peraturan:sdp:877pj.512002
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
26 Agustus 2002
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 877/PJ.51/2002
TENTANG
PENGENAAN PPN TERHADAP PENGUSAHA HASIL TEMBAKAU DENGAN KRITERIA PABRIK KECIL SEKALI
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor tanggal 30 Juli 2002 hal Permohonan Penjelasan Pengenaan
PPN Terhadap Pengusaha Hasil Tembakau Dengan Kriteria Pabrik Kecil Sekali Yang Omzetnya Melebihi
Rp 360.000.000,00, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut secara garis besar disampaikan hal-hal sebagai berikut:
a. Sehubungan dengan surat dari Kepala Kantor Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe B Cirebon
Nomor XXX tanggal 24 Juli 2002 hal Penyerahan PPN/PPn BM dan surat Direktur Cukai Nomor
XXX tanggal 20 Juni 2002 hal Pemberitahuan Pengenaan PPN Terhadap Pabrik HT Golongan
Pengusaha Pabrik Kecil Sekali (Non PKP), dinyatakan bahwa Pabrik HT Golongan Pengusaha
Pabrik Kecil Sekali diharuskan melakukan pembayaran PPN akibat dilampauinya batasan
peredaran bruto.
b. Dengan menunjuk Lampiran I butir d Keputusan Menteri Keuangan Nomor 597/KMK.04/2001
tanggal 23 Nopember 2001 tentang Penetapan Tarif Cukai Dan Harga Dasar Hasil Tembakau,
bahwa SKT Golongan Pengusaha Kecil Sekali tidak melebihi 6.000.000 batang.
c. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.51/2000 tanggal 29 September
2000 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE-30/PJ.51/2000 tanggal 31 Oktober 2000, menyatakan bahwa Golongan Pengusaha Kecil
Sekali bukan Pengusaha Kena Pajak dan atas produksinya tidak dipungut PPN.
d. Saudara memohon penjelasan apakah kategori HT Golongan Pengusaha Kecil Sekali, yang
kapasitas produksinya tidak melebihi 6.000.000 batang dikenakan PPN.
2. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000, bahwa
yang dimaksud dengan Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 360.000.000,00
(tiga ratus enam puluh juta rupiah) atau penyerahan Jasa Kena Pajak dengan jumlah penerimaan
bruto tidak lebih dari Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
3. Sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 597/KMK.04/2001 tentang Penetapan Tarif Cukai
Dan Harga Dasar Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 121/KMK.04/2002, diatur antara lain bahwa Pengusaha Pabrik hasil tembakau dikelompokkan
ke dalam Golongan Pengusaha berdasarkan jenis hasil tembakau yang diproduksinya, sesuai dengan
Batasan Produksi Pabrik.
4. Sesuai Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/KMK.03/2002 tanggal 26 Pebruari 2002
tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan, Dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan
Hasil Tembakau, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2002, diatur bahwa Pengusaha Pabrik Hasil
Tembakau Golongan Pengusaha Kecil Sekali sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 597/KMK.04/2001 tentang Penetapan Tarif Cukai dan Harga Dasar Hasil Tembakau
beserta perubahannya, ditetapkan sebagai bukan Pengusaha Kena Pajak apabila Pengusaha tersebut
memenuhi batasan sebagai Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 beserta perubahannya.
5. Sesuai Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-103/PJ./2002
tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Hasil Tembakau, diatur sebagai berikut:
a. Ayat (1), Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau yang tergolong sebagai Pengusaha Kecil yang
tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah bukan Pengusaha
Kena Pajak.
b. Ayat (3), apabila dalam suatu bulan tahun Takwim berjalan, Pengusaha Pabrik Hasil
Tembakau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jumlah peredaran brutonya melebihi
batasan Pengusaha Kecil, maka Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau tersebut harus dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan saat
batasan Pengusaha Kecil telah terlampaui.
6. Sesuai butir 7 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.51/2002 tanggal 28 Pebruari
2002 tentang Penyampaian Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/KMK.03/2002 Dan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-103/PJ./2002, dinyatakan bahwa sejak mulai berlakunya
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-103/PJ./2002, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor SE-27/PJ.51/2000 tanggal 29 September 2000 yang disempurnakan dengan Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ.51/2000 tanggal 31 Oktober 2000 dinyatakan tidak berlaku.
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan sebagai berikut:
a. Sejak tanggal 1 Maret 2002, Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Golongan Pengusaha Kecil
Sekali harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak apabila telah melampaui batasan
sebagai Pengusaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor
552/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000.
b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.51/2000 tanggal 29 September 2000
yang disempurnakan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ.51/2000
tanggal 31 Oktober 2000 tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Maret 2002.
8. Perlu disampaikan bahwa pengertian Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Golongan Pengusaha Kecil
Sekali berbeda dengan pengertian Pengusaha Kecil dalam menentukan batasan Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak.
Demikian agar Saudara maklum.
A.n. DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA,
ttd
I MADE GDE ERATA
peraturan/sdp/877pj.512002.txt · Last modified: 2023/02/05 06:31 by 127.0.0.1