peraturan:sdp:931pj.532003
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
25 September 2003
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 931/PJ.53/2003
TENTANG
PENEGASAN PERLAKUAN PPN ATAS KONTRAK PEMBANGUNAN PABRIK FERRONIKEL
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 19 Agustus 2003 hal Permohonan Penegasan
Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Kontrak Pembangunan Pabrik Ferronikel ("Proyek FeNi-3"), dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
a. PT. ABC, NPWP XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX telah menandatangani Agreement (Contract No.
XXX) for Construction of Ferronickel Smelting Plant No. 3, Pomalaa ("Proyek FeNi-3") dengan
Konsorsium (Unincorporated Consortium) yang terdiri dari XYZ, dan BCA, yang keduanya
berdomisili di Jepang.
b. Hal-hal pokok yang berkaitan dengan Kontrak tersebut adalah sebagai berikut:
1) XYZ akan bertindak sebagai Supplier atas Off-shore Procurement dan BCA akan
melakukan pekerjaan Off-shore Enginering Work, On-shore Construction Work,
On-shore Procurement dan On-shore Engineering Work.
2) Atas porsi Off-shore Procurement yang dilakukan oleh XYZ penyerahannya akan
dilakukan di luar Daerah Pabean Indonesia dan PT. ABC yang akan bertindak
sebagai importir (dokumen-dokumen yang berkaitan atas impor tersebut seluruhnya
atas nama PT. ABC).
3) Atas porsi Off-shore Engineering Work yang dilakukan oleh BCA dilakukan di luar
Daerah Pabean dan atas On-shore Procurement, On-shore Construction Work dan
On-shore Engineering Work dilakukan di Dalam Daerah Pabean.
4) Tagihan sehubungan dengan proyek FeNi-3 ini akan disampaikan oleh masing-masing
anggota Konsorsium kepada PT. ABC sesuai dengan porsi dan nilai pekerjaan yang
telah dilakukan oleh anggota Konsorsium.
c. Perlakuan PPN atas Kontrak tersebut menurut Saudara adalah sebagai berikut:
1) PT. ABC sebagai importir berkewajiban melunasi PPN Impor atas porsi Off-shore
Procurement pada saat impor dan atas PPN impor tersebut dapat dikreditkan.
2) PT. ABC berkewajiban melunasi PPN sebesar 10% atas pemanfaatan Barang Kena
Pajak tidak berwujud secara self assessment atas pekerjaan Off-shore Engineering
Work yang diberikan oleh BCA dan atas PPN yang dibayarkan dapat dikreditkan oleh
PT. ABC.
3) Atas On-shore Procurement, On-shore Construction Work dan On-shore Engineering
Work yang diberikan oleh BCA di dalam Daerah Pabean kepada PT. ABC, BCA akan
menerbitkan Faktur Pajak kepada PT. ABC dan karena PT. ABC adalah pemungut,
maka kewajiban penyetoran dan pelunasan dilakukan oleh PT. ABC.
d. Saudara memohon penegasan bahwa pengertian Saudara atas kewajiban-kewajiban PPN
tersebut di atas adalah benar.
2. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 18 TAHUN 2000 antara lain mengatur:
a. Pasal 3A ayat 1, bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.
b. Pasal 3A ayat 3, bahwa orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak
tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan
atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai
yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri
Keuangan.
c. Pasal 4, bahwa Pajak Pertambahan Nilai antara lain dikenakan atas:
1) Huruf a, penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang
dilakukan oleh Pengusaha;
2) Huruf b, impor BKP;
3) Huruf c, penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan
oleh Pengusaha;
4) Huruf d, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean;
5) Huruf e, pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean.
d. Pasal 9 ayat (8), bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana
diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:
1) perolehan BKP atau JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak;
2) perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan
usaha;
3) perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van,
dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
4) pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
5) perolehan BKP atau JKP yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana;
6) perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
7) pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (6);
8) perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan
pajak;
9) perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu
dilakukan pemeriksaan.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran,
dan Pelaporan PPN dan PPn BM oleh Badan-badan Tertentu Sebagai Pemungut PPN, antara lain
mengatur:
a. Pasal 1, bahwa yang dimaksud dengan Badan-badan Tertentu adalah PERTAMINA, Kontraktor
Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Karya di bidang minyak, gas bumi, panas bumi dan
Pertambangan Umum lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah termasuk
Bank Pemerintah dan Bank Daerah, dan Bank Indonesia.
b. Pasal 2 ayat (1), bahwa PPN dan PPn BM atas penyerahan BKP dan atau JKP yang terutang
oleh PKP rekanan Badan-badan tertentu dipungut dan disetor oleh Badan-badan tertentu baik
Kantor Pusat, Cabang-cabang, maupun Unit-unitnya yang melakukan pembayaran atas
tagihan rekanan atas nama rekanan yang bersangkutan.
4. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan butir 3 serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1
di atas, dengan ini ditegaskan bahwa:
a. Sepanjang penyerahan BKP oleh XYZ kepada PT. ABC secara material dan formal (dokumen-
dokumen pembelian, invoice, dll) dilakukan di Luar Daerah Pabean, maka atas penyerahan
BKP tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai.
b. Atas impor BKP yang dilakukan oleh PT. ABC dikenakan PPN. PPN ini merupakan Pajak
Masukan bagi PT. ABC.
c. Atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan pemanfaatan BKP tidak berwujud
(royalty) oleh PT. ABC di dalam Daerah Pabean dikenakan PPN. PT. ABC wajib menyetorkan
dan melaporkan sendiri PPN yang terutang tersebut dan PPN tersebut merupakan Pajak
Masukan bagi PT. ABC.
d. Atas penyerahan BKP dan atau JKP oleh BCA kepada PT. ABC dikenakan PPN. PT. ABC wajib
memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang dan PPN tersebut merupakan Pajak
masukan bagi PT. ABC.
e. Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas
dapat dikreditkan oleh PT. ABC sepanjang tidak termasuk ke dalam Pajak Masukan
sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf d di atas.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PPN DAN PTLL,
ttd
I MADE GDE ERATA
peraturan/sdp/931pj.532003.txt · Last modified: 2023/02/05 20:10 by 127.0.0.1