peraturan:sdp:912pj.532002
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
6 September 2002
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 912/PJ.53/2002
TENTANG
PPN ATAS JASA ANGKUTAN DARAT
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 03 Juli 2002 hal sebagaimana tersebut di atas, dengan
ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut antara lain dikemukakan bahwa:
a. Seluruh perusahaan angkutan yang digunakan oleh PT XYZ (Persero) Tbk. telah
memperlakukan PPN Masukan atas pembelian aset, spare part dan pemeliharaannya sebagai
biaya, sehingga apabila surat Direktur PPN dan PTLL Nomor S-615/PJ.53/2001 tanggal 14 Mei
2001 dilaksanakan maka seluruh PPN Masukan tahun-tahun sebelumnya yang telah
dibebankan sebagai biaya oleh perusahaan angkutan - menurut hemat Saudara -- seharusnya
diakui sebagai kredit pajak.
b. Menurut Saudara, praktik di lapangan selama ini belum ada pengenaan PPN ongkos angkut
kepada industri yang sejenis dengan PT XYZ (Persero) Tbk., sehingga tidak ada kesetaraan
perlakuan atas objek yang sama, dan akan mempengaruhi distribusi semen PT XYZ
(Persero) Tbk. kepada pelanggan.
c. Atas angkutan semen yang menggunakan peti kemas/kontainer, dan atas pengangkutan
semen dari pabrik ke pelabuhan dengan menyewa alat angkutan, PT XYZ (Persero) Tbk. telah
memungut PPN-nya. Namun demikian, atas pengangkutan semen selain dengan kedua cara
tersebut PT XYZ (Persero) Tbk. tidak melakukan pemungutan PPN.
Pada butir 3.1 Saudara menjelaskan contoh penghitungan PPN terhadap ongkos angkut
sebagai berikut:
Harga barang Rp 100,00
Ongkos angkut Rp 10,00
________
Harga jual Rp 110,00
PPN Rp 11,00
PPh Pasal 22 Rp 0,03
________
Harga tebus Rp 121,03
Dengan kondisi demikian, Saudara berpendapat bahwa atas ongkos angkut telah dibayar
PPN-nya melalui mekanisme harga tebus semen.
d. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, Saudara memohon agar pemberlakuan PPN atas
angkutan semen dilakukan secara serentak atas objek yang sejenis dengan PT XYZ (Persero)
Tbk. dan diberlakukan untuk periode yang akan datang.
2. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
18 TAHUN 2000, antara lain mengatur:
a. Pasal 3A ayat (1) menyatakan bahwa Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan
PPN dan PPn BM yang terutang.
b. Pasal 3A ayat (2) menyatakan bahwa Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1).
c. Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam
Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
d. Pasal 4A ayat (3) huruf i menetapkan bahwa jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air
merupakan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.
e. Pasal 9 ayat (9) menyatakan bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum
dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa
Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang
bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.
f. Pasal 16A ayat (1) menyatakan bahwa pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena
Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
3. Pasal 3 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-370/PJ./2002 tentang Jasa Di Bidang
Angkutan Umum Di Darat dan Di Air Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menyatakan
bahwa jasa angkutan umum yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa angkutan orang
dan atau barang yang diserahkan oleh Perusahaan Angkutan Umum dengan menggunakan kendaraan,
baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek, dengan dipungut bayaran selain dengan cara sebagai
berikut:
a. ada perjanjian lisan atau tulisan;
b. waktu dan atau tempat pengangkutan telah ditentukan;
c. orang dan atau barang yang diangkut khusus/tertentu;
d. kendaraan angkutan tidak digunakan untuk keperluan lain;
e. dengan atau tanpa pengemudi.
4. Surat kami terdahulu kepada Saudara Nomor S-615/PJ.53/2001 tanggal 14 Mei 2001 hal PPN atas Jasa
Angkutan Darat menegaskan bahwa penegasan kami dalam surat Nomor S-2122/PJ.532/1999 tanggal
23 Agustus 1999 hal PPN atas Jasa Angkutan Darat masih relevan dan telah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, yakni bahwa kegiatan pengangkutan dan pengiriman semen berdasarkan perjanjian
tertulis antara PT XYZ (Persero) Tbk. dengan perusahaan angkutan/perusahaan ekspeditur dengan
tujuan yang telah ditentukan untuk jangka waktu satu tahun walaupun pelaksanaannya dilaksanakan
secara harian termasuk dalam pengertian persewaan alat angkutan darat, sehingga atas
penyerahannya terutang PPN.
5. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan 3, serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, dan
surat kami terdahulu pada butir 4 di atas, dengan ini ditegaskan bahwa:
a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dan telah dibebankan sebagai
biaya, tidak dapat lagi dikreditkan sebagai Pajak Masukan, dan hal ini sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dikutip pada butir 2 huruf e di atas.
b. Kegiatan jasa pengangkutan semen dengan truk, kontainer dan atau kapal tidak termasuk
dalam pengertian jasa dibidang angkutan umum di darat dan di air yang tidak dikenakan PPN,
sehingga atas penyerahan jasa angkutan semen tersebut dikenakan PPN. Adapun kriteria jasa
angkutan umum di jalan yang tidak dikenakan PPN adalah sebagaimana tercantum pada butir
3 di atas.
c. Atas pernyataan Saudara pada butir 1 huruf b dan permohonan pada butir 1 huruf d di atas,
dengan ini kami beritahukan bahwa atas objek yang sejenis dengan PT XYZ (Persero) Tbk.
yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak atau Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak, dikenakan PPN.
Demikian disampaikan untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR PPN DAN PTLL
ttd
I MADE GDE ERATA
peraturan/sdp/912pj.532002.txt · Last modified: 2023/02/05 05:08 by 127.0.0.1