kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang
usaha. Agar Pajak Masukan dapat dikreditkan, juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran
tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena
itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan
usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila
pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan
Nilai.
4. Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 TAHUN 1994 antara lain menyebutkan bahwa jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.
5. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 50 TAHUN 1994 tanggal 28 Desember 1994 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 TAHUN 1999 tanggal 24 Juni
1999 antara lain mengatur bahwa barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran, yang
diambil langsung dari sumbernya yang tidak dikenakan PPN meliputi:
1. minyak mentah;
2. gas bumi;
3. pasir dan kerikil;
4. barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran lainnya yang diambil langsung dari
sumbernya.
6. Butir 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ.3/1985 tanggal 14 Nopember 1985
tentang Penafsiran atas Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN 1984 menyebutkan antara lain bahwa Pajak
Masukan yang benar-benar tidak mempunyai hubungan langsung dengan proses pabrikasi dan
distribusi saja yang tidak dapat dikreditkan, misalnya Pajak Masukan atas pembelian bahan bakar
untuk kendaraan Direksi dan Karyawan, Pajak Masukan atas pengeluaran biaya representasi, jamuan,
pengeluaran lain yang bersifat konsumtif serta pengeluaran yang umumnya termasuk biaya overhead.
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa:
a. Pajak Masukan atas pengeluaran dalam bentuk fasilitas dan pemberian natura yang diberikan
kepada pegawai tidak dapat dikreditkan.
b. Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang tidak terutang pajak tidak dapat
dikreditkan.
A.n. DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR PPN DAN PTLL
ttd
I MADE GDE ERATA
peraturan/sdp/945pj.512002.txt · Last modified: 2023/02/05 06:10 by 127.0.0.1