peraturan:sdp:888pj.522004
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
25 Oktober 2004
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 888/PJ.52/2004
TENTANG
PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK, PPN DAN PPh ATAS BANTUAN KEMANUSIAAN
BERUPA PAKAIAN DAN SEPATU BARU
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B947/KMK/SES/VI/2004, tanggal 1 Juni 2004, hal sebagaimana
tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Secara garis besar surat tersebut menjelaskan bahwa :
a. Dalam rangka pelaksanaan program bantuan kemanusiaan, Pemerintah Indonesia melalui
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bekerjasama dengan International
Relief and Development (IRD) dalam program pemberian sumbangan/barang berupa pakaian
dan sepatu bagi mereka yang tidak mampu di DKI, DIY dan Jawa Tengah yang didatangkan
dari Amerika Serikat.
b. Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, Saudara mengajukan
permohonan pembebasan Bea Masuk, PPN dan PPh atas bantuan kemanusiaan berupa pakaian
dan sepatu tersebut.
c. Sebagai bahan pertimbangan, Saudara melampirkan berkas-berkas pendukung sebagai
berikut :
1. Foto Copy Bill of Lading
2. Letter of Donation
3. Certificate of Origin
4. Invoice
5. Certificate of Fumigation
6. Daftar Penerima Manfaat
7. MoU antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan IRD
2. Ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:
2.1. Pajak Pertambahan Nilai
a. Pasal 4 huruf b Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 yang
mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas impor Barang Kena Pajak;
b. Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang
Kena Pajak yang Dibebaskan dari pungutan Bea Masuk yang mengatur bahwa :
ayat (1) : Atas impor Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari
pungutan Bea Masuk tetap dipungut Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah berdasarkan
ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
ayat (2) : Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), atas impor sebagian Barang Kena Pajak yang
dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan;
ayat (3) huruf c : atas Barang Mewah;
Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) adalah barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah
umum, amal, sosial, atau kebudayaan.
c. Pasal 1 huruf f Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang
Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah untuk
Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial, dan Kebudayaan, antara lain mengatur bahwa
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan barang kiriman hadiah untuk keperluan
ibadah umum, amal, sosial dan kebudayaan adalah makanan, obat-obatan dan
pakaian untuk diberikan dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang memerlukan
termasuk bantuan bencana alam.
2.2. Pajak Penghasilan
Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 dan Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor
254/KMK.03/2001 tanggal 30 April 2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan
Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta tata cara Penyetoran dan Pelaporannya
sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor
236/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, mengatur bahwa dikecualikan dari pemungut Pajak
Penghasilan Pasal 22 atas impor yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak
Pertambahan Nilai yaitu barang kiriman hadiah untuk keperluan umum, amal, sosial, atau
kebudayaan. Adapun pelaksanaan dari pengecualian tersebut dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, dengan ini
ditegaskan bahwa :
3.1. Pajak Pertambahan Nilai
Atas impor pakaian dan sepatu (Clothing Mixed Shoes and Clothing Youths, Men and Ladies)
sebagai bantuan kemanusiaan dari kerjasama antara Kementerian Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat dengan International and Development (IRD), tidak dipungut PPN
sepanjang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan diberikan secara Cuma-Cuma kepada
masyarakat.
3.2. Pajak Penghasilan
a. Sepanjang impor sebagaimana disebutkan pada butir 1 termasuk sebagai barang
bantuan (hibah) dari Pemerintah Amerika Serikat yang akan dipergunakan untuk
keperluan sosial dan tidak untuk diperjualbelikan secara komersial dan memenuhi
persyaratan administratif berupa :
- rekomendasi dari departemen teknis yang terkait;
- rincian jumlah dan jenis serta nilai pabeannya;
- pernyataan gift certificate,
maka atas impor barang yang dilakukan oleh IRD tersebut dikecualikan dari
pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sepanjang dibebaskan dari
pemungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai. Adapun
pelaksanaan dari pengecualian tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai.
b. Namun demikian apabila impor tersebut dilakukan oleh importer lain dan IRD sebagai
indentor, maka importer yang bersangkutan diwajibkan terlebih dahulu melunasi PPh
pasal 25 sebesar 15% (lima belas persen) dari "handling fee" yang diterima.
Demikian untuk dimaklumi.
a.n Direktur Jenderal Pajak,
Direktur PPN dan PTLL,
ttd.
A. Sjarifuddin Alsah
NIP 060044664
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Pajak Penghasilan;
3. Direktur Peraturan Perpajakan.
peraturan/sdp/888pj.522004.txt · Last modified: 2023/02/05 05:58 by 127.0.0.1