peraturan:sdp:896pj.3222002
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
13 Nopember 2002
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 896/PJ.322/2002
TENTANG
PENEGASAN TENTANG PPN ATAS KOMPENSASI KERUGIAN
DARI PENGHENTIAN PERJANJIAN PEMASARAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxx tanggal 4 April 2002 hal sebagaimana pada pokok Surat,
dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat Saudara tersebut dikemukakan antara lain :
a. PT. AI pernah mengikatkan diri dalam perjanjian pemasaran dengan PT. AHM yang dahulu
bernama PT Federal Motor, dimana AI ditunjuk sebagai distributor tunggal dari semua hasil
produksi dari AHM. Berdasarkan Cpomopensasi Agreement tanggal 3 November 2000,
perjanjian tersebut hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2000, dan mulai tanggal 1
Januari 2001, AI berubah menjadi salah satu penyalur/dealer utama dari produk AHM.
Kompensasi kerugian atas penghentian perjanjian telah dibayarkan oleh AHM pada tanggal 8
Januari 2001 senilai Rp. 1.120.000.000.
b. Berdasarkan temuan hasil pemeriksaaan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan pada
Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanjung Priok, AI dengan ragu telah menerbitkan Faktur
Pajak kepada AHM atas kompensasi kerugian tersebut pada tanggal 26 Desember 2001 dan
Faktur Pajak tersebut telah dikreditkan oleh AHM.
c. Saudara meminta penegasan atas pendapat Saudara bahwa kompensasi kerugian yang
dibayarkan AHM kepada AI tersebut tidak terutang PPN, karena AI tidak melakukan
penyerahan apapun, baik barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak kepada AHM. Oleh
karena itu, atas penerbitan Faktur Pajak dan penyetoran PPN yang seharusnya tidak terutang
tersebut, tidak diterapkan saksi administrasi sesuai Undang-undang No. 16 TAHUN 2000,
Pasal 14 ayat (4).
2. Dalam Compensation Agreement tanggal 3 November 2000, Article 3. Covenants of AI, antara lain
disebutkan : " While after Closing Date, Al will use resonable efforts to let AHM use Al's existing
warehousing focilities for keeping Honda motorcycle units in the event of overflow or stock, but only
for a period fo not longer than 2 (two) years from January 1,2001, provided that (i) such exiting
warehousing facilities ate available for use by AHM an (II) AI shall nor be abliged to make any
additional investment in such warehousing facilities. AI shall not charge any expense for the use of the
warehousing focilities by AHM hereunder. AHM shall use its best efforts to prevent overflow of stock.
In the event that AHM still needs to utilize such warehousig facilities after the expiration of the said
two-year period, it may request AI to continue to let AHM use such facilities. If AHM's request is
acceptable to AI, both parties shall discuss the term and conditions of the use of such focilities by
AHM."
3. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf f dan ayat (4) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000 diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat
Tagihan Pajak dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) persen dari Dasar
Pengenaan Pajak, apabila Pengusaha yang teleh dikuhkan sebagai Pengusaha kena Pajak tidak
membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur
Pajak.
4. Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Paja Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 diatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
b. impor Barang Kena Pajak;
c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean;
e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
5. Berdasarkan Pasal 1 huruf a Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-549/PJ/2000 tentang Saat
Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyamapian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur
Pajak Standar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jederal Pajak Nomor
KEP-433/PJ./2002 diatur bahwa Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat pada akhir bulan
berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan keseluruhan Jasa Kena
Pajak, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan penerimaan pembayaran.
6. Berdasarkan Pasal 1 keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 424/PJ./2002 tentang Penerbitan
dan Pengkreditan Faktur Pajak yang Dibuat Tidak Tepat Waktu yang mulai berlaku pada tanggal 16
September 2002, antara lain diatur sebagai berikut :
a. Ayat (1), Faktur Pajak yang diterbitkan sebelum melewati 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya
batas waktu penerbitan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-549/PJ/2000 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran,
Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-323/PJ./2001
dianggap sebagai Faktur Pajak Standar.
b. Ayat (2), Faktur Pajak yang diterbitkan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) tidak dianggap sebagai Faktur Pajak Standar.
c. Ayat (3), Pengusaha Kena pajak yang menerbitkan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari Dasar
Pengenaan Pajak.
7. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 sampai dengan butir 6 serta
memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1 dan data pada butir 2, dengan ini ditegaskan sebagai
berikut :
a. Sesuai dengan perjanjian pemabayaran kompensasi kerugian (compensation agreement)
seperti tersebut pada butir 2 terdapat kewajiban AI untuk menyediakan gudang (warehousing)
dan fasilitas yang tersedia didalamnya selama 2 (dua) tahun kepada AHM. Hal tersebut
berkaitan langsung dengan penyerahan jasa persewaan gudang dan fasilitasnya dari AI ke
AHM yang terutang PPN. Sehinggal AI wajib menerbitkan Faktur Pajak atas seluruh
kewajibannya yang terkait dalam perjanjian pembayaran kompensasi kerugian tersebut
berupa jasa persewaan gudang dan fasilitas yang tersedia didalamnya dengan Dasar
Pengenaan Pajak sebesar Rp. 1.120.000.000,-
b. Atas keterlambatan penerbitan Faktur Pajak, Pengusaha Kena Pajak dikenakan sanksi
perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada butir 3.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. Direktur Jenderal
Direktur
ttd.
IGN Mayun Winangun
NIP 060041978
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur PPN dan PTLL;
3. Kepala KPP Jakarta Tanjung Priok.
peraturan/sdp/896pj.3222002.txt · Last modified: 2023/02/05 06:17 by 127.0.0.1